Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Indonesia siap menggelar "karpet merah" sebagai simbol penghormatan kepada rakyat dan investor di sektor perumahan.

“Negara ini bisa membuat karpet merah untuk rakyat kecil. Sama seperti yang dikatakan Pak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rakyat harus diberikan karpet merah, bukan karpet hitam," katanya di Jakarta, Selasa.

Ia memastikan bahwa regulasi yang ada berpihak kepada kepentingan rakyat dan memberikan kepastian bagi investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan perumahan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dia juga mengajak para investor untuk berperan aktif dalam pengembangan perumahan berkelanjutan. Ara menegaskan bahwa kepercayaan publik dan stabilitas politik adalah faktor utama dalam menarik investasi.

“Investor itu pintar. Mereka tidak hanya melihat potensi, tetapi juga bagaimana pemerintah bekerja dan seberapa besar kepercayaan publik terhadapnya. Saat ini, kepercayaan terhadap Presiden Prabowo sangat tinggi, mencapai 80 persen menurut survei Litbang Kompas. Itu berarti mayoritas masyarakat percaya pada kepemimpinan beliau,” katanya.

Selama tiga bulan terakhir, Maruarar mengatakan prioritas utama adalah memberikan karpet merah untuk rakyat, sesuai komitmen Presiden Prabowo, "Saatnya Rakyat Punya Rumah".

Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah antara lain menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya sebesar 5 persen, menghapus biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 0 persen.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah.

Sebelumnya, insentif likuiditas makropudensial yang disediakan oleh BI untuk program pembangunan perumahan senilai Rp23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Selasa.

Perry menyampaikan insentif likuiditas makropudensial akan diberikan kepada bank- bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

"Semua bank. Jadi, kami berikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan," ujar Perry.

Ia menyampaikan langkah ini merupakan wujud komitmen BI untuk memberikan dukungan penuh terhadap program- program Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dalam Astacita.

"Ini adalah wujud sinergi. Dengan sinergi erat, berbagai program bisa dicapai dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi," ujar Perry.

Ia memandang bahwa sektor perumahan akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan pekerjaan di Tanah Air.

"Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor- sektor lain. Membangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Perry.

Pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita mencanangkan Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menargetkan pencapaian 3 juta rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BI berikan insentif Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah

Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah. Sebelumnya, BI menyediakan untuk program pembangunan perumahan senilai Rp23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan," ujar Perry di Gedung BI dikutip dari Antara, Rabu, 12 Februari 2025.

Perry menyampaikan insentif likuiditas makropudensial akan diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

"Semua bank. Jadi, kami berikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan," ujar Perry.

Ia menyampaikan langkah ini merupakan wujud komitmen BI untuk memberikan dukungan penuh terhadap program- program Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dalam Astacita.

"Ini adalah wujud sinergi. Dengan sinergi erat, berbagai program bisa dicapai dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi," ungkap dia.

Ia memandang bahwa sektor perumahan akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan pekerjaan di Tanah Air.

"Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor- sektor lain. Membangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi, dan menciptakan lapangan kerja," kata Perry.

Pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita mencanangkan Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menargetkan pencapaian 3 juta rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan jumlah rumah yang sudah disalurkan ada 39.784 unit. Penyaluran tersebut dilakukan selama periode 20 Oktober 2024 hingga 7 Februari 2025 atau semenjak Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Rinciannya, sebanyak 38.400 unit rumah sudah terbangun dan dilakukan akad serta disalurkan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu ada 1.384 unit rumah yang disalurkan melalui program tabungan perumahan rakyat (Tapera) untuk ASN.

Ada juga total rumah yang masih dibangun dan belum akad sekitar 45.567 unit dan yang sudah dilakukan akad sekitar 11.186. Dengan demikian, total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Kita sudah membiayai, membangun, dan menyelesaikan 96.537 rumah. Ini yang pasti datanya karena dibiayai," kata Ara di Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.315 unit, BTN Syariah 5.771 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.949 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 5.193 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 16.284 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.788 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.964 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 5.364 unit.

Sebelumnya diberitakan, Ara memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Palembang -

Badan Pertahanan Negara (BPN) Palembang dan penyidik Polda Sumatera Selatan mendatangi area Perumahan Kota Modern Sriwijaya (KMS), Gandus, Palembang. Kehadiran mereka untuk mengukur ulang fasilitas umum (fasum) yang berpolemik. Hadir pemilik lahan dan warga.

Pantauan detikSumbagsel di lokasi, pihak BPN datang ke lokasi meminta pemilik lahan Moty Khan bersama orang tuanya Jalaludin menunjukkan surat tanah miliknya. Pegawai BPN juga memasang beberapa patok terkait pengukuran yang dilakukan.

