Klaten -

Hujan lebat hampir setengah hari di Kabupaten Klaten membuat debit air Sungai Dengkeng meningkat. Air bahkan mulai meluap ke permukiman warga dan lahan pertanian padi.

Pantauan detikJateng, air meluap di Desa Wiro dan Talang, Kecamatan Bayat. Di Desa Wiro, air hanya naik sebentar kemudian surut tetapi di Desa Talang luapan lebih lama.

Air dari Sungai Dengkeng terus mengalir ke utara masuk Desa Planggu. Ketinggian di kedua desa tersebut bervariasi tetapi ada yang satu meter meskipun hanya spot-spot yang tergenang.

Di Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, air meluap dari Bendung Tukuman ke utara. Air masuk ke sawah tanaman padi usia sekitar 40-50 hari.

"Jika air tidak segera surut ada sekitar 10-15 hektare yang terancam. Yang sudah terendam usia 40-50 hari," kata Kades Plosowangi, Danang Mahendra kepada detikJateng di lokasi, Sabtu (14/12/2024) siang.

Luapan air Sungai Dengkeng di Klaten masuk ke permukiman dan lahan, Sabtu (14/12/2024) siang. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Menurut Danang, air berasal dari luapan Sungai Dengkeng yang mengalir dari pintu. Diharapkan air segera surut sehingga tidak terus mengalir ke wilayahnya.

"Asalkan air sungai surut, ini juga surut. Repot kalau hujan lagi di wilayah atas," katanya.

Salah satu warga Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Ilham mengatakan air mulai naik ke perkampungan sekitar pukul 11.00 WIB. Air menggenangi Desa Talang dan masuk ke Planggu.

"Air mulai naik di Talang terus mengalir ke Planggu. Air dari Sungai Dengkeng karena hujan turun sejak pagi hari," katanya kepada detikJateng.

Luapan air Sungai Dengkeng di Klaten masuk ke permukiman dan lahan, Sabtu (14/12/2024) siang. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Terpisah, Kalak BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna menyatakan hujan sejak pagi berdampak luapan di beberapa wilayah. Mulai Kecamatan Klaten Utara, Kalikotes, Cawas, dan Bayat.

"Mulai Kecamatan Klaten Utara, Trucuk, Kalikotes, Cawas, dan Bayat. Air akibat luapan sekitar 40 sentimeter di Kalikotes dan Klaten Utara, yang paling parah di Cawas kaitannya dengan luapan bendung Tukuman," papar Syahruna kepada detikJateng di lokasi.

Menurut Syahruna, air luapan masuk ke lahan pertanian padi di Desa Plosowangi. Area yang terancam sekitar 10 hektare.

"Sekitar 10 hektare padi. Untuk di Desa Talang ketinggian air sampai 135 sentimeter tetapi tidak semua rumah dan lokasi," katanya.

(rih/ahr)

Jakarta -

Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

(aqi/abr)

Jakarta -

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon L.P. Napitupulu menyebut Indonesia masih menghadapi masalah perumahan. Berdasarkan catatannya, 10 juta keluarga saat ini masih belum memiliki rumah.

Tak hanya itu sekitar 24-26 juta keluarga diperkirakan tinggal di hunian tidak layak. Umumnya mereka tinggal di perkampungan dan menghadapi masalah sanitasi.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian yang kedua, 24-26 juta, ini berdasarkan data PLN yang 450 VA, yang tidak layak huni, dan itu pada umumnya di kampung-kampung, terbesar karena masalah sanitasi," katanya dalam seminar nasiona KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 dunia yang melakukan buang air besar sembarangan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya sanitasi di perumahan.

Nixon juga menyebut rasio Kredit Pemilik Rumah (KPR) Indonesia terhadap GDP dibanding negara Asia Tenggara lainnya merupakan yang terkecil. Hal ini disebabkan karena banyak pembangunan rumah di Tanah Air dilakukan secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung-kampung.

Pada kesempatan itu ia juga menyinggung program pembangunan 3 juta rumah per tahun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hal itu menjadi tantangan tersendiri, terlebih kemampuan membangun rumah saat ini baru sekitar 400-600 ribu per tahun.

