REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen meminta pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng agar menjamin kebersihan dan kualitas makanan yang disajikan. Dia menyinggung tentang adanya kasus kualitas menu MBG di salah satu kabupaten di Jateng yang kurang layak.

"Saya mohon dijaga kebersihannya, dijaga kualitasnya. Tadi saya dengar di salah satu kabupaten yang makanannya sudah tidak baik. Nah, ini harus kita tinjau,” kata Taj Yasin usai berkegiatan di Kabupaten Kudus, Jumat (18/4/2025).

Dia mengingatkan bahwa program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Proses evaluasi akan dilaksanakan berkala kepada elemen pelaksananya. “Kalau memang baik, layak, ya diteruskan. Kalau tidak, bisa diganti,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.

Gus Yasin mengungkapkan, sejauh ini terdapat 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng. “Di Kabupaten Kudus sendiri sudah ada lima dapur yang berjalan. Kemarin kami sudah kumpulkan seluruh sekda kabupaten/kota di Jawa Tengah di Semarang untuk koordinasi,” ucapnya.

Menurutnya, koordinasi itu penting mengingat adanya arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa setiap kabupaten nantinya akan dibangun tiga SPPG baru oleh pemerintah pusat. “Sekarang kita tinggal menunggu proses seleksi,” kata Gus Yasin.

Pemprov Jateng sendiri telah mengusulkan 21 SPPG tambahan yang dinilai siap beroperasi sebagai dapur MBG. Saat ini BGN tengah menyeleksi SPPG-SPPG tersebut.

Dugaan keracunan

Pada Senin (14/4/2025) lalu, setidaknya 60 siswa dari tingkat TK hingga SMP di Kabupaten Batang, Jateng, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi mi dalam menu MBG. "Untuk perkembangan yang bergejala setelah mengonsumsi makanan dari MBG pada tanggal 14 itu sampai sekarang update-nya ada 60 orang," ungkap epidemiolog Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang, Khairunnisa, mewakili Kepala Dinkes Batang Didiet Wisnuhardanto, ketika dihubungi via telepon, Rabu (16/4/2025).

Khairunnisa menambahkan, ke-60 siswa yang diduga mengalami keracunan MBG itu tersebar di beberapa sekolah. Rinciannya yakni TK Salimah (2 siswa), SDN Proyonanggan 5 (19 siswa), TK Al Karomah (3 siswa), TK Aisyiah (2 siswa), SMPN 1 Batang (10 siswa), SDN kauman 1 (9 siswa), SDN Kauman 6 (13 siswa), dan SDN Kauman 3 (2 siswa).

Menurut Khairunnisa, para siswa yang diduga keracunan MBG mengalami sejumlah gejala, antara lain mual, pusing, muntah, hingga diare. "Sebagian besar sih mual," ucapnya.

Dia mengungkapkan, para siswa yang diduga keracunan tidak sampai menjalani perawatan di rumah sakit. Khairunnisa mengeklaim, kondisi mereka pun kini sudah membaik dan telah kembali bersekolah.

Ada dugaan bahwa para murid mengalami gejala-gejala seperti keracunan akibat mengonsumsi mi yang menjadi menu karbohidrat MBG pada Senin lalu. Namun Khairunnisa menyampaikan, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui uji laboratorium.

"Semua makanan yang kemarin dikonsumsi itu kami kirimkan samplingnya ke Balai Kesehatan PAK Semarang. "Sampel yang kami periksa ada mi, sayur sawi, sama telur dadar. Itu sampel sudah kita kirim," kata Khairunnisa dengan menambahkan bahwa hasil uji lab akan diketahui dalam dua pekan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Tangerang Selatan terus bergerak maju. Namun, di balik progres positifnya, tantangan pemerataan layanan masih menjadi pekerjaan rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Deden Deni, menyampaikan bahwa program MBG kini telah menjangkau lima kecamatan dari tujuh wilayah yang ditargetkan.

“Dulu lima sekolah, sekarang udah ada di Serpong ada dua dapur. Untuk yang di Ciater penerima manfaatnya bisa sampai 3.500,” ungkap Deden saat ditemui, Jumat (19/4/2025).

Dapur umum yang sudah beroperasi tersebar di Serpong (dua lokasi), Ciputat Timur, Pamulang, dan Ciputat.

Sementara dapur di Pondok Aren direncanakan mulai beroperasi pada Senin mendatang.

“Yang belum itu di Kecamatan Setu dan Serpong Utara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada, dan per kecamatan minimal sudah ada pelayanan makan bergizi gratis,” ujar Deden.