Namun, usai memasang patok pihak BPN dan Polda tidak bersedia memberi keterangan apapun kepada awak media.

Novita Sarie Kuasa Hukum Moty Khan yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa kedua lembaga tersebut melakukan pengukuran untuk membuktikan kepemilikan lahan dan melengkapi pemberkasan yang ada di Polda Sumsel.

"Ya pihak BPN dan penyidik Polda Sumsel hari ini menindaklanjuti laporan warga perumahan tentang pengerusakan, dan telah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh BPN Kota Palembang untuk membuktikan kepemilikan lahan ini," katanya kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Novita menjelaskan, usai pemasangan patok oleh BPN disebut jika tanah di lokasi itu sesuai dengan master plan perumahan dan tidak ada bedanya.

"Jadi setelah dilakukan pengukuran dan pemasangan patok, sangat sesuai dengan surat SHM yang kita hibahkan. Artinya jika dilihat kasat mata pengerukan jalan yang dilakukan klien saya di perumahan itu bukan jalan fasum sebenarnya tapi tanah pribadi kliennya," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap menunggu hasil pengukuran yang dilakukan BPN. "Kita tunggu saja hasilnya nanti dari BPN," tambahnya.

Camat Gandus Jufriansyah membenarkan adanya pengukuran tanah terkait fasum yang menjadi polemik di Perumahan KMS Gandus.

"Ya benar tadi ada BPN dan Polda Sumsel melakukan pengukuran di tanah yang menjadi polemik antara warga dan pemilik lahan. Untuk hasilnya memang belum disampaikan BPN Palembang,"ungkapnya.

(csb/csb)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya dalam program 3 juta rumah. Ini merupakan salah satu program penting yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dukungan dalam program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menciptakan multiplier effect dalam mendorong investasi untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mahendra menjelaskan, pihaknya memberikan lima bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah.

Pertama, mempermudah dan memperluas akses Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan 1 pilar serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular untuk KPR.

"OJK juga telah menegaskan bahwa tidak terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non lancar," ujar Mahendra.

Kedua, OJK akan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beserta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force untuk mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MBR yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketiga, memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan memperoleh pembiayaan untuk pengadaan atau pengolahan tanah.

Keempat, dukungan likuiditas pembiayaan perumahan akan dilakukan melalui fine tuning skema produk investasi terstruktur khususnya Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP).

Kelima, penguatan industri asuransi dan penjaminan untuk mendukung pengembang UMKM dalam memitigasi risiko pembangunan perumahan, antara lain melalui penjaminan Kredit Modal Kerja dan produk surety bond serta asuransi properti dan asuransi jiwa kredit bagi nasabah KPR MBR.

Dikutip dari Kompas.id,Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan tiga juta unit rumah layak huni per tahun, guna menjawab kebutuhan perumahan bagi MBR dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian memadai.

Program ini menargetkan pembangunan rumah di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan hingga pedesaan dan daerah pesisir, dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Penyediaan rumah dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta, menggunakan skema subsidi dan pembiayaan bersubsidi yang dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses KPR bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

Latar belakang dari program ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang signifikan di Indonesia, dengan sekitar 9,9 juta rumah tangga belum memiliki hunian dan 26,9 juta rumah tangga hidup di rumah yang tidak layak.

Kenaikan harga tanah, terutama di perkotaan, serta tingginya biaya konstruksi menjadi hambatan bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni. Selain itu, disparitas akses perumahan antara masyarakat kota dan desa semakin memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial.

Meskipun pertumbuhan ekonomi telah meningkat, kenaikan harga komoditas pokok dan beban hidup lainnya membuat masyarakat miskin sulit memenuhi kebutuhan perumahan tanpa intervensi langsung dari pemerintah.

Tujuan utama dari Program 3 Juta Rumah adalah mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses terhadap perumahan layak huni.

Program ini juga berperan strategis dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan perumahan sebagai fondasi kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.

Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, dan mengurangi beban pengeluaran MBR terkait biaya sewa hunian.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para investor bidang perumahan untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Salah satu alasannya karena Indonesia memiliki kepastian hukum.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, ada beberapa hal yang menurutnya melakukan investasi di Indonesia merupakan hal yang tepat. Pertama, karena Indonesia adalah negara yang aman. Kedua, memiliki kepastian hukum.

"Nomor satu, tadi saya katakan negara kita aman. Nomor dua, negara kami ada kepastian hukum. Di sini negara kami, mau siapa pun, menteri kalau salah ditangkap KPK sudah. Bupati, wali kota, gubernur sudah, DPR sudah. Jadi ada kepastian hukum," katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, jika ada pejabat Indonesia yang salah maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak peduli apakah pejabat tersebut memiliki koneksi ke presiden atau yang lainnya.