"Memang kecepatan kita di Indonesia hari ini 400 ribu sampai 600 ribu membangun rumah setahun.Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," tutupnya.

(ily/fdl)

Jakarta -

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik anggaran Rp 10 ribu per porsi makan bergizi gratis. Calon gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung, menanggapi kritik Megawati.

Pramono mengatakan dirinya punya program sarapan gratis jika sudah resmi menjabat sebagai gubernur Jakarta.

"Saya akan punya program sarapan pagi gratis," kata Pramono usai bertemu dengan Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12/2024).

Pramono menegaskan program yang akan dilakukan Pemprov Jakarta jika dirinya sudah dilantik menjadi gubernur ialah memberi makan pagi gratis.

"Iya, sarapan pagi gratis," kata politikus senior PDIP ini.

Pramono sempat menyampaikan gagasannya itu dalam debat kedua Pilkada Jakarta pada Minggu (27/10) lalu. Dia mengatakan program sarapan gratis itu untuk menunjang program makan bergizi gratis yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan anggaran sarapan gratis akan berasal dari APBD Jakarta. Pramono memastikan jika sudah menjabat sebagai Gubernur Jakarta, program yang dijalankan akan selaras dengan visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana, untuk itu, kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu makan siang gratis, maka kami akan berikan sarapan gratis di pagi hari," kata Pramono dalam debat.

Megawati Minta Anggaran Makan Bergizi Dikaji

Sebelumnya, Megawati buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

(jbr/dhn)

Ambon (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku membagikan sebanyak 1.121 paket makan siang bergizi gratis kepada siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Ambon.

"Pembagian paket makan siang gratis ini sebagai bentuk kontribusi kami mewujudkan merdeka protein 100 gram," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Erawan Asikin di Ambon, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa hal itu dalam rangka meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya ikan sebagai sumber makanan bergizi tinggi dan sebagai salah satu upaya mencapai ketahanan pangan nasional.

Dalam kegiatan tersebut makanan bergizi ini dibagikan ke sejumlah SD di Kota Ambon, yakni MI Nurul Ikhlas Desa Batu Merah sebanyak 174 paket, SD Al Ikhsan Wara Kampung Buton sebanyak 235 paket, SD Al-Hilal Dusun Karanjang sebanyak 172 paket.

Kemudian, SD Kristen Kusu-Kusu Sereh 160 paket, SD Negeri 75 Passo sebanyak 213 paket, dan SD Negeri 03 Passo sebanyak 167 paket.

"Dalam satu paket makanan bergizi gratis itu berisikan menu nasi, olahan ikan, sayur dan buah," tambahnya.

Paket makan bergizi gratis itu dikemas dalam kotak makan siang dan diharapkan dapat dipergunakan kembali oleh para siswa sebagai kotak bekal nantinya.

Konsep ini, kata dia, tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga mengajarkan anak sejak dini tentang pentingnya menjaga lingkungan.

"Dengan protein ikan, kita bersama-sama menyiapkan generasi muda yang cerdas, sehat dan kuat untuk Indonesia emas," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, pembagian makan siang bergizi gratis tersebut juga untuk memperingati Hari Nusantara merujuk pada Keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001.

Pihaknya berharap konsep makan bergizi gratis ini juga menjadi percontohan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan hal serupa sebagai bentuk dukungan pada program Presiden Republik Indonesia.

Jakarta -

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Wibawa Satria menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

Melalui program ini, pemerintah berupaya memenuhi makanan kaya protein untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini dapat berjalan optimal. Adapun program ini menargetkan anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya di tahun 2025, pelajar dan santri menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Hariqo dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

Hadirnya uji coba Program Makan Bergizi Gratis pun mendapat sambutan positif dari sekolah, siswa, dan orang tua. Respons ini tentunya menjadi modal menjelang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang secara resmi akan dimulai pada 2 Januari 2025.

PCO sebelumnya sempat meninjau pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor pada Senin (9/12).

