Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Maruarar Sirait, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Selain itu juga Menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

“Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan,” kata Maruarar.

Saat ini, imbuhnya, Kementerian PKP sedang berkoordinasi terkait sumber daya manusia yang akan bekerja dengan memiliki integritas dan semangat melayani berdasarkan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan ditetapkan.

Selain itu juga menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di lapangan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar Sirait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Maruarar Sirait resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto. Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan akan menjalankan tugas di sektor perumahan.

Ara mengatakan persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Diakuinya, banyak masyarakat yang belum punya rumah. Hal ini bisa diselesaikan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo.

Lantas, apa saja rencana Ara untuk menyediakan rumah untuk rakyat? Berikut ulasannya.

Bangun Sistem Strategis

Ara menyatakan akan membangun sistem yang utuh dan kuat, yakni dengan membentuk peraturan yang dapat menyatukan para stakeholder.

"Kita mesti buat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu," ujar Ara usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Ia pun menyebutkan isu strategis dalam menjalankan program ini adalah lahan. Politisi Gerindra ini mengatakan akan banyak menggunakan lahan yang saat ini sudah dimiliki oleh pemerintah dan BUMN.

"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, banyak yang sitaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana misalnya dari BUMN dari Kereta Api itu banyak tanah yang bisa dipakai," tuturnya.

Ajak Berbagai Pihak Gotong Royong Bangun Rumah

Dikatakan Ara, persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Ara mengatakan, dirinya akan mendorong semua pihak terkait untuk menyediakan rumah demi mengatasi backlog perumahan yang selama ini jadi masalah klasik di sektor ini.

"Banyak sekali rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Ini harus dikerjakan masif dan bergotong royong, bangunnya juga gotong royong," kata Ara.

Bangun Rumah High Rise di Perkotaan

Ia mengatakan dirinya akan membangun rumah high rise di perkotaan masyarakat dapat tinggal lebih dekat ke tempat kerja.

"Kita berupaya juga membangun di desa dan di kota. Bagaimana di kota juga sangat penting. Kalau bisa yang kerja itu di kota rumahnya juga kita bikin high rise ke atas, sehingga tidak perlu jauh ke tempat kerjanya," jelasnya.

Ia pun akan mengajak berbagai pihak, termasuk pengusaha swasta dan pengembang untuk bekerja sama membangun perumahan bagi rakyat.

Dengarkan Usulan Semua Pihak soal Tapera

Kemudian, Ara mengaku akan mendengarkan masukan dari semua pihak terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia akan mendengarkan masukan secara sistematis agar pelaksanaannya dapat lebih komprehensif nantinya.

"Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak. Saya akan dengarkan dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari tentunya calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," terangnya.

"Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategi yang sangat penting, sehingga ada sesuatu yang bermakna di kepemimpinan beliau bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Selain itu, ia mengaku belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai Tapera. Namun, ia sendiri sudah mempunyai usulan konsep untuk penerapan Tapera.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (21/10) pagi di Istana Negara. Kemudian, disusul dengan pelantikan Fahri Hamzah menjadi Wamen Perumahan dan Kawasan Perumahan pada hari yang sama menjelang sore.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menjadi wakil menteri perumahan.

Pengangkatan diumumkan Prabowo Minggu (20/10) malam.

Lantas siapa sebenarnya Fahri Hamzah, kenapa Prabowo mempercayainya menjadi wakil menteri perumahan rakyat?

Fahri Hamzah merupakan salah satu aktivis pergerakan di masa orde baru. Ia mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir pada awal 1998.

Ia adalah deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Ia kerap terlibat aksi guna menurunkan rezim Soeharto.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) ini juga pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat.

Ia kemudian terpilih menjadi staf ahli MPR periode 1999-2002 dan ikut dalam diskusi-diskusi terkait amendemen UUD 1945.

Ia lalu terpilih sebagai DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 lewat daerah pemilihan NTB lewat Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia terpilih sebagai wakil ketua komisi III yang membidangi hukum.Pada 15 November 2011, ia dipindahkan ke komisi IV yang membidangi BUMN dan perdagangan, sekaligus ke Badan Kehormatan DPR menggantikan Ansory Siregar. Pada Mei 2013, Fahri dikembalikan ke Komisi III.

