Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi terkait heboh mitra program makan bergizi gratis (MBG) yang belum dibayar. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim sudah membayar semua mitra MBG.

Dadan mengatakan pihaknya telah mempunyai data-data mitra yang sudah dibayar. Dadan juga mengklaim pembayaran kepada mitra MBG berjalan dengan lancar.

"Semuanya sudah dibayar. Datanya ada di kami dan semua berjalan lancar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Kendati demikian, Dadan belum bisa memastikan terkait yang mengaku belum dibayar itu oknum atau bukan. "(Yang mengaku oknum?) Saya nggak tahu kalau itu," tambah Dadan.

Beberapa waktu lalu, viral banyak mitra MBG yang belum dibayar. Kemudian para mitra tersebut dikabarkan banyak mundur. Kabar tersebut sempat viral di media sosial, termasuk X.

"Perusahaan temen gw jadi salah satu mitra program MBG ini, udah keluar budget 3M belum dibayar sama pemerintah," tulis aro*****.

"Nahhh lhoo baru berapa hari sudah banyak masalah, banyak mitra program MBG Mundur tak dibayar BGN," tulis akun @mata_ne*****.

"Banyak Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Lho...," cuit akun @Alw******

Saksikan Live DetikPagi :

(kil/kil)

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp200,2 miliar kena sikat Presiden Prabowo Subianto berkat arahan efisiensi APBN 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan porsi pemangkasan yang dialami lembaganya itu hanya 0,2845 persen dari pagu awal Rp71 triliun. Namun, ini membuat mereka harus putar otak agar operasi lembaganya tetap jalan.

Salah satu hasil putar otak adalah meminjam lahan kepada BUMN sampai pemerintah daerah (pemda).

"Ketika kunjungan Pak Presiden (Prabowo) ke Kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi, ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait pengadaan lahan," ungkapnya beres rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Yang kena (efisiensi Rp200,2 miliar) hanya pengadaan lahan, yang memang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, instansi lain, kementerian lain, BUMN, dan lain-lain. Bisa pinjam pakai," tegas Dadan.

Dadan mengatakan lahan-lahan tersebut diperlukan untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan seluruh unit itu dikelola langsung Badan Gizi.

Meski, ia menegaskan SPPG untuk melayani program makan bergizi gratis bisa dibangun oleh siapa saja. Dadan juga menyebut pihak swasta boleh ikut terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur ini.

"Mitra yang menyiapkan (lahan SPPG), yang mengelola seluruh Badan Gizi. Mau disiapkan oleh BGN, mau disiapkan oleh TNI, mau disiapkan Polres, mau disiapkan oleh Polri, mau disiapkan BIN, mau disiapkan oleh pemda, mau disiapkan oleh swasta. Semua (SPPG) yang kelola Badan Gizi," jelasnya.

Bos BGN menargetkan 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Sedangkan saat ini baru tersedia 246 unit, lalu bertahap akan meningkat menjadi 700 satuan pelayanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan tidak ada kendala dalam pembayaran kepada para mitra program makan bergizi gratis (MBG).

“Alhamdulillah lancar,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Dadan membantah kabar yang menyebut terdapat mitra MBG mundur karena masalah pembayaran.

“Di data kami tidak ada (mitra MBG yang mundur),” ujar dia.

Sebelumnya, Dadan menegaskan bahwa mitra yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis akan diberikan uang secara langsung untuk pengadaannya mulai Februari 2025.

Dadan mengatakan, selama ini, para mitra harus mengeluarkan uang mereka terlebih dahulu, baru kemudian pengeluarannya di-reimburse oleh negara.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," ujar Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Diketahui, viral di media sosial kabar mengenai mitra MBG di Tasikmalaya yang mundur karena belum menerima pembayaran.

Isu ini menjadi perbincangan publik setelah muncul unggahan yang menyebutkan beberapa dapur di Tasikmalaya menghentikan kerja sama akibat kendala pembayaran.

Bos Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons rencana penggunaan Rp306,69 triliun yang coba dihemat Presiden Prabowo Subianto dari belanja APBN 2025.

Ia menegaskan pihaknya hanya butuh Rp100 triliun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG). Suntikan dana itu diperlukan agar sasaran penerimanya sesuai dengan target awal, yakni 82,9 juta orang.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu (anggaran makan bergizi gratis) atau percepatan itu dimulai September (2025), maksimal kita hanya butuh Rp100 triliun," kata Dadan selepas rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Jadi, masih ada sekitar Rp206 triliun (sisa hasil efisiensi APBN 2025) yang bukan untuk Badan Gizi. Itu banyak sebenarnya yang masih bisa dikerjakan oleh kementerian dan lembaga lain," tegasnya.

Dadan memang tak menjawab tegas apakah Badan Gizi Nasional sudah dijanjikan Prabowo pasti mengantongi tambahan Rp100 triliun dari hasil efisiensi. Ia cuma menjelaskan semuanya akan masuk dan dikelola Badan Gizi, kalau anggaran tambahan MBG itu direstui sang Kepala Negara.

Di lain sisi, ia percaya diri BGN berhak atas tambahan Rp100 triliun tersebut. Dadan menekankan mereka memenuhi seluruh syarat penggunaan anggaran di era Prabowo.

Pertama, spending tersebut meningkatkan lapangan pekerjaan. Syarat kedua adalah bisa meningkatkan produktivitas. Ketiga, meningkatkan inovasi.

Ia merinci bahwa program makan bergizi gratis sudah pasti menyerap setidaknya 1,5 juta orang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lalu, menciptakan rantai pasok, meningkatkan produktivitas lahan yang selama ini menganggur, sampai berinovasi dalam pelayanan 3.000 porsi makanan setiap harinya.

Dadan lalu berbagi tips agar sisa efisiensi sebesar Rp206,69 triliun bisa dikantongi oleh kementerian/lembaga lain. Ia menegaskan caranya cukup membuat program-program yang sesuai dengan tiga syarat dari Presiden Prabowo.

Khusus untuk rencana percepatan MBG, ia mengatakan prosesnya akan dimulai sejak September 2025 sampai akhir tahun ini. Jika itu terlaksana penuh, tambahan anggaran Rp100 triliun menjadi keniscayaan.

"Per bulan kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi, tergantung nanti apakah dimulai September, November, Oktober, atau dimulai Desember. Pokoknya hitungannya (MBG butuh) Rp25 triliun per bulan. Kalau dimulainya hanya Desember (2025), ya kita butuhnya Rp25 triliun," tuturnya.

"Anggaran (BGN butuh tambahan Rp100 triliun) sudah pasti nih, sudah selesai. Sumber daya manusia (SDM) baru akan tuntas akhir Juli, kemudian kan tidak mungkin langsung diturunkan di lapangan, harus disebar dulu untuk adaptasi. Mungkin September (2025) baru kita paling cepat, tapi yang paling kunci adalah infrastruktur," tutup Dadan.

Saat ini anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun. Namun, harus dipangkas 0,2845 persen alias Rp200,2 miliar imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

JAKARTA,investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar pada tahun anggaran 2025. Hal ini selaras arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

“Sesuai instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah.  BGN pun termasuk salah satu yang kena efisiensi  besarannya kurang lebih 0,2845%,  jadi, berkurang Rp 200,2 miliar,” ucap Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung DPR pada Rabu (12/2/2025) malam.

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran yang diefisienkan adalah Rp 306,69 triliun yang terbagi dalam  efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat S-37/MK.02/2025  yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. 

Efisiensi anggaran akan dilakukan BGN untuk alokasi biaya pengadaan lahan. Dalam pengadaan lahan nantinya BGN akan menggunakan sistem pinjam pakai. Namun dia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menganggu pelaksanaan operasional makan bergizi gratis (MBG).

“Program MBG tidak kena, uang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan pemerintah daerah, lahan kementerian lain, lahan BUMN, dan lain-lain bisa pinjam pakai,” kata Dadan.

Lahan-lahan yang termasuk dalam pinjam pakai akan digunakan dalam operasional  Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam  SPPG akan ada tiga aktivitas yaitu kegiatan  masak-memasak; tempat pertemuan antara produsen dan offtaker; serta  menjadi tempat konsultasi gizi.

Dia mengatakan BGN mengelola anggaran sebesar Rp 70,7 triliun selama tahun 2025 ini. Pemerintah akan menambah cakupan  penerima program dari 15 juta penerima menjadi  82,9 juta penerima sehingga dibutuhkan tambahan anggaran dalam jumlah besar. Dari perhitungan yang dilakukan BGN memerlukan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan. Pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun.

“Jadi per bulannya kita akan butuh kurang lebih Rp 25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi tergantung nanti apakah dimulai September, atau dimulai November, atau dimulai Oktober, atau dimulai Desember,” tutur dia.

Penambahan jumlah penerima program MBG akan dilakukan secara gradual. Penambahan anggara akan dilakukan selaras dengan kesiapan dari sumber daya manusia dan infrastruktur. Penerima MBG akan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

“Kita  lihat apakah infrastrukturnya siap. Kalau infrastruktur dan SDM siap, maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya,” kata dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) terkena efisiensi sebesar Rp 200,2 miliar dari pagu sebesar Rp 71 triliun sepanjang tahun 2025, jumlah ini setara dengan 0,2845 persen dari total pagu yang semula tersedia.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

"Ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen) atau Rp 200.200.000.000," kata Dadan usai rapat, Rabu.

Dadan menuturkan, efisiensi itu terjadi usai menjalin pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hari dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dadan bilang, pos yang dipangkas terkait dengan pengadaan lahan.

Pemangkasan ini pun mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto saat Kepala Negara melakukan sidak ke salah satu daerah.

"Ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan," kata Dadan.

"Pak Presiden sampaikan, enggak usah. Pinjam saja dari Pemda, dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan," ujar dia.

Di sisi lain, Dadan tidak mengetahui untuk apa saja dana yang diefisienkan tersebut.

"Pokoknya kita diberi efisiensi Rp 200,2 miliar dan kami ambil dari pengadaan lahan. Yang jelas kami melakukan efisiensi atau penghematan di pengadaan lahan," tandas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.

Semula, BGN menjadi salah satu badan yang tidak terkena pemangkasan anggaran.

Kendati begitu, kini badan yang mengurusi MBG tidak terlepas dari jerat pemotongan.

Makan bergizi gratis (MBG) akan diberikan kepada anak-anak di Papua mulai 17 Februari 2025.

"Nanti 17 Februari (2025) sudah ada di Papua dan Papua Tengah (makan bergizi gratis)," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Kendati, Dadan tidak merinci angka pasti berapa sasaran penerimanya. Ia hanya memastikan jumlahnya banyak.

Ia kemudian menjelaskan jumlah penerima manfaat MBG secara keseluruhan di Indonesia. Menurut catatan Dadan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu sudah menyasar 760 ribu orang.

"Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima makan bergizi gratis)," tandasnya.

Di lain sisi, sejumlah media melaporkan ada ratusan pelajar dari tingkat SD hingga SMA di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menggelar demo pada Senin (3/2). Para siswa tersebut menyuarakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis.

Mereka terlihat menaiki kendaraan bak terbuka menuju tugu yang berada di ruas jalan protokol. Para pelajar membawa spanduk dengan berbagai tulisan, salah satunya berbunyi 'Kami Tolak MBG, Kami Pilih Pendidikan!'.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan penerima makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai 2 juta orang pada pekan depan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan saat ini baru ada 760 ribu penerima program MBG. Mulai 17 Februari, jumlahnya melonjak lebih dari 2 juta.

"Yang sekarang 760 (ribu). Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima)," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan lonjakan penerima manfaat tersebut salah satunya didorong oleh masuknya program tersebut ke Papua dan Papua Tengah. Dadan memastikan program MBG dapat dijalankan di dua wilayah tersebut mulai pekan depan.

"Nanti tanggal 17 Februari, sudah ada di Papua dan Papua Tengah," terang dia.

Sebelumnya, BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

"Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

(kil/kil)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mempunyai target 30 ribu satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) untuk mencapai 82,9 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) tahun ini. Namun, anggaran untuk penyediaan lahan SPPG itu terkena pangkas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menerangkan untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu makan bergizi gratis (MBG).

Saat ini, pihaknya baru menyediakan 246 SPPG. Namun, Dadan enggan berkomentar lebih lanjut terkait besaran lahan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.

"Kita butuh 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi itu 82,9 orang. Yang sekarang kan baru ada 246. Nanti akan meningkat ke 700 ke 30 ribu," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Saksikan Live DetikPagi :

(kil/kil)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Anggaran BGN yang terpotong hanya sebesar Rp200 juta atau 0,2845% dari jumlah pagu senilai Rp7,1 triliun.

"Ya kan ini sudah intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi kepada anggaran belanja nasional dan juga daerah, dan BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih 0,2845%, jadi berkurang 200 juta," kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk membangun Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).



Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan dalam membangun SPPG itu.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan," tutur Dadan.

Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.

Seban, anggaran BGN yang terkena efisiensi hanya untuk pengadaan lahan.

"Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena," terang Dadan.

"Yang kena ya pengadaan di pengadaan lahan, yang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan tidak ada kendala dalam pembayaran kepada para mitra program makan bergizi gratis (MBG).

“Alhamdulillah lancar,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Dadan membantah kabar yang menyebut terdapat mitra MBG mundur karena masalah pembayaran.

“Di data kami tidak ada (mitra MBG yang mundur),” ujar dia.

Sebelumnya, Dadan menegaskan bahwa mitra yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis akan diberikan uang secara langsung untuk pengadaannya mulai Februari 2025.

Dadan mengatakan, selama ini, para mitra harus mengeluarkan uang mereka terlebih dahulu, baru kemudian pengeluarannya di-reimburse oleh negara.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," ujar Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Diketahui, viral di media sosial kabar mengenai mitra MBG di Tasikmalaya yang mundur karena belum menerima pembayaran.

Isu ini menjadi perbincangan publik setelah muncul unggahan yang menyebutkan beberapa dapur di Tasikmalaya menghentikan kerja sama akibat kendala pembayaran.

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu instansi yang terdampak efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, badan yang bertugas mengurusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu hanya terkena efisiensi Rp200 juta saja.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan, nilai penghematan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan pagu anggaran BGN yang dialokasikan dalam APBN 2025 sebesar Rp7,1 triliun.

"Ini sudah instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi kepada anggaran belanja nasional dan juga daerah, dan BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi, meskipun besarannya kurang lebih 0,2845 persen, jadi berkurang 200 juta," katanya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan, anggaran yang terpangkas itu rencananya untuk lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) alias dapur MBG. Namun, sejak awal, BGN diperintahkan untuk memanfaatkan lahan instansi atau BUMN lain sehingga tidak perlu mengeluarkan uang untuk SPPG.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa (SPPG) pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan," tutur Dadan.

Dengan demikian, Dadan memastikan efisiensi anggaran yang terjadi di BGN tidak sampai mengganggu program MBG. Selain itu, dia menyebut belanja pegawai juga aman.

"Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)