Sejauh ini, Deden mengemukakakn, pelaksanaan program berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah, tidak ada komplain kaitan dengan kualitas makanan, dengan distribusi makanan normal-normal saja,” jelas Deden.

Namun demikian, Deden tak menampik bahwa jumlah dapur yang tersedia masih jauh dari kata ideal.

Dengan jumlah siswa dari jenjang PAUD hingga SMP yang mencapai sekitar 300.000, Pemkot Tangsel diperkirakan membutuhkan sekitar 70 dapur untuk menjangkau seluruh penerima manfaat.

Titik padat dan tantangan lahan

Distribusi dapur juga harus mempertimbangkan kepadatan sekolah di wilayah tertentu.

“Yang padat tentu di beberapa kecamatan kayak di Pamulang, Ciputat, Pondok Aren, ini termasuk yang cukup padat sekolahnya,” terang Deden.

Dinas Pendidikan telah melakukan pemetaan hingga tingkat kelurahan untuk memudahkan penentuan titik strategis pendirian dapur.

Namun, keterbatasan lahan masih menjadi kendala utama, terutama di Kecamatan Setu dan Serpong Utara.

“Setu sama Serpong Utara kami sedang mencari lahan untuk pendirian dapur,” kata Deden.

Saat ditanya kemungkinan seluruh siswa menerima manfaat MBG di akhir 2025, Deden menyebut, hal itu bergantung pada koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita koordinasi memberikan informasi data penerimaan manfaat. Selain itu, juga menyampaikan potensi lahan dan opsi kerja sama dengan pihak ketiga,” ucap Deden.

Meski jalan masih panjang, pemerintah daerah berkomitmen memperluas jangkauan program ini.

“Yang jelas setiap saat kami koordinasi untuk peningkatan penerimaan manfaat makan bergizi gratis,” kata Deden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Jakarta Selatan, Ira Mesra, mencurigai adanya niat jahat dari salah satu oknum dalam yayasan yang menjadi mitra dalam program nasional tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin yang melihat fakta tersebut mengatakan, belum dibayarkannya dana sebesar Rp 975,3 juta kepada mitra dapur MBG di Kalibata bukanlah kesalahan Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan yayasan.

Diketahui, Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) merupakan pengelola Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang bermitra dengan dapur MBG di Kalibata.

"Ini pandangan objektif saya ya. Khusus kasus SPPG di Kalibata itu, yang trouble yayasannya. BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranya," ujar Zainul lewat keterangannya, dikutip Sabtu (19/4/2025).

Lanjutnya, kerja sama antara BGN dan yayasan secara prosedur telah berjalan sesuai koridor.

Namun, yayasan diduga mengalami keterbatasan permodalan maupun infrastruktur sehingga melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis layanan katering.

"BGN hanya bermitra dengan yayasan. Persoalan terjadi ketika yayasan gagal memenuhi kewajiban ke penyedia layanan. Ini harus jadi pembelajaran bersama," ujar Zainul.

Adanya kasus tersebut, ia menekankan pentingnya tiga pengawas di setiap SPPG, yakni ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi.

"Mereka (tiga orang pengawas) ini tiap hari berkantor di SPPG, pelaku dalam proses MBG di dapur, harusnya segera melapor ke BGN ketika misalnya terjadi penumpukan tunggakan dari Yayasan ke mitranya," ujar Zainul.

Curigai Oknum Yayasan

Pemilik dapur MBG Kalibata, Ira Mesra mencurigai adanya niat jahat dari salah satu oknum dalam yayasan yang menjadi mitra dalam program nasional tersebut.

Kecurigaan itu muncul usai Ira menjalani pemeriksaan selama sekitar sembilan jam di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

"Tadi sudah dijelaskan semua oleh Ibu Ira, ternyata memang ada niat jahat yang diduga keras itu dilakukan oleh salah satu orang di yayasan itu, yang nantinya mungkin akan segera dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan," kata kuasa hukum Ira Mesra, Danna Harly, Jumat.

Meski belum menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud, Danna menegaskan bahwa oknum tersebut berperan cukup penting baik di yayasan maupun dalam pelaksanaan program MBG Kalibata.

"Tapi yang jelas tadi pendalamannya kepada satu orang itu yang bisa dibilang aktor utamanya lah," ungkap Danna.

Pemeriksaan juga menyoroti perbedaan antara isi perjanjian kerja sama dengan pelaksanaan di lapangan.

Dalam perjanjian, disebutkan bahwa anggaran per porsi makanan MBG adalah Rp15.000. Namun dalam praktiknya, angka tersebut berubah menjadi Rp13.000.

