Majalengka, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tepat sasaran.

"Memang di sini masih uji coba khusus MBG, ibu hamil, ibu menyusui, balita, karena tugas kementerian kita tiga, yakni mendata di sekeliling Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada titik enam km sekitarnya," ujarnya saat mengunjungi SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama, Majalengka, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, ada berapa MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita karena itu penting. "Jangan sampai nanti yang menerima manfaat justru enggak makan, yang makan malah orang lain," katanya.

Ia menjelaskan, sasaran MBG di Majalengka secara keseluruhan berjumlah 3.294 orang, di mana 10 persen (sekitar 329 orang) merupakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, Kemendukbangga/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pendataan untuk memastikan sasaran tersebut sesuai.

"Setelah kita data, Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan tugas untuk mendistribusikan. Kita punya TPK yang selama ini bertugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Mengapa kita perlu cek ke lapangan ini? Untuk memastikan penerima manfaat betul-betul sesuai apa yang ada dengan data, mengukur jaraknya, dan pembiayaan sebagai pengganti transportasi untuk para TPK," kata dia.

Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, dengan memastikan ibu hamil dan anak-anaknya sehat.

Ia juga menyebutkan, saat ini di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 1.010 SPPG yang berjalan. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya bekerja untuk melayani MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga saat ini, sudah ada 17 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah mendapatkan MBG.

Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman mengemukakan pentingnya MBG untuk menekan angka stunting di Majalengka, yang saat ini prevalensinya masih tinggi, yakni 21 persen.

"Saya berharap semoga program yang menyentuh masyarakat ini bisa menekan angka stunting, apalagi di tahun 2030, kita ingin nol stunting. Hari ini kita masih tinggi, 21 persen, maka kami sangat berharap dengan program ini, angka stunting bisa turun," tuturnya.*

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi meluncurkan program pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin.

Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basung, Senin, mengatakan peluncuran makan bergizi gratis tahap awal untuk Kecamatan Lubuk Basung di SMAN 1 Lubuk Basung, Senin ini.

"Siswa SMAN 1 Lubuk Basung menerima makan gizi gratis perdana tersebut," katanya.

Ia mengatakan makan gizi gratis untuk Senin (21/4) sebanyak 2.100 siswa dari target di dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Siguhuang, Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 3.500 porsi makanan.

Sementara target dapur umum di Agam sebanyak 48 unit tersebar di 16 kecamatan.

Ke Depan bakal tumbuh dapur umum di daerah itu, setelah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan peninjauan lokasi dapur umum tersebut.

"Nanti SPPI melakukan peninjauan lokasi dapur umum yang layak dan kita telah menjalankan program dari pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Agam.

Program ini dapat memberi nilai tambah dalam memberikan kualitas pendidikan, kualitas belajar bagi seluruh siswa.

Setelah itu bisa mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, dan membangun generasi yang sehat serta cerdas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

"Saya mengucapkan terimakasih atas program ini dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara Kepala SMAN 1 Lubuk Basung Muhammad Mustafa Kamil mengatakan jumlah siswa yang menerima makan gizi gratis sebanyak 699 orang.

"Penerima makan gizi gratis siswa kelas 10 dan 11. Sebelumnya kita mengusulkan seluruh siswa termasuk kelas 12 dan mereka telah selesai ujian akhir," katanya.

Menu makanan yang diberikan sudah sesuai dan telah dinikmati oleh siswa dengan lahap.

Pada program ini pihak sekolah bersifat menerima porsi makanan dari dapur umum yang ditunjuk.*

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi meluncurkan program pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin.

Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basung, Senin, mengatakan peluncuran makan bergizi gratis tahap awal untuk Kecamatan Lubuk Basung di SMAN 1 Lubuk Basung, Senin ini.

"Siswa SMAN 1 Lubuk Basung menerima makan gizi gratis perdana tersebut," katanya.

Ia mengatakan makan gizi gratis untuk Senin (21/4) sebanyak 2.100 siswa dari target di dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Siguhuang, Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 3.500 porsi makanan.

Sementara target dapur umum di Agam sebanyak 48 unit tersebar di 16 kecamatan.

Ke Depan bakal tumbuh dapur umum di daerah itu, setelah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan peninjauan lokasi dapur umum tersebut.

"Nanti SPPI melakukan peninjauan lokasi dapur umum yang layak dan kita telah menjalankan program dari pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Agam.

Program ini dapat memberi nilai tambah dalam memberikan kualitas pendidikan, kualitas belajar bagi seluruh siswa.

Setelah itu bisa mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, dan membangun generasi yang sehat serta cerdas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

"Saya mengucapkan terimakasih atas program ini dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara Kepala SMAN 1 Lubuk Basung Muhammad Mustafa Kamil mengatakan jumlah siswa yang menerima makan gizi gratis sebanyak 699 orang.

"Penerima makan gizi gratis siswa kelas 10 dan 11. Sebelumnya kita mengusulkan seluruh siswa termasuk kelas 12 dan mereka telah selesai ujian akhir," katanya.

Menu makanan yang diberikan sudah sesuai dan telah dinikmati oleh siswa dengan lahap.

Pada program ini pihak sekolah bersifat menerima porsi makanan dari dapur umum yang ditunjuk.*

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka meninjau lokasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kota Binjai, Sumatera Utara, guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terpenuhi.

"SPPG sudah bagus ya, sudah berjalan dan terus ini ada penyesuaian karena masih baru," ujar Wamendukbangga Isyana di Kota Binjai, Senin.

Ia mengatakan dari informasi yang didapatkan dari Pemerintah Kota Binjai, SPPG itu baru satu tempat yang berjalan dan semoga ini terus bertambah.

Agar seluruh masyarakat seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui di seluruh Kota Binjai ini dan nantinya seluruh Sumatera Utara maupun Indonesia dapat merasakan manfaat MBG tersebut.

Ditambah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bertugas untuk mengantar atau mendistribusikan MBG, serta mengedukasi penerimaan manfaat tersebut.

"Kami juga menyempatkan untuk melihat langsung pelaksanaan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak di bawah usia dua tahun," tuturnya.

Karena, menurut dia, 1.000 hari pertama kehidupan merupakan waktu yang sangat penting dan massa yang sangat krusial untuk pencegahan stunting atau tengkes.

"Bagaimana pencegahan stunting itu akan lebih efektif jika dicegah pada saat 1.000 hari pertama kehidupan," kata dia.

Mulai dari pada saat masih janin dalam kandungan, pada saat ibu menyusui dari air susu ibu (ASI) eksklusif di awal kemudian sampai periode yang sangat krusial.

Isyana menambahkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki cita-cita visi agar Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045.

Salah satunya Asta Cita ke-4, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dimana meningkatkan itu seperti memastikan anak sekolah memiliki gizi yang cukup untuk menerima pelajaran yang baik, dan juga terhindar dari stunting.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendukbangga tinjau SPPG Binjai pastikan MBG terpenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ira Mesra, pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, akan mengajukan gugatan perdata jika ganti rugi biaya operasional program MBG belum diselesaikan.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan, pihaknya kini tengah menyusun gugatan perdata.

"Ini kami sedang disiapkan gugatan (perdata). Kan sudah seharusnya minggu kemarin (dibayarkan) tapi ini belum ada," ucap Danna saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

Danna menjelaskan, sampai saat ini kliennya belum memperoleh ganti rugi biaya operasional MBG dan masih terus menggunakan dana pribadi.

"Hingga saat ini belum ada lagi (komunikasi), saya akan bersurat lagi (ke Yayasan MBN). Hari ini masih memasak pakai uang pribadi," ungkap Danna.

Danna berujar, saat ini ada satu saksi sedang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana MBG yang diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar.

"Hari ini satu saksi diperiksa (Polres Jakarta Selatan), saksi itu merupakan bagian dari operasional dapur Kalibata dan besok ada dua orang," jelas Danna.

Sebelumnya, kasus ini terkuak setelah Ira Mesra melaporkan dugaan penggelapan dana MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 April 2025.

Danna Harly menyatakan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada yayasan dan beberapa individu yang terkait.

"Untuk laporan polisi sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Danna.

Yayasan MBN diduga tidak menyalurkan dana MBG yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur.

Menurut Harly, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN diketahui telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengelola program MBG, tetapi dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang bertanggung jawab atas kegiatan memasak dan distribusi.

Ira Mesra menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, yayasan justru mengklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta akibat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware.

Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ucap Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com -Ira Mesra, pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa menggunakan dana pribadinya untuk biaya operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang hingga kini belum juga dicairkan.

"Hingga saat ini belum ada lagi (komunikasi), saya akan bersurat lagi (ke Yayasan MBN). Hari ini masih memasak pakai uang pribadi," ungkap kuasa hukum Ira, Danna Harly, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Danna menambahkan, timnya tengah mempersiapkan gugatan perdata terkait ganti rugi yang belum diselesaikan.

"Ini kami sedang disiapkan gugatan (perdata). Kan sudah seharusnya minggu kemarin (dibayarkan) tapi ini belum ada," ucapnya.

Saat ini, satu saksi sedang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana MBG yang diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar.

"Hari ini satu saksi diperiksa (Polres Jakarta Selatan), saksi itu merupakan bagian dari operasional dapur Kalibata dan besok ada dua orang," jelas Danna.

Sebelumnya, kasus ini terkuak setelah Ira Mesra melaporkan dugaan penggelapan dana MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 April 2025.

Danna Harly menyatakan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada yayasan dan beberapa individu yang terkait.

"Untuk laporan polisi sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Danna.

Yayasan MBN diduga tidak menyalurkan dana MBG yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur.

Menurut Harly, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN diketahui telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengelola program MBG, tetapi dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang bertanggung jawab atas kegiatan memasak dan distribusi.

Ira Mesra menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta akibat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ucap Harly.

Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mengungkap kesiapan pihaknya menjalankan program makanan bergizi di wilayahnya. Dia berharap program yang menjadi Asta Cita Presiden dapat terealisasi dengan baik.

Hal itu diungkapkan Firdaus saat bertemu dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Ratu Prabu Sulawesi Selatan di Makassar pada Senin, 17 Maret 2025. Pertemuan itu juga dihadiri oleh pengurus pusat Prabu Center 08.

"Pemerintah Kabupaten Takalar siap mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran, terutama makan bergizi gratis dan ketahanan pangan di Kabupaten Takalar," kata Firdaus.

Dia berharap tim Prabu Center dapat mengatasi kendala di lapangan agar program makan bergizi gratis. Khusus di Takalar, kata Firdaus, program makan bergizi dapat terealisasi dengan sebanyak mungkin dapur.

"Apalagi di Takalar rencananya akan ada 23 dapur MBG," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Prabu Center 08, Abednego Panjaitan mengatakan pihaknya akan meninjau langsung lokasi untuk melihat segala kekurangan. Hal ini untuk mendeteksi potensi masalah-masalah di daerah agar dapat teratasi.

"Selain di Sulawesi Selatan, kegiatan serupa juga akan dilakukan di seluruh provinsi yang ada di penjuru tanah air," kata Abednego.

"Terkhusus di Sulsel, Abednego berharap DPW Ratu Prabu Sulsel bisa menjadi garda terdepan untuk mengawal program Prabowo-Gibran," katanya.

Video: 6 Orang Sekeluarga Tenggelam di Pantai Ammani Pinrang, 3 Orang Tewas

Video: 6 Orang Sekeluarga Tenggelam di Pantai Ammani Pinrang, 3 Orang Tewas

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX Irma Suryani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak lagi menggandeng yayasan sebagai rekanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Irma menilai, BGN semestinya menggandeng perusahaan dengan badan hukum yang jelas seperti CV dan PT agar pengawasan dan proses hukum dapat berjalan lebih tegas bila terjadi pelanggaran.

“Sebaiknya vendor tidak perlu harus yayasan, cukup CV atau PT sehingga perlakuan hukum terhadap mereka jelas di KUHP jika mereka wanprestasi dan korup,” ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Politikus Partai Nasdem ini berpandangan, penggunaan yayasan sebagai mitra dinilai tidak efektif dan rawan penyalahgunaan.

Sebab, status yayasan yang seharusnya nirlaba justru membuka celah agar ada perusahaan yang dapat menjadi vendor MBG dengan menggunakan nama yayasan tersebut.

“Faktanya bukannya nirlaba malah merugikan rekan bisnis. Karena faktanya yang mengerjakan bukan benar-benar yayasan, tapi perusahaan yang bikin yayasan ke notaris agar bisa joint sebagai vendor di MBG. Ini yang terus terang saya kritisi,” kata Irma.

Hal berkaca dari kasus di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana yayasan sudah menerima uang dari BGN, tetapi tidak membayarkannya ke mitra dapur MBG.

“Tidak ada penyelewengan dana dari BGN, yang ada adalah kasus yayasan yang merugikan rekan catering-nya,” kata Irma.

“Karena ternyata BGN sudah membayar semua biaya MBG pada yayasan, bahkan dalam SOP MBG, pihak BGN membayarkan DP seminggu ke depan dalam pendistribusian makanan kepada yayasan,” ujar dia.

Ketua BGN Dadan Hindayana menyatakan, BGN akan mengevaluasi sistem kemitraan, termasuk memperketat mekanisme pengawasan, identifikasi jati diri mitra, hingga membuka ruang audit rutin oleh lembaga independen seperti BPKP.

Dadan mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji meninjau salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Majalengka, Jawa Barat. Wihaji juga mengecek penyaluran makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil bersama Bupati Majalengka, Eman Suherman.

Pantauan detikcom di SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama di Jalan KH Abdul Halim, Senin (21/4/2025), Wihaji tampak meninjau proses produksi makanan di dapur tersebut.

Wihaji mengatakan satu SPPG MBG diharuskan mendistribusikan 10% dari porsi makanannya kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Distribusi juga dilakukan dengan memperhitungkan jarak SPPG dengan rumah penerima manfaat.

Menteri Wihaji cek makan bergizi gratis bagi ibu hamil di Majalengka (Maulani/detikcom)

"Kebetulan memang sini masih uji coba khusus MBG, ibu hamil, ibu menyusui, balita. Karena tugas Kementerian kita tiga. Satu mendata di sekeliling ini titik 6 Km dari 3.294. 3.294 berarti ada 329 itu adalah peruntukannya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tutur Wihaji di SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama.

Distribusi kepada penerima manfaat dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga dari BKKBN yang bertugas di daerah masing-masing. Selain mendistribusikan, tim itu juga melakukan evaluasi.

"Yang kedua setelah kita data kita ditugasi mendistribusikan. Siapa? Kita punya TPK namanya. Tim Pendamping Keluarga yang selama ini tugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Yang ketiga mengevaluasi," tutur Wihaji.

Wihaji juga ikut menyalurkan langsung menu MBG kepada salah seorang ibu dan balita.. Penerima manfaat tersebut merupakan ibu menyusui berusia 42 tahun yang memiliki balita usia 2 tahun dengan jumlah anak 3 orang.

"Pastikan apakah penerima manfaatnya itu ibu hamil atau nggak. Yang kedua ketika dikasih ibu hamil yang makan suaminya atau ibu hamilnya. Karena kira-kira gitu nanti kita cek. Karena ini penting jangan sampai nanti yang menerima manfaat justru nggak makan yang makan orang lain," tutur Wihaji.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggencarkan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Rumah Kebon Astuty, Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.

“Sosialisasi yang mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia itu diikuti oleh lebih dari 300 warga setempat,”

Lucy menegaskan, program MBG adalah salah satu upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu, melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

“Program MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak dan ibu. Selain itu juga untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi,” kata Lucy.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku makan yang lebih sehat dan membangun kesadaran hidup sehat sejak dini.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Rencananya, anggaran itu akan ditambah Rp100 triliun sehingga menjadi Rp171 triliun, dengan sasaran mencapai 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

“Makan Bergizi Gratis ini menyasar empat kelompok utama, yaitu pelajar (dari PAUD hingga SMA sederajat serta santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” kata Lucy.

Sementara itu, Tenaga Ahli dari BGN Mochammad Halim menyampaikan bahwa program MBG ini dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dia menambahkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). harus mampu menjangkau 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat dalam radius 6 kilometer.

“Selain itu, tenaga kerja dan pasokan bahan baku untuk SPPG juga harus terpenuhi dari sumber daya lokal yang berada di dalamjangkauan wilayah SPPG,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyampaikan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah digulirkan bisa menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa lebih fokus dalam belajar untuk meraih prestasi sebaik mungkin,” kata Obon dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Obon menyampaikan komitmennya mendukung penuh program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Indonesia.

Menurut dia, asupan gizi sangat penting untuk menghindari stunting dan menciptakan masyarakat yang berkualitas. Program ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Angka stunting dan malnutrisi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong agar program MBG terus diperluas guna mengatasi permasalahan gizi yang berdampak terhadap kualitas SDM,” kata dia.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Wahyudi Indrayana menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik akan berdampak langsung pada kemampuan anak dalam belajar serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

“Harapan dari program MBG ini adalah meningkatkan asupan gizi berkualitas pada masyarakat,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini.

“Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadiprioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kegiatan sosialisasi dengan tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia diikuti kurang lebih 300 peserta yang merupakan warga dan tokoh masyarakat setempat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Obon mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Dia mengungkapkan pihaknya mendukung penuh tumbuh kembang anak yang optimal serta kesehatan masyarakat yang merata.

“Berdasarkan data menunjukan angka kekurangan gizi seperti stunting dan malnutrisi masih menjaditantangan besar yang dihadapi bangsa ini,” katanya.

Menurut dia, program MBG adalah bentuk kepedulian pemerintahterhadap generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa lebih fokus dalam belajar untuk meraih prestasi sebaik mungkin.

“Oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendukung program makan bergizi gratis dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia,” kata dia.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Wahyudi Indrayana menegaskan bahwa akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini.

“Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadiprioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan,” katanya.