"Dalam 3 minggu atau sebulan ini kita lihat begitu banyak penegakan hukum di negara kami, yang tidak pandang bulu, siapa saja yang melanggar hukum dia harus tanggung jawab. Jadi harus saya sampaikan (Indonesia) aman dan ada kepastian hukum itu penting," paparnya.

Selain itu, Ara menyampaikan bahwa pasar di Indonesia sangat besar. Apalagi kebutuhan rumah di Indonesia juga cukup besar, masih ada backlog 9,9 juta rumah.

"Itu potensi market yang luar biasa," tuturnya.

Jika ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kata Ara, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi yaitu bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, serta bermanfaat untuk investor dan dunia usaha.

"Tolong buat konsep, punya perlu pemikiran apa. Lahan jangan ragukan, terlalu banyak lahan di Indonesia. Market jangan ragukan, terlalu banyak market di Indonesia. Mengenai aturan, ayo kita berbicara. Tentu kita mau business friendly, mau investor friendly, pasti kita akan lakukan. Perlu insentif apa, kita bicarakan, dengan prinsip tadi bagus bagi negara kami, bagus bagi rakyat kami, dan bagus bagi dunia usaha," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 Billy Mambrasar mengklaim bahwa program makan bergizi gratis (MBG) telah berhasil meningkatkan literasi pelajar di Papua hingga 33%.

Dikutip melalui akun instagram @billymambrasar, Founder Containder itu mengatakan bahwa makan bergizi gratis memang merupakan salah satu program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Papua.

Dia melanjutkan bahwa Sebagai bagian dari upaya tersebut, organisasi Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia telah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan dana swadaya sendiri.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa program ini berdampak signifikan terhadap peningkatan literasi pelajar di Papua.

“Hasilnya program ini dapat meningkatkan literasi pelajar Papua hingga 33% dengan swadaya dan dana sendiri,” ujarnya dalam akun pribadinya, Selasa (11/2/2025).

Dengan hasil ini, kata Billy, organisasinya pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola sembilan dapur di Papua yang akan segera diresmikan pada 17 Februari mendatang.

Billy menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi dalam menjalankan serta mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dia juga mengajak seluruh mitra makan bergizi gratis di tanah Papua untuk ikut serta dalam menyukseskan program tersebut guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Dengan ini, kami siap ikut berkontribusi dalam menjalankan serta mendukung program makan bergizi gratis ini, dan mengajak seluruh mitra makan bergizi gratis di tanah papua ikut andil dalam menjalankan serta menyukseskan program ini,” pungkas Billy.

Menteri BUMN Erick Thohir menyediakan aset tanah BUMN seluas 792 hektare (ha) untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan sebagian besar lahan itu aset Perumnas. Dia mempersilakan BUMN bekerja sama dengan pengembang swasta untuk mewujudkan 3 juta rumah.

"Jadi percepatan 792 ha dengan 123 ribu rumah," kata Erick pada jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2).

Lahan seluas 792 ha itu terbagi di lima lokasi. Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulo Gebang, Jakarta Timur; Stasiun Cicayur, dan Stasiun Jurangmangu.

Ada pula yang berlokasi di Rusun Klender berupa revitalisasi rusun. Lalu ada di Jonggol untuk perumahan tapak.

Erick mengatakan para pengembang bisa mensurvei dalam 1-2 hari ke depan. Setelah itu, skema kerja sama baru akan dibicarakan.

Dia belum bisa memastikan berapa rentang harga rumah-rumah tersebut saat sudah jadi. Erick hanya menyampaikan penentuan harga akan dibagi ke dalam beberapa kategori ekonomi.

"Kita ingin memastikan, antara private sector dan BUMN, bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait), pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting," ujarnya.

Bulukumba -

Sebanyak 15 unit rumah dan 1 masjid di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

"16 unit (yang rusak) dengan masjid," ujar Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Bulukumba Abdul Haris kepada detikSulsel, Selasa (11/2/2025).

Angin puting beliung menerjang 2 dusun di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba, Senin (10/2), sekitar pukul 14.30 Wita. Di Dusun Talle-Talle sebanyak 12 unit rumah dan 1 masjid rusak, sedangkan di Dusun Ganjenge 3 rumah rusak.

"(Kerusakan terjadi pada bagian) atap. Kebanyakan terbang. Ada 2 rumah di situ (di Dusun Talle-Talle) tidak bisa sama sekali dihuni. Jadi, kami buatkan tenda masing-masing di depan rumahnya," katanya.

Selain rumah warga dan masjid, 1 unit kendaraan roda 4 juga mengalami kerusakan. Sejumlah korban terdampak tetap bertahan di rumah masing-masing.

