Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri menjadi korban penipuan bermodus program makanan bergizi gratis. Mereka tergiur janji menjadi penyedia program tersebut, namun justru kehilangan uang hingga puluhan juta rupiah.

Berikut lima fakta terkait kasus ini:

1. 72 Pengusaha Katering Jadi Korban

Sebanyak 72 pengusaha katering menjadi korban dalam kasus ini. Mereka awalnya tergiur tawaran dari kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para calon korban.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak COVID tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apa pun," kata salah satu korban, NM (45), Minggu (29/12/2024).

2. Korban Diminta Bayar Uang Muka Rp 1 Juta

Modus penipuan ini meminta para pengusaha katering membayar uang muka sebesar Rp 1 juta. Uang itu disebut sebagai jaminan keikutsertaan dalam program unggulan pemerintah pusat. Jumlah total uang yang terkumpul dari 72 korban mencapai Rp 72 juta.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelas NM.

3. Dijanjikan Kontrak 5 Tahun

Para korban tergiur ikut program ini karena dijanjikan kontrak kerja selama 5 tahun sebagai penyedia seribu kotak makanan per hari. Janji tersebut menjadi daya tarik, terutama bagi mereka yang ekonominya terpuruk pasca-pandemi COVID-19.

"Sudah ditengok ke rumahnya tidak ada, posisi kosong. Namun untuk Ibu MG yang menjadi perwakilan Pokmas menjanjikan jaminan untuk mengembalikan uang para ibu-ibu katering," tambah NM.

4. Program Tak Kunjung Jelas

Setelah uang disetor, program makan bergizi yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Ketika para korban mencari kejelasan, mereka mendapati bahwa rumah oknum Pokmas kosong, memperkuat dugaan penipuan.

5. Korban Tuntut Pengembalian Uang

Para korban kemudian mendatangi Pokmas untuk menuntut pengembalian uang mereka. Salah satu korban, DH, mengaku telah menyetor Rp 2 juta dan berharap uangnya bisa segera dikembalikan sesuai janji.

"Saya sudah menyetor uang sebesar Rp 2 juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Kasus ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran program yang mengatasnamakan pemerintah, terutama yang meminta pembayaran uang muka.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Bisnis.com, JAKARTA – PT Berau Coal Energy melakukan groundbreaking 500 rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan, Fitrah Nur menjelaskan groundbreaking 500 unit rumah itu menjadi wujud nyata dari gotong royong merealisasikan program 3 juta rumah.

"Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga Pemkab tidak akan bisa melakukan program ini tanpa ikut serta dari swasta,” kata Fitrah dalam keterangan remi, Senin (30/12/2024).

Lebih lanjut, Fitra menyebut saat ini pihaknya tengah melakukan kajian ulang dan berencana untuk merevisi regulasi agar pemerintah daerah dapat lebih cepat memberikan izin dan berperan aktif dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun, upaya revisi regulasi itu dilakukan guna memudahkan masyarakat memiliki hunian yang layak serta mengerek pasar properti nasional.

Adapun, Dewan Komisaris PT Berau Coal, Edy Santoso, menegaskan bahwa pos biaya pembangunan tersebut berasal dari dana CSR Berau COAL dan kolaborasi dengan Kementerian PKP sebanyak 500 unit yang tersebar di Dusun Birang (7 rumah), dusun Gurimbang (47 rumah) dan dusun Lati (11 rumah).

Sementara untuk sisa lokasinya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemda Berau. Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

“Kami berkomitmen untuk memfokuskan pembangunan ini di Kabupaten Berau, karena Berau Coal berada di wilayah tersebut,” jelas Edy.

Untuk diketahui, aksi groundbreaking rumah oleh pengusaha ini melanjutkan aksi Menteri PKP yang sebelumnya menggandeng developer raksasa yakni Agung Sedayu Group menghadirkan rumah gratis sebanyak 250 unit di wilayah Tangerang.

Kala itu, groundbreaking rumah gratis di Tangerang dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma atau Aguan pada (1/11/2024)

JAKARTA, investor.id–Indonesia bisa merujuk tiga negara, yakni Jepang, Brasil, atau India, dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) mulai tahun depan. Brasil misalnya, memiliki Program Bolsa Familia yang cukup relevan bagi Indonesia karena program itu bertujuan memberikan bantuan langsung bersyarat dengan memastikan akses pangan sekaligus mendukung kesehatan ibu hamil dan anak-anak.

