JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar dalam sejarah Indonesia.

Dadan menegaskan bahwa program ini sangat penting untuk menciptakan generasi emas yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045.

"Kita akan menjalankan amanah yang cukup besar untuk menyelamatkan generasi emas 2045. Jadi, program ini adalah sebetulnya investasi SDM terbesar sepanjang sejarah untuk generasi 2045. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan," ujar Dadan, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan TNI, di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dadan berharap adanya kekompakan dari seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program MBG.

Ia menekankan pentingnya dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat.

"Mudah-mudahan semua yang hadir di sini memberikan dukungan yang kuat dan berkontribusi sehingga dihitung sebagai amal," tutur dia.

Selain itu, Dadan menuturkan bahwa program MBG juga menargetkan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengungkapkan bahwa program ini akan mempekerjakan jutaan orang, dengan adanya 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Jadi, kalau ada 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, maka di akhir Desember kita akan menyerap 1,5 juta orang untuk bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari lalu dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025.

Program ini menjadi yang pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan anggaran Rp 25 triliun untuk memenuhi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nilai Rp 25 triliun untuk satu bulan.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan. Untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan setelah menjalani kerja sama dengan Kementerian Desa PDT, Senin (17/2/2025).

Dadan mengungkapkan BGN menargetkan sebanyak 15-17,5 juta penerima manfaat bisa dijangkau dengan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya, yakni sebesar Rp 71 triliun. Dia menuturkan, jika percepatan dilakukan, targetnya bisa lebih besar dari angka itu hingga akhir tahun mendatang.

"Target utamanya yang Rp 71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 sampai 17,5 juta. Tapi Pak presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun," jelasnya.

"Nah itu kenapa kami menghitung dana yg harus dibutuhkan. Karena sebetulnya kan kami sudah punya dana dan sudah punya target-target, tapi karena ada permintaan percepatan maka otomatis dibutuhkan dana tambahan," sambungnya.

Untuk mewujudkan percepatan itu, Dadan menyebut sumber daya manusianya baru bisa mulai bergerak pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana Rp 25 triliun itu untuk menopang percepatan MBG.

"Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh, untuk tahun 2025 ini 25 triliun untuk percepatan," jelasnya.

Simak Video 'Kepala BGN: Makan Bergizi Gratis Investasi SDM Terbesar Menuju Generasi 2045':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terus menggenjot upaya percepatan pembangunan desa. Hal itu dilakukan dengan menggandeng berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.

Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI penting untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, kata dia, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

"Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk sektor ini," ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Lebih lanjut, Yandri mengatakan Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi," ungkapnya.

Selain itu, Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program 'No Residu'. Program ini bertujuan untuk mengelola sampah desa dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.

Kemendes juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa.

Selain itu, untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan, Kemendes juga kerja sama dengan PPATK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan utamanya agar pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Yandri juga menandatangani kerja sama dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, karena kita tahu juga persoalan perempuan dan anak banyak di desa.

"Kami akan bersama-sama membuka ruang bersama ibu dan anak. Di kantor-kantor desa ada pusat-pusat pengaduan sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan, bisa kita tekan sedemikian rupa dan ujungnya kita ingin desa-desa itu menjadi ramah terhadap ibu dan anak," katanya.

Ke depan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa," jelasnya.

Sebagai informasi, hadir dalam MoU ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Selain itu, Ketua ISSF Sudarmanto, Perwakilan BNI, BRI, Bank Mandiri dan Universitas Padjajaran. Mendampingi Yandri, Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Taufik Madjid dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Massa pelajar dan mahasiswa menggelar aksi demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (17/2). Namun, demo berakhir ricuh.

"Benar ada (demo) penolakan pelajar dan perwakilan mahasiswa yang menolak MBG, sempat terjadi kericuhan sedikit," kata Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat dikonfirmasi.

Wayan menerangkan kericuhan terjadi saat polisi berupaya memisahkan kelompok pelajar-mahasiswa dengan kelompok lain yang diduga akan mengganggu situasi kamtibmas.

Dalam kericuhan itu, polisi sempat menembakkan gas air mata lantaran ada perlawanan dari massa yang melempari aparat dengan batu hingga ketapel.

"Benar, kita sempat menembakkan gas air mata, karena ada perlawanan dari masa dengan melempari aparat keamanan dengan batu maupun ketapel," ucap Wayan.

Lebih lanjut, Wayan menyampaikan saat ini aksi demo tersebut sudah bubar dan situasi sudah kondusif.

"Situasi sampai saat ini sudah aman terkendali, tadi kelompok pelajar yang pulang kita juga awasi, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ganggu kamtibmas," tutur dia.

Sebelumnya, sejumlah media melaporkan ada ratusan pelajar dari tingkat SD hingga SMA di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menggelar demo pada Senin (3/2). Para siswa tersebut menyuarakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis.

