JAKARTA, KOMPAS.com - Peta jalan program 3 juta rumah belum juga diluncurkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kementeriannya siap menyampaikan kepada DPR RI bila kembali mendapatkan undangan rapat kerja soal program andalan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye tersebut.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR. Tanya DPR, kapan diminta kami siap," ucap Ara sapaan akrabnya dalam peluncuran logo Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Jumat (22/02/2025).

Jelas Ara, program 3 juta rumah terdiri dari pembangunan rumah baru dan renovasi rumah. Dengan sebaran, sebanyak 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Ara memberikan peta jalan program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawa peta jalan pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Tak hanya itu, kritik pedas untuk program 3 juta rumah terealisasi setiap tahun turut dilontarkan oleh DPR.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ucap Yasti.

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah tidak memiliki data yang jelas. Belum lagi, anggaran Kementerian PKP yang mini dan saat ini masih kena efisiensi.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," tegas Yasti.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia mengatakan, pihaknya juga sudah siap apabila diminta untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI.

Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

"(Dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah) Sudah (ada), sudah siap. (Kalau diminta rapat pekan depan?) Besok juga siap, kita kan memang sudah siap dari kapan-kapan, bikin aja pembahasan peta jalan. Nanti kalau peta jalan ada perubahan kita juga siap. Kan teman-teman DPR itu banyak yang berpengalaman. Tapi kita juga banyak kok, dapat masukkan bagus dari DPR, dan kita bersedia loh," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara sempat mengatakan pihaknya sedang mengupayakan adanya dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika ditanya mengenai peta jalan Program 3 Juta Rumah. Hal ini ia sampaikan setelah hadir dalam rapat tertutup bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Emang bisa bangun rumah kalau nggak ada likuditasnya? Ini salah satu solusi nggak? Ya, makanya masih berusaha. Berusaha bagaimana? Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu. Dengan APBN Rp 3 triliun mau bikin apa? Ini namanya solusi," kata Ara, Rabu (20/2/2025).

Ia mengatakan meskipun anggaran Kementerian PKP terbatas ditambah adanya efisiensi, Program 3 Juta Rumah tidak akan terganggu. Pihaknya tetap optimis dapat mencapai target tersebut dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya.

"Kalau kita cuma pasrah aja, dengan anggarannya yang ada, kita kan gak boleh pasrah. Pak Prabowo minta kita tetap semangat, tetap optimis, kan gitu. Nah, ini bentuknya," imbuh Ara.

(abr/abr)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, beberapa nama seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Pandu Sjahrir bakal menjadi kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang baru.

Maruarar berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah sebagaimana target dan janji politik Presiden Prabowo. Terutama masalah pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP.

"Saya dengar, prinsip pak Rosan, dan pak pandu, mudah-mudahan nanti ke depan, kita berdoa jadi bos Danantara," kata Maruarar Sirait saat ditemui dalam acara Peluncuran Logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat malam (21/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, pria yang akrban disapa Ara itu mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah lahan jika ada investor yang tertarik untuk membangun hunian. Baik di lahan yang tersedia di kota-kota besar termasuk Jakarta, atau pengembangan hunian di daerah-daerah.

"Pak Prabowo itu selalu mengendorse program 3 juta rumah, tindak lanjutnya kita siap, yang kita siapkan lahan, data lahan kita siapkan, kalau investor datang, ini lahannya, silakan lihat," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo berencana meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025. Kehadiran BPI Danantara ini nantinya bakal bertugas untuk melakukan pengelolaan aset BUMN dan pengembangan investasi.

Modal awal Danantara berasal dari modal konsolidasi yang dimiliki semua BUMN dibawah Danantara. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 131, Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara mendapatkan modal awal sebesar Rp 1.000 triliun setelah resmi dibentuk.

Sedangkan struktur organisasi BPI Danantara dijelaskan dalam Pasal 3L, terdiri dari Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas terdiri dari Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan dewan pengawas juga ditetapkan untuk 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat, dan Komite. Sekretariat dan Komite. Komite yang dibentuk terdiri dari komite audit, komite etik. dan komite remunerasi dan sumber daya manusia. Sekretariat dan Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Sedangkan untuk susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari 6 orang dari unsur profesional. Salah satu Badan Pelaksana diangkat menjadi Kepala Badan. Seluruh anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pengembang perumahan harus siap diaudit.

Ara, sapaan akrabnya, memang tengah getol meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit ke para developer rumah subsidi.

"KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah subsidi ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat enggak boleh diaudit?," ucap Ara dalam rapat koordinasi dengan para pengembang di kantornya, Jakarta pada Jumat (22/02/2025).

Audit tersebut menyusul temuan Ara dan pejabat Kementerian PKP terkait banyak rumah subsidi yang dinilai tidak layak.

"Banyak rakyat yang sedih saat kita temui, menangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak serta temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu," kata Ara.

Sementara Ketua Bidang Perizinan Pertanahan di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Bambang Setiadi menyangkan sikap Ara yang dinilai terlalu mendikte pengembang.

"Kami sebagai rakyat dan kebetulan sebagai pengembang, artinya punya posisi yang sejajar dan kita diundang. Bukan diundang untuk didikte, tapi diundang untuk mencari solusi, saling melengkapi bagaimana program perumahan 3 juta unit rumah, kita kan komit mau menyukseskan," keluh Bambang.

Padahal, pengembang yang diundang dalam rapat tersebut merupakan pengembang dengan proyek rumah subsidi berkualitas baik.

Selain itu, para pengembang juga telah berkontribusi dalam menyediakan rumah subsidi sejak tahun 2010.

Belum lagi, program Kementerian PKP yang digagas oleh Ara dinilai masih mentah dan gegabah.

"Saya pikir semua program baik dari kementerian PKP ini, saya kasih masukan itu dimatangkan terlebih dahulu. Jangan terlalu di-expose, masih mentah," ujar Bambang.

Namun demikian, Bambang merasa siap apabila proyek mereka diaudit oleh BPK.

"Makanya saya tantang, kapan auditnya," tegas Bambang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan logo kementerian di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat (21/02/2025).

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan, dan rakyat bahagia dengan karya bapak ibu sekalian," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Sebelumnya, dilakukan sayembara desain logo yang diikuti oleh 400 orang peserta.

Logo yang terpilih memiliki empat filosofi, yakni pertama rumah atau hunian sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Kedua adalah gotong royong yang sesuai dengan tema lomba dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak.

Ketiga adalah identitas bangsa, yaitu sebagai lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas berwibawa dan dapat dipercaya.

Keempat adalah berkelanjutan yakni segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau harus juga memerhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan arsitektur hijau yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Kegiatan peluncuran tersebut dimeriahkan oleh Dewa 19. Hal ini sempat menuai kontra dari publik karena diasumsikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Pendiri dan Pemimpin Dewa 19 Ahmad Dhani menampik kabar itu.

"Kalau sekarang sekali-sekali gratis enggak apa-apa lah," ujarnya.

Dhani juga berseloroh bahwa penampilan Dewa 19 feat. Virzha secara cuma-cuma itu dikarenakan Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran.

"Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?," ujar Dhani.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meluncurkan logo baru Kementerian PKP, untuk membangun semangat dan persatuan.

"Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP dan Pentas Seni, di Jakarta, Jumat.

Logo baru Kementerian PKP yang diluncurkan pada hari ini, mengandung sejumlah elemen, yakni rumah, gotong royong, identitas bangsa, dan berkelanjutan.

Rumah (hunian) memiliki makna rumah sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Hal itu menjadi tujuan utama dari Kementerian PKP untuk menghadirkan dan menyediakan hunian layak serta terjangkau bagi rakyat.

Sedangkan elemen gotong royong pada logo memiliki makna sesuai dengan tema lomba, dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang mendukung berjalannya semua kebijakan hunian layak dan terjangkau.

Elemen selanjutnya yakni identitas bangsa bermakna lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas, berwibawa, dan dapat dipercaya.

Makna ini juga menjadi landasan bagi Kementerian PKP untuk menggunakan Pancasila sebagai acuan utama dalam membuat kebijakan yang prorakyat.

Elemen terakhir adalah berkelanjutan yang memiliki makna bahwa segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak serta terjangkau harus juga memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan green architecture yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Peluncuran logo baru Kementerian PKP selain dihadiri Menteri PKP dan jajaran pejabat tinggi Kementerian PKP serta tamu undangan, juga dimeriahkan dengan pentas seni.

Pentas seni tersebut dimeriahkan oleh penampilan Band Dewa 19 yang memainkan sejumlah lagu andalan seperti "Pupus" dan "Separuh Nafas".

Menteri Ara memastikan bahwa Kementerian PKP dalam mengundang Dewa 19 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri, sehingga ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meluncurkan logo baru Kementerian PKP, untuk membangun semangat dan persatuan.

"Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP dan Pentas Seni, di Jakarta, Jumat.

Logo baru Kementerian PKP yang diluncurkan pada hari ini, mengandung sejumlah elemen, yakni rumah, gotong royong, identitas bangsa, dan berkelanjutan.

Rumah (hunian) memiliki makna rumah sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Hal itu menjadi tujuan utama dari Kementerian PKP untuk menghadirkan dan menyediakan hunian layak serta terjangkau bagi rakyat.

Sedangkan elemen gotong royong pada logo memiliki makna sesuai dengan tema lomba, dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang mendukung berjalannya semua kebijakan hunian layak dan terjangkau.

Elemen selanjutnya yakni identitas bangsa bermakna lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas, berwibawa, dan dapat dipercaya.

Makna ini juga menjadi landasan bagi Kementerian PKP untuk menggunakan Pancasila sebagai acuan utama dalam membuat kebijakan yang prorakyat.

Elemen terakhir adalah berkelanjutan yang memiliki makna bahwa segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak serta terjangkau harus juga memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan green architecture yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Peluncuran logo baru Kementerian PKP selain dihadiri Menteri PKP dan jajaran pejabat tinggi Kementerian PKP serta tamu undangan, juga dimeriahkan dengan pentas seni.

Pentas seni tersebut dimeriahkan oleh penampilan Band Dewa 19 yang memainkan sejumlah lagu andalan seperti "Pupus" dan "Separuh Nafas".

Menteri Ara memastikan bahwa Kementerian PKP dalam mengundang Dewa 19 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri, sehingga ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

“Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025).

Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar.

Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan.

Jakarta -

Pemerintah Indonesia tengah memperketat pengeluaran, dan menerapkan efisiensi di setiap lembaga pemerintahan. Rupanya langkah ini ikut berpengaruh pada bisnis Suzuki Indonesia, terutama untuk segmen fleet atau kendaraan perusahaan.

"Memang ada beberapa sektor yang tertunda, dan itu berdampak pada kita. Bahkan kita sudah merasakannya per Januari 2025 kemarin, dan ini ada lembaga pemerintahan yang menahan pembeliannya sampai 100 unit," ucap Head of Fleet Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Aliftia Rizki Annisa

Meski demikian, perempuan yang kerap disapa Ica ini bersyukur pemerintah masih memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena Suzuki Indonesia ikut mendapat berkah dari program tersebut.

"Kita ada makan gratis (terpilih untuk pengadaan unit dari Suzuki-Red), seperti yang tadi saya sampaikan base 3 kami sudah kontribusi 600 unit, dan ini akan berlanjut. Karena pemerintah menargetkan menciptakan 5.000 dapur, itu membutuhkan 2 kendaraan, kalau dikali dua kendaraan menjadi 10.000 unit butuhnya," ujar Ica.

"Selanjutnya fokus pemerintah juga ada cek kesehatan gratis, kita ada mobil pelayanan kesehatan seperti APV, dan dinas kesehatan itu selalu beli. Selain itu pemerintah akan membangun rumah sakit tipe D, dan kalau RS tipe D sudah terbayang akan seperti apa, kan itu ambulance-nya sekelas APV, jadi kita fokus ke situ," Ica menambahkan.

Suzuki Mulai Serius Garap Pasar Fleet. Foto: Dok. M Luthfi Andika

Dalam kesempatan yang sama Ica juga menyampaikan rasa bersyukurnya, karena setidaknya Suzuki dipercaya untuk menyediakan kendaraan operasional untuk pemerintah.

"Perbandingan antara Goverment dan Corporate, dalam setahun kita bisa menjual 3.600 unit kendaraan untuk Goverment. Ini paling banyak permintaan untuk New Carry dan Suzuki APV. Namun kendaraan paling banyak yang terjual untuk segmen Fleet itu New Carry, persentase-nya 50 persen New Carry, baru APV, XL7 dan Ertiga," kata Ica.

Sepanjang tahun 2024, penjualan Fleet Suzuki hampir mencapai 15.000 unit, dimana angka tersebut berkontribusi 21% terhadap total Retail Sales Suzuki sepanjang tahun 2024.

Secara lebih mendetil, New Carry mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 46%, diikuti oleh APV sebesar 19%. Sementara itu, di segmen mobil penumpang, New XL7 memimpin dengan dominasi 15%, disusul oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 13%.

Penjualan Fleet ini sangat diminati oleh pelaku usaha dan pengusaha di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi kontributor utama dengan porsi 41%. Selain itu, permintaan juga tinggi di berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Jawa Tengah.

(lth/dry)

Jakarta -

Pemerintah Indonesia tengah memperketat pengeluaran, dan menerapkan efisiensi di setiap lembaga pemerintahan. Rupanya langkah ini ikut berpengaruh pada bisnis Suzuki Indonesia, terutama untuk segmen fleet atau kendaraan perusahaan.

"Memang ada beberapa sektor yang tertunda, dan itu berdampak pada kita. Bahkan kita sudah merasakannya per Januari 2025 kemarin, dan ini ada lembaga pemerintahan yang menahan pembeliannya sampai 100 unit," ucap Head of Fleet Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Aliftia Rizki Annisa

Meski demikian, perempuan yang kerap disapa Ica ini bersyukur pemerintah masih memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena Suzuki Indonesia ikut mendapat berkah dari program tersebut.

"Kita ada makan gratis (terpilih untuk pengadaan unit dari Suzuki-Red), seperti yang tadi saya sampaikan base 3 kami sudah kontribusi 600 unit, dan ini akan berlanjut. Karena pemerintah menargetkan menciptakan 5.000 dapur, itu membutuhkan 2 kendaraan, kalau dikali dua kendaraan menjadi 10.000 unit butuhnya," ujar Ica.

"Selanjutnya fokus pemerintah juga ada cek kesehatan gratis, kita ada mobil pelayanan kesehatan seperti APV, dan dinas kesehatan itu selalu beli. Selain itu pemerintah akan membangun rumah sakit tipe D, dan kalau RS tipe D sudah terbayang akan seperti apa, kan itu ambulance-nya sekelas APV, jadi kita fokus ke situ," Ica menambahkan.

Suzuki Mulai Serius Garap Pasar Fleet. Foto: Dok. M Luthfi Andika

Dalam kesempatan yang sama Ica juga menyampaikan rasa bersyukurnya, karena setidaknya Suzuki dipercaya untuk menyediakan kendaraan operasional untuk pemerintah.

"Perbandingan antara Goverment dan Corporate, dalam setahun kita bisa menjual 3.600 unit kendaraan untuk Goverment. Ini paling banyak permintaan untuk New Carry dan Suzuki APV. Namun kendaraan paling banyak yang terjual untuk segmen Fleet itu New Carry, persentase-nya 50 persen New Carry, baru APV, XL7 dan Ertiga," kata Ica.

Sepanjang tahun 2024, penjualan Fleet Suzuki hampir mencapai 15.000 unit, dimana angka tersebut berkontribusi 21% terhadap total Retail Sales Suzuki sepanjang tahun 2024.

Secara lebih mendetil, New Carry mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 46%, diikuti oleh APV sebesar 19%. Sementara itu, di segmen mobil penumpang, New XL7 memimpin dengan dominasi 15%, disusul oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 13%.

Penjualan Fleet ini sangat diminati oleh pelaku usaha dan pengusaha di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi kontributor utama dengan porsi 41%. Selain itu, permintaan juga tinggi di berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Jawa Tengah.

(lth/dry)

JAKARTA -Ahmad Dhani akhirnya buka suara terkait Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengundang band Dewa 19 menggelar konser di acara perkenalan logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

Pentolan band Dewa 19 ini pun menjelaskan di media sosialnya bahwa Dewa 19 memang diundang dan akan mengisi acara tersebut yang akan digelar Auditorium Kementerian PU pada malam hari ini.

?Halo teman-teman semua, khsusnya teman-teman wartawan, besok (Jumat) Dewa 19 manggung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menterinya sahabat saya Maruarar Sirait. Kita mainnya gratis,? kata Ahmad Dhani di Instagram miliknya, @ahmaddhaniofficial, dikutip Jumat (22/2/2025).

Dalam video tersebut, Ahmad Dhani memerlihatkan momen saat para personel band Dewa 19 berkumpul bersama dengan penuh tawa dan canda riang. Dia mengatakan grup musiknya akan tampil tanpa dibayar sepeser pun di acara Pemerintahan Prabowo ini.

?Dewa 19 gratis untuk pemerintahan Prabowo,? kata Ahmad Dhani.



?Kita mainnya gratis gak dibayar karena untuk sahabat-sahabat kita,? ucap dia lagi.

Sebelumnya, heboh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 menggelar konser dalam acara launching dan pentas seni di tengah
efisiensi ketat. Dalam surat edaran itu, Kementerian PKP mengajak pihak jajarannya untuk ikut serta memeriahkan acara.

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Lounching Logo Kementeriab Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni".

Tertulis, acara akan berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Jl Pattimuta No20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Februrasi 2025, pukul 19.00 WIB.

Namun, acara launching dan pentas seni ini hadir di tengah efisiensi ketat, di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) , serta Pemerintah Daerah (Pemda) diberlakukan dua putaran dengan target dana yang bisa dihemat mencapai ratusan triliun rupiah. Angka efisiensi disampaikan Kepala Negara HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

Adapun dasar hukumnya berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Fase pertama efisiensi anggaran tengah dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan target Rp300 triliun.

Sementara, untuk mendatangkan band Dewa 19, diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp500 juta sekali pentas. Angka ini pernah disebutkan Ahmad Dhani dalam YouTube Gofar Hilman pada 26 Maret 2021.

"Kalau tanpa vokalis, tarif manggung Dewa 19 itu Rp250 juta hingga Rp300 juta. Itu tanpa vokalis loh ya," ujar Ahmad Dhani.

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Muazzim Akbar menekankan perlunya sinergi yang kuat kepada semua pihak untuk menjalankan program makan bergizi gratis di Indonesia.

"Mewujudkan gizi nasional yang merata dan berkualitas membutuhkan peran semua pihak, baik formal, informal maupun masyarakat secara langsung," ujarnya di Mataram, Jumat.

Anggota Muazzim menuturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Program itu bertujuan untuk menyediakan akses makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Meskipun masih berada tahap awal, Muazzim berkomitmen mengawal implementasi kebijakan tersebut di tingkat nasional lantaran membutuhkan dana besar untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Anggarannya juga sangat besar, sehingga ini membutuhkan keseriusan dan kerja keras bersama," kata legislator asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat tersebut.

Dia menyampaikan selain berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, program makan bergizi gratis juga diharapkan mampu memberikan manfaat dalam aspek ekonomi dan sosial.

Sesuai dengan nilai Pancasila, kata Muazzim, program makan bergizi gratis memberikan akses makanan sehat bagi semua kalangan tanpa membedakan status ekonomi.

"Ini bukan hanya tentang memberi makanan gratis, tapi juga soal membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan global," pungkasnya.

Pewarta: Sugiharto Purnama/Awaludin
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025