Selain menyaksikan langsung proses pemasakan dan pengemasan makanan, PCO juga melihat proses distribusi ke SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi Bogor. SPPG Tanah Sareal menyediakan makanan bergizi untuk 3.081 siswa di 15 sekolah.

Sebelum menerima makanan, para siswa dan siswi berbaris rapi untuk mencuci tangan. Mereka juga tertib antre saat mengambil makanan bergizi. Para siswa dan siswi kemudian melaksanakan doa bersama sebelum menyantap makanan.

Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti mengatakan kegiatan antre dan berdoa merupakan contoh kebiasaan positif yang terbentuk dari uji coba Makan Bergizi Gratis.

"Dengan adanya makanan bergizi, mereka jadi mengantre satu per satu ketika mengambil makanan. Mereka juga teredukasi tentang makanan yang seimbang. Kita sedang melawan generasi junk food, ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan," papar Kariyanti.

Kariyanti menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis juga mengurangi beban para orang tua siswa. Apalagi 80% siswa SDN Kedung Badak 1 berasal dari kalangan menengah ke bawah.

"Ada orang tua siswa dengan tiga anak kembar dan satu anak. Kalau dihitung pengeluarannya, itu luar biasa. Orang tua harus mengeluarkan Rp15 ribu dikali empat, jadi Rp 60 ribu setiap hari. Sekarang mereka sudah tidak memikirkan itu lagi, karena anak-anak sudah mendapatkan makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah," ungkapnya.

Salah satu orang tua siswa SDN Kedung Badak 1 Lina mengatakan sejak adanya Program Makan Bergizi Gratis, dia tidak lagi khawatir menyiapkan makan siang. Dengan begitu, dia bisa lebih fokus ke hal-hal lain. Anaknya pun menjadi lebih sering menabung uang saku karena tidak perlu lagi jajan di sekolah.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMP Siliwangi Bogor Rosmiati mengatakan Program Makan Bergizi Gratis mendekatkan para siswa dengan berbagai macam makanan bergizi yang sebelumnya belum pernah mereka konsumsi.

Ia mengungkapkan para siswa juga menjadi lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Hal ini mengingat sebanyak 70% siswa SMP Siliwangi berasal dari kalangan menengah ke bawah.

"Sekarang, anak-anak semuanya sudah percaya diri. Sudah kelihatan hasilnya selama kurang lebih tiga minggu berjalannya Program Makan Bergizi Gratis. Saya berharap kepada pemerintah agar program ini bisa berjalan sampai mereka nanti paling tidak tamat SMA," pungkas Rosmiati.

(akd/ega)

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru terpilih Agung Nugroho memastikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bakal berjalan maksimal di 2025.

Agung menjelaskan hal tersebut saat ditanya mengenai program apa yang bakal disegerakannya sesaat setelah dilantik.

"Kalau untuk program memang ada beberapa yang langsung akan kami prioritaskan. Di Pekanbaru kita mau selesaikan segera persoalan jalan berlubang, parkir, banjir dan sampah. Untuk program yang memang inisiasi pusat, yang kita segerakan maksimal juga makan bergizi gratis," ujar Agung Nugroho, Jumat (13/12/2024) sore.

Dia menambahkan, makan bergizi gratis memang menjadi salah satu program yang akan dimaksimalkan dirinya bersama Markarius Anwar sebagai Wakil Wali Kota. Ini mengingat masih banyak anak-anak Pekanbaru yang belum mendapatkan asuapan makanan bergizi secara rutin.

"Kenapa, karena salah satu visi dan misi kami juga meningkatkan taraf sumber daya manusia. Salah satunya ialah mutu gizi anak-anak kita. Insha Allah nanti bila jadwal pelantikan sudah ada, kami akan coba langsung berkoordinasi untuk penerapannya di APBD 2025," paparnya.

Dilanjutkan dia, sejauh ini, Pemkot Pekanbaru sendiri telah menerima petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut melalui kementerian terkait.

Baca juga: Prabowo Pamer Program Makan Bergizi Gratis di KTT G20 Brasil

Bila pelaksanaan program sudah berjalan dengan stabil, Pemkot Pekanbaru dibawah kepemimpinan Agung-Markarius bakal menggandeng UMKM.

"Jadi ada banyak ini. Bisa UMKM, bisa peternak dan petani lokal. Sehingga ini bisa membuka rantai ekonomi baru. Intinya ini akan saling berkesinambungan. Termasuk juga program ketahanan pangan, akan terhubung juga kesini," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta dari nomor urut 3 Pramono Anung menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai kritik Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yang hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Pramono, yang juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal PDI-P, menyatakan bahwa dia akan meluncurkan program sarapan pagi gratis jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

"Saya akan punya program sarapan pagi gratis," ujarnya saat ditemui di Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Sabtu (14/12/2024).

Dalam debat kedua pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta, Pramono berjanji akan menyediakan sarapan gratis bagi warga Jakarta.

"Kami akan menunjang program yang juga dilakukan oleh pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis, maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari," kata Pramono di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (27/10/2024).

Pramono menekankan latar belakangnya yang sederhana, yang membuatnya memahami pentingnya sarapan gratis bagi masyarakat.

"Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta," tambahnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mendukung program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ia menyoroti anggaran yang dialokasikan, yakni Rp 10.000 per porsi.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis" pada Kamis (12/12/2024).

Megawati menilai anggaran tersebut tidak realistis mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat.

Ia meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran tersebut.

"Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," tegas Megawati.

Ketua Umum PDI-P ini menekankan bahwa kritiknya bertujuan agar program makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR).

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ara mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran APBN yang tersedia saat ini, diperlukan adanya terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu - ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," kata Ara.

Ara juga mengungkapkan akan segera menjadwalkan pertemuan pada pekan depan dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jaringan swasta di pasar modal untuk mencari solusi yang kredibel dan diskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP. Selama ini menurutnya PT SMF bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan dan siap mendukung apabila ada skema-skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.

"SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch. SMF menyediakan dana pendamping atas porsi 25% dari porsi dana yang dibutuhkan. Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang," kata Ananta.

(abr/abr)

JAKARTA - Uji coba Program Makan Bergizi Gratis mendapat sambutan positif dari sekolah, siswa, dan orang tua. Mereka ingin Program Makan Bergizi Gratis berkelanjutan. Respons tersebut menjadi modal berharga menjelang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang secara resmi akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Wibawa Satria menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis adalah wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

Tujuan besar dari program tersebut adalah pemenuhan makanan kaya protein untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini dapat berjalan optimal. Target Program Makan Bergizi Gratis adalah anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya di tahun 2025, pelajar dan santri menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Hariqo.

Senin (9/12/2024), PCO meninjau pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor.

Selain menyaksikan langsung proses pemasakan dan pengemasan makanan, PCO juga melihat proses distribusi ke SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi Bogor. SPPG Tanah Sareal menyediakan makanan bergizi untuk 3.081 siswa di 15 sekolah.

Sebelum menerima makanan, para siswa dan siswi berbaris rapi untuk mencuci tangan. Mereka juga tertib antre saat mengambil makanan bergizi. Para siswa dan siswi melaksanakan doa bersama sebelum menyantap makanan. Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1, Kariyanti mengatakan, antre dan berdoa merupakan contoh kebiasaan positif yang terbentuk dari uji coba Makan Bergizi Gratis.

?Dengan adanya makanan bergizi, mereka jadi mengantre satu per satu ketika mengambil makanan. Mereka juga teredukasi tentang makanan yang seimbang. Kita sedang melawan generasi junk food, ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan,? ujar Kariyanti.

Kariyanti menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis juga mengurangi beban para orang tua siswa. Apalagi 80% siswa SDN Kedung Badak 1 berasal dari kalangan menengah ke bawah.

?Ada orang tua siswa dengan tiga anak kembar dan satu anak. Kalau dihitung pengeluarannya, itu luar biasa. Orang tua harus mengeluarkan Rp15 ribu dikali empat, jadi Rp60 ribu setiap hari. Sekarang mereka sudah tidak memikirkan itu lagi, karena anak-anak sudah mendapatkan makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah,? tuturnya.

Lina, orang tua siswa SDN Kedung Badak 1, mengatakan bahwa sejak adanya Program Makan Bergizi Gratis, dia tidak lagi khawatir menyiapkan makan siang sehingga dia bisa lebih fokus ke hal-hal lain. Anaknya menjadi lebih sering menabung uang saku karena tidak perlu lagi jajan di sekolah.

Sedangkan Kepala Sekolah SMP Siliwangi Bogor, Rosmiati mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis mendekatkan para siswa dengan berbagai macam makanan bergizi yang sebelumnya belum pernah mereka konsumsi. Siswa juga menjadi lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Sebanyak 70% siswa SMP Siliwangi berasal dari kalangan menengah ke bawah.

?Sekarang, anak-anak semuanya sudah percaya diri. Sudah kelihatan hasilnya selama kurang lebih tiga minggu berjalannya Program Makan Bergizi Gratis. Saya berharap kepada pemerintah agar program ini bisa berjalan sampai mereka nanti paling tidak tamat SMA,? kata Rosmiati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, anggaran program makan bergizi gratis senilai Rp 10.000 per porsi adalah perhitungan minimal yang digunakan sebagai dasar awal implementasi program tersebut.

Penjelasan ini disampaikan Muhaimin merespons Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyarankan anggaran makan bergizi gratis ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan harga kebutuhan pokok saat ini.

"Nah, Rp 10.000 itu sebagai fondasi awal, anggarannya itu mungkin bisa jadi perhitungan yang minimalnya," ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

Cak Imin, sapaannya, menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan simulasi untuk memastikan program ini dapat memberikan asupan gizi yang optimal dengan anggaran tersebut.

Dengan anggaran Rp 10.000 per porsi, menu program makan bergizi gratis bisa jadi fokus terhadap kandungan tertentu.

"Minimalnya itu Rp 10.000, nanti bisa melibatkan banyak pihak. Kalau baru (misalnya) pada level empat sehat saja, selama ini diprioritaskan proteinnya, misalnya begitu," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa evaluasi terus dilakukan bersama pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional, untuk memastikan program ini berjalan efektif dan sesuai harapan.

"Tentu Badan Gizi yang lebih tahu, tapi semua sampai 1 Januari ini (masih) simulasi," sambung dia.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengemukakan bahwa angka Rp 10.000 mungkin masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi lengkap. Penilaian itu mempertimbangkan harga-harga bahan pokok di pasaran.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang, 'Lha yo opo, paling tempe.' Lha iya bener. Saya bisa masak kok," ucap Megawati alam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024).

Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menargetkan program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar dapat diimplementasikan di seluruh sekolah pada awal Januari 2025.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Banyuwangi Mohammad Yanuarto Bramuda menjelaskan bahwa pada uji coba makan bergizi gratis pada Jumat (13/12) sekaligus melihat secara langsung mekanisme pendistribusian hingga memasak di dapur umum yang letaknya tidak jauh dari sekolah.

"Program ini akan meningkatkan gizi siswa, dan harapannya dengan asupan gizi yang terjamin akan berdampak pada peningkatan kecerdasan siswa," katanya di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.

Menurut MY Bramuda, program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan ada sekitar 12.000 pelajar PAUD hingga SMA penerima manfaat ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian sekitar.

"Pasokan bahan makanan akan dioptimalkan dari lokal sendiri, dan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak serta warga sekitar," ujarnya.

Uji coba makan bergizi gratis di sekolah dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, pada Jumat (13/12).

MY Bramuda mengatakan ada sekitar 40 siswa menikmati makan bergizi gratis dengan menu lauk ayam kecap, sayur tumis dan tempe, yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Banyuwangi.

"Untuk varian makanan yang disajikan kepada seluruh siswa sudah sesuai dengan petunjuk yang dianjurkan oleh pemerintah pusat," katanya.

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang ada mulai dari Dinas Kesehatan sampai Dinas Pertanian, bagaimana menyiapkan berbagai makanan dan susu di wilayah sekitar, serta pengaturan gizi tentu sudah melalui pengukuran yang tepat, baik nabati maupun hewani dan juga akan menumbuhkan ekonomi sekitar.