Menurut peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, Jepang memiliki program makan gratis yang terintegrasi dengan sistem pendidikan, yakni makanan yang disediakan tidak hanya bergizi tinggi tapi juga mendukung edukasi tentang kesehatan.

Sedangkan Brasil menawarkan model lain yang relevan bagi Indonesia, yaitu Program Bolsa Familia, yang memberikan bantuan langsung bersyarat dengan memastikan akses pangan sekaligus mendukung kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Model Brasil ini cocok diterapkan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pangan terbatas.

Yusuf Rendy menjelaskan, Indonesia juga dapat belajar dari India yang sukses mengimplementasikan Mid-Day Meal Scheme sebagai bagian dari upaya menekan angka kelaparan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

“Pelaksanaan PMBG di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan tantangan regional, namun tetap mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain, seperti di Jepang, Brasil, atau India,” tutur Yusuf Rendy saat dihubungi Investor Daily pada 20 Desember 2024 dan ditulis Senin (30/12/2024).

Terkait anggaran yang diusulkan pemerintah Rp 10 ribu per anak atau ibu hamil per hari pada PMBG, Yusuf Rendy berpendapat bahwa jumlah itu terbilang minim dan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Jika dibandingkan dengan negara lain, di India melalui program Mid-Day Meal, anggaran yang dialokasikan di negara itu di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per anak per hari.

“Angka-angka itu menunjukkan bahwa anggaran terendah yang efektif berada di kisaran tersebut untuk memastikan bahwa program tidak hanya menyediakan makanan tetapi juga nutrisi yang seimbang dan cukup bagi penerima manfaat,” jelas dia.

Yusuf Rendy juga memaparkan, mengingat inflasi harga pangan dan kebutuhan gizi yang meningkat maka anggaran PMBG yang hanya Rp 10 ribu per anak atau ibu hamil per hari mungkin perlu ditingkatkan secara bertahap untuk mencapai efektivitas maksimal. “Selain itu, penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan variabilitas harga lokal dan ketersediaan bahan makanan di berbagai daerah di Indonesia,” papar dia.

Implementasi PMBG di Indonesia juga harus dilengkapi sistem monitoring dan evaluasi yang robust demi memastikan uang yang dialokasikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Penggunaan teknologi digital untuk pendataan penerima manfaat serta pelacakan distribusi makanan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Selain itu, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan program tersebut.

Rasionalisasi Program

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Indonesia menyatakan mengacu ke Brasil dalam menerapkan PMBG, sampai mengatakan anggarannya hanya Rp 4.400 per porsi.

“Anggaran itu tentu sangat minimalis sekali jika diterapkan di Indonesia. Mungkin hanya mendapatkan nasi putih saja. Maka, kita tidak boleh saklek dalam melihat PMBG negara lain. Harus memperhitungkan secara purchasing power-nya juga. Jangan-jangan di sana (Brasil) Rp 4.400 per porsi tapi di sini (setara) Rp 20 ribu per porsi,” ujar dia.

Penganggaran PMBG idealnya berpatokan pada pengentasan masalah gizi buruk saja. “Saya justru melihatnya PMBG ini harus mengutamakan penyelesaian masalah, yaitu soal gizi buruk. Kita tahu gizi buruk ini bisa diselesaikan dengan makan bergizi gratis, kita berpatokannya ya untuk mengatasi gizi buruk butuh berapa rupiah per porsinya,” kata Nailul.

Nailul Huda menyatakan, hendaknya jangan sampai PMBG dengan anggaran Rp 10 ribu per porsi malah tidak tercapai tujuannya yakni makan bergizi. “Program itu yang penting tercapai tujuannya. Makanya, rasionalisasi program, jangan pukul rata. Itu yang penting,” tandas dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban mengaku diiming-imingi kontrak 5 tahun.

Para korban mengaku mendapat iming-iming dari kelompok masyarakat (Pokmas). Tawaran itu membuat para korban tergiur karena juga mencatut nama perwira TNI di Kota Kediri.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering," kata salah satu pemilik ketering NM (45), Minggu (29/12/2024).

Karena hal ini, lanjut NM, dirinya juga ikut menawarkan kerjasama ke pengusaha katering lainnya. "Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," imbuhnya.

Menurutnya, para pemilik katering awalnya tak ditarik uang, namun seiring berjalannya waktu, ia dan pemilik katering disuruh membayar uang jaminan Rp 750 rib untuk per seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," tandas NM.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (Pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Tercatat sebanyak 72 pengusaha katering menjadi korbannya. Sedangkan uang muka yang terkumpul mencapai Rp 72 juta. Sedangkan program tak kunjung ada kejelasan.

Karena hal ini, para korban kemudian menggeruduk pokmas yang menawarkan penyedia program makan bergizi gratis. Video asu mulut antara korban dan oknum Pokmas tersebut bahkan sempat viral di media sosial.

Salah satu korban, NM (45) mengaku tertarik karena dijanjikan akan diberi kontrak selama 5 tahun sebagai penyedia makanan.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak COVID tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," kata NM, Minggu (29/12/2024).

Menurutnya, awalnya dalam saat ajakan bergabung ini ia dan korban lainnya tak ditarik uang jaminan. Namun kemudian disuruh membayar uang jaminan Rp 750 ribu per orang sesuai suplier seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelas NM.

Namun para korban mulai curiga karena tak ada tindaklanjut setelah pembayaran itu. Para korban kemudian berkumpul dan berupaya meminta kejelasan uang dan rencana kerjanya.

"Sudah ditengok ke rumahnya tidak ada, posisi kosong. Namun untuk Ibu MG yang menjadi perwakilan Pokmas menjanjikan jaminan untuk mengembalikan uang para ibu-ibu katering," jelas NM.

Senada, korban lainnya, DH juga mengalami hal sama. Ia bahkan mengaku telah setor uang sebesar Ro 2 juta. Karena merasa ditipu, ia lantas meminta uangnya dikembalikan.

"Saya sudah menyetor uang sebesar 2 Juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur, tertipu oleh ulah oknum dengan iming-iming menjadi rekanan penyedia makan bergizi gratis, program yang digelontorkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah seorang korban, Diah mengaku awalnya ditawari oleh temannya terkait kemitraan program makan bergizi gratis tersebut untuk 1.000 kotak. Saat itu, masih belum ada urusan terkait dengan pembayaran.

"Sampai beberapa minggu kemudian ada bayar itu Rp1 juta, katanya untuk perjanjian begitu. Jaminan bahwa kami masuk ke kelompoknya," katanya, di Kediri, Minggu (29/12).

Ia mengambil untuk 2.000 kotak, sehingga menyerahkan uang Rp2 juta yang diterima oleh oknum berinisial M.

Dia tidak tahu bahwa M, diduga melakukan penipuan. Ia menjadi cukup resah, sebab bukan hanya dirinya yang diduga menjadi korban, tapi ada banyak lainnya. Bahkan, informasinya uang yang terkumpul lebih dari Rp70 juta dari aksi yang dilakukan M.

Diah dengan teman-temannya yang juga menjadi korban berpikir positif bahwa uang akan dikembalikan akhir bulan Desember 2024. Hal itu juga sudah disepakati bersama korban lainnya, sehingga belum ada rencana untuk melapor ke polisi.

"Uang sebesar Rp2 juta itu sangat berarti, sebab modal usaha katering," kata Diah.

Dalam melakukan aksinya, M tidak menjelaskan detail terkait dengan pemanfaatan uang itu. M hanya mengatakan bahwa uang itu sebagai jaminan, bahwa sudah masuk ke kelompoknya.

Ia juga tidak tahu M tidak terkait dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Pokmas Manunggal Cipto Roso. Saat penyerahan kuintansi tanda pembayaran, M juga tidak mengatakan ia bagian dari pokmas tersebut.

Penasihat Pokmas Manunggal Cipto Roso Nuriko Pramega mengatakan M adalah awalnya adalah pengurus di pokmas, namun ulahnya yang memanfaatkan kesempatan untuk penipuan membuat pengurus lainnya keberatan, sehingga M kini sudah dikeluarkan dari pokmas.

Ia menyebutkan bahwa pokmas tidak pernah memungut biaya terutama kepada sub. Adanya pungutan itu dilakukan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi, mengumpulkan kemitraan untuk program makan bergizi gratis tersebut.

"Ada oknum yang mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi dengan mengumpulkan kemitraan menyambut program makan bergizi gratis tersebut dengan cara menarik iuran jaminan dari sub yang ingin bergabung, padahal di pokmas tidak menarik apa pun ke sub yang ingin bergabung," katanya.

Dia pun meminta kepada mereka para mitra yang hendak bergabung ke pokmas untuk hati-hati. Pokmas juga tidak pernah datang ke rumah-rumah termasuk mengaku memenangkan tender dari TNI.

"Kami tidak pernah mengatakan menang tender. Jadi, (isu) yang menang tender itu bagi oknum tadi dimanfaatkan untuk menggaet, mencari sub yang bisa dijadikan korban," kata dia.

Menurutnya, di pokmas ini banyak bergabung mulai dari UMKM hingga pengusaha katering. Pokmas memang pernah melakukan uji coba makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga jika nanti program itu berjalan bisa lebih siap.

Ia juga mengaku bahwa pokmas belum ada rencana untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dalam masalah ini, pokmas terkena imbas negatif, karena diklaim terlibat, padahal yang melakukan adalah oknum.

Namun, dari informasi yang didapatnya, sudah ada komunikasi antara korban dengan M, bahwa M bersedia untuk mengembalikan uang korban.

"Masih internal dulu diselesaikan, karena ada iktikat baik. Korban juga meminta maaf ke pokmas, karena salah paham ternyata itu ulah oknum. Di kuitansi itu tertulis nama oknum itu sendiri," kata dia lagi.

Ada oknum yang mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi....

Kediri (ANTARA) - Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur, tertipu oleh ulah oknum dengan iming-iming untuk persiapan makan bergizi gratis, program yang digelontorkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah seorang korban, Diah mengaku awalnya ditawari oleh temannya terkait dengan program makan bergizi gratis tersebut untuk 1.000 kotak. Saat itu, masih belum ada urusan terkait dengan pembayaran.

"Sampai beberapa minggu kemudian ada bayar itu Rp1 juta, katanya untuk perjanjian begitu. Jaminan bahwa kami masuk ke kelompoknya," katanya, di Kediri, Minggu.

Ia mengambil untuk 2.000 kotak, sehingga menyerahkan uang Rp2 juta yang diterima oleh oknum berinisial M.

Dia tidak tahu bahwa M, diduga melakukan penipuan. Ia menjadi cukup resah, sebab bukan hanya dirinya yang diduga menjadi korban, tapi ada banyak lainnya. Bahkan, informasinya uang yang terkumpul lebih dari Rp70 juta dari aksi yang dilakukan M.

Dirinya dengan teman-temannya yang lain juga menjadi korban berpikir positif bahwa uang akan dikembalikan akhir bulan Desember 2024. Hal itu juga sudah disepakati bersama korban lainnya, sehingga belum ada rencana untuk melapor ke polisi. Uang sebesar Rp2 juta itu sangat berarti, sebab modal usaha katering.

Dirinya pun menambahkan, dalam melakukan aksinya, M tidak menjelaskan detail terkait dengan pemanfaatan uang itu. Ia hanya mengatakan bahwa uang itu sebagai jaminan, bahwa sudah masuk ke kelompoknya.

Ia juga tidak tahu M tidak terkait dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Pokmas Manunggal Cipto Roso. Saat penyerahan kuintasi tanda pembayaran, M juga tidak mengatakan ia bagian dari pokmas tersebut.

Penasihat Pokmas Manunggal Cipto Roso Nuriko Pramega mengatakan M adalah awalnya adalah pengurus di pokmas, namun ulahnya yang memanfaatkan kesempatan untuk penipuan membuat pengurus lainnya keberatan, sehingga M kini sudah dikeluarkan dari pokmas.

Ia menyebutkan bahwa pokmas tidak pernah memungut biaya terutama kepada sub. Adanya pungutan itu dilakukan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi, mengumpulkan kemitraan untuk program makan bergizi gratis tersebut.

"Ada oknum yang mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi dengan mengumpulkan kemitraan menyambut program makan bergizi gratis tersebut dengan cara menarik iuran jaminan dari sub yang ingin bergabung, padahal di pokmas tidak menarik apa pun ke sub yang ingin bergabung," katanya.

Dia pun meminta kepada mereka para mitra yang hendak bergabung ke pokmas untuk hati-hati. Pokmas juga tidak pernah datang ke rumah-rumah termasuk mengaku memenangkan tender dari TNI.

"Kami tidak pernah mengatakan menang tender. Jadi, (isu) yang menang tender itu bagi oknum tadi dimanfaatkan untuk menggaet, mencari sub yang bisa dijadikan korban," kata dia.

Dirinya menambahkan, di pokmas ini banyak bergabung mulai dari UMKM hingga pengusaha katering. Pokmas memang pernah melakukan uji coba makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga jika nanti program itu berjalan bisa lebih siap.

Ia juga mengaku bahwa pokmas belum ada rencana untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dalam masalah ini, pokmas terkena imbas negatif, karena diklaim terlibat, padahal yang melakukan adalah oknum.

Namun, dari informasi yang didapatnya, sudah ada komunikasi antara korban dengan M, bahwa M bersedia untuk mengembalikan uang korban.

"Masih internal dulu diselesaikan, karena ada iktikat baik. Korban juga meminta maaf ke pokmas, karena salah paham ternyata itu ulah oknum. Di kuitansi itu tertulis nama oknum itu sendiri," kata dia lagi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban kemudian menggeruduk kelopok masyarakat (pokmas) yang menawari.

Aksi penggerudukan ini sempat viral di media sosial. Dalam video beredar, para korban sempat adu mulut meminta uang muka yang telah dibayarkan dikembalikan.

Para korban diketahui telah ditarik uang muka rata-rata sebesar Rp 1 juta. Uang tersebut ditarik sebagai jaminan untuk bergabung sebagai penyedia makanan bergizi gratis.

DH, salah saru korban mengaku dirinya bahkan telah menyetor uang hingga Rp 2 juta. Namun demikian, tak ada kejelasan terkait kerjasama sebagai penyedia jasa makanan bergizi gratis.

Karena hal ini lah, ia dan para korban lainnya kemudian menggeruduk rumaj salah satu pokmas. Para korban hanya menuntut uang yang telah dibayarkan agar segera dikembalikan.

"Saya sudah menyetor uang sebesar 2 Juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

KEDIRI, investor.id – Kelompok Masyarakat (Pokmas) Manunggal Cipta Rasa dituding terlibat dalam dugaan penipuan tender program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Kediri, Jawa Timur. Kejadian tersebut menjadi viral usai puluhan pemilik usaha katering menuntut pengembalian uang jaminan yang telah disetorkan.

Pembina Pokmas Manunggal Cipta Rasa Nuriko Pramega memberikan klarifikasi tudingan yang mengarah kepada kelompoknya tersebut. 

"Pokmas Manunggal Cipta Rasa itu tidak pernah memungut biaya apapun, terutama di sub. Sama sekali tidak ada. Kami juga sangat terkejut dengan kejadian seperti ini, tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami ada pungutan sebesar Rp 1 juta-Rp 2 juta rupiah," katanya, Minggu (29/12/2024).

Nuri menegaskan, organisasinya tersebut tidak pernah memungut biaya kepada para sub koordinator pemilik katering yang ingin bergabung. Tindakan pemungutan uang tersebut diduga dilakukan oleh oknum pengurus sekretaris berinisial M.

Pihaknya menyebut, oknum inisial M itu juga menjadi koordinator pendataan sub koordinator di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

"Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara menarik iuran atau menarik jaminan dari para sub-sub yang ingin bergabung. Padahal  di Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak pernah menarik apapun kepada sub-sub yang ingin bergabung," jelasnya.

Menurut dia, program pemerintah Makan Bergizi Gratis ini menjadi momentum para oknum untuk mengambil keuntungan pribadi.

Oknum tersebut mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengumpulkan sub-sub atau kemitraan pemilik katering menyambut program makan gratis inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini. 

Nuriko berpesan, kalau ada yang datang mengatasnamakan pokmas Manunggal Cipta Rasa mengambil keuntungan secara pribadi, agar untuk lebih berhati-hati lagi. Pihaknya juga menegaskan, Pokmas ini masih eksis berlokasi di Jalan Penanggungan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

"Pokmas juga tidak pernah menyatakan memenangkan tender dari Kodim, tidak ada. Pernyataan itu keluar dari oknum tersebut," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Puluhan pemilik katering makanan di Kota Kediri diduga tertipu ajakan sebagai suplier program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ajakan itu mencatut telah memenangkan penawaran tender nama Kodim 0809 Kediri. 

Para pemilik katering diharuskan membayar sejumlah uang jutaan rupiah sebagai bentuk jaminan keikutsertaan dalam suplier makanan dalam program pemerintah pusat tersebut. Setidaknya ada sebanyak 72 pemilik katering yang mengatasnamakan ajakan pokmas, dengan uang jaminan terkumpul sekitar Rp 72 juta.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BOGOR, KOMPAS.com - Jajaran Polsek Gunung Putri memburu empat perampok yang membawa kabur mobil Mitsubishi Pajero bernomor polisi B 1525 SJR dari sebuah rumah di kawasan Cibubur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

"Pelakunya masih dalam pengejaran, kita masih di lapangan juga. Jadi belum ada yang diamankan," ucap Kapolsek Gunung Putri, AKP Aulia Robby Kartika Putra, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

Aulia menyampaikan, perampokan ini diduga melibatkan empat pelaku.

Tiga pelaku berperan memasuki rumah, satu pelaku lainnya berperan sebagai joki yang menunggu di mobil yang mereka bawa.

Aulia mengatakan, tiga pelaku yang masuk ke dalam rumah mengacak-acak salah satu kamar lantai bawah sembari membawa senjata tajam jenis parang dan linggis.

Mereka juga berupaya membobol brankas menggunakan linggis, tetapi gagal setelah dipergoki oleh seorang penghuni rumah, David.

Ketiga pelaku langsung menangkap David dan menyekapnya di dalam kamar.

"Terus karena ketahuan, diancamlah saksi David ini, dimasukkan ke dalam kamar, disekap enggak boleh keluar," kata Aulia.

Setelah menyekap David, pelaku kemudian mengambil kunci mobil dan langsung kabur dengan membawa kendaraan roda empat milik penghuni rumah.

"Habis itu ada kunci mobil diambil, belum sempat ambil barang-barang, kemudian mobil tersebut diambil kuncinya dibawa kabur," katanya.

Setelah kejadian ini, korban langsung membuat laporan ke Polsek Gunung Putri.

Sejauh ini, petugas telah memeriksa tiga saksi.

"Korban sudah buat laporan hari itu juga, langsung kita arahkan untuk buat laporan," ucap dia.

Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya adalah program 3 juta rumah layak huni.

Demi menunjang hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Minggu (29/12/2025).

Pantauan detikJabar, dalam kunjungannya, Ara ditemani secara langsung Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto. Kemudian mereka melakukan pengecekan beberapa rumah subsidi di perumahan tersebut.

Ara nampak selalu bertanya kepada warga bagaimana fasilitas yang ada di perumahan tersebut. Terdengar mayoritas warga tidak ada yang mengeluhkan mengenai perumahan tersebut. Bahkan dari sisi air pun tidak ada permasalahan.

"Saya datang ke 5 Rumah, semua yang saya tanya tidak ada keluhan, saya senang. Kalau ada keluhan nanti Pak Joko ada tanggungjawabnya," ujar Ara, dalam sambutannya, Minggu (29/12/2024).

Ara mengaku, beberapa warga di perumahan tersebut memiliki usaha secara mandiri. Mereka memiliki warung kelontongan, hingga usaha makanan seblak.

"Ini membuat semangat perjuangan untuk membangun ekonomi bagi keluarga. Walaupun mereka disibukan mengurus anak, tapi mereka bisa berusaha," jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan tujuan melakukan kunjungan adalah untuk melakukan pengecekan beberapa perumahan. Kata dia, selanjutnya progres tersebut akan dilaporkan ke Menteri Keuangan.

"Hari ini ada empat titik dan saya tugaskan wamen dan direktur yang lain mengecek bagaimana ready stok FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Karena saya harus segera melaporkan kepada menteri keuangan bagaimana kesiapannya. Ini saya masih ada tiga titik lagi di Bandung," bebernya.

Sebelumnya, kata dia, telah melakukan kunjungan ke wilayah Bogor dan Serang. Hal tersebut dilakukannya supaya mengetahui secara langsung progres tersebut.

"Jadi sebagai menteri saya tidak hanya menerima laporan, saya harus turun ke bawah untuk mengecek lapangan. Dari situ baru saya bisa mengambil kesimpulan yang akan saya sampaikan kepada menteri keuangan. Betul nggak ada ready stock seperti yang disampaikan. Supaya informasinya bisa akurat," kata Ara.

Pihaknya meminta para pengusaha bisa terus membantu pemerintah. Makanya dirinya memiliki keyakinan pengusaha akan terus berkembang jika berkolaborasi.

"Karena saya yakin pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang usahanya, kalau enggak bertanggungjawab pasti hancur usahanya nanti siapa yang mau percaya. Fungsi kita sebagai fasilitator bisa memberikan banyak peluang dan kesempatan pada banyak pihak," katanya.

Ara menyambut baik jika tanah koruptor akan digunakan perumahan rakyat. Kata dia, hal tersebut akan berguna bagi masyarakat.

"Tanah koruptor yang di sita Negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan, saat ini telah menyediakan ratusan rumah subsidi untuk program tersebut.

"Iya stok nya itu 117, kalau komersil semua ready. Itu jangka waktu satu tahun, kita bangun hanya waktu 3 bulan. Artinya dalam kurun waktu itu semuanya ready," kata Joko.

Joko mengaku, optimistis program 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat akan bisa terealisasi. Sehingga dirinya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah.

"Inisiasi pemerintah untuk mendorong penyelesaian backlog ini kan bagus. Insyaallah akan mendorong banyak hal," ucap Joko.

Dia menambahkan masyarakat yang mendapatkan rumah subsidi adalah bunganya tidak bertambah dari awal hingga akhir. Pasalnya adanya subsidi dari pemerintah dan bank.

"Yang dapet subsidi itu kan masyarakat, dari bunganya fiks dari masal awal sampai tenor akhir. Kalau masalah anggarannya itu ada APBN yang saat ini 75 persen, dan 25 persen dari bank. Nah yang tadi ditanyakan 50 50 itu adalah APBN nya 50 persen, bank nya 50 persen. Berarti itu akan menambah jumlahnya mereka yang bisa diserapnya," pungkasnya.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan 12.331 hektare (Ha) lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di 10 kecamatan. Lahan yang berstatus LP2B tak bisa dipakai untuk mendirikan perumahan dan industri.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Lalu Najamuddin, mengatakan pemerintah akan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) LP2B untuk menyelamatkan 12.331 Ha lahan pertanian di 10 kecamatan Lombok Barat pada 2025.

"Kami Pemda Lombok Barat sudah menetapkan lahan pertanian 12.331 hektare. Itu lahan tidak boleh lagi dibangun perumahan. Jadi perumahan dibangun di luar lahan yang itu," ujar Najamuddin, Minggu (29/12/2024).

Sehingga, jelas Najamuddin, Pemkab Lombok Barat akan mempertahankan lahan persawahan untuk mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan swasembada Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang juga kami akan cetak sawah baru. Data itu ada di pertanian. Lokasinya di wilayah selatan Lombok Barat," ujar Najamuddin.

Di samping menyelamatkan lahan pertanian, Pemkab Lombok Barat juga menyiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan bersubsidi dan non subsidi sebagai daerah penyangga Mataram.

"Harus kami siapkan. Untuk di lahan sawah kami kunci tidak boleh dibangun perumahan. Tersebar ada di Kecamatan Labuapi, Gerung Gunungsari, di 10 kecamatan di luar area persawahan," kata Najamuddin.

Oleh karena itu, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ingin mencetak 3 juta rumah subsidi di NTB tetap didukung. Namun, dukungan itu diberikan di luar lahan LP2B.

"Lombok Barat jadi daerah penyangga Kota Mataram tentu harus kami lihat titik lokasi pembangunan. Kami berikan izin. Pangan kami pertahankan. Program 3 juta rumah harus kita siapkan sehingga semuanya oke," jelas Najamuddin.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat dan Mataram, NTB, mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian, yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya, tetapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok