Bisnis.com, JAKARTA - Keterlibatan Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam uji coba program makan bergizi gratis (MGB) dinilai harus disertai dengan tingkat transparansi yang tinggi. Khawatir keduanya justru mencari keuntungan, alih-laih untuk sosial.

Pengamat Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat mengatakan keterlibatan Grab dan GOTO dalam MBG tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa perusahaan tersebut bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan.

Maka dari itu, untuk melepaskan anggapan tersebut dibutuhkan transparansi yang tinggi. Sebab, tanpa adanya transparansi berisiko muncul konflik kepentingan. Pemerintah harus memastikan bahwa tujuan utama keterlibatan Grab bukan untuk cari untung.

“Contohnya, jika Grab dan Ovo menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital Ovo di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program MBG bisa kehilangan esensi sosialnya,” kata Achmad kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

Tidak hanya itu, Achmad melihat dengan adanya pemangkasan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi akan menjadi tantangan bagi Grab nantinya.

Sebab, adanya pemangkasan ini dapat menguji kemampuan Grab dan Ovo untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis kedepannya.

“Dalam konteks ini, peran mereka tidak boleh hanya bersifat insidental atau sekadar langkah promosi. Sebaliknya, Grab dan Ovo perlu menunjukkan bagaimana mereka dapat menciptakan model yang berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran terbatas,” ucapnya.

Lebih lanjut, dengan adanya program MGB yang dilakukan oleh Grab, Achmad menyebutkan program ini harus melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan bergizi.

Sebab, jika Grab dan Ovo hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, tentu tidak ada nilai yang mencolok dari program ini.

“Jika Grab dan Ovo tidak memberdayakan UMKM lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” ucap Achmad.

Adapun, Grab Indonesia dan Ovo melakukan peninjauan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan langkah dari Grab dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Neneng menuturkan uji coba program MBG yang dilakukan oleh Grab dan Ovo di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah terlaksana sejak bulan September 2024.

“Dan kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng.

Sementara itu, Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah.

“Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga.

Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.
“Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade.

Bisnis.com, JAKARTA - Keterlibatan Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam uji coba program makan bergizi gratis (MGB) dinilai harus disertai dengan tingkat transparansi yang tinggi. Khawatir keduanya justru mencari keuntungan, alih-laih untuk sosial.

Pengamat Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat mengatakan keterlibatan Grab dan GOTO dalam MBG tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa perusahaan tersebut bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan.

Maka dari itu, untuk melepaskan anggapan tersebut dibutuhkan transparansi yang tinggi. Sebab, tanpa adanya transparansi berisiko muncul konflik kepentingan. Pemerintah harus memastikan bahwa tujuan utama keterlibatan Grab bukan untuk cari untung.

“Contohnya, jika Grab dan Ovo menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital Ovo di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program MBG bisa kehilangan esensi sosialnya,” kata Achmad kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

Tidak hanya itu, Achmad melihat dengan adanya pemangkasan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi akan menjadi tantangan bagi Grab nantinya.

Sebab, adanya pemangkasan ini dapat menguji kemampuan Grab dan Ovo untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis kedepannya.

“Dalam konteks ini, peran mereka tidak boleh hanya bersifat insidental atau sekadar langkah promosi. Sebaliknya, Grab dan Ovo perlu menunjukkan bagaimana mereka dapat menciptakan model yang berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran terbatas,” ucapnya.

Lebih lanjut, dengan adanya program MGB yang dilakukan oleh Grab, Achmad menyebutkan program ini harus melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan bergizi.

Sebab, jika Grab dan Ovo hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, tentu tidak ada nilai yang mencolok dari program ini.

“Jika Grab dan Ovo tidak memberdayakan UMKM lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” ucap Achmad.

Adapun, Grab Indonesia dan Ovo melakukan peninjauan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan langkah dari Grab dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Neneng menuturkan uji coba program MBG yang dilakukan oleh Grab dan Ovo di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah terlaksana sejak bulan September 2024.

“Dan kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng.

Sementara itu, Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah.

“Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga.

Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.
“Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade.

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Senin, 16 Desember 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari tips menata rumah menyambut tahun baru hingga renovasi rumah.

Selain itu, ada berita soal insentif PPN DTP perumahan diperpanjang. Berikut 3 berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Tips Menata Rumah Menyambut Tahun Baru

Menyambut Tahun Baru menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Selain menyusun resolusi, menata ulang rumah menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memulai tahun baru dengan semangat baru.

