Jakarta -

Pemerintah akan menyiapkan 20.000 rumah subsidi untuk buruh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi buruh yang ingin membelinya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, salah satu syarat buruh bisa membeli rumah subsidi adalah masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, rumah subsidi yang dibeli adalah kepemilikan rumah pertama atau belum pernah punya rumah sebelumnya.

"Terus kemudian belum pernah menerima subsidi perumahan apa pun. Itu cross-checking-nya dengan beliau Pak, dengan BPS Pak," kata Heru saat acara penandatanganan MoU rumah subsidi untuk buruh, di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Jl. Kebon Sirih, Kamis (10/4/2025).

Jika dilihat di website BP Tapera, syarat lainnya untuk bisa membeli rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) adalah WNI, bisa dibeli orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami-istri. Selain itu, batas maksimal pendapatan tetap maupun tidak tetap tidak melebihi Rp 8 juta per bulan merujuk pada Keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa tenor cicilan rumah subsidi maksimal 20 tahun dengan bunga fixed 5 persen. Saat ingin membeli rumah subsidi, calon pembeli harus membayar down payment (DP) 1 persen dari harga rumah.

"Harga rumah kalau Bodetabek, harga jual rumah maksimal Rp 185 juta per unit. Jawa, Sumatera, di luar Bodetabek, itu Rp 166 juta Pak. Sulawesi Rp 182 juta, Kalimantan Rp 177 juta. Maluku, Papua Rp 240 juta," ungkapnya.

Untuk cicilan rumah yang dibayarkan, kata Heru, sudah mencakup berbagai jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit.

"Hanya 1 persen (DP). Kalau Bodetabek Rp 185 juta, berarti hanya ada 1.850.000 uang mukanya. Angsuran sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. Kalau meninggal, otomatis dianggap lunas," tambahnya.

Untuk rumah subsidi yang didapatkan yaitu bangunan dengan luas minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Lalu untuk luas tanahnya minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.

Saat ditemui wartawan seusai acara, Heru menuturkan lokasi rumah subsidi untuk buruh, rencananya akan berada di dekat sentra-sentra industri agar tidak terlalu jauh jarak rumah ke tempat kerja. Nantinya, BP Tapera juga akan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjaring peminatan, cara menggunakan sistem informasi KPR subsidi perumahan (SiKasep) untuk membeli rumah subsidi, persyaratan administrasi hingga melibatkan bank penyalur.

Terkait pembelian rumah subsidi ini, Heru mengatakan bagi buruh bisa saja bergabung menjadi anggota Tapera. Namun hal itu tidak wajib untuk dilakukan.

"Ya bisa (jadi anggota Tapera) tapi tawarannya nggak wajib, nanti kita tawarkan sukarela, nabungnya sukarela," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Sebanyak 100 rumah subsidi untuk buruh akan diserahkan pada 1 Mei, bertepatan dengan hari buruh.

Hal itu dipastikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia mengatakan target 100 rumah ini merupakan bagian dari program pemberian 20 ribu rumah kepada kalangan buruh melalui cicilan program rumah subsidi.

"Dimulai dari 100 rumah untuk buruh di 1 Mei. Saya pikir ini jadi momentum bagus. Jadi tiga minggu lagi 100 rumah. Ada 3-4 titik yang dekat Jakarta aja," kata Ara di kantornya kala bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Kamis (10/4) dikutip CNBC.

Kementerian PKP mengandalkan BPS dalam menyiapkan data buruh penerima. BPS sudah menyiapkan data by name by address update pada 3 Februari 2025, serta bakal diupdate selama tiga bulan sekali.

"Kita udah menyiapkan 1000 rumah wartawan karena bagian demokrasi saya udah dapat arahan dimana sektor strategis kami akan perjuangkan," sebut Ara.

