JAKARTA, investor.id - Dalam rangka melaksanakan 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bersinergi dengan Menteri  Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM),  dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah berhasil mencapai sejumlah kemajuan penting dalam berbagai sektor yang berdampak langsung pada perekonomian dan  kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Berkat kolaborasi ini, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat  pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan  produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

"Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar  Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

Dalam 100 hari kerja pemerintahan, Menteri BUMN bersama Menteri PKP, telah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas berhasil membangun dan menyediakan hunian layak,  nyaman, dan terjangkau yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD), yang berlokasi di  beberapa wilayah strategis. 

Dalam merealisasikan komitmen terhadap Asta Cita, khususnya dalam bidang Pemerataan Ekonomi  dan Pemberantasan Kemiskinan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Menteri Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan mampu  mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah. 

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah.

Apa sih bata interlock presisi itu?

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional.

Hal itu karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support systemkementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.

"Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Erick dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Januari 2025.

Solusi pembangunan rumah MBR

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan.

Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, 24 Januari 2025.

Fahri Hamzah berpendapat bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun.

Dirinya menyebutkan, bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 30 - 40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan. Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif.

“Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi kita supaya pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

Pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlockpresisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek Pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia.

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri PKP, Satgas Perumahan Republik Indonesia, para pemangku kepentingan, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang turut serta dalam kunjungan.

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, SIG juga menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny Arsal.

(KIE)

JAKARTA - Dalam rangka melaksanakan 100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran , Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bersinergi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berkat kolaborasi ini, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional .

"Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta, Rabu (22/1).

1. Pemerataan Ekonomi & Pemberantasan Kemiskinan dalam Akselerasi Pembangunan 3 Juta Rumah

Dalam 100 hari kerja pemerintahan, Menteri BUMN bersama Menteri PKP, telah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas berhasil membangun dan menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD), yang berlokasi di beberapa wilayah strategis.

Di antaranya, Samesta Mahata Margonda yang menyediakan 940 Unit dan satu-satunya hunian yang menyatu dengan Stasiun KRL Pondok Cina. Lalu, Samesta Mahata Serpong yang menyiapkan 1.861 Unit dan terintegrasi dengan Stasiun Rawabuntu. Samesta Mahata Tanjung Barat yang membangun 1.216 Unit hunian yang juga menempel dengan Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Parayasa yang merupakan satu?satunya hunian memiliki konsep TOD Landed, dan tergabung dengan Stasiun Lumpang Parayasa.

Bahkan, Kementerian BUMN melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menyediakan pembiayaan terjangkau dengan merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.

2. Penguatan Ekonomi dalam Pengembangan Industri Kreatif dan Penguatan UMKM.

Dalam merealisasikan komitmen terhadap Asta Cita, khususnya dalam bidang Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia.

Langkah strategis ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah.

Program ini melibatkan seluruh BUMN yang tergabung di "Rumah BUMN" sebagai mitra strategi dalam pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro hingga kreator lokal. Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing lebih berkompetisi di pasar domestik maupun global.

Selain itu, Menteri BUMN bersama-sama dengan Menteri UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan akselerasi dalam Program Penghapusan Piutang Macet UMKM. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan baru bagi pelaku UMKM untuk bangkit dan melanjutkan usaha mereka yang terdampak berbagai tantangan ekonomi.

3. Peningkatan Daya Saing dan Kualitas UMKM di Pasar Global melalui Pengawasan Produk Konsumsi Melalui Sertfikasi Produk

Menteri BUMN menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerjasama strategis dalam peningkatan daya saing dan kualitas UMKM melalui program Sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk, khususnya produk?produk yang diproduksi oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar Global.

Dalam kerjasama ini BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik.

Kementerian BUMN juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan PNM bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi produk BPOM melalui program pembiayaan dan pendampingan serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM.

Bank Rakyat Indonesia menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan proses Sertifikasi Produk BPOM, Pegadaian menyediakan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM, serta PNM membantu UMKM dalam akses pembiayaan dan pelatihan.

Program pembiayaan ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk mereka serta memenuhi standar yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi BPOM.

4. Transformasi dan Kolaborasi Antar-Instansi

Keberhasilan 100 hari kerja ini juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM dan memastikan kualitas produk yang beredar melalui BPOM.