Kuasa hukum mitra dapur Ibu Ira, Danna Harly mengungkapkan bukannya membayar ke kliennya, Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN malah menagih Rp400 juta kepada korban terkait dugaan penggelapan pembayaran dana senilai Rp975.375.000.

"Jadi kemarin ada komunikasi, saya dengan pihak yayasan, lucunya mereka malah menagih ibu Ira sebesar Rp400 juta," kata Danna kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4).

Danna mengaku kebingungan karena pihak yayasan mengeluarkan tagihan senilai Rp100 juta kepada kliennya.

Menurut dia, adanya tagihan ompreng (tempat bekal) yang sudah dibayar kliennya Rp200 juta, tetapi malah dimasukkan ke dalam anggaran MBG.

"Kemudian juga ada tagihan ompreng. Jadi ibu Ira beli ompreng, kemarin (masing-masing Rp12.000, sudah dibayar Rp200 juta. Nah, itu ditagihkan ke dalam mekanisme di MBG ini. Jadi dua hal yang berbeda dicampur-adukan, jadi kacau semua ini," ucapnya.

Pihak kepolisian memeriksa mitra dapur dan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN sebagai saksi soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat pukul 10.00 WIB.

Sempat terhenti karena mitra dapur kekurangan biaya sebab belum dibayar, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4).

Sebelumnya, mitra dapur sempat berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025 karena belum dibayar pihak yayasan. Mereka pun melaporkan pihak yayasan itu ke kepolisian.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan.

Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi. Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Terbaru, program itu dilakukan kepada ratusan pelajar di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

George Santos, pimpinan PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) yang mendukung pembiayaan pelaksanaan program MBG yang digelar di dua sekolah yakni SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Kedua sekolah tersebut berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

"Kami ikut serta dalam mendukung pembiayaan dan mensukseskan program Makan Bergizi Gratis ini. Ini adalah salah satu cara kami agar PT BAI selalu bermanfaat untuk Bintan, jadi tidak hanya investasi saja," ujar George.

Sebanyak 179 pelajar dan guru dari SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang mendapatkan program MBG tersebut. Mereka begitu antusias dan menyambut gembira program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Jadi sekolah yang kami bangun yang masuk dalam kawasan KEK kami beri makanan program MBG," terang George.

Dirinya berharap apa yang PT BAI dan KEK Galang Batang lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bintan.

"Yang terpenting apa yang kami lakukan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Bintan. Ini juga berkat dukungan dari Bupati Bintan dan Gubernur Kepri," pungkas George.

George yang juga pemilik Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Galang Batang tersebut tampak ikut menikmati secara langsung menu makanan MBG yang dibagikan kepada para pelajar.

Dalam pemeriksaan Jumat ini, tim mitra dapur telah menyerahkan sejumlah bukti dengan diperiksa selama sembilan jam

Jakarta (ANTARA) - Ira Mesra Destiawati selaku pemilik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan tetap melanjutkan laporan penggelapan dana Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN senilai Rp975.375.000.

"Sejauh ini dari ibu Ira tetap lanjut, karena ini untuk pembelajaran seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Yayasan bahwa ketika melakukan penyelewengan seperti ini akan ditindak tegas dan tidak ada damai," kata kuasa hukum Ira, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat.

Danna menegaskan MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga niat jahat harus ditindak tegas.

Lebih lanjut, tindakan tegas ini diharapkan menjadi pelajaran setiap SPPG maupun yayasan di Indonesia tidak melakukan hal serupa.

"Dan agar tahu, jika yayasan melakukan hal serupa akan ditindak tegas dan akan dilaporkan ke polisi," ujarnya.

Dalam pemeriksaan Jumat ini, tim mitra dapur telah menyerahkan sejumlah bukti dengan diperiksa selama sembilan jam.

Kemudian, Danna sebagai pengacara ditanya 21 pertanyaan dan Ira sekitar 28 pertanyaan untuk mendukung proses pemeriksaan.

Terkait dapur yang telah beroperasi kembali, pihaknya menyatakan masih melanjutkan memakai dana pribadi dengan harapan sudah dapat berjalan kembali secara normal pada minggu depan.

Lebih lanjut, pada minggu depan dikatakan dari pihak pelapor atau mitra dapur akan mendatangkan sejumlah saksi dan ahli pidana.

"Informasi kapan pemanggilan terlapor belum ada, tapi minggu depan rencana dari pihak pelapor akan mendatangkan lima orang saksi dan juga satu ahli pidana," ucapnya.

Sebelumnya, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4), setelah sempat berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan Yayasan ke Kepolisian.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mitra dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, diperiksa polisi terkait laporan adanya penggelapan dana hampir Rp 1 miliar oleh yayasan berinisial MBN. Mitra dapur mencurigai adanya oknum dari yayasan yang berniat jahat terkait hal tersebut.

"Poin-poin pemeriksaan tadi kurang lebih menanyakan kronologi dan yang paling di-highlight itu adalah mengenai perbedaan perjanjian dengan pelaksanaan di lapangan," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

Danna mengatakan dalam perjanjian awal kliennya dengan pihak yayasan yakni Rp 15.000 per porsi MBG. Namun saat MBG berjalan, berubah menjadi Rp 13.000. Dia mencurigai ada oknum berniat jahat dilakukan oleh salah satu oknum yayasan tersebut.

"Sepertinya sudah saya sampaikan sebelumnya, pada perjanjian itu Rp15.000, namun di tengah jalan menjadi Rp13.000. Tadi sudah dijelaskan semua oleh Ibu Ira, ternyata memang ada niat jahat yang diduga keras itu dilakukan oleh salah satu orang di Yayasan itu, yang nantinya mungkin akan segera dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan," jelasnya.

Dalam pemeriksaan itu, lanjut Danna, kliennya juga menjelaskan terkait mekanisme dana kedua belah pihak. Sebab dalam perjanjian dinyatakan Rp 15.000 per porsi MBG. Kemudian tidak ada kewajiban kliennya untuk menyerahkan invoice.

"Kemudian juga di-highlight terkait dana yang masuk. Bagaimana dana ini bisa masuk, dasarnya apa, dan bagaimana. Karena dalam perjanjian hanya dinyatakan Rp15.000 perporsi dan juga tidak ada kewajiban Ibu Ira untuk menyerahkan invoice-invoice," tuturnya.

"Jadi kan dari kemarin itu Yayasan selalu bilang Ibu Ira tidak menyerahkan invoice-invoice. Nyatanya, dari Yayasan, tetap mendapatkan pecahan dari BGN. Itu tadi yang diulik lebih jauh," tambahnya.

Danna menuturkan masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut dan pemanggilan pihak yayasan.

"Namun nanti keterangannya seperti apa dan hasilnya seperti apa, kita masih menunggu panggilan untuk pihak Yayasan dan menunggu nanti press release resmi dari Polres Jakarta Selatan," ucapnya.

Danna tidak bisa menyebutkan terkait siapa oknum yayasan dalam dugaan kliennya menjadi peran utama dalam kasus ini. Dia menyerahkan hal tersebut ke penyidik.

"Itu nanti lebih eloknya akan dijelaskan oleh penyidik. Karena saya takut menduga, tapi tadi sudah disampaikan oleh penyidik. Biarkan nanti penyidik yang menjelaskan lebih lanjut. Tadi setelah pemeriksaan memang satu oknum ini yang benar-benar bermain peran penting. Di yayasan dan juga di pelaksanaan MBG Kalibata," tutupnya.

(azh/azh)

Jakarta -

Mitra dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku sempat dihubungi pihak yayasan berinisial MBN terkait pembayaran yang menunggak. Namun, mitra dapur tetap melanjutkan proses hukum.

"Tadi setengah 6 pada hari ini pihak yayasan memberitahu saya bahwa akan menyerahkan bilyet giro untuk pembayaran hak (Ibu) Ira dan beliau menanyakan di mana alamatnya," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

Danna mengatakan kepada pihak yayasan untuk mengantar bilyet giro ke Polres Metro Jakarta Selatan hari ini. Namun tak ada jawaban dari pihak yayasan.

"Saya sampaikan tadi untuk diantar ke Polres Jakarta Selatan pada hari ini, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi saya juga kurang paham niatnya seperti apa, ingin menyampaikan bilyet giro di tengah hari libur, saat dikonfirmasi tiba-tiba tidak ada kabar lagi. Kurang lebih seperti itu," jelasnya.

Danna menjelaskan kliennya tetap melanjutkan proses hukum perkara tersebut. Hal ini supaya menjadi pelajaran terhadap setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia agar tak melakukan hal serupa.

"Jadi gini, untuk laporan, tadi saya sudah ngobrol cukup panjang dengan Ibu Ira. Pada intinya, beliau sejauh ini tetap akan melanjutkan laporan. Kenapa? Untuk menjadi pelajaran bagi setiap SPPG maupun yayasan di 1.702 SPPG di Indonesia ini," ucapnya.

"Supaya tidak melakukan hal serupa. Dan agar tahu, jika yayasan melakukan hal serupa, akan ditindak tegas dan akan dilaporkan ke polisi," tambahnya.

Danna menegaskan kliennya tetap melanjutkan proses hukum meskipun yauasan membayar uang tersebut. Menurutnya, penyelewengan itu harus ditindaktegas dan tidak ada damai mengenai hal itu.

"(Apkah akan damai apabila pihak yayasan membayar) Dari Ibu Ira tetap lanjut karena ini untuk pembelajaran seluruh SPPG dan yayasan bahwa ketika melakukan penyelewengan seperti ini akan ditindaktegas dan tidak ada damai," ujarnya.

"Dan sekali lagi ini program prioritas Pak Prabowo, jika ada penyelewengan harus ditindaktegas," tutupnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

(azh/azh)

Jakarta -

Polisi memeriksa mitra dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana senilai Rp 1 miliar oleh yayasan berinisial MBN. Mitra dapur dicecar 28 pertanyaan.

"Pada hari ini kita sudah sekitar 9 jam diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Tadi saya ditanya sekitar 21 pertanyaan dan Ibu Ira (korban) ditanya sekitar 28 pertanyaan," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

Danna mengatakan kliennya juga sudah memberikan bukti kepada polisi. Pihaknya menekankan keobjektifan dan dan profesionalitas polisi dalam menangani perkara ini.

"Dan kita juga sudah memberikan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Pada intinya, disini kami menekankan agar penyidik tetap objektif dan profesional dalam menangani perkara ini," jelasnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

(azh/azh)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dikutip dari Antara, Jumat, 18 April 2025.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," kata dia.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," ungkap dia.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.
Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.


"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.

(KIE)

Medan (ANTARA) - Wujudkan generasi emas Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah awalnya yakni dengan melakukan sosialisasi program MBG untuk menambah pemahaman dan wawasan kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilakukan di Desa Surbakti, Kec. Simpang empat, Kab. Karo Kamis, 17 April 2025. Acara yang dimulai pada pukul 15.00 WIB ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi. Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Dedi Suprijadi, Kepada desa setempat Marlon Surbakti.

Dalam sosialisasinya itu, Anggota DPR RI, Delia Pratiwi, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi progam Makan Bergizi Gratis untuk mewujudkan generasi sehat di Sumatera Utara.

“Program ini terkhususnya menaretkan bayi usia 1 sampai 2 tahun, anak-anak dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk di Sumatera Utara,” tutur Delia Pratiwi.

Delia Pratiwi juga menegaskan bahwa hadirnya program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting.

Selain itu program MBG juga akan membatu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), selain itu terbukanya lapangan kerja baru karena dapur untuk MBG membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Mitra kerja Komisi IX DPR RI, Badan Gizi yang diwakili oleh Dedi Suprijadi, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini manjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

“Individu-individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang. Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” terang Dedi Suprijadi.

Kepala desa Surbakti, Marlon Surbakti sangat terbuka dan menanggapi progam Makan Bergizi Gratis dengan baik. Ia menambahkan untuk mengajak para peserta sosialisasi program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik untuk mengurangi angka gizi buruk dan meningkatkan angka kesehatan melalui program MBG.

“Akan ada perubahan positif terjadi jika program ini berjalan dengan baik seperti rasio kekurangan gizi yang berkurang, sektor perekonomian yang meningkat, dan terbukanya lapangan kerja baru,” tutup Marlon Surbakti.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh.

Melalui sinergi ini, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan melakukan peninjauan Dapur Badan Gizi Nasional (BGN) Era Mas 2000 milik Yayasan Salman Peduli Berkarya di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Dapur tersebut dinilai memenuhi persyaratan pemerintah dan tak ada masalah tentang pembayaran.

"Setelah rapat dengan Satgas Halal, kami melihat salah satu dapur yang merupakan dapur percontohan dari Badan Gizi Nasional. Saya sempat mencicipi makanannya enak banget, pintar yang masaknya sebagai penyedia makanan halal, tentunya ada karbohidrat, protein, sayuran, susu dan vitamin," ujar Kepala BPJPH, Hassan, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, Dapur BGN di Era Mas 2000, Pulo Gebang sebagai mitra kerja BGN dinilai telah lulus seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.



Kinerjanya dalam menyiapkan pemenuhan makanan halal bergizi gratis pun sudah baik, bersih, dan aman dengan menu yang disajikan lengkap sehingga bisa menjadi contoh pada dapur lainnya.

"Saya sempat menanyakan kepada Ketua Yayasan Salman Peduli Berkarya, Nofalia Heikal dan Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya, Heikal Safar soal pembayaran, semuanya terselenggara dengan lancar," tuturnya.

Selain melakukan monitoring Dapur BGN, Haikal Hassan juga melakukan pemantauan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 dan 07 di Pulo Gebang sebagai penerima program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut.