Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat selesai pada Agustus 2025.

“Ini sudah ada anggarannya, dan dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan Agustus sudah selesai pembangunan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa dari target tersebut terdapat pembangunan sebanyak tiga SPPG per kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan diutamakan untuk daerah yang sulit dijangkau mitra.

“Jadi, kan banyak saran ya, di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, atau 500 orang. Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa BGN telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengirimkan calon lokasi SPPG.

Sementara ketika ditanya mengenai antisipasi khusus BGN agar kasus keracunan tidak terjadi di daerah terpencil, Dadan mengatakan bahwa kepala satuan turut hadir di sana.

“Iya, (kepala satuan, red.) seluruhnya dari pusat. Semua program Makan Bergizi Gratis tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi dan dilakukan oleh pusat,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan rencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN mengaku telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait pemberian asuransi untuk karyawan SPPG, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk karyawan, kami sudah bekerja sama dengan BPJS TK,” ujar Dadan, dikutip dari Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Ia menyebut, jumlah karyawan SPPG saat ini mencapai 52.346 orang dan skema program asuransi akan diberikan kepada semua karyawan.

Petugas SPPG diketahui memiliki tugas utama dalam memastikan kualitas dan kelancaran distribusi MBG.

Menurut Dadan, skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG. Dikatakan, untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS Ketenagakerjaan, yakni Rp 16.000.

Lantas, bagaimana tanggapan pengamat kebijakan publik terkait rencana pemberian asuransi bagi pekerja SPPG?

"Pekerja memang harus dilindungi"

Pengamat Kebijakan Politik UGM, Bayu Dardias Kurniadi, menyatakan dukungan terhadap rencana BGN memberikan asuransi kerja terhadap para karyawan SPPG karena pemerintah memang harus melindungi setiap pekerja.

Ia menegaskan bahwa asuransi ketenagakerjaan merupakan hak pekerja.

"Pemerintah memang wajib memberi asuransi kepada pekerjanya. Asuransi ketenagakerjaan adalah hak pekerja dan pemerintah melakukannya dengan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan," terang Bayu saat diwawancarai Kompas.com pada Selasa (13/5/2025).

Menurut dia, angka premi yang direncanakan untuk jaminan ketenagakerjaan para karyawan SPPG senilai Rp 16.000 per bulan juga terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan yang dibayarkan pekerja swasta pada umumnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Preminya cukup kecil dibanding BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pekerja swasta," ujar dia.

"Perjelas sumber anggaran"

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio, menilai perlu diperjelas dulu mekanisme yang bakal diberlakukan dalam pemberian asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja SPPG.

"Apakah staf SPPG itu ASN atau pegawai BGN yang punya hak dan kewajiban dengan BPJS Ketenagakerjaan? Kalau bukan pegawai BGN atau ASN, apa status pekerja SPPG sehingga mereka mendapat asuransi BPJS Ketenagakerjaan?" sambungnya.

Agus mengatakan, jika SPPG bukan ASN atau karyawan BGN, maka alasan yang mendasari mereka untuk mendapat asuransi juga perlu diperjelas.

"Kalau SPPG bukan ASN atau karyawan BGN, apa underlying-nya sehingga mereka bisa mendapatkan dukungan asuransi?" kata Agus.

Lebih lanjut, Bayu menyinggung soal anggaran yang bakal dikeluarkan untuk membentuk program asuransi MBG ini.

"Lalu siapa yang harus membayar? Di sistem asuransi, karyawan mempunyai kewajiban tertentu per bulannya. Lalu apa saja yang akan di-cover? Kalau dari APBN juga harus ada underlying peraturannya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wacana penerapan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG) mendapat kritik karena dikhawatirkan semakin membenani APBN. Bahkan, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meminta wacana asuransi MBG dibatalkan.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan pandangan penolakan tersebut memang valid, terutama jika pendekatan premi dilakukan secara konvensional dengan model perlindungan menyeluruh dan biaya klaim yang tinggi.

"Namun, kritik tersebut juga membuka ruang untuk memperkenalkan pendekatan baru yang lebih efisien dan kontekstual seperti asuransi mikro berbasis santunan dan parametrik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Wahyudin menjelaskan, dalam skema asuransi mikro memungkinkan premi dapat dipatok di bawah Rp500, sedangkan manfaat santunan bisa dibuat lebih kecil misalnya sebesar Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per orang.

Sementara itu, melalui konsep asurasi parametrik dalam program MBG, Wahyudin menilai hal itu dapat meminimalisir biaya operasional sekaligus mempercepat proses klaim atas risiko yang terjadi.

"Misalnya jika terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, maka klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus. Ini meminimalkan biaya operasional dan mempercepat respons," ujarnya.

Selain itu, solusi lainnya adalah premi yang dikenakan dalam asuransi MBG terbatas hanya untuk perlindungan pada risiko besar atau berdampak sistemik seperti keracunan massal atau kematian akibat kecelakaan makanan.

"Selanjutnya juga bisa dilakukan kemitraan dengan sektor swasta, misalnya perusahaan makanan penyedia MBG diwajibkan ikut menanggung sebagian premi atau shared risk model," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menilai pendekatan asuransi MBG tidak sesuai dengan semangat program sebagai bantuan sosial dan justru berpotensi membebani anggaran serta mengurangi manfaat yang diterima siswa.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” kata Bhima.

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin penerima manfaat tidak keracunan. Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh APBN.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan. “Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak,” tandasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan beberapa hal yang bakal dilakukan menyusul 223 siswa dari TK hingga SMA keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana jajarannya bakal lebih selektif memilih bahan baku MBG hingga mengatur ulang waktu penyiapan hingga pengiriman makanan kepada siswa.

"Kami menetapkan beberapa langkah. Pertama lebih selektif dalam pemilihan bahan baku," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Rabu (14/5)

"Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery. Itu kami akan perpendek," ungkapnya.

Dadan menjelaskan bahwa memperpendek waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya.

"Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat," katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa BGN akan memperketat dibawa pulangnya seporsi MBG oleh penerima sasaran ke rumahnya.

"Kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah. Nah ini mungkin kami sudah harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," jelasnya.

Ia juga mengatakan, BGN akan melatih ulang petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar kewaspadaan terhadap kualitas makanan dapat ditingkatkan, dan dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka dan kelancaran yang selama ini juga tidak membuat mereka terninabobokan, sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya," katanya.

Hingga Senin (12/5), 223 siswa dari TK hingga SMA di Kota Bogor tercatat mengalami keracunan usai menyantap MBG. Beberapa dari mereka menjalani rawat inap di RS.

Situasi itu membuat Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan penetapan KLB, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia juga memastikan biaya pengobatan siswa korban keracunan gratis.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status KLB. Jumat itu kami tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Dedie.

Artinya, kalau biaya operasionalnya Rp2.500, maka itu nanti yang akan dibayarkan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memandang bahwa pembiayaan secara at cost atau sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menutup ruang main-main atau penyelewengan.

“Ombudsman melihat bahwa yang at cost ini tidak ada ruang untuk main-main,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI Jakarta, Rabu.

Oleh sebab itu, dia berharap peluang korupsi semakin ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang telah diatur oleh BGN.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pembiayaan at cost untuk MBG diatur maksimal Rp15.000 yang terdiri atas Rp2.000 untuk sewa dapur, Rp3.000 biaya operasional, dan Rp10.000 makanan.

“Artinya, kalau biaya operasionalnya Rp2.500, maka itu nanti yang akan dibayarkan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa bila biaya makanan seporsinya adalah Rp9.000, maka yang dibayarkan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) adalah Rp9.000. Tidak kurang maupun lebih, atau at cost.

“Kalau masaknya Rp8.000, ya dibayarkan Rp8.000, dan itu untuk setiap level pendidikan berbeda-beda, untuk SD, SMP, dan SMA, -terkait pembiayaan secara at cost-,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa bakal lebih selektif memilih bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis usai kejadian luar biasa (KLB) terjadi di Kota Bogor Jawa Barat, imbas dari keracunan massal.

“Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing -pemrosesan makanan-, termasuk menyiapkan untuk delivery -pengiriman-, itu kami akan perpendek,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa pemendekan waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya.

“Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa BGN akan memperketat dibawa pulangnya seporsi MBG oleh penerima sasaran ke rumahnya.

“Kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah. Nah ini mungkin kami sudah harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, BGN akan melatih ulang petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar kewaspadaan terhadap kualitas makanan dapat ditingkatkan, dan dijaga.

“Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka dan kelancaran yang selama ini juga tidak membuat mereka terninabobokan, sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya,” katanya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," kata Ara dikutip dari Antara, Rabu, 14 Mei 2025.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5) guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan lapas.

Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Sebagai informasi, lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan keluar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu supaya lapas yang sekarang penghuninya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari kawasan perkotaan.

(KIE)

Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah Rakyat, membangun dan merenovasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5) guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan lapas.

Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Sebagai informasi, lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan keluar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu supaya lapas yang sekarang penghuninya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari kawasan perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) bakal membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pembangunan SPPG baru itu ditargetkan rampung pada Agustus 2025, dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini sudah ada anggarannya, dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan paling lambat Agustus sudah selesai bangunan itu," ujar Dadan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menuturkan, SPPG akan dibangun di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra MBG. Nantinya, setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia akan tersedia 3 SPPG atau dapur MBG.

Menurut Dadan, daerah terpencil menjadi prioritas karena memang dibutuhkan dukungan negara, terutama dalam hal pendanaan, untuk bisa program MBG berjalan di sana.

"Jadi di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, 500 (orang). Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu," ucapnya.

Seiring dengan pembangunan SPPG menggunakan anggaran negara, maka memerlukan berbagai tahapan hingga akhirnya dana bisa digunakan untuk pengerjaan proyek.

Selain akan memulai tender, kata Dadan, saat ini sedang dilakukan penetapan lokasi pembangunan SPPG dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda).

Ia bilang, nantinya SPPG akan dibangun di lahan milik masing-masing pemda. "Kami sedang minta pemda-pemda untuk mengirimkan calon lokasi karena ini harus dibangun di atas lahan pemda," ucapnya.

Meski SPPG yang dibangun berlokasi di daerah-daerah terpencil, Dadan memastikan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat.

Hal ini untuk memastikan prosedur yang dijalankan SPPG sudah sesuai ketentuan, sehingga mencegah terjadinya kasus keracunan seperti yang saat ini terjadi di beberapa daerah.

"Nanti di setiap daerah terpencil itu ada kepala satuannya. Seluruhnya (kepala satuan) dari pusat. Semua program makan bergizi tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi oleh pusat, dilakukan oleh pusat," jelasnya.

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menanggapi kejadian keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Taruna menuturkan pihaknya akan mempelajari kejadian tersebut dan menjadikannya pelajaran untuk ke depan.

Pihaknya juga akan lebih memperhatikan penyimpanan dan pengolahan baku mengingat kejadian keracunan disebabkan oleh kontaminasi bakteri Salmonella dan E Coli.

"Itu akan kami back-up, kalau terjadi kita akan belajar dari kejadian itu dan akan kita cegah. Yang salmonella kalau terjadi ini nanti kita obatin, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari (keamanan) bahan baku juga pasti akan kita lihat," ucap Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna menegaskan pihak BPOM akan bekerja lebih keras terkait pengamanan program MBG. Langkah mitigasi yang dipersiapkan diharap bisa menekan tingkat keparahan kasus keracunan ketika terjadi.

Menurutnya, ini menjadi salah satu tanggung jawab yang besar bagi BPOM RI, mengingat ada 80 juta lebih orang Indonesia yang ditargetkan menerima manfaat MBG.