Keberhasilan sinergi dan kolaborasi ini menjadi pendorong untuk langkah berikutnya. Menteri BUMN bersama Menteri PKP, Menteri UMKM, dan BPOM akan melanjutkan komitmen demi memperluas jangkauan program-program yang telah dilaksanakan, dengan fokus pada pencapaian yang lebih besar dan pemberdayaan masyarakat yang lebih merata di seluruh Indonesia.

JAKARTA, iNewsKarawang. id-Demi wujudkan program 3 juta rumah, pengembangan hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) di kota-kota besar dan area sekitarnya dipercepat.

Proyek ini pun didukung Kementerian BUMN dalam melaksanakan 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pembangunan hunian ini akan ditopang dengan pembangunan Stasiun Lumpang, Desa Lumpang, Parung Panjang, Bogor. Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan groundbreaking Stasiun Lumpang pada Kuartal I tahun 2025.

"Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," ujar Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

1. Percepat Program 3 Juta Rumah

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Djoko Wibowo. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk sinergi.

“Kami melihat ini satu bentuk sinergi yang sangat bagus, yang mana secara fungsi ini memang kita lihat ada kebutuhan untuk pembangunan stasiun.  Tidak hanya untuk Perumnas, tetapi bagi masyarakat yang ada di sini. Sepertinya akan banyak terbantu dengan adanya eksistensi dari stasiun ini,” ujar Djoko.

2. Proyek TOD

Perumnas mengembangkan hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau di Samesta Parayasa Parung Panjang, Bogor.

Pengembangan hunian landed pertama yang berkonsep TOD tersebut ditandai melalui perencanaan pembangunan Stasiun Lumpang yang terletak di dalam kawasan perumahan Samesta Parayasa. Stasiun ini akan menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan hunian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. 

“Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatakan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ujar Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro. 

3. Stasiun Lumpang Diprediksi Akomodasi 5.160 Penumpang per Hari 

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Budi pun menambahkan bahwa ke depannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah. Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya, sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi. 

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen Perumnas dalam pengembangan Stasiun Lumpang dan Kawasan Samesta Parayasa, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam penyediaan hunian landed berbasis TOD di Indonesia. Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi langkah maju dalam menciptakan pola hunian dan transportasi yang berkelanjutan.

Editor : Boby

Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berupa panel surya di kawasan perumahan masih minim.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Ekajaya mengatakan masih minimnya penggunaan panel surya pada properti residensial karena ketentuan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kerap berubah – ubah.

“Yang lalu kelebihan listrik PLTS bisa diberikan kembali ke PLN 100%, kemudian dibatalkan. Sekarang beberapa lokasi bisa lagi dengan KWH ekspor impor, ini yang merepotkan, padahal ini salah satu menuju green energy,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/1/2025).

Adapun aturan terbaru terkait dengan PLTS atap diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomer 2 tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Surya Atap yang terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Dia menuturkan perbedaan dengan peraturan sebelumnya yakni saat ini pelanggan sudah tidak bisa menabung atau menjual listrik ke PLN jika ada kelebihan energi yang dikirim dari rumah ke jaringan PLN.

“Jadi kalau PLTS on grid tanpa baterai untuk rumah yang siangnya penggunaan listriknya, sedikit jadi kurang menguntungkan. Karena PLTS hanya bisa digunakan pada siang hari, kalau aturan yang dahulu, meskipun siangnya tidak dipakai tetap diperhitungkan oleh PLN saat kirim energi listrik ke PLN,” katanya.

Di sisi lain, saat ini minat masyarakat terhadap hunian berkonsep hijau dan ramah lingkungan termasuk dengan menggunakan PLTS atap mengalami kenaikan. Namun, kenaikan minat tersebut terhambat dengan adanya aturan baru penggunaan PLTS atap.

Dia menilai penggunaan PLTS atap untuk perumahan menjadi tidak menarik dan lebih cocok digunakan pada industri. Padahal, untuk mendapatkan pendanaan hijau di sektor properti, penggunaan energi hijau menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi.

Semestinya, penggunaan PLTS atap harus dilengkapi dengan baterai untuk penyimpanan energi. Biaya ini memang tidak murah terlebih daya tahannya sekitar 5 tahun hingga 8 tahun. Adapun biaya pemasangan PLTS atap ini sekitar US$1 per watt di luar harga baterai.

“Sayang minat masyarakat terhadap PLTS sedang tumbuh dipatahkan dengan kepentingan PLN yang kelebihan daya. Dari sisi perizinan kalau dahulu bebas kapan pun izin PLTS atap dan tidak ada kuota, sekarang dibatasi sehingga rebutan,” ucap Bambang.

Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendrata menuturkan penggunaan PLTS atap di kawasan hunian milik Sinar Mas Land mulai masif dilakukan baik di gedung perkantoran, club house, maupun residensial.

Permintaan hunian dengan menggunakan panel surya cukup baik dan mengalami kenaikan. Namun demikian, tidak semua hunian di Sinar Mas Land menggunakan panel surya. Pasalnya, dari sisi atap dan arsitektural penggunaan solar panel ini penting untuk secara selaras.

“Kami juga sudah mulai memperkenalkan hunian dengan solar panel, material ramah lingkungan, dan juga emisi rendah karbon. Kami menuju ke sana untuk hunian. Kalau office dan club house memang sudah lebih dulu menggunakan solar panel,” tuturnya.

Advisor President Office Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta menambahkan regulasi saat ini tidak memungkinkan untuk mengekspor kelebihan daya listrik dari PLTS atap ke PLN. Oleh karena itu, pemanfaatan energi surya untuk hunian digunakan pada siang hari. Adapun kapasitas listrik rumah rerata 2.200 volt ampere (VA) dengan penggunaan energi berkisar 1.760 watt, sedangkan penggunaan energi dari panel surya mencapai 1.650 waat peak (WP).

Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi berpendapat pengunaan panel surya di proyek hunian Ciputra masih sangat selektif yakni hanya pada jenis rumah tapak dengan harga Rp1 miliar dan belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini karena saat ini terdapat aturan yang tidak mengizinkan ekspor impor listrik ke PLN.

“Jika penggunaan listrik dari panel surya tida terpakai pada siang hari, mereka merasa rugi. Maka secara umum memang permintaan hunian dengan menggunakan panel surya sangat sedikit dan terbatas. Biaya alat panel surya ini mahal namun penggunaannya tidak maksimal sehingga rugi dan tidak balik modal,” ujarnya.

Selain itu, upaya untuk mendukung penghematan energi, design hunian yang ditawarkan emiten berkode CTRA ini menggunakan kaca coating low-e glass(low-emissivity glass) adalah kaca dengan emisivitas rendah sehingga mampu memfilter penerimaan panas matahari.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan saat ini masih terbatas pengembang yang menggunakan panel surya di kawasan perumahannya.

Sebelum tahun 2021, cukup banyak kawasan perumahan yang minat pasang PLTS atap. Namun, setelah terbit aturan Permen ESDM nomer 2 tahun 2024 mengenai PLTS atap yang kemudian diikuti dengan kesulitan mendapatkan izin PLN membuat kalangan pengembang mengurungkan niatnya memasang PLTS atap.

“Dengan peraturan baru yang meniadakan net-metering dan mekanisme kuota untuk perizinan, PLTS atap jadi kurang menarik untuk pelanggan listrik rumah tangga,” katanya.

Menurutnya, PLN memang ingin mengendalikan pertumbuhan PLTS atap. Namun, semakin banyak penggunaan PLTS atap maka akan semakin berdampak pada penjualan listrik PLN.

“Saya malah khawatir kita bisa krisis listrik dalam 2 tahun mendatang, karena pembangunan pembangkit ET yang ada di RUPTL tidak sesuai target,” ucapnya.

Adapun untuk mendorong penggunaan PLTS atap di kawasan residensial, pemerintah dapat mengajak dan memberikan insentif bagi pengembang perumahan untuk pasang PLTS atap di bangunan baru. ⁠Kawasan perumahan diwajibkan membangun bangunan rumah yang memenuhi standar bangunan hijau dimana dalam standar ini termasuk efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan.

“Penggunaan panel surya ini perlu diberikan insentif di sektor residensial. Kalaupun sistem kuota dipakai, bisa diberikan alokasi kuota khusus bagi perumahan oleh PLN. Jadi kuota ini bisa dipakai oleh pemilik rumah yang mau pakai PLTS atap,” tutur Faby.

Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN melalui Perum Perumnas berkomitmen dalam melaksanakan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mendukung program 3 juta rumah, salah satunya melalui capaian pengembangan hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) di kota-kota besar dan area sekitarnya.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan nilai tambah dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Bogor, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada kuartal I tahun 2025.

Pengembangan hunian landed pertama yang berkonsep TOD tersebut ditandai melalui perencanaan pembangunan Stasiun Lumpang yang terletak di dalam kawasan perumahan Samesta Parayasa. Stasiun ini akan menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan hunian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari, di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Lebih lanjut, ia menyebut kedepannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah.

Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya, sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen Perumnas dalam pengembangan Stasiun Lumpang dan Kawasan Samesta Parayasa, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam penyediaan hunian landed berbasis TOD di Indonesia.

Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi langkah maju dalam menciptakan pola hunian dan transportasi yang berkelanjutan.

Selain mengembangkan tiga hunian highrise berkonsep TOD di Jabodetabek, kini Perumnas kembali berinovasi dengan mengembangkan hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau di Samesta Parayasa Parung Panjang, Bogor.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ini terus berkembang dalam sektor properti, seperti transportasi yang cukup memadai mulai dari transportasi udara, laut, dan darat.

Manado banyak dilirik untuk dijadikan tempat tinggal, hunian di kota ini pun beragam dari yang terjangkau hingga yang elit sekalipun. Selain itu, Manado memiliki banyak destinasi wisata yang memukau, yakni Taman Nasional Bunaken.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Manado, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp146 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Manado yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Manado

Rumah subsidi di Kota Manado. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Puri Manado Permai

Perumahan ini terletak di Bengkol, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara dibangun oleh Cipta Permai Sejati. Perumahan ini memiliki 54 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap genteng baja ringan dan penutup atap genteng metal, serta dinding hollow brick, plester, aci, cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah.

2. Perumnas Taman Mapanget Raya

Perumahan yang terletak di Mapanget Barat, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Perumahan ini hanya memiliki 919 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp146 juta.

Terdapat lima tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap seng gelombang dan dinding holow brick. Lantai keramik dan pondasi menerus.

3. Griya Mapanget Lestari

Perumahan yang terletak di Bengkol, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara ini dibangun oleh Bangun Minanga Lestari. Perumahan ini memiliki 165 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp168 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding beton bertulang, lantai keramik, serta pondasi batu belah.

4. Perum Bukit Pesona Singkil

Perumahan subsidi ini terletak di Singkil Dua, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara dibangun oleh AMRI Sejahtera. Perumahan ini memiliki 44 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp156,5 juta.

Ada empat tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap seng gelombang, dinding hollowbrick, lantai keramik, dan pondasi batu alam.

5. Citraloka Buha

Perumahan ini terletak di Buha, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Perumahan yang dibangun oleh Bantic Tetap Jaya menawarkan 70 unit rumah tipe subsidi seharga Rp173 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap baja ringan genteng metal, dinding fulbrick plester aci cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan pemerintah menghadirkan layanan transportasi yang mengangkut warga dari perumahan-perumahan kelas menengah dan menengah ke bawah di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta.

Layanan ini diharapkan nantinya dapat mendorong warga yang bepergian ke Jakarta mau menggunakan kendaraan umum.

"Perumahan kelas menengah dan menengah bawah jumlahnya sekitar 1.300 di Bodetabek, itu dikasih angkutan. Mereka juga turut dibantu naik KRL," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Djoko Setijowarno di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, setidaknya layanan kendaraan umum ini melayani masyarakat yang ingin ke Jakarta pada pagi hari lalu mengantarkan mereka kembali pada sore harinya.

"Minimal pagi hari ada kendaraan langsung aja masuk kota Jakarta dan sore kembali lagi. Kayak angkutan Jabodetabek Residence (JR) Connection," ujar Djoko.

Dia lalu menyoroti kondisi rumah-rumah yang dibangun era pemerintahan Presiden Joko Widodo justru ditinggal penghuninya saat ini.

Menurut dia, salah satu penyebabnya bukan karena kondisi rumah tak layak, melainkan tak ada akses angkutan umum.

"Bukan enggak sesuai, rumahnya sudah sesuai, angkutan umumnya enggak ada. Dihitung-hitung lebih baik di kota saja," ujar dia.

Djoko pun mengingatkan keberadaan angkutan umum tidak hanya mengatasi kemacetan, tetapi juga mengurangi polusi udara atau menurunkan angka kecelakaan.

Di sisi lain, keberadaan angkutan umum dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Hal itu karena angkutan umum salah satu penentu tingkat inflasi.

Namun, rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi.

"Pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum," paparnya.

Tersedianya angkutan umum yang terintegrasi di perumahan juga disampaikan pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga dan menjadi usulnya untuk pemerintah saat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah.

