IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas pemerintah.Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 juta rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal.

Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut.

Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah.

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

?BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,? ujarnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan hunian di gedung eks Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Utara, kepada pekerja media massa yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kita bisa alokasikan kan buat teman-teman media masuk ya," kata Ara di kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara, Selasa, 21 Januari 2025.

Ia mengatakan eks Wisma Atlet Kemayoran yang saat ini sedang direnovasi akan dialokasikan sebagai hunian terjangkau bagi mereka yang memenuhi kriteria.

Menurut Maruarar, eks Wisma Atlet Kemayoran dengan total 1.400 unit hunian disiapkan dalam tiga kategori yaitu untuk kalangan komersial, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan MBR.

Maruar mengatakan hunian ini diprioritaskan untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan, termasuk diantaranya wartawan yang memenuhi kriteria sebagai MBR.

Ia menjelaskan program non-komersial itu dirancang untuk memastikan alokasi tepat sasaran sesuai komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tapi mesti buktikan bahwa penghasilannya Rp8 juta ke bawah ya, kemudian slip gaji, dan belum punya rumah. Jadi program ini bukan untuk komersial,” ujar dia.

Ia juga mengarahkan agar wartawan yang berminat segera menyiapkan dokumen pendukung, seperti slip gaji dan surat keterangan belum memiliki rumah, untuk mempercepat proses verifikasi.

Melalui program ini Maruarar berharap profesi wartawan yang sering kali memiliki penghasilan terbatas, dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah terkait perumahan layak huni.

Ketika ditanya tentang penyelesaian renovasi untuk kategori rusun ASN, Maruarar optimistis pekerjaan akan selesai sesuai jadwal.

“Direktur saya yang menyelesaikan penyelesaiannya, mudah-mudahan bulan Maret sudah siap,” ungkap dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan agar PT Perum Perumnas membangun perumahan bertingkat alih-alih rumah tapak. Menurutnya, pemetaan bangunan harus akurat lantaran ketersediaan tanah terbatas di Indonesia.

Tanah yang terbatas itu terdapat lahan produktif seperti pertanian dan kawasan hutan yang dilindungan. Apalagi, ada kawasan industri yang meningkat selaras dengan dorongan investasi.

"Selalu saya tekankan ke Perumnas kita jangan terjebak landed house lagi karena ingat 70 persen wilayah Indonesia itu laut, kita hanya 30 persen darat," dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Tak terbatas di perkotaan, ia juga mengatakan sudah ada business model di Perumnas, sehingga membangun perumahan di kawasan lainnya berupa bangunan bertingkat.

"Jangan terpikir gara-gara ini titiknya di sebuah tempat yang mungkin tidak diperkotakan kita tidak bangun yang namanya tentu perumahan yang bertingkat," katanya.

Selain itu, Erick juga menekankan agar perumahan bertingkat harus memiliki infrastruktur dan utilitas yang memadai. Mulai dari jalan, listrik, hingga air harus tersambung ke perumahan tingkat tersebut. Hal itu dipastikan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah.

Erick mengaku beberapa kali melihat di daerah, perumahan yang dibangun oleh Perumnas tidak dibukakan akses jalan. Ia tak ingin hal itu terulang kembali.

"Semua penugasan harus transparan, dan komitmen dari masing-masing yang menugaskan juga harus tertera black and white kapan jalannya ditembuskan kapan tentu kita support listrik dan lain-lain. Jadi benar-benar good corporate governance-nya kita jaga, bukan hanya bangun-bangun hanya visual hanya penampakan, nggak mau, itu yang kita tentu perbaiki dari Perumnas," tutur Erick.

Kemudian, Erick juga mendorong Program 3 Juta Rumah dengan pengadaan perumahan berbasis transit oriented development (TOD). Salah satunya dengan membangun perumahan dekat bandara untuk mengakomodasi pekerja di tempat tersebut.

Menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan percaya diri masyarakat untuk memiliki rumah dengan akses mumpuni ke transportasi publik. Ia mencontohkan pembangunan perumahan bisa di kawasan Batuceper ataupun hunian di antara pusat kota dengan bandara lainnya.

"Kita juga tadi bisa bangunkan fasilitas perumahan yang lebih dekat dari airport, juga mengurangi beban transportasi mereka. Ini ekosistem yang kita harus dukung, antar perumahan dan transportasi ini menjadi sebuah kesatuan solusi," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Pangeran Jayakarta, Mangga Dua, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (21/1) sore.

"Obyek terbakar rumah padat hunian," kata Plt Kadis Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan dalam keterangannya.

Disampaikan Satriadi, sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 76 personel dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah.