Menurutnya program rumah murah untuk buruh ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai arahan presiden, negara hadir bagi buruh dan naker. Perintah presiden membantu buruh minimal 20 ribu unit, subsidi buat petani 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buat bidan 10 ribu unit, tenaga kesehatan 5.000 unit, perawat 15 ribu unit, pengemudi ojek-taksi online yang roda dua 1.000 unit, roda empat 1.000 unit," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ia akan bertemu investor perumahan di Qatar pada pekan ini. Pertemuan itu juga diikuti Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Maruarar saat rapat yang membahas persiapan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat di Kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

"Besok saya akan bertemu beliau (Presiden) di Qatar," ujar Maruarar.

Menurutnya, ia akan berada di Qatar hingga pekan depan.

Menurut Maruarar saat berada di Qatar ia akan melapor ke Prabowo soal persiapan rumah subsidi bagi 20.000 buruh.

Penyerahan rumah subsidi untuk buruh rencananya dimulai pada 1 Mei 2025.

"Saya juga akan melaporkan, pas 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh di Indonesia," tutur Maruarar.

Untuk diketahui, saat ini Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri dalam rangka lawatan ke lima negara.

Secara berturut-turut, negara yang dikunjungi Presiden yakni Uni Emirat Arab, Turkiye, Mesir, Qatar dan Yordania.

Dalam keterangannya sebelum berangkat melakukan lawatan ke lima negara pada Rabu (9/4/2025), Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan bertemu Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Tsani pada Minggu (13/4/2025).

Menurut Presiden, lawatan ke Qatar kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menyelesaikan sejumlah kesepakatan antara Qatar dengan Indonesia.

"Juga (akan) tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita," ungkap Prabowo dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Rumah subsidi untuk buruh, driver ojol hingga petani

Pada Kamis (9/4/2025), Menteri Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP.

Maruarar menjelaskan, penyediaan rumah subsidi untuk driver ojol itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, untuk 2025 ini Presiden meminta ada alokasi 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh.

Jumlah kuota yang sama juga dialokasikan untuk rumah subsidi bagi nelayan, guru dan petani.

"Buat petani 20.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ungkapnya.

Lalu alokasi rumah subsidi bagi bidan ada 10.000 unit, untuk tenaga kesehatan masyarakat ada 5.000 unit dan bagi perawat disediakan 15.000 unit.

"Dan kami juga akan bergerak ke segmentasi-segmentasi lainnya. Kemarin kami dengan Ibu Meutya (Menkomdigi), Menteri yang mengurusi wartawan. Itu kita sudah persiapkan 1.000 rumah buat wartawan," lanjut Maruarar.

Ia menuturkan, apabila nanti diperlukan tambahan kuota rumah untuk segmentasi lain, maka pemerintah juga siap melakukan pengadaan.

Sebab Presiden Prabowo sudah mendukung untuk rumah subsidi disediakan lebih luas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ia akan bertemu investor perumahan di Qatar pada pekan ini. Pertemuan itu juga diikuti Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Maruarar saat rapat yang membahas persiapan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat di Kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

"Besok saya akan bertemu beliau (Presiden) di Qatar," ujar Maruarar.

Menurutnya, ia akan berada di Qatar hingga pekan depan.

Menurut Maruarar saat berada di Qatar ia akan melapor ke Prabowo soal persiapan rumah subsidi bagi 20.000 buruh.

Penyerahan rumah subsidi untuk buruh rencananya dimulai pada 1 Mei 2025.

"Saya juga akan melaporkan, pas 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh di Indonesia," tutur Maruarar.

Untuk diketahui, saat ini Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri dalam rangka lawatan ke lima negara.

Secara berturut-turut, negara yang dikunjungi Presiden yakni Uni Emirat Arab, Turkiye, Mesir, Qatar dan Yordania.

Dalam keterangannya sebelum berangkat melakukan lawatan ke lima negara pada Rabu (9/4/2025), Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan bertemu Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Tsani pada Minggu (13/4/2025).

Menurut Presiden, lawatan ke Qatar kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menyelesaikan sejumlah kesepakatan antara Qatar dengan Indonesia.

"Juga (akan) tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita," ungkap Prabowo dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Rumah subsidi untuk buruh, driver ojol hingga petani

Pada Kamis (9/4/2025), Menteri Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menandatangani memorandum of understanding (MoU) pengadaan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Dalam MoU disepakati akan ada 100 unit rumah subsidi yang akan diserahkan secara simbolis terlebih dulu untuk para buruh pada 1 Mei 2025 mendatang atau saat peringatan Hari Buruh Internasional.

Rencananya penyerahan 100 unit rumah subsidi ini akan dihadiri oleh Presiden secara langsung.

"Bertepatan dengan hari buruh, kita akan serahkan 100 kunci buat buruh yang sudah berjuang. Nanti dikoordinasikan oleh Bapak Menteri Ketenagakerjaan dengan para serikat pekerja yang ada," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai tanda tangan MoU bersama.

Maruarar bilang, 100 unit rumah yang akan diserahkan itu berlokasi di sekitar Jakarta.

Rumah-rumah tersebut akan terbagi di sekitar empat lokasi.

Sementara itu, Menaker Yassierli mengatakan, sebanyak 100 unit yang akan diserahkan baru merupakan tahap awal.

Ia yakin pengadaan rumah subsidi akan terus berlanjut sampai memenuhi target kuota yang ditetapkan. Terlebih karena jumlah buruh di Indonesia saat ini ada sekitar 200 juta.

"Tentu yang 1 Mei itu baru awalan. Dan saya yakin program ini akan berlanjut terus," kata Yassierli.

"Karena jumlah total bekerja atau buruh kita itu yang formal itu ada sekitar 60 juta. Kemudian yang total yang informal ada 140 juta. Jadi ini adalah total semua," tambahnya.

Maruarar mengatakan, pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/5/2025).

Maruarar menjelaskan, penyediaan rumah subsidi itu merupakan bagian dari arahan Presiden.

Menurutnya, untuk 2025 ini Presiden meminta ada alokasi 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh. Kuota yang sama juga dialokasikan untuk rumah subsidi untuk nelayan, guru dan petani.

"Buat petani 20.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ungkapnya.

Lalu alokasi rumah subsidi bagi bidan ada 10.000 unit, untuk tenaga kesehatan masyarakat ada 5.009 unit dan bagi perawat disediakan 15.000 unit.

"Dan kami juga akan bergerak ke segmentasi-segmentasi lainnya. Kemarin kami dengan Ibu Meutya (Menkomdigi Meutya Hafid), menteri yang mengurusi wartawan. Itu kita sudah persiapkan 1.000 rumah buat wartawan," lanjut Maruarar.

Ia menuturkan, apabila nanti diperlukan tambahan kuota rumah untuk segmentasi lain, maka pemerintah juga siap melakukan pengadaan. Sebab Presiden sudah mendukung agar rumah subsidi disediakan lebih luas.

Jakarta -

Pemerintah kembali menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Padahal dua hari yang lalu baru saja diumumkan, batas maksimal penghasilan MBR yang sudah menikah untuk membeli rumah di area Jabodetabek Rp 13 juta/bulan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025). Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di Jabodetabek tetap Rp 12 juta.

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Keputusan Menteri PKP.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan saat ini sedang menggodok aturan tersebut. Aturan itu ditargetkan rampung paling lambat 21 April 2025.

"Targetnya akan ditetapkan paling lambat 21 April pas Hari Kartini," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek. Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk guru yang bisa masuk," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

(abr/das)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan melangsungkan seremoni penyerahan rumah subsidi untuk buruh pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Buruh. Pada tahap awal ini, akan diserahkan sebanyak 100 unit rumah dari total 20.000 unit rumah yang dicanangkan pemerintah.

“Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (10/4/2025), seperti dikutip dari Antara.

Rencana penyerahan rumah subsidi untuk buruh akan dilaksanakan pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Buruh. Terdapat sebanyak 100 unit rumah berlokasi di wilayah Jabodetabek yang akan diserahkan langsung kepada para buruh.

Pria yang akrab disapa Ara itu bakal melaporkan rencana penyerahan rumah subsidi bagi buruh tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Qatar. Menurut dia, pemberian rumah subsidi tersebut merupakan suatu kabar baik dan membuat semangat bagi para buruh di Indonesia.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut telah menjadi perhatian dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

“Ini adalah sebuah bukti bukti kepedulian, dan insyaallah tadi itu ada target yang sudah ditetapkan, membutuhkan konsolidasi internal di serikat pekerja, serikat buruh,” kata Yassierli.

Ia mengatakan bahwa program rumah subsidi untuk buruh itu akan terus berlanjut di masa mendatang. Apalagi mengingat terdapat sebanyak 60 juta pekerja formal dan 140 juta pekerja informal di Indonesia.

“Kita yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua,” kata Yassierli. Adapun pemerintah akan menyiapkan total sebanyak 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/5/2025).

Maruarar menjelaskan, penyediaan rumah subsidi itu merupakan bagian dari arahan Presiden.

Menurutnya, untuk tahun 2025 ini Presiden meminta ada alokasi 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh.

Jumlah kuota yang sama juga dialokasikan untuk rumah subsidi bagi nelayan, guru dan petani.

"Buat petani 20.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ungkapnya.

Lalu alokasi rumah subsidi untuk bidan ada 10.000 unit, untuk tenaga kesehatan masyarakat ada 5.009 unit dan bagi perawat disediakan 15.000 unit.

"Dan kami juga akan bergerak ke segmentasi-segmentasi lainnya. Kemarin kami dengan Ibu Meutya (Menkomdigi), Menteri yang mengurusi wartawan. Itu kita sudah persiapkan 1.000 rumah buat wartawan," lanjut Maruarar.

Ia menuturkan, apabila nanti diperlukan tambahan kuota rumah subsidi untuk segmentasi lain, maka pemerintah juga siap melakukan pengadaan.

Sebab, Kapala Negara sudah mendukung upaya rumah subsidi disediakan lebih luas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan Hari Buruh.

"Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemberian rumah subsidi tersebut merupakan suatu kabar baik dan membuat semangat bagi buruh dan dunia usaha di Indonesia.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sudah merespons sangat cepat terkait pemberian rumah bagi para buruh.

"Saya merasakan betul Bapak Yassierli punya hati dan profesional mengurus tenaga kerja kita. Dan mudah-mudahan menyambut Hari Buruh 1 Mei, apa yang kita lakukan sesuai arahan Presiden Prabowo yang kita cintai dan kita hormati," katanya.

Rencananya penyerahan rumah subsidi tersebut pada 1 Mei dilakukan dengan penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh penerima.

Adapun rencana lokasi penyerahan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh tersebut akan dilakukan di sekitar kawasan Jabodetabek.

Ara sendiri akan melaporkan rencana penyerahan rumah subsidi bagi buruh yang dimulai pada 1 Mei 2025 tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Qatar.

Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan perhatian luar biasa dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

"Ini adalah sebuah bukti bukti kepedulian, dan Insya Allah tadi itu ada target yang sudah ditetapkan, membutuhkan konsolidasi internal di serikat pekerja, serikat buruh," kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh tersebut, lanjutnya, merupakan awalan dan dirinya meyakini program tersebut akan berlanjut.

"Karena jumlah total pekerja atau buruh kita itu yang formal itu ada sekitar 60 juta, kemudian yang total yang informal ada 140 juta, jadi ini adalah total semua. Kita yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua," kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei tersebut merupakan tahap dimulainya pemberian 20.000 rumah subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah untuk buruh.

Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPS di Jakarta, Kamis.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dikutip dari Antara, Kamis, 10 April 2025.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

(KIE)

Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan Hari Buruh.

"Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemberian rumah subsidi tersebut merupakan suatu kabar baik dan membuat semangat bagi buruh dan dunia usaha di Indonesia.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sudah merespons sangat cepat terkait pemberian rumah bagi para buruh.

