Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

“Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

“Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku peta jalan atau roadmap pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah rampung.

Dia menuturkan roadmap program 3 juta rumah sebenarnya telah diselesaikan sejak lama. Hanya saja, pemerintah belum merilis ke publik karena masih akan dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Besok juga siap. Kita kan memang sudah siap dari kapan-kapan. Nanti peta jalan kalau ada perubahan, kita juga siap [untuk merubah]. Kan teman-teman DPR itu kan banyak yang berpengalaman,” kata Menteri yang akrab disapa Ara ini saat ditemui di sela-sela Launching Logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengaku sejumlah kebijakan pada sektor perumahan yang sudah diteken saat ini merupakan bagian yaang tercantum dalam peta jalan tersebut.

Beberapa di antaranya yakni penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah hingga Rp5 miliar.

“Kan ini dibilang peta jalan, ini kan proses. Apakah dulu punya peta jalan? Kan tidak ada. Kenapa? Karena Kementerian Perumahan emangnya ada (sebelumnya)? Baru sekarang ada,” ujarnya.

Adapun yang terbaru, Kementerian PKP baru saja menggandeng kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satunya yakni Bank Indonesia (BI) yang memberikan insnetif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Selain itu, Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Keuangan (kemenkeu) untuk dapat meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal dikucurkan untuk menopang pembangunan program 3 juta rumah.

Dalam penjelasannya Ara menyebut salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

“Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

“Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025).

Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar.

Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia yang memberikan dukungan fiskal dan moneter dalam Program 3 Juta Rumah.

"Sesuai janji kemarin kami langsung rapat untuk membahas tindak lanjut pertemuan kemarin. Hari ini saya sebagai bagian dari pemerintah khususnya dibidang perumahan dan kawasan permukiman kami mendapat dukungan yang luar biasa besar dan cepat dari BI dalam mencapai Asta Cita khususnya di bidang perumahan," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Februari 2025.

Menteri Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia sangat membantu dalam 2 minggu terakhir untuk berkoordinasi dengan Kementerian PKP yang menjadi bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri PKP menyatakan juga akan mengoptimalkan peran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam mendukung pendanaan program 3 juta rumah. Untuk itu Menteri PKP mengucapkan terima kasih kepada Gubernur BI, Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri BUMN atas sinergi yang telah dilakukan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo turut menegaskan dukungan penuh terhadap program perumahan, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.

"Pertama, sebagai bagian dari NKRI Bank Indonesia mendukung penuh program-program yang menjadi asta cita dari segi kebijakan dan pendanaannya karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, dukungan pendanaan yang dilakukan oleh BI adalah tentu saja berupa insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas di aantaranya sektor perumahan itu hingga Rp80 triliun," katanya.

Selain insentif likuiditas, Gubernur BI menambahkan bank sentral juga akan membantu pendanaan program tersebut melalui pembelian SBN di pasar sekunder. "Terakhir, dukungan pendanaan bank desa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang dananya dapat digunakan untuk pendanaan di antaranya program perumahan," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan, untuk mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi.

Dikatakan Menkeu Sri Mulyani, penerbitan SBN Perumahan ini bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.

"Dalam mencapai program di bidang perumahan hari ini fokusnya karena target 3 juta rumah maka kita berdiskusi dan memutuskan kerjasama antara instrumen fiskal dan moneter dimana instrumen fiskal salah satunya berupa FLPP yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan," ujar Menkeu.

Sinergi yang dibangun antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam program ini merupakan contoh kerja sama yang baik antara otoritas fiskal dan sektor perbankan yang diharapkan dapat membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan progres pembahasan pembiayaan soal program 3 juta rumah kepada Presiden Prabowo Subianto siang ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Maruarar mengatakan dirinya menghadiri makan siang dengan Presiden dan sejumlah menteri. Dia menyebut kedatangannya siang ini untuk melaporkan pertemuan dua hari berturur-turut dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Wakil Menteri BUMN, Menteri dan Wakil Menteri Keuangan hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara, sapaan akrabnya, menyebut usaha yang dilakukan pemerintah untuk program 3 juta rumah itu merupakan hal yang sangat penting dan bersejarah. Dia pun memastikan lembaga negara lain, seperti BI akan mendukung program prioritas pemerintah itu.

"Dua hari berturut-turut kita mengadakan pertemuan yang sangat penting dan sangat berserjarah dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, tidak raja-raja kecil. Bagaimana otoritas moneter BI dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia pak Perry itu memberikan dukungan yang luar biasa kepada program-program negara, program-program pemerintah," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Politisi Partai Gerindra itu mengaku bahwa Presiden menugaskannya untuk mengawal keseluruhan proses program itu hingga tuntas. Dia memastikan Prabowo akan secara langsung mengumkan dukungan Bank Sentral kepada program pemerintah.

"Dan nanti pada waktunya bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah," tuturnya.

Di sisi lain, Maruarar turut menyampaikan bahwa pihaknya turut berkoordinasi dengan parlemen soal progres program 3 juta rumah. Salah satunya yakni dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap untuk mendukung salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Caranya, pemerintah melalui Kemenkeu akan menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. BI lalu berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.

JAKARTA, Investor.id – Pendanaan berperan krusial dalam program 3 juta rumah yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Betapa tidak, nyaris 100% pembelian rumah subsidi di program ini bakal menggunakan skema kredit. 

Maka tak heran, jika pendanaan adalah urat nadi program 3 juta rumah. Pada titik ini, muncul nama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN/BBTN) selaku penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi terbesar di Indonesia. 

Tak ayal lagi, BTN meracik strategi untuk mencari pendanaan program 3 juta rumah. Salah satu opsinya adalah penerbitann obligasi. 

Dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, manajemen BTN berniat mencari pendanaan dari segmen wholesale. Pada semester I-2025, perseroan berniat merilis junior global bond berkisar US$ 300-500 juta, tergantung dari harga. 

Selanjutnya, pada semester II-2025, BTN juga berniat merilis obligasi lokal, obligasi globals senior, dan efek beragun aset (EBA), ekuivalen dengan mortgage backed securities yang membutuhkan persetujuan Bank Indonesia dan Ootoritas Jasa Keuangan. 

“Perseroan juga menjajaki opsi pinjaman bilateral dari IFC,” tulis Mandiri Sekuritas (Mansek) dalam key takeaways BTN di MIF 2025, dikutip Jumat (21/2/2025). 

Selain itu, tulis Mansek, ada sejumlah usulan perubahan dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang kini memiliki bunga 5% dan tenor 20 tahun. Usulan BTN adalah perpanjangan tenor 10 tahun menjadi total 30 tahun. Lalu, bunga diusulkan mencapai 5% dalam 10 tahun, kemudian 5,85% di lima tahun berikutnya, 7% di lima tahun lagi, dan sisanya mengikuti kredit komersial. 

Pemerintah juga tidak tinggal diam. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini. 

Adapun dua Menteri tersebut melakukan pembahasan seputar pembiayaan program 3 juta rumah, bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur BI Perry Warjiyo. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan dana yang cukup besar. Maka diperlukan kerja sama dan inovasi untuk dapat memperoleh pendanaan untuk program tersebut.

Menkeu mengungkapkan, pemerintah telah berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kebijakan BI.

Dari APBN, pemerintah telah menetapkan kuota untuk FLPP 220 ribu unit rumah untuk 2025. Dana yang sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP. 

Namun nyatanya, kebijakan dan instrumen yang ada, masih kurang untuk membiayai program 3 juta rumah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pembahasan teknis lanjutan bersama stakeholder terkait, yakni BI, Kementerian BUMN selaku pengampu perbankan pelat merah, Kementerian PKP, dan tentunya Kementerian Keuangan.

Menkeu akan mengupayakan hasil dari rapat teknis itu dapat melahirkan solusi final dalam waktu dekat. Dengan begitu, program 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

“Pak Ara (Maruarar) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kami mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan,” pungkas Sri Mulyani.

Kinerja BBTN dan Target Harga 

Di sisi lain, Phintraco Sekuritas menilai, program 3 juta rumah dan proyeksi penurunan BI-Rate bisa mendongkrak kinerja BTN. Hitungan Phintraco, laba bersih BTN bisa tumbuh 20% dibandingkan 2024 sebesar Rp 3 triliun. 

BBTN, tulis Phintraco. akan melanjutkan upaya pengembangan high yield loan pada 2025. Pada 2023, kredit agunan rumah (KAR), kredit usaha rakyat (KUR), dan kredit ringan (KRING) berhasil memimpin pertumbuhan dengan loan yield 8,12% dan pertumbuhan outstanding loan 13,9% menjadi Rp 16,4 triliun tahun 2024. 

Selain itu, dengan peresmian tiga sales center baru, yakni Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah dan Cibubur, yang menjangkau segmen menengah keatas mencapai rata-rata penyaluran KPR sebesar Rp 664 miliar di kuartal IV-2024, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya Rp 587 miliar. 

BBTN, tulis broker itu, menargetkan memiliki 15 sales center pada  2025, dibandingkan sembilan sales center di tahun 2024. Manajemen menargetkan kontribusi terhadap KPR non-subsidi dapat meningkat 20% lebih pada 2025. 

Menggunakan metode discounted cash flow dengan required return sebesar 9,15% dan terminal growth sebesar 7,56%, broker ini memperkirakan nilai wajar saham BBTN Rp 1.250, dengan proyeksi PER 4,5 kali. 

“Kami mempertahankan rating buy saham BBTN dengan nilai wajar yang lebih rendah dan potential upside 26,26%,” tulis Phintraco Sekuritas.   

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pangkalpinang (ANTARA) - Program 3 Juta Rumah menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia. Program ini juga menjadi angin segar bagi generasi muda yang belakangan dicap akan sulit memiliki hunian di tengah harga properti yang terus melonjak.

Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri Pemukiman dan Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers pada Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam mewujudkan cita-cita besar ini, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral turut berperan aktif melalui pemberian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kebijakan ini menjadi menarik karena menunjukkan keseriusan BI sebagai bank sentral bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung tersedianya perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

Peningkatan insentif KLM yang diberikan oleh BI akan secara bertahap ditingkatkan hingga mencapai 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan. Secara nominal, peningkatan insentif KLM nantinya diharapkan akan setara dengan Rp80 triliun.

Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) itu? KLM merupakan insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang memenuhi persyaratan tertentu dalam penyaluran kredit.

Insentif ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11 Tahun 2023 tentang Insentif Likuiditas Makroprudensial.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21 Tahun 2024, Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia, yang dalam hal ini mencakup sektor perumahan rakyat.

Mekanisme pemberian KLM salah satunya adalah dengan cara memberikan insentif berupa penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) kepada perbankan yang memenuhi kriteria. Singkatnya, GWM adalah simpanan minimum yang harus dimiliki oleh bank di Bank Indonesia. Besarnya GWM ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam ukuran persentase tertentu terhadap dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan.

Ketentuan secara rinci mengenai GWM diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah disempurnakan dengan Nomor 24/4/PBI/2022 Tahun 2022.

Kebijakan insentif likuiditas seperti KLM bukan merupakan hal yang baru di dunia perbankan. Bank sentral di berbagai negara sering menggunakan instrumen serupa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor tertentu yang dianggap penting.

Sebagai contoh, Federal Reserve (The Fed) di Amerika Serikat memiliki berbagai program Quantitative Easing (QE) untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong penyaluran kredit. QE dilakukan dengan membeli aset-aset seperti obligasi pemerintah dan surat berharga berbasis aset, sehingga meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menurunkan suku bunga.

Selain The Fed, European Central Bank (ECB) juga menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk operasi pasar terbuka, fasilitas pinjaman marjinal, dan persyaratan cadangan minimum.

Penggunaan instrumen-instrumen ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif likuiditas menjadi bagian penting dari strategi bank sentral di seluruh dunia untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi mereka.

KLM yang diberikan oleh BI diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mendukung program 3 juta rumah. Dengan adanya insentif ini, bank-bank akan lebih termotivasi untuk menyalurkan kredit ke sektor perumahan, sehingga akan meningkatkan ketersediaan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.

Selain itu, KLM juga diharapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) merupakan langkah yang tepat dari Bank Indonesia dalam mendukung program 3 juta rumah.

Sinergi antara pemerintah dan bank sentral ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan impian masyarakat Indonesia untuk memiliki hunian yang layak.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

*) Penulis adalah Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PUR KPwBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencana ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Dony Oskaria, Wamenkeu Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI Muhammad Misbakhun.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, penerbitan SBN perumahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendukung MBR memiliki rumah.

"Kami hari ini juga berdiskusi meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan, terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ujar Menkeu, Kamis (20/2/2025).

Nilai SBN Masih dalam Proses Konsolidasi

Ara mengungkapkan, nilai SBN yang akan diterbitkan belum ditentukan. Dia masih akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk memastikan semua aturan terpenuhi.

"Kami sepakat bahwa kami belum menyampaikan angkanya dulu sesudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak supaya semua aturannya. Tapi, bisa pastikan jumlahnya besar," ungkap Ara.

Ara menilai penerbitan SBN perumahan ini sebagai langkah terobosan dan menunjukkan dukungan besar dari BI untuk sektor perumahan.

"Kita akan ada rapat di DPR dan juga pada pihak-pihak yg perlu kami laporkan dan juga saya langsung akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden terkait pertemuan pada hari ini," tandas Ara.

Adapun manfaat penerbitan SBN Perumahan melipui, memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR., meningkatkan likuiditas pembiayaan perumahan, mendorong pembangunan sektor perumahan, dan mendukung program 3 juta rumah.

Penerbitan SBN perumahan ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia, khususnya bagi MBR.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas tanah sitaan koruptor. Pengembang sempat menyoroti kemungkinan mewujudkan hal tersebut, tetapi ia yakin langkah ini bisa dilakukan.

Ara mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan pendapat yang berbeda dari berbagai pihak. Ia mengaku tetap optimistis dapat memanfaatkan tanah sitaan koruptor untuk membangun rumah.

"Nggak apa-apa kalau ada yang berpendapat. Tidak optimis nggak apa-apa. Saya pendukungnya Prabowo, saya anak buahnya Prabowo. Prabowo-nya optimis, saya optimis. Kalau ada yang nggak optimis, ya nggak apa-apa," ujar Ara kepada awak media usai konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).

Ara mengungkapkan tidak apa-apa jika ada yang pesimistis dengan rencananya. Ia juga menyebut orang yang optimistis maupun pesimistis tidak boleh dipaksakan pendapatnya.

"Kalau ada yang mau pesimis, saya nggak bisa paksa. Tapi saya optimis bisa. Kita lihat ya tanggal mainnya," tambahnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan Sabtu (22/2) ini, dirinya akan melihat langsung tanah dari kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bekasi. Ia akan ditemani oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban untuk melihat lahan yang sudah bisa dimanfaatkan.

"Hari Sabtu saya akan lihat (tanah) eks BLBI dengan Pak Rio ada sekian hektare di Bekasi. Ikut datang jam 4 sore. Ikut ya, datang jam 4 sore. Kita lihat tanah Bekasi eks BLBI, kita sudah lihat, itu bagian yang idle. Idle artinya sudah siap," katanya.

Sebelumnya, Ara pernah mengatakan ingin menggunakan lahan sitaan dari berbagai kasus hukum untuk membangun perumahan rakyat, khususnya bagi MBR.

Dilansir dari detikFinance, Ara mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, agar lahan sitaan Kejaksaan Agung digunakan untuk membangun perumahan rakyat.

"Arahannya sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," jelas Ara usai rapat terbatas, Selasa (7/1/2025).

Ia menerangkan lahan tersebut akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kemudian dipindahkan ke Bank Tanah.

Lalu, pihaknya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

Di samping itu, pengembang pernah mempertanyakan kemungkinan untuk membangun rumah di atas tanah bekas korupsi. Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang mempertanyakan kondisi sektor perumahan.

"Kita mendapatkan isu yang berkait dengan rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra di masyarakat mereka tidak mengambil jadinya rumah dan sebagainya. Kemudian tanah koruptor yang mau dijadikan rumah rakyat dan sebagainya. Kemudian juga isu untuk menurunkan harga yang sangat mengguncangkan," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pengembang menyambut baik Program 3 Juta Rumah. Namun, gagasan membangun rumah di atas tanah koruptor dinilai sulit untuk dijalankan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembelian SBN perumahan ini.

Sebab Kemenkeu lah yang nantinya akan menerbitkan SBN perumahan untuk memenuhi pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Nantinya, dana dari pembelian SBN perumahan digunakan untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo pada saat Covid-19.

Selain itu, dananya juga akan digunakan untuk pembiayaan program-program Presiden Prabowo lainnya seperti program perumahan, hilirisasi, maupun ketahanan pangan.

"Itu menunjukkan bagaimana komitmen kami yang sangat tinggi dan dukungan Bank Indonesia tidak hanya dari kebijakan tapi juga pendanaan untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, penerbitan SBN perumahan ini tujuan utamanya untuk membiayai pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama program 3 juta rumah.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan SBN)perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ungkap Sri Mulyani.

Namun Sri Mulyani tidak mengungkapkan berapa nilai SBN yang akan pemeritah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah tahun ini.

Sebab rencana ini masih perlu dibahas oleh Komisi XI DPR RI. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

"Ini nanti akan menjadi bahan rapat kita di Komisi XI dan tugas Komisi XI adalah menyelesaikan ini secara tuntas sehingga tidak ada keraguan sedikitpun tentang dukungan tersebut," kata Misbakhun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembelian SBN perumahan ini.

Sebab Kemenkeu lah yang nantinya akan menerbitkan SBN perumahan untuk memenuhi pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Nantinya, dana dari pembelian SBN perumahan digunakan untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo pada saat Covid-19.

Selain itu, dananya juga akan digunakan untuk pembiayaan program-program Presiden Prabowo lainnya seperti program perumahan, hilirisasi, maupun ketahanan pangan.

"Itu menunjukkan bagaimana komitmen kami yang sangat tinggi dan dukungan Bank Indonesia tidak hanya dari kebijakan tapi juga pendanaan untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, penerbitan SBN perumahan ini tujuan utamanya untuk membiayai pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama program 3 juta rumah.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan SBN)perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ungkap Sri Mulyani.

Namun Sri Mulyani tidak mengungkapkan berapa nilai SBN yang akan pemeritah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah tahun ini.

Sebab rencana ini masih perlu dibahas oleh Komisi XI DPR RI. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

"Ini nanti akan menjadi bahan rapat kita di Komisi XI dan tugas Komisi XI adalah menyelesaikan ini secara tuntas sehingga tidak ada keraguan sedikitpun tentang dukungan tersebut," kata Misbakhun.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Astacita ini.

Sebagaimana diketahui, BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Adapun Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan komposisi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.