JAKARTA,investor.id – Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut Bank Indonesia (BI) menyiapkan insentif sebesar Rp 130 triliun untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah

“Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu, keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI). Dan ini dananya semua ini dari dalam negeri,” kata Hashim Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun demikian, Hashim tidak merincikan dana sebesar Rp 130 triliun itu akan disalurkan BI melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau lewat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Gubernur BI Perry Warjiyo.

Dia mengakui bahwa Indonesia sebenarnya memiliki dana yang cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah setiap tahunnya. Hanya saja, dana tersebut terpencar di berbagai instansi, salah satunya Bank Indonesia.

“Ternyata di Indonesia ini dana ada, tapi dana ini terpencar-pencar ada di BPJS, di SBN, di BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy,” beber Hashim.

Tak hanya dari dalam negeri, bahkan ia menyebut dalam waktu dekat investor-investor asing dari berbagai negara pun akan menanamkan modal dalam program 3 juta rumah.

“Investor banyak. India bersedia, Singapura bersedia, Turki saya sudah baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there,” tandas Hashim.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menyebut Bank Indonesia bakal memberikan guyuran jumbo hingga Rp130 triliun untuk mendukung suksesi program 3 juta rumah.

Hashim menjelaskan, informasi itu didapatkannya langsung dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

“Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo, saya dengar,” jelasnya dalam agenda CNBC Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Sayangnya, Hashim tak merinci pasti guyuran likuiditas itu berasal dari program apa. Hanya saja, berdasarkan catatan Bisnis, BI memang hendak mengguyur dukungan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) sebesar Rp80 triliun.

Selain menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung program 3 juta rumah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Adapun, dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berharap pemanfaatan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke depan dapat menyasar sektor perumahan.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, sektor perumahan perlu mendapat kucuran manfaat dari implementasi Danantara lantaran program 3 juta rumah sendiri menjadi salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim memastikan, Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

Dia pun bercerita awal mula Prabowo menempatkan dirinya dalam sektor perumahan.

“Saya dipercaya Pak Prabowo untuk mengembangkan program rumahan. Program perumahan ini adalah program baru,” ungkap Hashim.

Lalu, Hashim bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan merekomendasikan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Padahal, pada periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo diketahui bahwa Kementerian Perumahan bergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sehingga, terbentuklah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Nah, mungkin waktu itu pimpinan dari PUPR ada prioritas lain. Nampaknya, perumahan itu sedikit diabaikan,” sambungnya.

Menurut Hashim, dari target yang semula 1 juta setahun hanya dapat dicapai 200.000 unit rumah per tahun.

“Ada prestasi tapi jauh di bawah target 200.00” yang terjadi. Nah, disini Task Force Satgas yang saya pimpin menghasilkan,” katanya.

Hingga akhirnya lahir Kementerian PKP yang dinahkodai oleh Maruarar Sirait atau Ara sebagai Menteri dan wakilnya Fahri Hamzah.

“Program (Kementerian PKP) ini targetnya adalah 3 juta unit rumah dan apartemen setiap tahun,” tutup Hashim.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan realisasi program 3 juta rumah dari modal asing siap dilaksanakan April 2025. Modal tersebut berasal dari Qatar dengan nilai investasi US$ 18-20 miliar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim menyebut Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo selain makan bergizi gratis (MBG). Ia menyatakan sektor perumahan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti yang terjadi di Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan China.

"Saya nyontek pengalaman di China, pengalaman di Jepang, pengalaman di Singapura, pengalaman di Korea Selatan, di mana di negara-negara ini perumahan menjadi satu pilar pertumbuhan ekonomi. Sampai kemarin tahun 2017, perumahan mencapai 25 persen dari GDP China," ujar Hashim.

Pihaknya melihat ada permintaan yang besar dari sektor properti yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat ada 11 juta keluarga Indonesia menunggu rumah layak huni dan 27 juta keluarga yang masih tinggal di rumah gubuk. Melihat kondisi tersebut, Prabowo ingin mewujudkan rumah layak huni untuk 37 juta keluarga di Indonesia.