Dia berpendapat hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah-rumah yang dibangun pemerintah.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat sistem transportasi harus menjadi salah satu syarat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Mohon dalam rencana induk pengembangan rumah tiga juta harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi," kata Nirwono di Jakarta, Kamis.

Sistem ini meliputi infrastruktur jalan dan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

Menurut dia, hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah yang menurut rencana dibangun sebanyak satu juta di perkotaan dan dua juta rumah setiap tahun.

"Jadi, kalau tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka bisa dipastikan rumah-rumah yang dibangun tadi tidak akan banyak dihuni oleh warga," ujarnya.

Nirwono menuturkan hadirnya sistem transportasi yang mumpuni memungkinkan masyarakat mau menggunakan transportasi publik dalam keseharian.

"Lokasi rumah itu enggak asal menunjuk lahan, tapi tolong perhatikan apakah ada infrastruktur jalannya, apakah itu terhubung dengan transportasi massal, sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," katanya.

Adapun program tiga juta rumah bertujuan mengatasi permasalahan kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Dengan begitu, dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat sistem transportasi harus menjadi salah satu syarat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Mohon dalam rencana induk pengembangan rumah tiga juta harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi," kata Nirwono di Jakarta, Kamis.

Sistem ini meliputi infrastruktur jalan dan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

Menurut dia, hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah yang menurut rencana dibangun sebanyak satu juta di perkotaan dan dua juta rumah setiap tahun.

"Jadi, kalau tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka bisa dipastikan rumah-rumah yang dibangun tadi tidak akan banyak dihuni oleh warga," ujarnya.

Nirwono menuturkan hadirnya sistem transportasi yang mumpuni memungkinkan masyarakat mau menggunakan transportasi publik dalam keseharian.

"Lokasi rumah itu enggak asal menunjuk lahan, tapi tolong perhatikan apakah ada infrastruktur jalannya, apakah itu terhubung dengan transportasi massal, sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," katanya.

Adapun program tiga juta rumah bertujuan mengatasi permasalahan kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Dengan begitu, dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat sistem transportasi harus menjadi salah satu syarat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Mohon dalam rencana induk pengembangan rumah tiga juta harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi," kata Nirwono di Jakarta, Kamis.

Sistem ini meliputi infrastruktur jalan dan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

Menurut dia, hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah yang menurut rencana dibangun sebanyak satu juta di perkotaan dan dua juta rumah setiap tahun.

"Jadi, kalau tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka bisa dipastikan rumah-rumah yang dibangun tadi tidak akan banyak dihuni oleh warga," ujarnya.

Nirwono menuturkan hadirnya sistem transportasi yang mumpuni memungkinkan masyarakat mau menggunakan transportasi publik dalam keseharian.

"Lokasi rumah itu enggak asal menunjuk lahan, tapi tolong perhatikan apakah ada infrastruktur jalannya, apakah itu terhubung dengan transportasi massal, sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," katanya.

Adapun program tiga juta rumah bertujuan mengatasi permasalahan kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Dengan begitu, dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perumnas terus mengembangkan konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya adalah perumahan di Samesta Parayasa Parung Panjang yang disebut sebagai hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau.

Biasanya rumah berbasis TOD bentuknya hunian vertikal seperti apartemen atau rusun. Namun, Perumnas menghadirkan rumah tapak yang dekat dengan transportasi massal yakni Stasiun Lumpang.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan value added dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada Kuartal I tahun 2025.

"Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana seperti yang dikutip dari keterangan, Kamis (23/1/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Djoko Wibowo. Ia melihat dengan adanya pembangunan Stasiun Lumpang, masyarakat sekitarnya akan terbantu dengan transportasi massal ini.

"Kami melihat ini satu bentuk sinergi yang sangat bagus, yang mana secara fungsi ini memang kita lihat ada kebutuhan untuk pembangunan stasiun. Tidak hanya untuk Perumnas, tetapi bagi masyarakat yang ada di sini. Sepertinya akan banyak terbantu dengan adanya eksistensi dari stasiun ini," ujar Djoko.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro menuturkan bukan hanya perumahan yang akan berkonsep hijau, melainkan Stasiun Lumpang Parayasa pun demikian.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ungkap Budi.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Budi pun menambahkan bahwa ke depannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah. Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya. Sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

(aqi/das)