Mereka terlihat menaiki kendaraan bak terbuka menuju tugu yang berada di ruas jalan protokol. Para pelajar membawa spanduk dengan berbagai tulisan, salah satunya berbunyi 'Kami Tolak MBG, Kami Pilih Pendidikan!'.

Diketahui, program MBG di Papua dan Papua Tengah dimulai pada hari ini. Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Kendati demikian, Dadan tidak merinci angka pasti berapa sasaran penerimanya. Ia hanya memastikan jumlahnya banyak.

Ia kemudian menjelaskan jumlah penerima manfaat MBG secara keseluruhan di Indonesia. Menurut catatan Dadan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu sudah menyasar 760 ribu orang.

"Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima makan bergizi gratis)," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Jawa Timur, dihentikan.

Menurut Dadan, program itu hanya diliburkan pada Senin (17/2/2025) hari ini dan akan dilanjutkan pada Selasa (18/2/2025) besok.

"Enggak (dihentikan). Hari ini saja libur. Besok jalan lagi," ujar Dadan.di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dadan meminta masyarakat tidak percaya dengan kabar burung atau hoaks terkait pelaksanaan program MBG.

Ia memastikan pelaksanaan program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu tetap berjala di Sumenep.

"Jangan percaya hoaks," kata Dadan

Namun, ia tak menjelaskan lebih perinci mengapa program tersebut diliburkan pada hari ini.

Sebelumnya diberitakan, program MBG di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi dihentikan sementara.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan keputusan tersebut.

"Iya, itu benar," kata Kholilur saat dikonfirmasi, Minggu (16/2/2025).

Menurut Kholilur, penghentian program yang menyasar ribuan siswa ini terjadi akibat kendala teknis di internal penyelenggara.

Namun, ia enggan merinci lebih lanjut terkait kendala tersebut.

SPPG Sumenep telah menyampaikan laporan tertulis kepada BGN pada Rabu (12/2/2025).

KOMPAS.com -Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional saat ini adalah Dadan Hindayana. Ia menjabat sebagai Ketua BGN sejak dilantik pada 19 Agustus 2024 guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (BGN).

Dadan Hindayana adalah seorang akademisi dan profesional sebelum menjabat sebagai Kepala BGN. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1990.

Setelah itu, Dadan Hindayana melanjutkan studi magister di University of Bonn, Jerman, dengan fokus pada Entomologi Terapan, dan meraih gelar doktor di IPB.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BGN, Dadan Hindayana aktif sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB, dengan berbagai publikasi ilmiah di bidang entomologi.

Tentang Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi tanpa harus terbebani biaya.

Ide mencetuskan MBG sebenarnya berawal dari kepedulian Prabowo terhadap tingginya angka kekurangan gizi di beberapa daerah. MBG juga merupakan program paling unggulan dari janji-janji kampanye Prabowo saat Pilpres 2024.

Mengutip laman resmi pemerintah Indonesia, indonesia.go.id, program makan bergizi gratis yang digulirkan yang digulirkan di 26 Provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, program ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

Pemerintah sendiri menargetkanakan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Dengan makan siang gratis, Prabowo berharap bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia. Tak hanya itu, presiden juga menjadikan program ini sebagai upaya pemerintahnya menangani masalah stunting di Indonesia, semua program itu menjadi dikoordinir Kepala BGN.

Ada empat kategori penerima program Makan Bergizi Gratis, meliputi:

1. Peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta
2. Balita atau anak usia di bawah lima tahun
3. Ibu hamil
4. Ibu menyusui.

Untuk kategori pelajar meliputi semua peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Karena skala pelaksaannya yang sangat masih di seluruh Indonesia, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

Di sisi lain, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang selama ini meragukan pendanaan program andalannya sejak kampanye, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, pemerintah punya cukup dana untuk menyukseskan MBG. Hal ini ia sampaikan untuk membalas pihak-pihak yang selama mengkritik sumber pendanaan program itu.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang juga disiarkan secara daring, dikutip pada Minggu (16/5/2025).

Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyinggung soal pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Badan yang baru dibentuk itu ternyata bekerja dengan mengeksekusi program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

Ia bilang, keberhasilan MBG juga tak lepas dari andil besar dari pendahulunya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024, sementara Prabowo sendiri baru dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," ucap Prabowo.

Prabowo sendiri menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo.

Program ini bertujuan mengatasi masalah gizi di Indonesia. Saat ini, 60 persen anak-anak belum mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut 60 persen anak tidak mengonsumsi susu bukan karena alergi atau laktosa intoleran, tetapi karena tidak mampu membeli.

Prabowo menargetkan program MBG menjangkau lebih dari 85 juta anak serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih pengakuan internasional setelah Indonesia masuk dalam School Meals Coalition.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa menjelaskan School Meals Coalition merupakan sebuah koalisi internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga kajian dan universitas. Koalisi ini bertujuan untuk mempromosikan program makan di sekolah ke seluruh dunia.

"Peran penelitian dan pengembangan perguruan tinggi diharapkan memberikan solusi berbasis ilmiah untuk mengatasi tantangan peningkatan status gizi anak dan ibu di Indonesia," kata Hariqo dalam keterangannya, dilansir Antara, Sabtu (15/2).

Bertalian dengan itu, PCO mengapresiasi lahirnya The National Centre of Excellence (NCoE) atau Pusat Unggulan Nasional untuk program MBG di IPB University, Bogor.

Menurut Hariqo, kolaborasi kementerian/lembaga, universitas dalam negeri, dan mitra pembangunan internasional ini bisa terus mendorong program makan bergizi gratis agar dapat menjangkau sasaran penerima manfaat yang lebih luas di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto, kata Hariqo, telah menegaskan bahwa MBG adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup lebih dari 85 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG. Presiden menggarisbawahi bahwa dukungan dari komunitas internasional dapat membantu dalam hal teknologi, pendanaan, dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas program," ucapnya.

Rektor IPB University Arif Satria pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF yang menjadikan IPB sebagai NCoE MBG.

Dia menjelaskan IPB University siap mengoptimalkan mobilisasi dosen sebagai peneliti, pelatih, dan inovator, serta pengembangan dan pemanfaatan fasilitas di laboratorium fakultas, departemen, dan pusat-pusat studi untuk menyukseskan MBG.

Selain itu, kata Arif, IPB juga siap bekerja sama dengan multi-pihak terkait lainnya termasuk dengan Bumdes, koperasi, dan kelompok tani dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pendirian NCoE MBG merupakan langkah strategis untuk memastikan MBG tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga berkelanjutan mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

"Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis data dan riset yang kuat sehingga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat," kata Dadan.

KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu.

Program MBG dimulai serentak pada 6 Januari 2025.

Prabowo menyebut kelancaran program ini berkat dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang saat menjabat telah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana MBG.

"Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang, biasa, biasa ada yang nyinyir, 'mana bisa kasih makan, mana bisa?' Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober, dan kita Januari, kita udah gelar (MBG)," kata Prabowo.

Program ini bertujuan mengatasi masalah gizi di Indonesia. Saat ini, 60 persen anak-anak belum mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut 60 persen anak tidak mengonsumsi susu bukan karena alergi atau laktosa intoleran, tetapi karena tidak mampu membeli.

Prabowo menargetkan program MBG menjangkau lebih dari 85 juta anak serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

...Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih pengakuan internasional setelah Indonesia masuk dalam School Meals Coalition.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, (15/2) menjelaskan bahwa School Meals Coalition merupakan sebuah koalisi internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa, termasuk lembaga kajian dan universitas guna mempromosikan program makan di sekolah ke seluruh dunia.

"Peran penelitian dan pengembangan perguruan tinggi diharapkan memberikan solusi berbasis ilmiah untuk mengatasi tantangan peningkatan status gizi anak dan ibu di Indonesia," kata dia.

Untuk itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan sangat mengapresiasi atas lahirnya The National Centre of Excellence (NCoE) atau Pusat Unggulan Nasional untuk program Makan Bergizi Gratis di IPB University.

Menurut Hariqo, kolaborasi kementerian-lembaga dan universitas dalam negeri termasuk mitra pembangunan internasional ini patut diapresiasi karena memastikan Program MBG dapat menjangkau sasaran penerima manfaat yang mulai dari anak-anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Dalam pidatonya pada event World Government Summit 2025, kata Hariqo, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis ini adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup lebih dari 85 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG. Presiden menggarisbawahi bahwa dukungan dari komunitas internasional dapat membantu dalam hal teknologi, pendanaan, dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas program,” katanya.

Selaras dengan itu, Rektor IPB University Arif Satria menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF menjadikan IPB sebagai NCoE MBG.

IPB University/Institut Pertanian Bogor siap mengoptimalkan mobilisasi dosen sebagai peneliti, pelatih, dan inovator, serta pengembangan dan pemanfaatan fasilitas di laboratorium fakultas, departemen, dan pusat-pusat studi untuk menyukseskan MBG.

Selain itu, kata dia, IPB juga siap bekerja sama dengan multi-pihak terkait lainnya termasuk dengan Bumdes, koperasi, dan kelompok tani dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pendirian NCoE MBG merupakan langkah strategis untuk memastikan Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga berkelanjutan mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

"Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis data dan riset yang kuat sehingga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025