"Pak Prabowo ingin memberikan rumah layak huni bagi 37 juta keluar di Indonesia, itu target dia, target kita. Kita mulai dengan 11 juta dulu, 27 juta akan nyusul," tuturnya.

Hashim menambahkan Indonesia memiliki modal untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Modal tersebut ada yang berasal dari dalam dan luar negeri. Modal asing pertama yang akan berjalan adalah dari Qatar. Di kesempatan berikutnya akan ada bantuan modal dari negara lain seperti India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Di luar itu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan dan ini dananya semua dari dalam negeri sehingga saya semakin optimis. Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo bisa membangun 30 juta unit rumah dan apartemen jika menjabat 2 periode.

Lewat Program 3 Juta Rumah, setiap tahun dapat terbangun 3 juta rumah. Selama 5 tahun masa jabatan, ditargetkan Prabowo bisa membangun 15 juta unit apartemen dan rumah. Maka, apabila ia kembali terpilih sebagai Presiden di periode berikutnya, Program 3 Juta Rumah ini akan dilanjutkan.

"Program ini targetnya adalah 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun. Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Kalau Presiden Prabowo diberi mandat lagi bisa dilanjut lagi 5 tahun, jadi nanti target kita 30 juta proyek rumah dan apartemen," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim menyebut Program 3 Juta Rumah diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat menengah ke bawah. Program ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo selain Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini bukanlah program baru. Hashim menyebut di negara lain pun memiliki program perumahan dengan skala besar. Bahkan lewat program perumahan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

"Saya nyontek pengalaman di China, pengalaman di Jepang, pengalaman di Singapura, pengalaman di Korea Selatan, di mana di negara-negara ini perumahan menjadi satu pilar pertumbuhan ekonomi. Sampai kemarin tahun 2017, perumahan mencapai 25 persen dari GDP China," ujar Hashim.

Meskipun target pembangunannya besar, Hashim menegaskan modal untuk membangun rumah melimpah, baik dari dalam negeri maupun dari negara asing.
Salah satunya berasal dari Bank Indonesia yang siap menyediakan Rp 130 triliun untuk sektor perumahan. Selain itu ada pula dari BPJS dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk sektor perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," sebutnya.

Selain modal dari dalam negeri, Hashim juga mengatakan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari negara asing. Mulai dari dari Qatar, India, Singapura, Uni Emirate Arab, hingga terbaru adalah Turki.

"Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Realisasi Program 3 Juta Rumah dari Qatar akan dimulai pada April 2025. Ia mengatakan Qatar akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Dengan nilai investasi 18-20 miliar dollar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," tuturnya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut modal dari dalam negeri untuk Program 3 Juta Rumah melimpah. Salah satunya berasal dari Bank Indonesia yang siap menyediakan Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan modal dari dalam negeri untuk mendukung Program 3 Juta Rumah cukup banyak, tetapi tidak dari satu sumber. Ia menyebut ada yang dari BPJS, SBN, dan Bank Indonesia.

"Ternyata di Indonesia ini ada (modalnya). Tapi dana ini terpencar-pencar, ada di BPJS, ada di SBN, di BI, ini dan itu. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy," ujar Hashim.

Selain modal dari dalam negeri, Hashim juga mengatakan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari negara asing. Mulai dari dari Qatar, India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Realisasi program 3 juta rumah dari Qatar akan dimuLai pada April 2025. Ia mengatakan Qatar akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 3-5 juta apartemen dan rumah di Pedesaan. Dengan nilai investasi 18-20 miliar dollar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan jika Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi presiden pada 2029 mendatang.

Adik Prabowo itu mengatakan 3 juta rumah dan apartemen ditargetkan terbangun pada tahun ini. Artinya, selama lima tahun kepemimpinan Prabowo bakal ada 15 juta rumah yang dibangun selama Prabowo menjabat.

Jika Prabowo terpilih sebagai presiden untuk periode kedua, maka rumah yang terbangun ditargetkan mencapai 30 juta unit."Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi lima tahun, jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah," katanya dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2).

Hashim mengatakan pembangunan 3 juta rumah akan dimulai April mendatang, dengan membangun 1 juta apartemen. Rumah-rumah tersebut akan dibangun dengan investasi Qatar bernilai US$20 miliar.