"Kita akan gerakkan sekitar 30 ribu SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang telah kita latih untuk MBG supaya tidak terjadi kejadian luar biasa, keracunan dan sebagainya. Kalaupun terjadi, bagaimana caranya tidak fatal lewat mitigasinya itu tetap komitmen kami dari Badan POM untuk MBG," tandasnya.

Sebelumnya terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Tercatat ada sebanyak 223 orang siswa-siswi TK sampai SMA menjadi korban.

(avk/naf)

Jakarta -

Ombudsman RI menemukan maraknya praktik 'calo yayasan' di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah masalah pada program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di kemudian hari.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan program MBG ini dengan penuh keterbatasan, terutama menyangkut masalah anggaran hingga mekanisme penyaluran dana ke SPPG yang belum matang. Hal ini menjadi celah untuk para 'calo yayasan' ini masuk.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu. Asumsi itu ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayangan lah calo-calo yayasan," kata Yeka, dalam usai pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayanadi Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Sebagai langkah antisipasi, menurut Yeka, BGN akan meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan yang siap berkontribusi untuk membangun dapur MBG. Hal ini termasuk juga dengan masyarakat sekitar dapur.

Selain itu, sebelumnya juga ditemukan pembayaran yang tertunda imbas mekanisme reimburse untuk para mitra dan dapur MBG. Yeka mengatakan, ke depannya hal serupa tidak akan terjadi lagi. Sebab, perubahan mekanisme telah dilakukan mulai bulan Mei ini.

"Anggaran untuk pelaksanaan program MBG ini dilakukan dengan cara dana uang muka. Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya lagi. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha," jelasnya.

Anggaran untuk operasional ini juga bersifat add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang yang tersisa. Dengan demikian, harapannya ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait penundaan pembayaran serta ruang untuk para calo ini bermain-main.

"Ombudsman melihat bahwa yang add cost ini tidak ada ruang untuk main-main. Jadi ruang korupsi ini diharapkan di sini harus ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang sudah di, mekanismenya disusun oleh BGN," kata dia.

Ombudsman juga akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur MBG di daerah. Yeka mengatakan, uji petik juga akan dilakukan di 34 provinsi.

Monitoring juga akan terus dilakukan selama pelaksanaan program, khususnya untuk dua hal, antara lain melihat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh yayasan setempat selama program, serta melihat kesesuaian menu MBG.

"Dua hal itu nanti yang mudah-mudahan akan mengurangi ekses-ekses yang sekarang ini terjadi. Dan kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah. Karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," ujar Yeka.

Simak juga Video: BGN Klaim Program Makan Gratis Ciptakan 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan kualitas makanan bergizi gratis (MBG) tidak akan terganggu meski bahan baku mengalami kenaikan harga.

"Jadi harga (bahan baku) itu naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan," ujar Dadan kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost, artinya jika lebih maka akan dikembalikan, jika kekurangan akan ditambah.

Dadan mengatakan, aspek pengiritan bahan baku tidak berkaitan dengan adanya temuan ratusan anak yang keracunan MBG di Bogor, Jawa Barat.

"Nah terkait dengan tadi ada pertanyaan apakah ada aspek-aspek pengiritan, di mana kualitas makanan segala macam, itu tidak ada. Kenapa? Karena dengan ketetapan at cost itu tidak ada gunanya seperti itu," jelasnya.

Dengan penerapan model pembiayaan at cost, kata Dadan, BGN tetap menjaga kualitas makanan walaupun harga bahan bakunya naik.

"Jadi kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan," kata dia.

Sebelumnya, Dadan pernah menyebut pagu yang disiapkan untuk anak PAUD sampai siswa SD kelas 3 adalah Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000.

Menurut Dadan, perbedaan pagu itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Namun, pagu juga bisa berubah berdasarkan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tutur Dadan kepada Kompas.com, 9 Maret 2025 lalu.

Kasus dugaan keracunan terbaru dan temuan bakteri

Soal kasus dugaan keracunan menu MBG yang terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari telur ceplok yang dipakai bumbu barbeku. Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E coli.