Pada 2011, Fahri sempat mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia beralasan KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi.

Fahri terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Namun pada 2016, Fahri yang saat itu duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI dipecat oleh PKS. karena dianggap tidak disiplin dan mengikuti aturan partai.

Sejumlah hal yang disoroti di antaranya adalah pembelaannya terhadap Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham' hingga dukungan pembubaran KPK. Sikap Fahri ini dianggap bertentangan dengan pendapat pimpinan PKS lainnya.

Fahri kemudian membentuk Partai Gelora pada 2019. Ia mengatakan pembentukan Partai Gelora merupakan permintaan dari para anggota Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang diinisiasinya bersama mantan Presiden PKS Anis Matta.

Pada Pilpres 2024, Partai Gelora mendukung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Ara banyak belajar mengenai dunia politik yang sarat akan negosiasi dan diskusi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait lahir di Medan, pada 23 Desember 1969, yang merupakan putra dari Sabam Sirait. Ara memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1996.

Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Melalui organisasi kampus tersebut, Ara banyak belajar mengenai dunia politik yang sarat akan negosiasi dan diskusi. Tak hanya melalui GMKI cabang Bandung, Ara juga bergabung dengan Resimen Mahasiswa Unpar yang kemudian menjebloskannya dalam partai politik sejak tahun 1999.

Tumbuh dalam keluarga politisi dan juga memiliki pemikiran yang tajam dalam dunia politik, tahun 1999 Ara pun mencoba memulai karir politiknya dengan bergabung dalam partai PDI-P.

Hal ini mengantarkan dirinya menjabat komisi XI di DRP RI selama empat periode yang cukup panjang yakni pada tahun 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Pada 2023, ia pun mendapatkan kepercayaan besar dengan ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak Bola oleh Erick Thohir untuk menumpas aksi pengaturan skor atau mafia sepak bola Indonesia.

Penunjukan Ara sebagai ketua satgas ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2015-2019.

Selain berkarir di dunia politik, Mararuar juga menjadi komisaris utama PT Potenza Sinergi dan pernah menduduki posisi sebagai Manager Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) di Unpar Bandung.

Sebelum bergabung bersama Gerindra, Maruarar merupakan eks senior politikus partai PDI-P. Pada Pilpres 2024 lalu, dirinya kerap mendukung kandidat Prabowo-Gibran karena mengikuti jalan politik Presiden Jokowi, hingga akhirnya memutuskan keluar dari PDI-P yang sudah berseberangan dengan Jokowi.

Walaupun dirinya dikenal dekat dengan Presiden Jokowi selama 10 tahun bertugas, namun dirinya belum berkesempatan bergabung dalam kabinet kementeriannya.

Harapan rakyat dan 3 Juta Rumah

Kembalinya Kementerian yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman sebagai kementerian tersendiri setelah 10 tahun tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini bermimpi untuk memiliki hunian pertama dan terjangkau.

Impian rakyat itulah yang menjadi fokus tugas pertama dari seorang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyiapkan rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Program 3 Juta Rumah setiap tahunnya ini terdiri atas dua juta rumah di pedesaan dan satu juta apartemen di perkotaan yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

Untuk mewujudkan program tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman juga bertugas untuk melakukan koordinasi dan penjajakan dengan pemerintah daerah dan BUMN agar aset-aset seperti pasar dan stasiun kereta api dapat dimanfaatkan untuk pembangunan apartemen berkonsep transit oriented development (TOD).

Tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman lainnya adalah memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni melalui program renovasi rumah seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), terutama rumah-rumah warga yang tinggal di pedesaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Peran perbaikan rumah warga ini memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan melalui perbaikan rumah sebagai upaya perbaikan lingkungan kesehatan.

Selain itu, tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berikutnya adalah mencari solusi pembiayaan perumahan yang efektif dan efisien bagi masyarakat, mengingat penyediaan rumah bagi rakyat tidak bisa terus bergantung pada APBN sehingga mesti dicari solusi alternatif pembiayaannya.

Adapun dua PR yang mesti segera dituntaskan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan keberlanjutan pembangunan hunian rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk Tapera, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman harus berkoordinasi dan mengumpulkan semua pemangku kepentingan terkait termasuk pengusaha dan buruh bersama-sama merundingkan soal Tapera yang kemungkinan mulai dijalankan pada tahun 2027.

Sedangkan IKN, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu melanjutkan supervisi terhadap pembangunan tower-tower rusun bagi ASN sekaligus juga melakukan upaya untuk menarik masuk para investor untuk menanamkan modalnya pada pembangunan properti di IKN.

Seluruh tugas dan tanggung jawab ini memang sangat sesuai dipegang oleh Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengingat jejaring dan kedekatannya dengan para pemangku kepentingan di dunia properti sekaligus pemahamannya yang sangat mendalam di bidang tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Fahri Hamzah menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Istana Negara, Jakarta pada Minggu (20/10/2024).

"Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucap Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Fahri Hamzah ditunjuk mendampingi Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Lantas, siapakah Fahri Hamzah?

Dikutip dari laman Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 10 November 1971.

Ia merupakan deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Lulusan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan sejak menjadi mahasiswa.

Ia pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya.

Fahri Hamzah juga merupakan lulusan Magister Ilmu Kebijakan Publik UI.

Kemudian, mantan aktivis 1998 ini mulai masuk lembaga legislatif pada tahun 2004 melalui PKS, di mana ia terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, NTB.

Fahri Hamzah pertama kali bertugas di Komisi VI yang menangani bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi/UKM, dan BUMN.

Selanjutnya ia pernah menjadi anggota Komisi III, sebelum menjadi Wakil Ketua di Komisi yang membawahi masalah Hukum dan HAM itu pada tahun 2009. Fahri Hamzah juga pernah menjadi anggota Komisi VII.

Lalu pada periode 2014-2019, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Namun pada 2016, berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, Fahri Hamzah dipecat sebagai kader PKS karena adanya konflik internal.

Selepas dari PKS, singkatnya pada Oktober 2019, Fahri Hamzah bersama Anis Matta dan para inisiator lainnya mendirikan Partai Gelora. Ia kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bakal membangun rumah di atas tanah PT KAI dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Rencana ini disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Ia menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Ara mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di lain sisi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan. Ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut akan mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Menurutnya, ini salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Maruarar Sirait mengaku siap mendengarkan masukan dari semua pihak. Ini juga mencakup pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," tutup Ara.

KOMPAS.com - Fahri Hamzah ditunjuk sebagai Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang juga Anggota Satgas Perumahan Prabowo ini akan mendampingi Maruarar Sirait yang didapuk menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucap Prabowo saat mengumumkan nama menteri dan wamen Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024), dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Para jajaran menteri dan wamen era pemerintahan Prabowo akan dilantik pada Senin (21/10/2024).

"Rencananya besok (Senin) pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00, dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri pukul 15.00," pungkas Prabowo.

Profil Fahri Hamzah

Dikutip dari laman Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 10 November 1971.

Ia merupakan deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Lulusan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan sejak menjadi mahasiswa.

Ia pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya.

Fahri Hamzah juga merupakan lulusan Magister Ilmu Kebijakan Publik UI.

Kemudian, mantan aktivis 1998 ini mulai masuk lembaga legislatif pada tahun 2004 melalui PKS, di mana ia terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, NTB.

Fahri Hamzah pertama kali bertugas di Komisi VI yang menangani bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi/UKM, dan BUMN.

Selanjutnya ia pernah menjadi anggota Komisi III, sebelum menjadi Wakil Ketua di Komisi yang membawahi masalah Hukum dan HAM itu pada tahun 2009. Fahri Hamzah juga pernah menjadi anggota Komisi VII.

Lalu pada periode 2014-2019, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Namun pada 2016, berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, Fahri Hamzah dipecat sebagai kader PKS karena adanya konflik internal.

Selepas dari PKS, singkatnya pada Oktober 2019, Fahri Hamzah bersama Anis Matta dan para inisiator lainnya mendirikan Partai Gelora. Ia kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait menyebut bahwa ia akan memanfaatkan lahan sitaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempercepat pengadaan perumahan rakyat. Selain itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga mengaku akan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan lahan memanfaatkan lahan yang tak terpakai.

