Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan melakukan pertemuan dengan CEO Lippo Group, James Riady besok Rabu (23/4). Pertemuan tersebut guna membahas permasalahan Meikarta.

Ara, sapaan akrabnya, meyakini polemik Meikarta bisa segera terselesaikan. Dirinya juga menyebut James sebagai kawan lamanya.

"Pak James kawan lama saya, yakin bereslah Meikarta," kata Maruarar kepada wartawan Selasa (22/4/2025).

Ara mengaku sudah komunikasi dengan James Riady secara intens. Jalan keluar polemik Meikarta sudah mulai ditemukan.

"Saya sudah beberapa kali komunikasi dengan Pak James, saya kan sahabat lama, kawan lama, jadi kita yakin dengan doa menyelesaikan masalah ini kita optimis besok ada titik temu," tegasnya.

"Saya terus teleponan, WA, setidaknya tiga kali jadi masalah ini akan selesai dan ada jalan keluar yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP telah menerbitkan surat resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Surat ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Surat untuk orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Ara sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat untuk kedua orang penting Lippo Group tersebut.

Pemerintah berupaya mendorong renovasi rumah tidak layak huni di Indonesia dengan memperoleh pembiayaan dari organisasi donor. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut lembaga donor seperti World Bank dapat memberikan US$ 1 miliar atau setara Rp 16,8 triliun (kurs rp 16.800) untuk renovasi rumah.

Fahri mengungkap saat ini sedang berkoordinasi dengan 5-6 organisasi donor di Indonesia. Ia menyebutkan organisasi tersebut di antaranya World Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Islamic Development Bank, dan GID (German Infrastructure Development) dari Jerman, dan lainnya.

"Kalau direnovasi bahkan World Bank mengatakan setahun dia minimal US$ 1 miliar itu artinya kan sekitar Rp 16 triliun minimal. Yang lain akan menambah dan leadnya saya kira World Bank. Kalau World Bank-nya sudah berminat tinggi, yang lain akan ikut semua," kata Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikannya usai acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan organisasi donor yang sudah memiliki komitmen, memberikan pembiayaan dengan bunga yang sangat murah, terutama untuk renovasi perumahan secara masif. Ia menyebut mereka prihatin dan ingin merenovasi rumah-rumah di Indonesia dengan standar ramah lingkungan.

Menurutnya Indonesia mendapatkan banyak dukungan dari internasional untuk renovasi rumah. Adapun renovasi rumah teruntuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebelumnya, dalam sambutannya di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025, Fahri menyoroti anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah tahun ini hanya Rp 900 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut perlu diperbanyak untuk memperindah Indonesia serta menghilangkan kawasan kumuh.

"Ini yang saya berbicara dengan lembaga-lembaga donor World Bank, Islamic Development Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank. Saya bicara semuanya, mereka tertarik untuk berkontribusi untuk melakukan renovasi total kepada wajah bangsa Indonesia," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia mengatakan perlu ada modifikasi pola dan pembiayaan untuk renovasi rumah. Ia menyarankan agar anggaran renovasi per rumah tak hanya Rp 20 juta. Menurutnya, anggaran itu sebaiknya ditambah agar kredit mikro bisa masuk dan pengembang di daerah bisa terlibat renovasi.

Fahri mencontohkan renovasi bisa dilakukan untuk menambah kamar di rumah. Sebab, ia mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta di Indonesia.

"Artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang-orang tuanya. Termasuk pengantin-pengantin baru yang bingung mau malam pertama di mana karena rumah mertuanya kamarnya kurang," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang melapor ke aparat penegak hukum (APH) jika menemukan indikasi pungutan liar oleh pegawai Kementerian PKP dalam pembangunan rumah rakyat.

Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam menyatakan tidak akan menoleransi pungutan liar dalam bentuk apa pun, dan meminta agar pengembang segera melaporkan ke APH maupun kepada dirinya secara langsung agar segera ditindak tegas.

"Jadi kalau ada pungli-pungli, ada yang minta-minta duit pegawai PKP, langsung laporkan ke APH, dan laporkan ke saya. Makin cepat kita binasakan, makin bagus itu. Saya nggak suka basa-basi ya, buktikan aja," kata Ara.

Dia menegaskan telah mengoordinasikan penindakan terhadap pegawai kementerian yang terbukti melakukan pelanggaran dan menyerahkannya langsung kepada aparat penegak hukum tanpa keraguan sedikit pun demi menjaga integritas kementeriannya.

"Dan kalau ada di kementerian saya yang main-main, sudah berapa itu saya koordinasikan untuk ditangkap sama kejaksaan pegawai kita. Kalau ada yang nggak benar, kita serahkan langsung. Kita nggak ada ragu-ragu," ujarnya.

Meski begitu, Menteri Ara mengingatkan agar laporan dilengkapi bukti kuat, seperti data dan rekaman video, serta menghindari tuduhan tanpa dasar yang dapat mencemarkan nama baik orang yang tidak bersalah.

Ia menyoroti kebiasaan sebagian pengembang yang justru lihai merekam pernyataan menteri, namun enggan mengumpulkan bukti terhadap sesama pelaku yang merugikan rakyat dan merusak integritas sektor perumahan.

"Tapi jangan pake fitnah, pake data, fakta, kalian kan (anggota Apersi) jago kan, pengembang merekam-merekam kan, video-video jago kan, kalian rekam lah buktinya," tuturnya.

Dia juga mengajak semua pihak bersatu menegakkan keadilan, memastikan transparansi di antara pemerintah dan pengembang, dan menegaskan kesiapannya menyelesaikan setiap permasalahan yang merugikan masyarakat.

"Kalian tahu dua bukti permulaan kan? Jangan kalian jago merekam-merekam omongan menteri aja ya. Mengedit-edit omongan menteri. Yang koruptor-koruptor itu, kalian rekam-rekam lah ya. Kemudian posting yang dibuat, yang bagus, lapor saya, biar kita selesaikan," kata Ara.

Dalam kesempatan itu, Ara juga mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

"Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling," kata Ara.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

"Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta para pengembang dalam berbagai asosiasi, termasuk Realestat Indonesia (REI), untuk menjaga kualitas bangunan rumah untuk rakyat.

"Saya ingin pengembang REI dan para pengembang lainnya tetap maju. Dan saya minta Ketua REI untuk membina pengembang yang menjadi anggotanya untuk menjaga kualitas rumah yang dibangun untuk rakyat. Pengembang perumahan REI masih menjadi yang terbaik dalam mendukung program perumahan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dia meminta para pengembang dalam berbagai asosiasi, termasuk Realestat Indonesia (REI), untuk membangun hunian yang terbaik dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

Sehubungan itu, pengembang REI dan asosiasi pengembang lainnya diminta untuk tetap menjaga kualitas rumah yang dibangun untuk rakyat dan mengikuti arahan Kementerian PKP untuk siap diaudit ketika menggunakan APBN dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Lebih lanjut, Ara menyatakan Kementerian PKP juga telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah bersubsidi dan meminta REI juga ikut serta dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, dia juga meminta REI untuk tetap kritis dan memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan perumahan yang ada. Hal itu diperlukan agar Kementerian PKP bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat dan menjadi instansi pemerintah yang dapat dipercaya oleh publik.

"Ketua REI dan anggotanya menjadi teman diskusi dan teman debat yang baik khususnya substansi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. Saya juga ajak anggota REI yang membangun rumah subsidi untuk siap diaudit karena menggunakan dana APBN dalam pembangunan rumah," katanya.

Ara menambahkan, dirinya juga telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perumahan yang memiliki kualitas baik dan kualitas buruk. Dari kunjungan kerja tersebut, dia juga tidak ragu untuk menyampaikan hasil kunjungannya ke Kejaksaan Agung dan minta diaudit.

"Kami bertugas ke lapangan dan kami tidak tebang pilih apabila memang di lapangan ada pembangunan rumah yang tidak berkualitas. Perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepada saya adalah membereskan yang tidak benar di negara termasuk di sektor perumahan. Saya minta REI bisa membina anggotanya agar membangun rumah yang berkualitas," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum REI Joko Suranto mengaku siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menjalankan arahan Menteri PKP.

"Kami siap mendukung perumahan Kementerian PKP," kata Joko.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mendorong skema pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan kredit mikro agar pengembang lokal dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perbaikan hunian.

"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar, jauh bila dibandingkan dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.

"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," ucapnya.

Ia menilai anggaran tersebut harus dibalik dan difokuskan untuk memperindah kawasan kumuh, termasuk wilayah pantai dan sungai, agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni dan representatif bagi kehidupan keluarga Indonesia.

"Itu harus dibalik. Kalau kita mau Republik ini menjadi indah, kawasan kumuh hilang, pinggir pantai kita, pinggir sungai kita menjadi mentereng kembali maka anggarannya harus diperbanyak ke sana," ucapnya.

Fahri mengungkapkan telah berdialog dengan lembaga donor seperti World Bank, Islamic Development Bank, ASEAN Development Bank, dan ASEAN Infrastructure and Investment Bank untuk mendukung renovasi nasional secara masif dan terstruktur.

Menurutnya, lembaga-lembaga donor menunjukkan ketertarikan besar dalam membantu pembiayaan renovasi wajah bangsa, yang akan meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap kualitas hidup dan kemajuan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam modifikasi kebijakan, renovasi rumah perlu dilengkapi skema pembiayaan kredit mikro agar nilai bantuan lebih besar dari Rp20 juta dan dapat diakses langsung oleh keluarga serta pelaku usaha lokal di daerah.

Fahri juga menyarankan agar renovasi mencakup penambahan kamar, mengingat jumlah keluarga baru di Indonesia saat ini telah meningkat drastis menjadi 93,1 juta, termasuk pasangan baru yang belum memiliki rumah mandiri.

"Dengan data baru bahwa jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta, artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang tuanya," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki dampak paling dasar terhadap kesejahteraan rakyat karena menyentuh kebutuhan pokok, mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan memiliki efek yang paling dasar kepada rakyat kalau kita benar meng-address kebijakannya," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Apalagi, menurutnya, prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah sektor perumahan karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di berbagai wilayah.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu, perumahan itu nomor satu," ucapnya.

Dia menyebut ada tiga mandat penting dalam kebijakan perumahan nasional yang harus direspons serius untuk menjawab kebutuhan rakyat dan mempercepat akselerasi pembangunan berbasis keadilan sosial di seluruh daerah.

Mandat pertama yang ditekankan Fahri adalah menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemerataan tempat tinggal layak bagi seluruh keluarga di Indonesia tanpa kecuali.

Mandat kedua adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dari pusat hingga daerah melalui kegiatan pembangunan dan renovasi perumahan, yang harus dilakukan dengan pola baru dan tidak lagi menambah kekumuhan kawasan seperti sebelumnya.

"Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru. Terutama renovasi kalau di daerah-daerah. Dan ini juga perlu dicari polanya karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama," ucapnya.

Fahri mengatakan pemerintah tengah merancang kebijakan renovasi baru yang lebih efektif dan berkualitas, menghindari pendekatan lama yang justru memperparah kondisi kawasan pemukiman serta merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Mandat ketiga, menurutnya, adalah kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, termasuk realisasi janji pembangunan 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir Indonesia.

Ia menegaskan visi besar pembangunan perumahan Indonesia kini menjadi perhatian global, terlihat dari banyaknya dukungan internasional yang masuk untuk membantu merealisasikan target besar tersebut dengan skema pembiayaan yang murah dan progresif.

"Di mana-mana di seluruh dunia tertarik, orang mendengar dari visi baru negara kita ini sehingga banyak sekali yang ingin membantu," ucapnya.

"Saya bertemu dengan banyak lembaga-lembaga donor di luar negeri dan di dalam negeri yang menawarkan bantuan yang luar biasa dengan murah, bunga yang sangat rendah," tambah Fahri.

Pemerintah telah menandatangani perjanjian nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Qatar pada Januari lalu. Satgas Perumahan menyampaikan ground breaking rencananya akan dilaksanakan setelah lebaran atau April 2025. Namun, hingga hari ini, belum ada kejelasan mengenai hal tersebut.

Menanggapi hal ini, anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025).

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Bonny sempat mengatakan pemerintah baru akan memberikan apa yang dibutuhkan Qatar untuk membangun rumah, contohnya seperti tanah yang bisa digunakan. Setelah rumah dibangun, nantinya bangunan akan dikelola oleh pemerintah.

"(Groundbreaking bulan Mei?) Kita kondisikan. Karena kan dari Januari ini, ya kan? Setelah sudah selesai, ya pemerintah mengelola. Mungkin pemerintah menunjuk Perumnas atau siapa (untuk mengelola)," katanya saat ditemui wartawan di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ia mengatakan, saat ini tanah di kompleks perumahan DPR di Kalibata menjadi salah satu kandidat untuk pembangunan 1 juta rumah dari Qatar. Bonny menuturkan saat ini sedang dalam proses pelimpahan dari sekretariat DPR ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diberikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"(Lokasi pembangunan) Kalibata sekarang yang bisa dikatakan 90 persen. Banyak lahan yang ada, tapi masih ditinggalin oleh masyarakat, kayak kemayoran," tuturnya.

Terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar pada saat kunjungan kerja ke Doha. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar seperti Hilal Mohammed HK Al Khulaifi dan bertemu dengan CEO Standard Chartered di Qatar pada Minggu (13/4) lalu.

Saya diajak beliau ketemu pertama Xi Jinping (Presiden China). Orang baru dilantik wibawanya sudah sangat tinggi. Bicara di depan para pemimpin dunia...,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut, Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok pemimpin mewah yang lahir dari zaman pergolakan dan memiliki pengalaman panjang serta kemampuan diplomasi tinggi di tengah ketegangan global.

"Presiden kita memang terlalu mewah. Dia (Presiden Prabowo) datang dari zaman yang penuh pergolakan dan pengalaman," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Prabowo bukan hanya teruji dalam politik dan militer, tetapi juga berasal dari keluarga yang paham ekonomi dan perbankan, sehingga mengerti secara utuh persoalan bangsa dari berbagai sisi strategis.

Ia menekankan usia Prabowo yang hendak 74 tahun membuktikan kematangan kepemimpinan, bahkan saat bertemu pemimpin dunia seperti Presiden China Xi Jinping pada November 2024, Perdana Menteri India Narendra Modi pada Januari 2025, hingga Presiden Brasil, Prabowo tampil berwibawa dan dihormati.

"Saya diajak beliau ketemu pertama Xi Jinping (Presiden China). Orang baru dilantik wibawanya sudah sangat tinggi. Bicara di depan para pemimpin dunia. Ketemu dengan pemimpin-pemimpin dunia. Modi di India dan yang lain-lain berkomunikasi dengan seluruh pemimpin dunia," ucapnya.

Fahri menilai hanya dalam lima bulan, Prabowo sudah menunjukkan kapasitas global melalui pertemuan di APEC, G20, hingga kunjungan ke Timur Tengah, menjadikannya simbol pemimpin kuat di tengah guncangan dunia.

"Terlalu mewah Presiden kita ini. Makanya kalau teman-teman menemukan ada penerjemahan-penerjemahan oleh anak buahnya kurang, mohon sabar dikit lah. Memang jaraknya agak tinggi lah," ucapnya.

Kemampuan Prabowo menguasai berbagai bahasa asing seperti Jerman, Prancis, dan Inggris juga disebut sebagai bagian dari kemewahan diplomatik yang tidak mudah dimiliki pemimpin lain di dunia saat ini.

"Presiden kita ini terlalu mewah, ketemu Presiden Jerman bahasa Jerman. Ketemu Presiden Perancis bahasa Perancis. Ketemu orang Inggris, bahasa Inggris," katanya pula.

Wamen PKP meminta masyarakat bersabar bila ada kesalahan interpretasi dari para pembantu presiden, karena jarak pemikiran Prabowo yang tinggi dan kemewahan kepemimpinan membuatnya sulit diterjemahkan secara biasa.

Ia mengajak untuk bersyukur karena Indonesia memiliki pemimpin kuat saat dunia dilanda krisis, serta mengajak publik membangun imajinasi besar untuk mendukung visi dan langkah Presiden

"Tapi maksud saya, kita ini bersyukur Indonesia dalam goncangan dunia kayak sekarang, (Indonesia) punya pemimpin yang kuat dan karena itu kita perlu optimistis," kata Fahri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah sedang menyediakan perumahan untuk masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah penjara menjadi perumahan.

Ara menjelaskan rata-rata penjara memiliki lokasi yang strategis di perkotaan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan agar penjara tersebut dipindah buat dibangun perumahan.

"Pak Prabowo sudah telpon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah,' begitu," ujar Ara pada Senin (21/4/2025).

Pesan itu disampaikan Ara dalam acara Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat.

Kemudian, Ara mengatakan sudah berbicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait hal tersebut. Penjara itu bila perlu dibangun di lokasi yang agak jauh, sehingga narapidana sulit untuk dijenguk maupun kabur dari penjara.

"Mulainya kapan? Tentu kita akan inventarisir, saya sudah berkomunikasi dengan menteri lapas Pak Agus. Kita akan bertemu segera untuk memetakan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," kata Ara kepada awak media usai acara Halal Bil Halal.

Di samping itu, Komisaris BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) Heru Pudyo Nugroho melaporkan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam kegiatan yang sama.

Selama pemerintahan Prabowo hingga Senin (21/4) rumah dari proses bangun, sudah akad sampai dengan realisasi, totalnya 149.631 unit. Sementara itu, mulai 1 Januari 2025 sampai 21 April 2025 total rumah subsidi yang sudah proses bangun sampai realisasi ada 107.838 unit rumah.

"Total penyaluran FLPP dari 1 Januari sampai dengan 21 April sudah di angka 68.548 unit rumah, Pak (Menteri PKP). Ini kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kurang lebih naiknya 1.000 persen lebih," kata Heru.

Heru mengatakan tahun lalu realisasi FLPP pada periode yang sama sekitar 5 ribu unit. Ia memperkirakan kenaikannya pada tahun ini mencapai 1.100 persen.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, investor Qatar telah melakukan perjanjian pertemuan dan penugasan kepada konsultan yang dipilih dalam membangun 1 juta rumah.

"Ya jadi Qatar itu mereka sudah melakukan appointment (perjanjian pertemuan) dan penugasan kepada konsultan untuk perencanaan (pembangunan 1 juta rumah)," kata Fahri usai ditemui acara Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sehingga, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP sedang mengambil tanah mana yang diminati investor tersebut.

Nantinya, mereka akan mengukur, menghitung, dan mendesain mana saja tanah yang diminati.

Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan perhitungan yang dibuat Pemerintah.

"Karena harga dasarnya adalah harus harga terendah supaya bisa dijual kepada social housing, kepada masyarakat yang disebut berpahasilan rendah (MBR) itu," tambahnya.

Sebelumnya, Fahri memastikan harga rumah susun (rusun) garapan investor Qatar yang akan dibangun di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan bakal dibuat terjangkau.

Pasalnya, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," ujar Fahri, beberapa waktu lalu.

Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Program pembangunan 3 juta rumah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan perumahan tak hanya menyediakan tempat tinggal tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya siap membangun 1 juta rumah di pedesaan yang merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan 1 juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa.

Saat ini program 3 juta rumah baru menyentuh sekitar 5% hingga 7% dari target program yakni melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini berkisar hanya 220.000 unit hingga 420.000 unit. Di sisi lain, hampir 95% lagi dari target 3 juta unit hingga kini belum fokus dikerjakan termasuk 1 juta rumah di pedesaan.

“REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target program 3 juta rumah hingga pedesaan, karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan dan pesisir. Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun 1 juta rumah di desa-desa di Indonesia,” ujarnya dikutip Selasa (22/4/2025).

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, 1 juta di perdesaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan. Selain itu, terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3% dari total penduduk pedesaan yang harus dituntaskan.

Hal ini yang memacu pembangunan rumah di desa akan memiliki manfaat besar antara lain mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan, menggerakkan ekonomi di desa karena menciptakan putaran ekonomi hingga Rp80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, dan menciptakan stimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp400 juta.

“Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan, misalnya pabrik pembuatan bahan material dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, pengembang membutuhkan kriteria penentuan dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, dan standar spesifikasi serta biaya bangunan.

Namun demikian, pembangunan rumah di pedesaan juga perlu dukungan beberapa kebijakan seperti kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah untuk lokasi pembangunan rumah. Di samping itu, butuh kebijakan perizinan khusus untuk membangun rumah di desa, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan menyangkut skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan.

“Kebijakan legalitas tanah misalnya soal program sertifikasi lahan milik masyarakat yang akan dibangun rumah, sehingga masyarakat desa menjadi bankable. Ini tentunya menjadi peran Kementerian ATR-BPN yang juga segera kami diskusinya,” ucapnya.

Dia menilai setelah ada kriteria dan kebijakan yang jelas, pengembang tinggal membangun sesuai panduan teknis yang telah ditentukan. REI saat ini memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan pengembang dimana 80% diantaranya merupakan pengembang perumahan bersubsidi yang sudah berpengalaman membangun jutaan unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan anggota sebanyak itu, maka rerata setiap pengembang anggota REI hanya membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

“Kami punya 6.000 anggota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Proyek anggota REI menyebar hingga ke tingkat kecamatan hingga desa di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, REI sangat siap untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan sesuai target Program 3 Juta Rumah,” tuturnya.

Adapun berdasarkan data Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan 80% akan disubsidi pemerintah yang direncanakan dari anggaran pengalihan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran sehingga hanya 20% dari cicilan KPR yang dibayarkan masyarakat. Dengan asumsi nilai bangunan sekitar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit dan angsuran KPR Rp800.000 per bulan, maka masyarakat desa cukup membayar sekitar Rp160.000 setiap bulannya.