JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, jika pemilihan presiden diserahkan ke MPR RI maka sistem yang digunakan haruslah seperti sistem electoral college yang digunakan oleh Amerika Serikat (AS).

Jika menggunakan sistem ini, seorang calon presiden belum tentu bisa menang meski meraih perolehan suara terbesar dari rakyat.

"Kalau dipilih oleh MPR, maka pemilihan presiden harus berbasis kepada sistem distrik yang mendekati sistem electoral college seperti yang ada di Amerika Serikat. Tapi sekali lagi pembenahannya harus terintegrasi tidak boleh tambal sulam," ujar Fahri saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis (6/6/2024).

Menurut Fahri, dalam Pemilu 2024, yang paling sedikit bermasalah ialah kontestasi pilpres.

Dia menyebut, masalah dalam pilpres di Indonesia adalah ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Ambang batas ini membuat seseorang tidak bisa sembarangan mencalonkan diri sebagai presiden, harus mencari koalisi untuk mencapai kekuatan 20 persen tersebut.

"Sistem threshold 20 persen menghambat proses seleksi yang lebih luas kepada kandidat dengan berbagai latar belakang serta mengakibatkan muncul koalisi yang tidak jelas," tutur dia.

Fahri lantas mengusulkan agar pilpres ke depannya didesain dua putaran, sebagaimana amanat daripada UUD 1945.

Dengan begitu, kata dia, peserta di pilpres bisa jauh lebih banyak.

"Putaran pertama dengan peserta oleh banyak calon karena tidak memakai threshold. Lalu pada putaran kedua sisa kandidatnya tinggal dua orang. Putaran pertama memakai electoral college dan putaran kedua sistem popular vote," imbuh Fahri.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa proses amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 akan bergantung pada setiap pimpinan partai politik di parlemen.

Sebab, amendemen UUD baru bisa dilakukan atas persetujuan fraksi partai politik di DPR, serta anggota DPD.

"Menurut saya, ini sangat tergantung pada pimpinan partai politik," kata Bamsoet saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024), usai menerima mantan Ketua MPR Amien Rais.

Bamsoet mengatakan, MPR akan mengembalikan rencana amendemen untuk didiskusikan pada pimpinan partai politik.

Dia mengungkap komposisi partai politik di parlemen ke depan, kemungkinan ada delapan atau sembilan, dengan tambahan dari DPD.

Namun, ia yakin bahwa setiap pimpinan partai politik menyetujui amendemen yang membuka kemungkinan untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden, dari langsung dipilih rakyat menjadi dipilih MPR.

Sebab, setiap pimpinan parpol sudah merasakan langsung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang brutal.

Setiap pimpinan parpol sudah merasakan langsung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang brutal.

"Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal, transaksional yang tidak masuk di akal," imbuh Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GeloraFahri Hamzah menyatakan, pembenahan sistem politik di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang bersifat tambal sulam.

Hal ini disampaikan Fahri merespons klaim Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meyakini semua partai politik mau mengamendemen UUD 1945 karena semua partai merasakan Pemilu 2024 begitu brutal.

"Pembenahan sistem politik tidak bisa tambal sulam. Pembenahan itu harus melalui satu kajian yang komprehensif. Sebab sistem politik harus terintegrasi dengan sistem pemilu dan sistem ketatanegaraan sekaligus," ujar Fahri kepada Kompas.com, Kamis (6/6/2024).

Fahri menjelaskan, jika ingin bicara dalam perspektif jangka panjang, usulan tersebut harus mengintegrasikan diri dengan sistem ekonomi dan sosial serta subsistem lain yang menjadi penopang kekuatan sebagai sebuah bangsa dan negara.

Mantan wakil ketua DPR itu pun berharap ilmuan, akademisi, dan partai politik mengkaji serius untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di Pemilu 2024 lalu.

"Ini yang belum dirumuskan formulasinya. Dan saya memang berharap bahwa para ilmuwan dan akademisi serta partai politik mulai harus melakukan kajian yang serius untuk mengoreksi persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu yang lalu, serta sistem kita yang masih berlubang," ujar Fahri.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo yakin bahwa setiap pimpinan partai politik menyetujui amendemen yang membuka kemungkinan untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden, dari langsung dipilih rakyat menjadi dipilih MPR.

Sebab, setiap pimpinan parpol sudah merasakan langsung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang brutal.

"Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal, transaksional yang tidak masuk di akal," kata Bamsoet, sapaan akrabnya.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut mengomentari soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurut Fahri, kesalahan pada Tapera adalah disebut tabungan, tapi kesannya memaksa.

"Makanya kesalahannya disebut tabungan, tapi maksa. Kalau maksa kenapa nggak dibilang pajak saja sekaligus. Ini kan masalahnya maksanya itu lho," kata Fahri dalam talkshow d'Rooftalk detikcom dengan tema 'IKN, Tapera, dan Polemik Politik Menuju Masa Transisi', Rabu (5/6/2024).

Fahri kemudian menyinggung soal keinginan masyarakat untuk punya rumah. Menurutnya, setiap orang ingin punya rumah, tapi cara mendapatkannya harus dipikirkan.

"Pasti masyarakat ingin punya rumah, dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara punya rumah. Semua fasilitas yang dimiliki oleh rakyat itu pada dasarnya negara punya hak atau kewajiban sekaligus untuk melakukan subsidi," katanya.

Fahri mengatakan dalam hitungan bulan Indonesia akan berganti pemerintahan. Program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kata dia menjamin masalah pangan dalam janji kampanyenya, hal serupa akan diberikan jaminan soal masalah papan.

"Kalau kita lihat, ini kita bicara masa depan, karena 4 bulan lagi kita punya presiden baru yang bahkan makan bergizi pun dijamin oleh beliau oleh semua orang dalam janji kampanyenya. Jadi kalau pangan paling mendasar itu dijamin, ini ada soal papan juga mau dijamin, kalau pakaian nggak perlu disubsidi kali ya," kata dia.

Fahri menambahkan, bukan hanya kelas pekerja yang diberi jaminan kepastian untuk memiliki rumah. Akan tetapi, kata dia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Fahri meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah mempertimbangkan efek terhadap rakyat.

"Saya kira kalau ada keberanian dari awal melakukan modernisasi perumahan rakyat ini harus dipertimbangkan secara masif, jadi bukan cuma kelas pekerja diberikan jaminan kepastian tapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih hidup dalam suasana yang sangat tidak layak, misalnya 50% hampir rumah di seluruh Indonesia ini nggak punya sanitasi, orang masih buang air di tengah hutan, di sungai dan di laut, hal-hal seperti ini harus di-address dari bawah," katanya.

"Isu kelas pekerja ini relatif orang yang punya kepastian gaji tiap bulan, tapi kita tengok kepada yang tidak punya gaji setiap bulan itu. Jadi saya kira melihatnya seperti itu, mana kebijakan yang punya efek lebih masif kepada rakyat itu yang kita ambil sekarang ini," pungkasnya.

Politikus Fahri Hamzah ikut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu terlihat mengiringi Jokowi meninjau hasil pembangunan tersebut.

Berdasarkan siaran pers dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Kamis (2/5/2024), nampak Fahri Hamzan mengenakan kemeja lengan panjang motif paisley warna gelap.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Fahri Hamzah mengenakan kacamata berlensa gelap, dengan jam tangan dengan gelang biru. Dia berjalan bersama pejabat-pejabat lain di atas jembatan bendungan.

Fahri Hamzah adalah politikus yang juga menjadi calon anggota legislatif (caleg) Partai Gelora Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I di Pileg 2024 kemarin. Mantan politikus PKS ini juga menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Fahri Hamzah juga merupakan putra daerah Sumbawa, NTB ini.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Di kawasan Bendungan Tiu Sutuk, nampak pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum PAN. Ada juga Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan Bupati Sumbawa Barat, W Musyafirin.

Bersama mereka semua, Fahri Hamzah ikut berjalan di belakang Jokowi. Terlihat ekspresi wajah Fahri Hamzah yang tertawa bersama para menteri dan pejabat di belakang Jokowi. Pada foto yang diabadikan oleh fotografer Biro Pers Sekretariat Presiden, Kris, Fahri Hamzah nampak ditunjuk jari oleh Jokowi dan Zulkifli Hasan. Semuanya tersenyum dalam momen ini.

Simak Video 'Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di NTB, Telan Anggaran Rp 1,4 T':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GeloraFahri Hamzah menganggap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mempunyai gagasan terkait isu hendak bergabung ke koalisi presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi menurut saya persoalan teman-teman PKS adalah persoalan dengan dirinya sendiri, yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan," kata Fahri seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (30/4/2024).

Menurut Fahri, setelah gugatan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait sengketa hasil Pilpres 2024 dinyatakan tidak mempunyai alasan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK), PKS sebagai salah satu partai pengusung mulai mencari peluang buat masuk ke lingkaran kekuasaan.

Fahri menganggap upaya PKS berkomunikasi dengan Prabowo memperlihatkan mereka tidak mempunyai keteguhan gagasan buat menjadi oposisi.

"Sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi, dan seolah-olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran, pendapatan, sumber daya bagi partai, bisnis, perizinan dan sebagainya," ucap Fahri.

Fahri mengatakan, cara berpolitik secara oportunis seharusnya dihentikan karena dampaknya tidak baik bagi pemerintah.

"Saya kira hal ini harus kita setop karena kita ingin menegakkan presidensialisme yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat," ujar Fahri.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan, PKS dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hubungan yang terjalin sejak lama.

Menurut Aboe, hubungan baik tersebut membuat PKS tidak akan kesulitan apabila ingin bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lima tahun ke depan.

"Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau seapa lagi? Langit dan bumi? Itu hubungan yang diomongin sama Prabowo dan kita sama Prabowo ini cukup lama hubungan jadi sudah enggak sulit," kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024) pekan lalu.

Aboe mengatakan, memutuskan koalisi atau oposisi bukanlah hal berat bagi PKS karena sudah pernah berada di dalam maupun luar pemerintahan.

Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal.

"Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi," kata Aboe.

Namun demikian, Aboe mengakui bahwa PKS perlu berdialog lebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan Prabowo kelak. Ia pun memberikan sinyal bahwa pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terjadi dalam waktu dekat.

"Pokoknya Anda ikuti saja perdialogan ini, kita lihat insya Allah saya yakin hubungan yang baik yang segajah dan sekutu seperti ini, sekutu dan segajah ini, moga-moga Allah mudahkan," ujar Aboe.