Tak berhenti sampai di situ, ia menyebut Qatar juga akan membangun 3 juta hingga 5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Selain itu, Abu Dhabi melalui BUMN-nya Mubadala Investment Company juga akan berinvestasi di sektor perumahan Indonesia.

"Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI), kata Hashim, juga menyiapkan Rp130 triliun untuk pembangunan rumah di Indonesia.

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) saya dengar. Dan ini dananya semua dari dalam negeri," pungkasnya.

Program 3 juta rumah menjadi salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak asing telah menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam program itu, ada Qatar hingga Uni Emirat Arab (UAE).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, pada bulan April atau setelah Lebaran nanti, investor dari Qatar akan membangun 1 juta apartemen.

"Ini satu pengusaha, dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar untuk 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain Qatar, UEA juga akan masuk ke proyek 3 juta rumah ini. Pemerintah melalui BUMN Mubadala juga akan membangun 1 juta apartemen. Baik dana yang masuk dari Qatar maupun UEA merupakan investasi.

"Pemerintah Abu Dhabi (UEA) melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan investasi 1 juta apartemen. Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," ujarnya.

Hashim mengatakan, target pembangunan perumahan meningkat pesat, dari yang semula 1 juta unit rumah di pemerintahan lalu, menjadi 15 juta unit rumah, atau yang sering disebut program 3 juta unit rumah dan apartemen per tahun.

"Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah. Dan ini akan segera dimulai" kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

BI sebelumnya meningkatkan insentif KLM dari maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Insentif KLM untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan bertahap dari Rp 23 triliun menjadi Rp 80 triliun.

Selain itu, BI berkomitmen membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hashim menilai, Indonesia sebenarnya memiliki dana cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah dan rumah susun setiap tahun. Namun, dana itu tersebar di berbagai instansi, termasuk BI.

"Dana ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, di SBN, di BI. Likuiditas kita besar, tapi tidak digunakan untuk real economy," ucapnya.

Investor asing dari berbagai negara juga akan membantu pendanaan program ini.

"Investor banyak. India, Singapura, Turki, semua bersedia. Saya baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang siap memberikan modal," tuturnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait pembelian SBN perumahan.

"Dukungan pendanaan dari Bank Indonesia melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dana dari pembelian SBN perumahan akan digunakan untuk debt switching atas SBN yang jatuh tempo saat pandemi Covid-19.

Selain itu, dana itu juga mendukung program Presiden Prabowo lainnya, termasuk hilirisasi dan ketahanan pangan.

"Itu menunjukkan komitmen tinggi Bank Indonesia, tidak hanya dari kebijakan tapi juga pendanaan, untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita," kata Perry.

Namun, Perry tidak mengungkapkan berapa nilai SBN yang akan diserap BI untuk membiayai program 3 juta rumah tahun ini.

Rencana ini masih perlu dibahas Komisi XI DPR RI. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyatakan, DPR akan mengawal proses ini.

"Ini akan menjadi bahan rapat di Komisi XI. Tugas kami menyelesaikan ini secara tuntas agar tidak ada keraguan sedikit pun tentang dukungan tersebut," kata Misbakhun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

BI sebelumnya meningkatkan insentif KLM dari maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Insentif KLM untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan bertahap dari Rp 23 triliun menjadi Rp 80 triliun.

Selain itu, BI berkomitmen membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hashim menilai, Indonesia sebenarnya memiliki dana cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah dan rumah susun setiap tahun. Namun, dana itu tersebar di berbagai instansi, termasuk BI.

"Dana ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, di SBN, di BI. Likuiditas kita besar, tapi tidak digunakan untuk real economy," ucapnya.

Investor asing dari berbagai negara juga akan membantu pendanaan program ini.

"Investor banyak. India, Singapura, Turki, semua bersedia. Saya baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang siap memberikan modal," tuturnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait pembelian SBN perumahan.

"Dukungan pendanaan dari Bank Indonesia melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan realisasi investasi program 3 juta rumah perdana oleh investor asing bakal dilakukan pada April 2025.