Satriadi menerangkan operasi pemadaman dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Kemudian, api berhasil dilokalisir pada pukul 16.40 WIB.

"Situasi kuning (proses lokalisir)," ujarnya.

Informasi soal kebakaran itu turut beredar di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @humasjakfire.

Dalam rekaman video yang diunggah, terlihat sejumlah warga tampak berbondong-bondong memadamkan api. Warga terlihat mengambil air dari sungai dekat lokasi menggunakan ember dan menyiramkannya ke arah api.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa telah terdapat sejumlah lokasi sebagai lahan pembangunan 1 juta rumah hasil investasi dari Qatar.

Maruarar membenarkan bahwa wilayah di Kalibata seluas 24 hektare yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks perumahan DPR RI menjadi salah satunya.

“Dari Setneg itu saya sudah sampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara, arahan dari Bapak Presiden di Kemayoran, di sekitar GBK dan di Kalibata, khususnya bekas perumahan DPR,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025).

Kemudian, Ara melanjutkan bahwa Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir juga membuka pintu bagi investor Qatar untuk dapat memfungsikan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi proyek 1 juta rumah rakyat.

“Dari BUMN, saya sudah sampaikan sama Pak Erick langsung tolong disiapkan 1 dari Kereta Api, 2 dari Perumnas, 3 dari PTB, PTB. Kemudian dari Pak Nusron juga, Pa Nusron sudah sangat lengkap, sudah menyiapkan data-datanya, ada berapa ribu hektare itu, ada berapa titik, sudah dikasih datanya. Jadi tinggal kita rapat kordinasi,” imbuhnya.

Termasuk, Ara mengatakan telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tanah-tanah sitaan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga menjadi lokasi pembangunan dan juga kejaksaan yang selama ini telah banyak menyita hunian di daerah Banten.

“Itu kan nanti masuk ke Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, supaya nanti sesuai arahan Presiden kan ini kerjasamanya G to G, Government to Government. Jadi mereka bawa uang dan kita menyiapkan lahannya,” pungkas Ara.

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyebut program layak huni luar biasa. Menurut Tito, program itu luar biasa karena menjadi gambaran dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan ini program Bapak Presiden ini luar biasa, perhatiannya kepada rakyat bawah,” ujar Mendagri dalam keterangan yang dilansir Selasa, 21 Januari 2025.

Hal tersebut diungkap Tito, saat peluncuran rumah layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam penilaiannya itu, Tito mengenang saat masa tugas.

Tito bercerita pernah bertugas di Sentiong, Jakarta Pusat, tak jauh dari Johar Baru. Menurut dia, kawasan tersebut merupakan daerah yang padat penduduk.

"Saya nostalgia sebetulnya. Masuk gang, lihat kamar, satu kamar itu ada bisa 8 keluarga, 6 keluarga,” kenangnya.

Dia mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengubah citra kawasan itu. Menjadi, kawasan yang layak huni dan sehat.

Mendagri mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang turun langsung ke lapangan untuk memahami permasalahan serta mencari solusi yang tepat. “Jujur saja, perasaan saya baru kali ini saya ketemu Menteri Perumahan yang mau turun, masuk memahami persoalan betul dan mau mencari solusi,” ungkapnya.

Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Meski sebagian masyarakat setempat lebih memilih opsi bedah rumah, Mendagri tetap menekankan tentang pentingnya pembangunan rumah vertikal sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.

“Tapi ketika masyarakat juga di sini tidak mau [rumah vertikal], maunya hanya bedah, ya mau diapain? Enggak apa-apa. Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar aja, karena strukturnya enggak berubah,” kata Mendagri.

Mendagri pun berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kondisi hunian masyarakat kecil agar lebih layak. Ia juga menargetkan program serupa bisa diterapkan di daerah kumuh lainnya.

"Ini bukan penggusuran. Bukan. Ini adalah betul-betul murni membantu [agar] ada perubahan nasib. Itu aja," kata Tito.

(ADN)

IDXChannel - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Berdasarkan pantauan IDXChannel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025), terlihat Basuki Hadimuljono tiba lebih dulu. Tak lama kemudian, disusul oleh Maruarar Sirait dan kemudian AHY.

Basuki mengaku dirinya dipanggil oleh Prabowo untuk menghadiri rapat terbatas guna membahas investasi yang sedang berjalan di IKN.

"Yang saya laporkan adalah progres saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang," kata Basuki kepada wartawan.

Basuki menuturkan, saat ini, pembangunan IKN saat ini menggunakan dana APBN dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Nilai KPBU mencapai Rp60 triliun.