Ada beberapa tips yang bisa kamu gunakan untuk menata rumah menyambut tahun baru yang lebih segar dan nyaman. Berikut beberapa tips menata rumah untuk menyambut tahun baru yang bisa kamu coba.

Baca selengkapnya di sini

2. Insentif PPN DTP untuk Perumahan Diperpanjang

Pemerintah mengumumkan bakal memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada 2025. Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.

Baca selengkapnya di sini

3. Sambut Tahun Baru, Yuk Renovasi Rumah

Menjelang pergantian tahun, banyak orang mulai memikirkan cara untuk memperbarui hunian mereka. Renovasi bisa menjadi solusi sempurna untuk menyambut suasana baru dan segar di tahun yang akan datang.

Melakukan renovasi rumah dengan perencanaan yang matang akan memastikan hasil yang memuaskan dan sesuai harapan. Dengan mengikuti tips di bawah ini, kamu dapat menciptakan hunian idaman yang nyaman, modern, dan hemat biaya.

Baca selengkapnya di sini

(KIE)

Jakarta -

BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyalurkan pembiayaan 199.649 unit rumah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang disalurkan dalam program tersebut sudah mencapai Rp 24,5 triliun tahun ini.

"Capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2024).

Ia menyoroti penyaluran KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah pemerintahan baru mencapai 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun selama dua bulan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan akselerasi penyaluran yang terbesar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, ketersediaan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan saat ini masih sangat terbatas karena belum ada tabungan baru dari peserta. Pihaknya pun tengah menyusun pengembangan model bisnis yang lebih menarik bagi peserta. Namun, pengembangan tersebut masih memerlukan dukungan dari di sisi keselarasan regulasi.

"Sesuai arahan Pak Menteri (PKP), Pak Ara, BP Tapera diminta untuk menyiapkan grand strategy, sehingga program Tapera dapat disukai dan tidak dibenci oleh masyarakat," ucapnya.

BP Tapera sudah mulai berdialog dengan perwakilan asosiasi pekerja dan pegawai BUMN. Lalu, BP Tapera juga melakukan seminar nasional dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pusat dan daerah.

Menurutnya, program Tapera secara umum mendapat tanggapan positif agar bisa berlanjut dengan peningkatan dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan lebih berkeadilan melalui perluasan manfaat bagi seluruh peserta.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan agar Kementerian Keuangan dapat menambah kuota FLPP menjadi 500 ribu unit di 2025 mendatang.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," katanya.

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya menganalisa terdapat total lahan sekitar 79 ribu hektare (ha) yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kami memiliki sekitar 850 ribu ha yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk transmigrasi, tanaman pangan, dan termasuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu ha bisa dipakai untuk perumahan," ujar Nusron dalam keterangannya dikutip dari Antara, Selasa, 17 Desember 2024.

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui apakah lahan-lahan tersebut cocok untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau tidak, rumah komersial atau tidak mengingat hanya para pelaku perumahan yang lebih memahami hal tersebut.
"Kami berjanji dan berkomitmen pada kuartal pertama tahun depan akan kami paparkan dalam bentuk peta topografinya terkait lahan seluas 79 ribu ha lokasinya di mana saja, fotonya seperti apa, petanya kayak model bagaimana sehingga teman-teman pelaku perumahan dapat melihat," kata Nusron.

Kementerian ATR/BPN memiliki tanah cadangan untuk negara yang diambil dari tanah-tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak diperpanjang maupun eks HGB (Hak Guna Bangunan) yang sudah tidak diperpanjang.

"Sebetulnya ini tanah negara dan bisa dimanfaatkan, mengingat semangat Pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena tanah-tanah milik negara tersebut tidak boleh menganggur dan telantar, makanya kami tawarkan," kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya sedang menghitung total lahan di luar Pulau Jawa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Hingga kini, potensi tanah telantar selama lima tahun ke depan disebut mencapai 1,3 juta hektare (ha). Namun, seluruh tanah tersebut tak hanya akan dipakai untuk kepentingan pembangunan perumahan, tetapi juga untuk urusan transmigrasi, membuka sawah, dan mendukung program “fish estate”.

Artinya, Kementerian ATR/BPN harus bisa memenuhi kepentingan dari berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan lahan.

Berdasarkan hasil identifikasi, lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/BPN yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan sekitar 14 ribu ha di Pulau Jawa.

(KIE)

KOMPAS.com -Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Kebumen:

1. Kabumian Hill: Tipe 36/88

   Terletak di Kebumen, Kabupaten Kebumen, perumahan ini dikembangkan oleh PT Umegaru dengan banderol Rp 151 juta.

   masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/88 meter persegi. Dari total 69 rumah, masih tersedia 16 unit lagi.

2. Permata Hijau Sempor: Tipe 27

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Kartika Zidan Pratama yang terletak di Sempor, Kabupaten Kebumen. Menawarkan 48 rumah dengan harga Rp 151 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang berukuran 27/60 meter persegi. Hingga kini tersisa 3 rumah lagi.

3. Top Griya Sempor: Tipe 32/60 Subsidi

   Berlokasi di Sempor, Kabupaten Kebumen, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Gemilang Porka Jaya dengan harga Rp 151 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 32/60 meter persgei. Hingga saat ini masih tersedia 2 unit dari total 11 rumah.

4. Villa Karangsari: Tipe 33

   Perumahan keempat ini terletak di Kebumen, Kabupaten Kebumen. Total rumah yang ditawarkan 59 unit dengan harga Rp 151 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 33/63 meter persegi. PT Kharisma Katulistiwa Hijau masih memasarkan sisa 23 rumah lagi.

5. Ausindo Sarwogadung: Tipe 30/60

   Di Mirit, Kabupaten Kebumen, terdapat perumahan dengan jumlah total 28 unit seharga Rp 162 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persgei. PT Arrahma Sejahtera Abadi masih memasarkan 24 rumah lagi.

Jakarta: Harga rumah di Tangerang, Banten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Salah satu alternatif untuk membeli rumah dengan harga terjangkau adalah di Kabupaten Tangerang.

Rumah di Kabupaten Tangerang menawarkan berbagai macam tipe dengan harga yang bervariasi. Di salah satu kecamatan Solear, menawarkan perumahan dengan harga mulai dari Rp168 juta.

Meski di Kabupaten Tangerang, daerah ini menjadi pilihan populer bagi penduduk urban karena lokasinya yang strategis, dekat dengan Jakarta dan memiliki akses transportasi yang baik.

Bagi kamu warga Banten dan sekitarnya yang sedang mencari tempat tinggal, di bawah ini ada beberapa rekomendasi rumah murah dilansir dari SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Kabupaten Tangerang

Perumahan subsidi di Kabupaten Tangerang. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Puri Delta Tigaraksa

Rumah ini berlokasi di Cikasungka, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun Delta Pinangmas, perumahan ini memiliki 670 rumah dengan harga Rp181 juta.

Rumah tersebut memiliki dengan luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap dari baja ringan, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi cor plat.

2. Taman Kirana Surya 2

Berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh Agrosubur Sentosa. Ada 475 unit rumah tersisa dengan harga Rp168 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persedi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding batako, dan lantai keramik serta pondasi batu kali.

3. Taman Argosubur

Perumahan ini berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun oleh Agrosubur Sentosa, ada 410 unit rumah dengan harga Rp168 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi serta memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi teknis ialah atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Puri Harmoni Cikasungka Tahap 2

Berlokasi di Cisungka, Solear, Kab Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh Harmoni Mitra Cemerlang. Ada 214 unit tersedia dengan harga Rp168 juta
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding batako, lantai keramik keramik dan pondasi batu kali.

5. Graha Delta Nusamas

Perumahan ini berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun oleh Nusantaramas Gunungabadi, ada 204 unit rumah yang tersedia dengan harga Rp181 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi yang diberikan ialah atap baja ringan, dinding batako, dan lantai keramik serta pondasi plat beton.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya menganalisa terdapat total lahan sekitar 79 ribu hektar (ha) yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kami memiliki sekitar 850 ribu ha yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk transmigrasi, tanaman pangan, dan termasuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu ha bisa dipakai untuk perumahan," ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui apakah lahan-lahan tersebut cocok untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau tidak, rumah komersial atau tidak mengingat hanya para pelaku perumahan yang lebih memahami hal tersebut.

"Kami berjanji dan berkomitmen pada kuartal pertama tahun depan akan kami paparkan dalam bentuk peta topografinya terkait lahan seluas 79 ribu ha lokasinya di mana saja, fotonya seperti apa, petanya kayak model bagaimana sehingga teman-teman pelaku perumahan dapat melihat," kata Nusron.

Kementerian ATR/BPN memiliki tanah cadangan untuk negara yang diambil dari tanah-tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak diperpanjang maupun eks HGB (Hak Guna Bangunan) yang sudah tidak diperpanjang.

"Sebetulnya ini tanah negara dan bisa dimanfaatkan, mengingat semangat Pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena tanah-tanah milik negara tersebut tidak boleh menganggur dan telantar, makanya kami tawarkan," kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya sedang menghitung total lahan di luar Pulau Jawa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Hingga kini, potensi tanah telantar selama lima tahun ke depan disebut mencapai 1,3 juta hektare (ha). Namun, seluruh tanah tersebut tak hanya akan dipakai untuk kepentingan pembangunan perumahan, tetapi juga untuk urusan transmigrasi, membuka sawah, dan mendukung program “fish estate”.

Artinya, Kementerian ATR/BPN harus bisa memenuhi kepentingan dari berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan lahan.

Berdasarkan hasil identifikasi, lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/BPN yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan sekitar 14 ribu ha di Pulau Jawa.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Natipulu Tbk mengusulkan skema penyaluran KPR subsidi dengan skema kombinasi subsidi selisih bunga (SSB) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Menurutnya, cara ini membantu membuat KPR subsidi tidak terlalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Nixon menyajikan simulasi untuk kuota FLPP sebesar 800 ribu unit sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kalau kita gabung hybrid yaitu 50 pake SSB, 50 lagi pake FLPP maka dana bank menjadi Rp 103,3 triliun kemudian pemerintah menyediakan APBN Rp 40,1 triliun, sementara kalau pakai SSB, setengahnya aja, Rp 1,9 triliun sehingga total dana (dari pemerintah) adalah Rp 42 triliun," ujar Nixon dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Berbeda halnya dengan skema FLPP pola 50-50 yang bisa menggunakan APBN sebesar Rp 68,8 triliun. Begitu juga dengan bank, harus menyediakan nominal yang sama untuk pembiayaan perumahan.

Menurutnya, usulan tersebut dapat APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatasi keterbatasan anggaran untuk Program 3 Juta Rumah.

"Cuma memang yang ditakutin Kementerian Keuangan adalah gulungannya itu membesar makin lama. Ya pilihannya saya bilang sih coba kalau dikaji hibrid, nah mungkin itu bisa membantu nggak terlalu berat di gulungannya," ucapnya kepada awak media.

Di sisi lain, SBB memiliki keunggulan lantaran disekuritisasi alias portofolio KPR dijual oleh bank. Hasil serkuritasi tersebut dapat digunakan untuk penyaluran KPR subsidi baru. Adapun FLPP tidak dapat disekuritisasi karena menggunakan uang negara.

BTN mengusulkan adanya SSB karena pembiayaan menggunakan dana bank untuk pendanaan KPR subsidi, sedangkan pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya.

"Kalau SSB dia bisa disekuritisasi, sehingga kita nggak selamanya bergantung pada likuiditasnya dari APBN, itu yang kita usulin, lebih cepat bisa tidak tergantung APBN," tuturnya.

Di samping itu, Nixon menyampaikan kuota KPR subsidi selalu habis setiap tahunnya kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini pun kuota FLPP telah habis, sehingga tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa harus lebih banyak kerja untuk bisa mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

Hal ini disampaikannya karena diskusi terkait program 3 juta rumah dirasa sudah cukup banyak dilaksanakan.

"Karena itu waktu kita harus lebih banyak untuk bekerja, membangun, cari lahan, dan sebagainya, jangan kebanyakan duduk-duduk seminar seperti ini," ujar Nusron dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Gedung AA Maramis, Jakarta pada Senin (16/12/2024).

"Rumah enggak akan selesai dengan adanya dialog-dialog seperti ini. Saya kira ini saya yang ngomong pun juga mulai agak capek juga sebetulnya ini," lanjut Nusron.

Nusron mengatakan, jika ingin mencapai target 3 juta rumah terbangun dalam setahun, maka 1.000 unit rumah harus terbangun setiap hari.

"Hari kita itu 365 (jumlah hari dalam satu tahun). Saya buat katakanlah 300 hari, karena kepotong libur dan sebagainya. Kalau 300 hari targetnya 3 juta, itu 1 harinya 1.000 rumah," ucap Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung program 3 juta rumah.

Sebagai informasi, 3 juta rumah merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan rincian sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Bila dihitung kembali seperti permisalan yang Nusron berikan, 3 juta rumah dibagi 300 hari, maka bukan 1.000 rumah yang harus terbangun dalam sehari, melainkan 10.000 rumah.

Kementerian teknis yang mendapatkan mandat untuk melancarkan program ini adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Namun dalam pelaksanaannya, dibutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Kementerian ATR/BPN dalam hal penyediaan tanah.

Jakarta -

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

Nusron menghitung kebutuhan tanah untuk program 3 juta rumah seluas 25.200 hektare. Sebenarnya angka tersebut tidak terlalu besar, sebab negara masih memiliki cadangan tanah untuk negara.

"Kami punya cadangan nasional tanah cadangan untuk negara yang kami bisa peruntukkan untuk perumahan itu 79.925 hektare," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ia menjelaskan cadangan tanah tersebut merupakan tanah-tanah yang hak guna usaha (HGU) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang sudah tidak diperpanjang. Nusron menyebut tanah tersebut merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan.

"Semangat (Undang-undang Dasar) pasal 33 bumi air dan seluruh isinya harus dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat seluas-luasnya. Kata-kata kan dipergunakan, nggak boleh itu menjadi nganggur dan terlantar, karena nggak boleh nganggur dan terlantar maka ini kami tawarkan," katanya kepada awak media.

Dari total 850 ribu hektare CTUN yang ada, 79 ribu hektare dapat digunakan untuk perumahan. Namun, ia tidak tahu kecocokan tanah tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun pengembang.

Untuk itu, pihaknya akan mematangkan informasi terkait penyediaan tanah tersebut dengan menyajikan lokasi, gambar, dan peta CTUN. Dengan begitu, pengembang beserta pihak lainnya bisa menilai sendiri kecocokan tanah tersebut untuk perumahan.

Ia pun mengatakan tanah tersebut tidak diberikan secara cuma-cuman. Ke depannya akan ada skema penyediaan tanah, sehingga tidak sampai merugikan negara.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ungkapnya.

Meski tidak gratis, menurutnya, harga tanah ini akan sangat terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, harga tanah tentunya akan sangat dinamis juga.

Ia mengatakan ketersediaan informasi soal tanah tersebut akan rampung pada kuartal 1-2025 mendatang.

"Sangat dinamis dan sangat terjangkau sekali bagi MBR. Q1 insyaallah. Tim sedang bekerja untuk memetakan," tuturnya.

(dhw/das)

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bertemu dengan delegasi Bank Dunia, pada Jumat (13/12/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar Sirait mencari dukungan untuk pinjaman dana guna merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.

Ia menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun dirasa tidak mencukupi untuk membiayai proyek ambisius tersebut.

Karena itu, diperlukan sumber pembiayaan lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti pinjaman atau skema investasi dari sektor swasta.

"Untuk mencapai target 3 juta rumah, kami perlu menggabungkan pendekatan teknis dan strategis. Dengan anggaran yang ada, kami hanya mampu membangun kurang dari 300.000 unit," ujarnya dalam keterangan resmi pada Minggu (15/12/2024).

Country Director for Indonesia and Timor-Leste di Bank Dunia, Carolyn Turk, menjelaskan bahwa dukungan yang bisa diberikan oleh Bank Dunia mencakup pinjaman atau permodalan.

Selain itu, rencana kerja sama antara Bank Dunia dan Kementerian PKP juga akan mencakup upaya analitis untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan isu-isu data, termasuk pengumpulan, pengkajian, dan perumusan pertanyaan yang relevan dalam menghadapi berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.

"Analisis ini mencakup penyusunan dan penetapan target serta sasaran penerima manfaat dari program. Juga penting untuk menyusun sistem yang menjamin proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan, terutama dalam konteks desentralisasi yang melibatkan pemerintah daerah," kata Carolyn.

Carolyn menekankan bahwa untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan semua elemen pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, serta bisnis domestik dan internasional.

"Kami percaya ini sangat penting, karena Program 3 Juta Rumah adalah program besar yang tidak mungkin dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah saja," pungkasnya. (*)

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid