Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada dua negara yang siap membiayai sektor perumahan dalam Program 3 Juta Rumah. Kedua negara tersebut yaitu Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ia mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Beberapa waktu lalu, Hashim juga sempat mengatakan bahwa perusahaan asal China yang menyatakan minat untuk turut andil membangun 1 juta unit hunian di perkotaan dalam Program 3 Juta Rumah. Perusahaan tersebut, kata Hashim, adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia yaitu China State Construction Engineering Corporation.

"China State Construction Engineering Corporation, terbesar, karyawan 380.000, one of the big 10 companies, number 14 companies di Fortune 500 di dunia, datang ke saya 13 orang. Mereka sudah menyatakan mereka sanggup. 'tahun lalu kami sudah bangun 880.000 unit apartemen, tahun lalu'. Dengan kata lain, kalau diminta, mereka bisa bikin seluruhnya 1 juta (hunian)," bebernya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024) lalu.

Walau demikian, Hashim mengatakan tidak akan memberikan seluruh proyek pembangunan 1 juta hunian kepada 1 perusahaan saja, namun akan diberikan ke perusahaan lain juga.

"Spread the cake, spread the pie. Kontraktor nasional banyak yang mampu, silakan. Kriteria-kriterianya jelas, tertib, silakan. Dari China silakan, dari Turki silakan, dari mana-mana, dari Qatar silakan," tuturnya.

Simak Video "Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah"

(abr/zlf)

Jakarta: Wonosobo merupakan sebuah wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini menjadi salah satu tujuan para wisatawan, baik luar maupun dalam negeri karena wilayahnya yang masih asri.

Dijuluki Kota di atas awan, Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki pemandangan indah yang memanjakan mata. Wonosobo memiliki objek wisata yang terkenal seperti Gunung Sikunir,Gunung Sindoro, Gunung.

Medcom memilih perumahan yang masih tersedia di Wonosobo dengan harga mulai Rp150 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Wonosobo dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi Rumah murah di Wonosobo

Rumah subsidi di Wonosobo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Bukit Sofa Marwa

Perumahan yang terletak di Mudal, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah ini dibangun oleh PT Saputra Ceko Pratama. Perumahan ini memiliki 230 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp150 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap dari atap baja ringan, dinding doubel batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Bumi Dieng Indah

Perumahan ini terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah. Perumahan yang dibangun Sarana Inter Kompos ini menawarkan 81 unit rumah tipe subsidi.

Perumahan ini memiliki empat tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga termurah Rp140 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari genteng metal, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Ketinggring Mansion

Perumahan ini terletak di Kalianget, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah. Dibangun oleh Sentosa Bangun Properti, ada 56 unit rumah tersedia dengan harga Rp166 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi atap dari baja ringan, dinding herbel, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Graha Kalikajar Permai

Perumahan ini terletak di Simbang, Kalikajar, Kab Wonosobo, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun Graha Atma Jaya.

Perumahan ini memiliki 35 unit rumah tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah tipe ini adalah Rp162 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap dari baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Bumi Dieng Indah II

Perumahan yang terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah ini dibangun Sarana Inter Kompos. Perumahan ini memiliki 48 unit rumah tipe subsidi.

Untuk rumah tipe subsidi dibanderol dengan harga Rp150 juta. Dengan harga tersebut luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari atap baja ringan, dinding batako, lantai batako, serta pondasi batu kali.

5. Bumi Dieng Indah II

Perumahan yang terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah Perumahan ini dikembangkan oleh Kharisma Agung Sentosa.

Perumahan ini hanya memiliki 29 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi dibanderol Rp150 juta.

Dengan harga tersebut luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap rangka baja ringan, dinding menggunakan batako, lantai batako finishing aci, serta pondasi batu kali.

(KIE)

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada empat langkah-langkah yang ditempuh di antaranya pertama, terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitunganKewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)Bank.

Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Kedua, sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan.

"Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar)," kata Dian dalam keterangan pers Jumat (27/12/2024).

Ketiga, pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD.

Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Keempat, pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank.

Menurut Dian, dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan kabar adanya ormas yang mengklaim mendapat mandat resmi untuk menjalankan program tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar.

“Klaim ini adalah informasi keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat. BGN tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas terkait program makan bergizi gratis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2024).

Iwan mengungkapkan keprihatinannya terhadap ormas yang mengaitkan nama BGN dengan Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) untuk memperkuat klaim tersebut. Ia menegaskan tindakan ini telah melukai reputasi institusi.

“Hal seperti ini bukan hanya membingungkan masyarakat, tapi juga mencederai nama baik lembaga kami. Kami akan menempuh jalur hukum agar ada efek jera dan kejadian serupa tidak terulang,” tegas Iwan.

BGN Minta Masyarakat Waspada

BGN juga mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan memverifikasi informasi yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

“Kami sangat berharap masyarakat tidak mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” tambahnya.

Meski diterpa isu negatif, BGN memastikan tetap menjalankan program makan bergizi gratis sesuai prosedur yang berlaku.

Program ini akan terus mengedepankan integritas dan transparansi demi mendukung peningkatan gizi masyarakat.

Kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak menyalahgunakan nama lembaga resmi untuk kepentingan tertentu. BGN berkomitmen menjaga kredibilitasnya dengan langkah-langkah hukum yang tegas.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Uni Emirat Arab akan membantu 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Hashim di Jakarta, Kamis, mengatakan dia mendengar dari Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah Qatar bersedia membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan.

"Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

Hashim yakin bahwa target membangun 15 juta unit rumah dalam lima tahun Pemerintah Presiden Prabowo akan tercapai.

Bisnis.com, CIREBON — Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto terancam tidak bisa dilaksanakan di Kabupaten Cirebon pada 2025.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Cirebon mengaku belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait program tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan arahan resmi mengenai bagaimana program tersebut akan dilaksanakan.

Juklak dan juknis sangat penting untuk memastikan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Sri, pemerintah daerah tidak bisa menyusun anggaran ataupun mengatur mekanisme pelaksanaan. Tanpa itu, mereka tidak berani mengambil langkah lebih jauh.

"Belum ada pedoman petunjuk teknisnya," kata Sri saat dihubungi, Kamis (26/12/2024).

Menurutnya, juklak dan juknis diperlukan untuk memberikan panduan detail mengenai siapa yang akan menjadi sasaran program, bagaimana pendistribusian makanan akan dilakukan, dan dari mana sumber pembiayaan akan diambil.

Tanpa dokumen tersebut, pemerintah daerah akan kesulitan memastikan program berjalan sesuai rencana.

Selain kendala teknis, masalah pendanaan menjadi salah satu tantangan utama. Hingga kini, belum jelas apakah pembiayaan program ini sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat atau memerlukan kontribusi dari pemerintah daerah.

Menurutnya, BKAD tidak bisa sembarangan memasukkan anggaran untuk program ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tanpa kejelasan dari pusat.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti siswa PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk menurunkan angka gizi buruk yang masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Melalui program ini, makanan bergizi akan disediakan dua kali sehari, pagi dan siang.

Pemerintah menargetkan cakupan awal sebesar 40% pada tahun pertama, kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun kedua, hingga mencapai 100% pada 2029.

Untuk mendukung implementasi program ini, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi makanan bergizi. Sebanyak Rp71 triliun telah dialokasikan untuk program ini pada 2025.

Namun demikian, tantangan pelaksanaan tetap ada, terutama terkait anggaran per porsi makanan. Awalnya, anggaran ditetapkan Rp15.000 per porsi, tetapi kemudian disesuaikan menjadi Rp10.000 akibat keterbatasan anggaran negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja harga saham emiten perunggasan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) tercatat moncer pada tahun ini seiring dengan sentimen keterlibatan dalam program makan bergizi gratis. Bagaimana kemudian prospeknya pada 2025 saat program andalan pemerintah itu bergulir?

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga JPFA turun 1,05% pada perdagangan Selasa (24/12/2024) ditutup di level Rp1.890 per lembar. Namun, harga saham JPFA telah menguat 7,39% dalam sebulan perdagangan dan melesat 20,77% dalam tiga bulan perdagangan terakhir. Alhasil, harga saham JPFA telah melonjak 61,54% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd).

Analis NH Korindo Sekuritas Ezaridho Ibnutama dalam risetnya menjelaskan moncernya kinerja saham JPFA tahun ini sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan.

Berdasarkan laporan keuangan, JPFA mengantongi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,09 triliun pada kuartal III/2024, melonjak 123,58% secara tahunan (year on year/yoy). Adapun, penjualan neto JPFA juga tumbuh 9,29% yoy menjadi Rp41,28 triliun per kuartal III/2024.

Selain itu, moncernya kinerja saham JPFA didorong oleh sentimen positif program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut akan mulai digelar pada Januari 2025.

Pemerintah menargetkan penerima program makan bergizi gratis dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

Pada Januari 2025, pemerintah akan mulai menjalankan program secara masif, mulai dari 923 titik. Kemudian, cakupan program berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025 dan menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

Ezaridho pun menilai saham JPFA masih prospektif pada 2025. NH Korindo Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy untuk JPFA dengan target harga yang telah dinaikkan menjadi Rp2.500 dari sebelumnya Rp2.100.

"Dengan kolaborasi Japfa bersama pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan uji coba program makan siang gratis bergizi, perusahaan diperkirakan akan memperoleh kontrak business-to-government [B2G] yang signifikan dalam waktu dekat," tulis Ezaridho dalam risetnya dikutip Bisnis pada Kamis (26/12/2024).

Namun, ada tantangan pada saham JPFA di antaranya harga-harga komoditas pangan yang dapat meningkat seiring dengan ancaman perang daging yang dapat menyebabkan inflasi.

Sebelumnya, Tim Riset Panin Sekuritas juga menilai program makan bergizi gratis memberikan sentimen positif bagi saham-saham unggas seperti JPFA. Program ini diperkirakan membutuhkan 1,2 juta ton daging ayam per tahun pada 2029, dengan perkiraan penyerapan konsumsi tahun ini sekitar 500.000 ton.

"Program makan bergizi gratis akan meningkatkan konsumsi daging ayam di Indonesia yang saat ini sekitar 3,7 juta ton, sementara produksi 3,8 juta ton," tulis Tim Riset Panin Sekuritas pada beberapa waktu lalu.

Program makan bergizi gratis juga dinilai akan mendongkrak kinerja bisnis sejumlah emiten terkait, seperti JPFA. "Kami perkirakan kinerja positif ini akan berlanjut di 2025, didukung oleh perbaikan struktural di industri serta inovasi dan efisiensi yang terus dilakukan," tulis Tim Riset Panin Sekuritas.

Panin Sekuritas sendiri merekomendasikan buy untuk JPFA dengan target harga yang dinaikan ke level Rp2.400 per lembar.

Berdasarkan data Bloomberg, konsensus analis menunjukan bahwa sebanyak 21 sekuritas menyematkan rekomendasi beli untuk JPFA. Target harga saham JPFA berada di level Rp2.302,67 per lembar dalam 12 bulan ke depan.

Perbesar

Peluang Dongkrak Kinerja Bisnis

Head of Business Development & Strategy Japfa Gabriella Santosa telah mengatakan terkait program makan bergizi gratis dari pemerintah pada tahun depan, Japfa terus membuka peluang kerja sama serta keterlibatan. Kemudian, seiring dengan keterlibatan tersebut, menurutnya kinerja bisnis pun bisa terdongkrak.

"Akan otomatis alami terjadi [peningkatan kinerja bisnis] ketika program makan bergizi gratis bisa meningkatkan konsumsi. Pasti ada peningkatan kinerja," ujarnya setelah acara seminar bertajuk JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security pada Kamis (5/12/2024) di Jakarta.

JPFA sendiri memiliki produk unggulan berupa produk olahan yang selaras dengan penyediaan bahan baku program makan bergizi gratis dari pemerintah, seperti daging ayam, telur ayam, hingga susu.

Tahun ini, JPFA pun tengah dalam upaya strategis memperkuat segmen hilirnya yaitu melakukan ekspansi dan pengembangan pasar, khususnya pada daerah-daerah yang masih memiliki potensi pasar yang besar.

Selain itu, perseroan memperluas distribusi penjualan produk dengan melakukan penetrasi ke pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan sinergi yang dilakukan dengan menggabungkan distribusi produk-produk olahan. JPFA juga akan melakukan berbagai program promosi untuk menjaga loyalitas konsumen.

Dalam menjalankan upayanya tersebut, JPFA telah menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp2 triliun pada 2024.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

Hashim yakin bahwa target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun Pemerintah Presiden Prabowo akan tercapai.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menghadiri acara Bakti Sosial Natal 2024 bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta pada Kamis (26/12).

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) di beberapa rusun yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan lainnya di Jakarta.

Ara mengatakan pembagian sembako kepada sejumlah warga rusun tersebut merupakan bagian dari kegiatan Bakti Sosial Natal 2024 dari Kementerian PKP.

"Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai inisiatif agar dalam peringatan Natal jangan bermewah-mewah. Bagaimana kalau kita dalam merayakan Natal berbagi kebaikan dengan warga yang ada di rusun," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut Ara juga berdialog dengan sejumlah warga Rusun untuk mengetahui perkembangan sejumlah warga yang direlokasi ke rusun. Dirinya juga menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto agar tetap menjaga kerukunan, terutama di lingkungan Rusun yang penghuninya dari berbagai latar belakang.

"Di sini berbagai latar belakang, tetapi semuanya Indonesia. Untuk itu saya menyampaikan pesan dari Presiden kita, bapak-Ibu, hidup harus rukun ya," katanya.

Bakti Sosial Natal 2024 Kementerian PKP dilaksanakan di empat Rusun yang menjadi tempat relokasi warga kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, yakni di Rusun Tegal Alur, Rusun Flamboyan, Rusun Daan Mogot, dan Rusun Rawa Buaya. Total sebanyak 2.810 bungkus sembako yang dibagikan di empat rusun dalam acara tersebut.*

Magelang (ANTARA) - Kota Magelang, Jawa Tengah melalui satuan pelayanan makan bergizi melakukan uji coba program makan bergizi untuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang Rauuf Oktafian di Magelang, Kamis, menyampaikan di awal persiapan uji coba dengan target siswa sekolah, namun karena sekolah sedang libur dialihkan ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Kami sudah mendapatkan arahan dari Dinkes dan Puskesmas setempat untuk memilih kelurahan yang benar-benar lebih membutuhkan secara ekonomi dan kami pilih Kelurahan Magersari dengan total 328 penerima, yaitu 14 ibu hamil, 93 ibu menyusui, dan 201 balita," katanya .

Ia menyampaikan jadi sudah disiapkan menunya dan ini program makan bergizi bukan makan kenyang. Oleh karena itu gizinya dihitung oleh tim ahli gizi yang berkoordinasi langsung tim Dinkes dan ahli gizi dari Puskesmas setempat.

"Kami sudah persiapan mulai jam 04.00 WIB dan selesai proses masaknya sekitar jam 07.00 WIB dan sekarang proses packing dan langsung didistribusi ke lokasi," katamya.

Ia menuturkan untuk proses tahun depan bisa langsung produksi penuh sekitar 3.000 porsi, meliputi siswa TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, bahkan ibu menyusui, , ibu hamil dan balita.

"Maksimal jumlahnya baru 3.000, itu arahan dari pusat , kalau kapasitas kami maksimal 3.500-4.000, tetapi risiko lebih tinggi, jadi kita tekan sampai 3.000 maksimal dan jaraknya mungkin hanya sekitar 5 menit perjalanannya," katanya.

Ia menyampaikan tahun depan rencana di sekolah-sekolah akan bisa lebih terkoordinasi lagi dibanding ibu hamil, ibu menyusui dan balita, karena kalau di posyandu tersebar, ada 13 titik di Magersari , tapi kalau sekolah hanya tujuh titik, sehingga lebih cepat.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Hal itu dikarenakan anggarannya yang terbatas yakni Rp 71 triliun di 2025.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak, artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi. Jika dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Nah jika program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya, dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

"Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," sebut Prabowo.

Sasar 3 Juta Orang di Tahap Awal

Pelaksanaan program MBG akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu mulai 6 Januari 2025. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12/2024).

Dalam hal ini waktu pemberian MBG akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan. Makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD.

Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA. Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

Menu Makan Bergizi Gratis

Dadan mengungkapkan menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Terkait menu akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya lebih rendah dari yang dianggarkan, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

Tak semua anak sekolah bisa dapat susu di program Makan Bergizi Gratis. Klik untuk berita selengkapnya....

Tidak Semua Dapat Susu

Tidak semua anak sekolah akan mendapatkan susu dalam program MBG. Sebagai gantinya, anak-anak ini akan menerima lauk lainnya.

Dadan mengatakan penyaluran susu untuk keperluan makan bergizi gratis akan difokuskan di daerah-daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12).

Sebagai contoh, Dadan mengatakan menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein anak peserta MBG. Sedangkan untuk kebutuhan kalsium dapat diganti dengan daun kelor.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," terangnya.

"Tapi di daerah-daerah dengan peternakan yang sapi perah yang cukup ya itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas Dadan lagi.

(kil/kil)

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menyiapkan dapur sehat untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak sekolah.

Menurut Danrem 091/Aji Surya Natakesuma Brigjen Anggara Sitompul, program itu dijadwalkan akan resmi diluncurkan di Kota Samarinda pada 2 Januari 2025. "Program makan bergizi gratis ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk menyukseskan," ujar Anggara di Kota Samarinda, Kamis (26/12/2024).

Saat ini, Korem 091/ASN telah memiliki satu dapur sehat di kawasan Air Putih, Jalan Suryanata, Kota Samarinda. Dapur tersebut dikelola oleh 50 orang dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk segera mengoperasikannya dalam mendukung program makan bergizi gratis.

"Kami akan memastikan titik-titik dapur yang telah ditentukan dapat melayani kebutuhan anak-anak sekolah. Kami juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang bersedia mendukung program tersebut," ujar Anggara.

Menurut dia, satu dapur sehat mampu melayani 3.000 hingga 4.000 siswa. Selain itu, semua dapur itu akan memberdayakan petani lokal di sekitar lokasi. Anggara juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program ini.

Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan agar berjalan maksimal. Anggara berharap pihak swasta turut berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan untuk program makan bergizi gratis ini. "Korem akan berupaya semaksimal mungkin agar program ini berhasil," ujarnya.

Samarinda (ANTARA) - Korem 091/Aji Surya Natakesuma, Provinsi Kalimantan Timur, menyiapkan dapur sehat untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Anggara Sitompul di Samarinda, Kamis, mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak sekolah. Program ini dijadwalkan akan resmi diluncurkan di Kota Samarinda pada tanggal 2 Januari 2025.

“Program makan bergizi gratis ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk menyukseskan. Kami akan memastikan titik-titik dapur yang telah ditentukan dapat melayani kebutuhan anak-anak sekolah,” ujar Anggara.

Saat ini Korem 091/ASN telah memiliki satu dapur sehat di kawasan Air Putih, Jalan Suryanata, Samarinda. Dapur tersebut dikelola oleh 50 orang dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk segera mengoperasikannya dalam mendukung program makan bergizi gratis.

“Kami juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang bersedia mendukung program tersebut,” katanya.

Menurut dia, satu dapur sehat mampu melayani 3.000 hingga 4.000 siswa. Selain itu, dapur-dapur ini juga akan memberdayakan petani lokal di sekitar lokasi.

Danrem juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program ini. Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan agar berjalan maksimal.

Dia berharap pihak swasta turut berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan untuk program makan bergizi gratis ini. "Korem akan berupaya semaksimal mungkin agar program ini berhasil," ujarnya.

Pewarta: Arumanto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024