"Kemudian groundbreaking yang kami usulkan ada sekitar Rp6,9 triliun. KPBU untuk jalan, hunian, untuk tapak, 107 tower, terus rumah tapak juga. Sudah ada proses jauh tinggal tanda tangan kontrak saja," kata dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo membeberkan bahwa Uni Emirat Arab (UAE) akan membangun satu juta unit rumah di perkotaan. Niatan UAE itu setelah sebelumnya ada Qatar yang sudah berkomitmen untuk melakukan hal itu.

Rencananya akhir bulan ini akan ditandatangani kesepakatan kerja sama terkait pembangunan proyek hunian tersebut.

"Nanti tanggal 31 Januari insyaallah nanti disaksikan Presiden di istana, itu nanti dari Uni Emirat Arab. Berarti dari Abu Dhabi nanti 1 juta rumah," kata Hashim di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Hashim juga menuturkan, Pemerintah Qatar juga sudah menyatakan ingin membantu pembangunan 3-5 juta unit rumah dan apartemen. Dengan demikian, Qatar akan membantu membangun 4-6 juta unit rumah dan apartemen, baik di perdesaan maupun di perkotaan.

"Itu nanti Insyaallah diserahkan, Pak Prabowo sudah setuju. Berarti itu 5-7 juta itu sudah hanya dari dua negara (Qatar dan UEA)," ungkap Hashim.

Tak hanya itu, Hashim juga mengungkapkan bahwa Turki dan Singapura turut berminat untuk membangun rumah di Indonesia.Masing-masing negara akan membangun sekitar 50 ribu sampai 100 ribu unit rumah.

"Saya bisa katakan juga, dari Turki ada investor 50 ribu unit (dari) swasta. Dari Singapore ada 100 ribu. Saya kira ini cepat. Jadi cepat dalam 3 bulan kita sudah dapat komitmen untuk total 7 juta lebih (unit rumah)," bebernya.

Sebelumnya, pada Rabu (8/1/2025), Indonesia resmi menandatangani MoU dengan Qatar untuk pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Pangeran Jayakarta, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan, pihaknya pertama kali menerima laporan kebakaran dari warga pukul 15.20 WIB.

“Obyek yang terbakar itu rumah pada hunian dengan jenis bangunan rendah,” kata Satriadi dalam keterangannya, Selasa.

Sebanyak 19 unit dengan jumlah 76 personel langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk memadamkan api.

Belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran di Sawah Besar ini. Satriadi juga belum mengungkapkan apakah ada korban jiwa atas peristiwa ini.

Berdasarkan unggahan Instagram @humasjakfire, sejumlah warga tampak berbondong-bondong memadamkan api yang melahap permukiman warga.

Mereka mengambil air dari aliran kali.

“Damkar tolong monitor ya, di belakang ini, pinggir kali, pinggir kali,” kata perekam video.

Jakarta -

Permukiman padat di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, terbakar. Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian.

Dilihat dari video yang diunggah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, @humasjakfire, api membakar beberapa rumah di lokasi. Sejumlah orang mencoba memadamkan api dengan menyiramkan air dari kali di dekat lokasi.

Petugas Damkar menerima laporan kebakaran pada Selasa (21/1/2025), pukul 15.55 WIB. "Objek rumah tinggal padat hunian," tulis Dinas Gulkarmat Jakarta dalam keterangannya.

Petugas damkar memulai operasi pemadaman pada pukul 16.00 WIB. Api sudah dapat dilokalisasi pada pukul 16.40 WIB.

"Pengerahan unit atau personel, 19 unit atau 76 personel," katanya.

Belum ada informasi penyebab kebakaran tersebut. Salin itu, Dinas Gulkarmat belum memberikan informasi soal ada tidaknya korban dalam peristiwa itu.

[Gambas:Twitter]

(aik/dhn)

Presiden Prabowo Subianto menyetujui proyek strategis nasional (PSN) perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di puluhan titik di Indonesia.

Usulan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Dia mengatakan pemerintah akan menyediakan hunian murah untuk rakyat di atas tanah-tanah negara.

"Tadi saya sampaikan laporan dan sudah disetujui oleh beliau kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah," kata Maruarar dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Maruarar menyebut PSN ini akan mempercepat proses pembangunan hunian. Dengan demikian, tanah-tanah negara yang menganggur bisa dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat.

Pria yang akrab disapa Ara itu tak membeberkan lokasi-lokasi mana yang akan digunakan untuk PSN perumahan MBR itu.

Namun, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkap hal serupa. Adik Presiden Prabowo itu berkata ada sejumlah tanah milik Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pertahanan yang bakal digunakan untuk membangun 3 juta rumah per tahun untuk rakyat.

Tanah-tanah itu di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara.

"Seratus persen, 3 juta rumah itu (rumah untuk) MBR," ucap Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).