“Misalnya yang dimiliki (negara), saya sudah koordinasi dengan bapak Jaksa Agung ada banyak (lahan) sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan,” ujar Ara, usai secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menuturkan untuk memanfaatkan lahan dari BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang bisa dipakai untuk membangun perumahan rakyat. Namun demikian, Ara juga menyadari bahwa rencana ini akan sangat menantang karena membangun kerjasama lintas sektoral perlu landasan hukum yang kuat.

“Kita mesti membangun sistem secara utuh ya. Nomor satu, landasan hukumnya mesti kuat. Kita mesti membuat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu,” tegasnya.

Ara belum menjelaskan secara detail program kerjanya. Kendati begitu, ia menyebut perumahan bagi TNI menjadi salah satu prioritas. Pembangunan perumahan untuk rakyat juga akan dilakukan baik di desa maupun kota. “Kita juga akan mengutamakan rumah bagi prajurit TNI, bagaimana itu bisa dicapai dan tentu kita berupaya juga membangun di desa dan di kota,” ujar dia.

Lebih lanjut, untuk mensukseskan rencana-rencana yang dimaksud, Ara akan menggandeng unsur swasta, baik pengusaha di bidang pengembangan kawasan (developer) maupun pengusaha di bidang lainnya.

“Jadi, intinya kita dengan bekerjasama dengan semua pihak, kita yakin dan juga saya mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, para pengusaha di bidang lainnya,” pungkas dia.

Ara menjadi salah satu diantara 53 menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang dilantik di Istana Negara, Senin, (21/10/2024). Dalam mengemban tugasnya, Ara bakal didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah. 

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo lantas menunjuk seorang menteri dan satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat sejatinya memang kementerian sendiri sejak era orde baru.

Sementara itu, dipercaya memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Menurut dia, lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN dari kereta api itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai itu juga. Kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI itu juga bisa dicapai kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menyoroti perihal masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Maruarar mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait siap menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto yaitu program 3 juta rumah dalam sebulan. Salah satu yang disorotinya dalam program ini adalah terkait lahan.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, dalam menjalankan ini, Ara akan membangun sistem yang utuh dan kuat.

"Kita mesti buat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu," ujar Ara usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Ara mengatakan, isu strategis dalam menjalankan program ini adalah lahan. Politisi Gerindra ini mengatakan akan banyak menggunakan lahan yang saat ini sudah dimiliki oleh pemerintah dan BUMN.

"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, banyak yang sitaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana misalnya dari BUMN dari Kereta Api itu banyak tanah yang bisa dipakai," tuturnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait telah resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Presiden Prabowo Subianto melantik dan mendiktekan sumpah dan janji jabatan di depan deretan menteri kabinet barunya.

"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya tuhan menolong saya," ucap Ara di Istana Negara.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Maruarar Sirait resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pagi ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Ara, panggilan akrabnya menegaskan akan menjalankan tugas di sektor perumahan dengan gotong royong.

Dikatakan Ara, persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Diakuinya, banyak masyarakat yang belum punya rumah. Hal ini bisa diselesaikan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo.

"Banyak sekali rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Ini harus dikerjakan masif dan bergotong royong, bangunnya juga gotong royong," kata Ara di Istana Negara usai pelantikan, Senin (21/10/2024).

Ara mengatakan, dirinya akan mendorong semua pihak terkait untuk menyediakan rumah demi mengatasi backlog perumahan yang selama ini jadi masalah klasik di sektor ini.

"Saya akan mendorong pengusaha swasta, developer, pengusaha di bidang lainnnya untuk bersama, berlomba, bergotong royong. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan temen-temen dari swasta," tuturnya.

Maruarar Sirait (Ara) telah resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Presiden Prabowo Subianto melantik dan mendiktekan sumpah dan janji jabatan deretan menteri untuk kabinet barunya.

"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya tuhan menolong saya," ucap Ara di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo lantas menunjuk seorang menteri dan satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat sejatinya memang kementerian sendiri sejak era orde baru.

Sementara itu, dipercaya memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Menurut dia, lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN dari kereta api itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai itu juga. Kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI itu juga bisa dicapai kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menyoroti perihal masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Maruarar mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.