"Tidak ada (korban jiwa). Kemarin kami ke sana sudah memberikan pelayanan dasar, berikan bantuan logistik. Sementara logistiknya dipenuhi semua dulu," tuturnya.

Lebih lanjut, Haris menyampaikan, BPBD Bulukumba telah melakukan asesmen dan mendokumentasikan kerusakan akibat bencana ini. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga dijadwalkan akan berkunjung ke lokasi untuk meninjau kondisi warga yang terdampak.

"Dinas Perumahan juga mau berkunjung ke sana," ucapnya.

(asm/ata)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan perwakilan Asian Development Bank (ADB) pada Senin (10/12). Pertemuan itu membahas peluang kerja sama untuk pembiayaan serta pemanfaatan Program 3 Juta Rumah.

Saat melakukan pertemuan itu Fahri didampingi Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati. Fahri menjelaskan, saat ini backlog perumahan di Indonesia cukup tinggi. Untuk itu, intervensi pemerintah dalam penyediaan hunian diharapkan mampu mendorong masyarakat bisa tinggal di hunian yang layak.

"Adanya ADB diharapkan juga menambah dukungan pembiayaan perumahan dimana sebelumnya pemerintah Qatar juga telah memberikan bantuan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Fahri mengungkapkan bawha pihak ADB menilai program pembangunan perumahan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Selain itu, pihak ADB juga menyatakan minat untuk mendukung pembiayaan perumahan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini di Indonesia maupun negara-negara lainnya," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, kedua belah pihak juga mendiskusikan tentang Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGHAP).

"IGHAP adalah program yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk membiayai pembangunan perumahan hijau, tahan terhadap perubahan iklim, dan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia," jelasnya.

Sebagai informasi, tujuh orang delegasi dari ADB yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Senior Director of Finance Sector Group Christine Engstorm, Director of Water and Urban Sector Group Srinivas Sampath, Country Director Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga, Country Operations Head Indonesia Resident Mission Joris van Etten, Principal Finance Sector Specialist Vivek Rao, Senior Urban Development Specialist Hong Soo Lee, dan National Coordinator for Nusantara/ Loan Preparation Expert Indonesia Resident Mission Yulia.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Indonesia siap menggelar "karpet merah" (simbol penghormatan atau eksklusivitas) kepada rakyat dan investor di sektor perumahan.

“Negara ini bisa membuat karpet merah untuk rakyat kecil. Sama seperti yang dikatakan Pak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rakyat harus diberikan karpet merah, bukan karpet hitam. Kami memastikan bahwa regulasi yang ada berpihak kepada kepentingan rakyat dan memberikan kepastian bagi investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan perumahan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dia juga mengajak para investor untuk berperan aktif dalam pengembangan perumahan berkelanjutan. Ara menegaskan bahwa kepercayaan publik dan stabilitas politik adalah faktor utama dalam menarik investasi.

“Investor itu pintar. Mereka tidak hanya melihat potensi, tetapi juga bagaimana pemerintah bekerja dan seberapa besar kepercayaan publik terhadapnya. Saat ini, kepercayaan terhadap Presiden Prabowo sangat tinggi, mencapai 80 persen menurut survei Litbang Kompas. Itu berarti mayoritas masyarakat percaya pada kepemimpinan beliau,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya menyoroti pentingnya stabilitas politik dan kepastian hukum dalam mendorong investasi.

“Tidak ada orang yang mau berinvestasi di negara yang tidak aman dan tidak stabil. Indonesia memiliki Presiden Prabowo, pemimpin yang telah bertemu dengan para pemimpin dunia dan mendapatkan kepercayaan internasional. Dalam dua bulan terakhir, dua investor besar dari Timur Tengah, Qatar dan Uni Emirat Arab, karena mereka percaya pada Presiden Prabowo,” kata Ara.

Di sektor perumahan dan permukiman, Menteri Ara menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus selalu berpihak kepada rakyat kecil.

“Saya tidak mungkin hanya bicara investasi tanpa terlebih dahulu memastikan rakyat kecil mendapatkan perhatian utama. Oleh karena itu, kebijakan kami sangat pro-rakyat,” ujarnya.

Selama tiga bulan terakhir, sebagai Menteri PKP, Ara mengatakan prioritas utama adalah memberikan Karpet Merah untuk rakyat, sesuai komitmen Presiden Prabowo, "Saatnya Rakyat Punya Rumah".

Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah antara lain menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya sebesar 5 persen, menghapus biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 0 persen.

“Mungkin Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang, tapi saya sudah bicara dengan kepala daerah agar mencari solusi yang kreatif. Karena tujuan kita bernegara adalah menyejahterakan rakyat kecil,” kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025