Hashim menyebut, groundbreaking proyek 3 juta rumah itu merupakan realisasi dari komitmen investasi dari investor asing asal Qatar yang telah diteken beberapa waktu lalu.

“Akan segera dimulai proyek pertama pada April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menambahkan total investasi yang diguyurkan Qatar itu mencapai US$18 miliar hingga US$20 miliar atau sekitar Rp294,98 triliun hingga Rp327,76 triliun (Asumsi Kurs: Rp16.388).

Tak hanya dari Qatar, Hashim juga membocorkan bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara lain mulai dari Uni Emirat Arab (UEA) hingga Turki.

“Optimis dana bakal ada, investor banyak, ada India bersedia, Singapura bersedia, Turki saya sudah dapat proposal dari Turki banyak yang bersedia untuk berikan modal,” ujarnya.

Sebelumnya, Hashim mengaku sudah tiga kali menyambangi Beijing, China pada tahun ini untuk menarik lebih banyak investor dalam program 3 juta rumah.

Dari hasil kunjungannya, Hashim menyebut bahwa perusahaan konstruksi China sangat ingin ke Indonesia. Mengingat, sektor konstruksi China saat ini sedang lesu, memaksa sektor ini untuk mencari pasar lain.

“Kami datang di waktu yang tepat. Permintaan Indonesia sesuai dengan kebutuhan China,” ujarnya.

Selain berkunjung ke China, Hashim juga melakukan kunjungan ke New Delhi, India. Dia mengungkap, sektor konstruksi di India dapat membangun rumah dengan biaya sekitar US$3.000-US$4.000 per unit di luar biaya tanah.

Dia mengharapkan, program ini dapat tercapai sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan investasi sekitar 2%-2,5%.

Manokwari (ANTARA) - Sebanyak 31 warga tidak mampu di Kabupaten Manokwari, Papua Barat sudah terdampak program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat membeli rumah perdana.

PIt Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari Sius N. Yenu di Manokwari, Selasa, sejak tanggal 17 Januari 2025 hingga 24 Februari 2025 sudah 31 pemohon yang disetujui mendapatkan BPHTB nihil.

“Pembebasan biaya BPHTB dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri Pekerja Umum, Menteri Pemukiman dan Kawasan Perumahan, dan Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkab Manokwari sudah menindaklanjuti SKB 3 menteri dengan membuat peraturan bupati (Perbup) Manokwari Nomor 25 tahun 2025 tentang pembebasan biaya BPHTB untuk kategori MBR.

Pembebasan BPHTB tersebut khusus MBR yang ingin memiliki rumah pertama sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang 3 juta rumah.

Sedangkan, jika bukan rumah pertama dan di luar program 3 juta rumah maka tetap dikenakan biaya BPHTB

"Kita selektif untuk memberikan pembebasan BPHTB atau BPHTB nihil. Hal itu hanya berlaku bagi MBR yang masuk dalam program 3 juta rumah dan mempunyai surat keterangan tidak mampu dari Dinsos Manokwari,” katanya.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Manokwari Umrah Nur menjelaskan, syarat bebas BPHTB adalah harus terdata pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan masuk dalam kategori MBR yang dikeluarkan Dinsos Manokwari.

Kategori MBR untuk kepemilikan rumah adalah warga yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta untuk perseorangan, sedangkan bagi yang sudah menikah sebesar Rp 10 juta.

Selain itu, rumah yang dibeli adalah rumah pertama dengan harga maksimal sebesar Rp240 juta. Di luar ketentuan itu maka warga tidak bisa mendapatkan pembebasan BPHTB.

“Kita sudah sosialisasikan Perbup Nomor 25 tahun 2025 kepada notaris, pihak pengembang dan OPD teknis terkait. Kita sudah satu pemahaman karena meskipun pembayaran BPHTB dilakukan pengembang, tapi biasanya pengembang membebankan pada pembeli rumah,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun ada pembebasan BPHTB namun target penerimaan pajak Pemkab Manokwari dari BPHTB tahun ini tidak mengalami penurunan.

Tahun ini penerimaan dari BPHTB ditargetkan Rp 12,9 miliar dan sampai dengan tanggal 15 Februari 2025, sudah terealisasi sebesar Rp1,42 miliar.