"Saya merasakan betul Bapak Yassierli punya hati dan profesional mengurus tenaga kerja kita. Dan mudah-mudahan menyambut Hari Buruh 1 Mei, apa yang kita lakukan sesuai arahan Presiden Prabowo yang kita cintai dan kita hormati," katanya.

Rencananya penyerahan rumah subsidi tersebut pada 1 Mei dilakukan dengan penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh penerima.

Adapun rencana lokasi penyerahan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh tersebut akan dilakukan di sekitar kawasan Jabodetabek.

Ara sendiri akan melaporkan rencana penyerahan rumah subsidi bagi buruh yang dimulai pada 1 Mei 2025 tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Qatar.

Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan perhatian luar biasa dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

"Ini adalah sebuah bukti bukti kepedulian, dan Insya Allah tadi itu ada target yang sudah ditetapkan, membutuhkan konsolidasi internal di serikat pekerja, serikat buruh," kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh tersebut, lanjutnya, merupakan awalan dan dirinya meyakini program tersebut akan berlanjut.

"Karena jumlah total pekerja atau buruh kita itu yang formal itu ada sekitar 60 juta, kemudian yang total yang informal ada 140 juta, jadi ini adalah total semua. Kita yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua," kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei tersebut merupakan tahap dimulainya pemberian 20.000 rumah subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah untuk buruh.

Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPS di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Rumah subsidi tersebut didapatkan pekerja, terutama bagi 13 segmen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sampai saat ini sudah mengalokasikan rumah subsidi. Adapun penerima rumah subsidi harus sesuai kriteria, yakni tergolong sebagai MBR.

"Arahan Presiden Prabowo (Subianto) kepada saya sebagai menteri, bagaimana perumahan atau rumah subsidi ini bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria. Kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Hal itu disampaikan usai kegiatan diskusi bersama CEO PT GoTo Gojek Tokopedia (Goto) Patrick Walujo tentang penyediaan rumah subsidi untuk pengemudi mitra Gojek.

Senada dengan itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan kebijakan alokasi target MBR tahun ini adalah harus tepat sasaran. Kuota rumah subsidi sudah dialokasikan untuk 13 segmen pekerja.

"Dari total kuota existing yang saat ini kita alokasi 220 ribu unit itu sudah terbagi ke 13 segmen tadi 164.260 unit," kata Heru.

Kemudian, Heru mengungkap data penyaluran rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mulai dari pembangunan rumah hingga akad. Sejak 1 Januari 2025 hingga 8 April 2025 total realisasi mencapai 100.021 unit rumah.

"Jadi untuk total pembangunan dari mulai 20 Oktober (2024), Presiden Prabowo dilantik hingga saat ini sudah ada mulai proses pembangunan, yang sudah terbangun, siap akad, sudah akad sampai dengan realisasi itu sudah 142.226 unit," imbuhnya.

Selanjutnya, Heru merincikan data alokasi rumah subsidi untuk 13 segmen pekerja sebagai berikut.

13 Segmen Pekerja yang Dapat Kuota Rumah Subsidi

1. Guru (20 ribu unit)
2. Tenaga Migran (20 ribu unit)
3. Sektor Kesehatan
   • Perawat (15 ribu unit)
   • Bidan (10 ribu unit)
   • Tenaga Kesehatan Masyarakat (5.000 unit)
4. Pegawai Kementerian
   • Kementerian Dalam Negeri (2.000 unit)
   • Kementerian Keuangan (2.000 unit)
   • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.000 unit)
   • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2.000 unit)
5. Pegawai Badan Pusat Statistik (1.000 unit)
6. Petani (20 ribu unit)
7. Buruh (20 ribu unit)
8. Polri (14.500 unit)
9. TNI AD (5.760 unit)
10. Nelayan (20 ribu unit)
11. Pengemudi Ojek-Taksi Online (2.000 unit)
12. Asisten Rumah Tangga (1.000 unit)
13. Wartawan (1.000 unit)

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)