Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," katanya.

Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Adisatrya Suryo Sulisto menuturkan, implementasi bata interlock presisi yang dikembangkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dapat mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi atas langkah Semen Indonesia di tengah tantangan yang dihadapi industri semen.

Komisi VI DPR juga mendorong agar jangkauan ketersediaan bata interlock presisi dapat diperluas bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Persoalan kelebihan kapasitas produksi, persaingan harga yang semakin ketat, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, semakin menuntut pelaku industri semen untuk terus berinovasi,” kata Adisatrya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (27/2/2025).

Dia menyatakan, di tengah tantangan yang ada, program pembangunan 3 juta rumah menjadi peluang bagi industri semen di tengah biaya bahan baku yang meningkat dan anggaran infrastruktur yang terbatas.

"Kehadiran inovasi bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau Semen Indonesia, diharapkan menjadi solusi untuk mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang ramah lingkungan," imbuh dia.

Adisatrya menerangkan, bata interlock presisi punya beberapa keunggulan antara lain telah teruji memadai untuk diaplikasikan di wilayah dengan tingkat gempa tinggi, dan waktu kontruksinya yang jauh lebih cepat dibandingkan rumah konvensional.

"Sehingga, diharapkan produk bata interlock presisi agar bisa cepat menjangkau pasar-pasar nasional," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dinilai tidak layak memimpin Kementerian PKP.

"Menteri yang sekarang tidak layak memimpin Kementerian PKP," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar, dinilai tidak memiliki cara pikir visioner sebagai menteri yang mengembangkan sektor perumahan.

Pada bulan keempat Ara menjabat sebagai menteri, bukannya regulasi kemudahan bagi pengembang perumahan yang dibuat, Ara malah melakukan kerja lapangan yang dinilai bukan tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri.

"Menteri ini sudah seperti layaknya kayak kami-kami. Eksekusi di lapangan diurusin, tentang hal-hal yang gunanya tidak penting juga diurusin," ujarnya.

Belum lagi, gebrakan Ara dinilai malah membuat kegaduhan ekosistem perumahan. Padahal, ungkap Junaidi, pengembang merupakan investor utama sektor perumahan Indonesia selama ini.

"Artinya, bagaimana membuat kami-kami ini diberikan regulasi yang baik, regulasi yang berpihak ke semua ekosistem, jauhkan dari kegaduhan, karena bagaimana pun kita melihat kondisi fiskal negeri ini sangat dibutuhkan kehadiran swasta," paparnya.

"Menteri itu, satu, juga membimbing para pengusaha, bukan pengusaha diadu domba sehingga situasinya tidak kondusif," katanya melanjutkan.

Di sisi lain, salah satu program kerja Ara adalah melakukan audit pengembang perumahan subsidi.

"KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah subsidi ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat enggak boleh diaudit?," ucap Ara dalam rapat koordinasi dengan para pengembang di kantornya, Jakarta pada Jumat (21/02/2025).

Audit tersebut menyusul temuan Ara dan pejabat Kementerian PKP terkait banyak rumah subsidi yang dinilai tidak layak.

Ara menyerahkan wewenang audit pengembang perumahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu urusan BPK karena yang mengaudit adalah BPK, bukan saya," ujar Ara, Sabtu (22/02/2025).

Ara juga berencana mengubah skema FLPP, dari awalnya 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Sementara Kementerian PKP memiliki target membangun dan merenovasi rumah sebanyak 3 juta unit per tahun. Rinciannya, 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

Jakarta: Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Bank Indonesia (BI) bakal menyediakan dana insentif likuiditas Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah.

"Bank Indonesia saya dengar, saya kira dari kawan-kawan kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," kata Hashim dalam Indonesia Economic Outlook 2025 dikutip dari Antara, Kamis, 27 Februari 2025.

Selain itu, ia mengatakan pendanaan program ini berasal dari dalam negeri.

Hashim meyakini bahwa Indonesia memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

Selain pendanaan dari dalam negeri, Hashim juga menilai sejumlah investor asing dari berbagai negara menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pembiayaan program perumahan ini.

Beberapa negara yang telah menyatakan kesediaannya antara lain India, Singapura, dan Turki.

"Investor banyak, India bersedia, Singapura bersedia, Turki, saya sudah baru dapet proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there," jelas dia.

BI sebelumnya telah meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) bagi perbankan secara bertahap, dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain itu, BI juga bakal mendukung pendanaan melalui pembelian SBN perumahan di pasar sekunder, yang mana dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membiayai sektor ini.

(KIE)

Sukabumi, Jabar (ANTARA) -

JAKARTA, investor.id - PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) masih mengkaji tambahan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia untuk mendukung program 3 juta rumah. Meski demikian, BCA menegaskan tetap berkomitmen menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat, terlepas dari adanya insentif tersebut.

EVP Consumer Loan BCA, Welly Yandoko, mengatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap pengkajian terhadap kebijakan tersebut. “Kami belum bisa sampaikan secara detail karena masih dalam proses pengkajian. Namun, apa pun itu, komitmen kami dalam menyalurkan KPR saat ini tidak bergantung pada adanya insentif atau tidak,” ujarnya dalam acara BCA Expoversary 2025, belum lama ini.

Welly menambahkan bahwa KPR menjadi salah satu sektor pembiayaan utama yang menopang pertumbuhan kredit konsumer BCA, seiring dengan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Terkait program 3 juta rumah, ia menilai bahwa visi pemerintah ini membutuhkan dukungan penuh dari industri perbankan melalui fungsi intermediasi. Oleh karena itu, ia berharap kondisi ekonomi nasional serta persaingan likuiditas antarbank dapat semakin membaik, sehingga perbankan bisa lebih optimal dalam menyukseskan program perumahan tersebut.

“Semoga ekonomi baik, tingkat likuiditas baik, sehingga kucuran KPR bank berjalan baik. Agar program 3 juta rumah bisa terbantukan,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur BCA Haryanto Tiara Budiman menargetkan pertumbuhan kredit konsumer hingga mencapai 8% pada 2025. Direktur BCA, Haryanto Tiara Budiman, mengatakan kredit konsumer tersebut mencakup Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Sepeda Motor (KSM), dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Menurut Haryanto, demi mencapai target pertumbuhan kredit, BCA telah menyiapkan berbagai strategi, salah satunya melalui gelaran BCA Expoversary 2025. “Kami sudah mencanangkan pertumbuhan kredit tahun ini itu di kisaran ada 6-8%,” ujarnya.

Adapun pada BCA Expoversary 2024 lalu, pembayaran cicilan (run off) untuk segmen KPR mencapai Rp 31,2 triliun. Haryanto menilai angka tersebut cukup besar dan berpotensi meningkat pada tahun ini.

Sepanjang BCA Expoversary 2025, BCA memberikan penawaran spesial suku bunga KPR BCA 2,68% eff.p.a fix 3 tahun dengan penempatan sejumlah dana, biaya provisi 0,68% dan diskon biaya administrasi 50%, bunga 2,88 flat p.a. tenor 2 dan 3 tahun, serta program DP 0% untuk KKB BCA, dan program DP 0% untuk KSM BCA. BCA Raup Laba Rp 4,73 Triliun, Naik 5,8% YoY pada Januari 2025

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Bank Indonesia (BI) bakal menyediakan dana insentif likuiditas Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah.

"Bank Indonesia saya dengar, saya kira dari kawan-kawan kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," kata Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ia mengatakan pendanaan program ini berasal dari dalam negeri.

Hashim meyakini bahwa Indonesia memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

Selain pendanaan dari dalam negeri, Hashim juga menilai sejumlah investor asing dari berbagai negara menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pembiayaan program perumahan ini.

Beberapa negara yang telah menyatakan kesediaannya antara lain India, Singapura, dan Turki.

"Investor banyak, India bersedia, Singapura bersedia, Turki, saya sudah baru dapet proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there," tuturnya.

BI sebelumnya telah meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) bagi perbankan secara bertahap, dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain itu, BI juga bakal mendukung pendanaan melalui pembelian SBN perumahan di pasar sekunder, yang mana dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membiayai sektor ini.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Uni Emirat Arab (UEA) berkomitmen untuk berinvestasi dalam 1 juta rumah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mubadala.

“Dan pemerintah Abu Dhabi melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan 1 juta. Akan investasi 1 juta apartemen,” tegas Hashim, saat acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain UEA, Qatar diketahui akan membawa modal 18 juta dollar AS sampai dengan 20 juta dollar AS atau setara Rp 294 triliun hingga Rp 327 triliun dalam membangun 1 juta rumah pada April mendatang.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah lebaran saya denger. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

”Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” lanjutnya lagi.

Selanjutnya, Pemerintah Qatar pun akan membangun 3 juta rumah hingga 5 juta rumah lagi untuk dibangun di perdesaan.

Menurut Hashim, ini merupakan bentuk dari Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing dalam sektor perumahan.

“Ini adalah penanaman modal asing ke dalam sektor properti dan perumahan kita,” lanjut Hashim.

Program 3 Juta Rumah diketahui bakal berlanjut apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

Manado (ANTARA) - PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendukung program tiga juta rumah di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), sehingga rakyat menengah dan kurang mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak.

"Program pembangunan 3 Juta Rumah merupakan bagian dari 17 Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat desa dan kelompok yang membutuhkan," kata Area Head 2 BNI Kantor Wilayah 11 Suluttenggomalut Lucky Lahope, di Manado, Selasa.

Dia mengatakan program ini didukung oleh Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri, yang ditetapkan pada 25 November 2024.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap program ini, katanya, BNI menyediakan solusi perbankan inklusif untuk masyarakat, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema ini, katanya, yang menawarkan berbagai kemudahan seperti harga maksimal Rp173 juta untuk area Sulawesi, DP minimum 1 persen dari harga rumah.

Kemudian, katanya, maksimum penghasilan masyarakat yang dapat menerima program ini yakni sebesar Rp7 juta untuk pekerja lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Suku bunga tetap 5 persen per tahun, termasuk asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit, serta tenor kredit hingga 20 tahun.

Selain itu, BNI juga menyediakan Kredit Pembiayaan Developer untuk mendukung pembangunan rumah FLPP, pengadaan lahan, dan fasilitas umum.

Berbagai skema pembiayaan ditawarkan dengan suku bunga kompetitif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) pada April mendatang untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah lebaran saya denger. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” lanjutnya lagi.

Selanjutnya, Pemerintah Qatar pun akan membangun 3 juta rumah hingga 5 juta rumah lagi untuk dibangun di perdesaan.

Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto akan membangun 30 juta unit rumah dan apartemen apabila kembali terpilih sebagai Presiden RI pada 2029 mendatang. Hal ini sebagai bagian dari program 3 juta rumah per tahun.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pembangunan 3 juta rumah akan dilakukan setiap tahun. Artinya, dalam 5 tahun kepemimpinan Prabowo, akan terbangun 15 juta unit rumah dan apartemen.

"Kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjutkan lagi lima tahun, jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah," kata Hashim, dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, program 3 juta rumah akan segera dimulai. Hal ini ditandai dengan masuknya Qatar, sebagai proyek pertamanya, pada bulan April mendatang. Adapun nilai investasinya mencapai US$ 20 miliar.

"Proyek pertama nanti bulan April, setelah Lebaran, saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar untuk 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan," ujarnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab (UEA) juga akan masuk ke proyek 3 juta rumah ini. Pemerintah melalui BUMN Mubadala juga akan membangun 1 juta apartemen. Baik dana yang masuk dari Qatar maupun UEA merupakan investasi.

"Pemerintah Abu Dhabi (UEA) melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan investasi 1 juta apartemen. Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," kata dia.

Di samping itu, Bank Indonesia (BI) juga telah menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan. Namun Hashim tak merinci dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata dia.

Ia menambahkan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.

"Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, so the supply is there. Dan sektor perumahan ada hubungan dengan 185 sektor di sektor ekonomi," ujarnya.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal bahwa pemerintah bakal mewajibkan bank pelat merah untuk mengucurkan pembiayaan pada program 3 juta rumah.

Hashim menjelaskan, aturan itu saat ini tengah dalam pembahasan di ranah pejabat pengambil keputusan.

“Ya, saya berharap khusus untuk perumahan, bank Himbara mendukung dan saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menegaskan, penyaluran program 3 juta rumah perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder termasuk pelaku industri keuangan perbankan. Alasannya, Presiden Prabowo memang hendak meninggalkan warisan berupa pemberian hunian layak bagi masyarakat.

Di hadapan para bankir BUMN, Hashim meminta agar perbankan dapat memberikan dukungan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) pada masyarakat kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Karena ini untuk menyangkut perumahan sosial. Ini middle class dan ke bawah. Ini untuk rakyat, dan ini bagian dari sumpah Pak Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat menanggapi terkait dengan program 3 juta rumah. Dia meminta agar bank swasta turut serta mengucurkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Erick menjelaskan butuh pembiayaan yang masif untuk mendukung realisasi 3 juta rumah. Dia menyebut pemerintah juga mengharapkan kolaborasi bank swasta.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kita harapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Erick menyebut Himbara perlu didukung pembiayaan yang kuat. Mengingat, kebutuhan penyaluran rumah untuk mengentaskan backlog saja masih tinggi di level 9,9 juta.