JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) dan swasembada pangan dinilai akan memberi angin segar bagi industri peternakan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang bakal dihadapi oleh pemerintah untuk menyukseskan program-program prioritas ini

Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Subendro menyampaikan, tantangan yang dimaksud adalah keterbatasan lahan dan regenerasi pelaku bisnis di sektor peternakan.

“Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa tantangan yang kedepan harus kita atasi. Yang pertama, dari sisi beralihnya fungsi lahan. Pertanian-peternakan juga banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Ini yang menjadi tantangan yang sangat besar,” beber Nanang dalam Investor Market Today IDTV, Senin (16/12/2024).

Dia pun menjelaskan bahwa ada perbedaan signifikan antara Indonesia dan Brazil perihal swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. Salah satunya yaitu Pemerintah Brazil yang sangat konsisten menjaga fungsi lahan mendedikasikan untuk kebutuhan peternakan maupun pertanian. Maka dari itu, dia berharap pemerintah dapat memperhatikan hal tersebut untuk mendukung dua program prioritas tadi.

“Maka mesti dijaga supaya tidak banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Di Indonesia tidak, kita setiap tahun mengalami penurunan jumlah lahan peternakan maupun pertanian,” kata Nanang.

Tak berhenti sampai di sana, Nanang juga membandingkan Indonesia dengan Australia. Dalam hal ini, Australia dapat memelihara sapi 2-4 ekor per hektare. Indonesia sendiri belum bisa melakukan hal serupa, mengingat belum optimalnya penggunaan lahan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan dengan baik.

“Mungkin dengan jalan seperti itu sedikit bisa membantu mengatasi minimnya jumlah lahan yang bisa digunakan untuk industri peternakan secara besar,” sebut Nanang.

Selain soal keterbatasan lahan peternakan, tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah minimnya minat masyarakat berprofesi sebagai peternak. Mirip yang terjadi dengan profesi petani, Nanang menyatakan bahwa kebanyakan mahasiswa yang menempuh bidang studi yang relevan juga tak banyak yang melanjutkan niat untuk berprofesi sebagai peternak.

“Dan kita perlu tahu bahwa lebih dari 56% peternak yang saat ini masih menggeluti usahanya, umurnya sudah di atas 50 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang 56% nanti sudah pensiun dari profesinya sebagai peternak, siapa yang akan menggantikan?” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) -

Ia melanjutkan, SMF sejak tahun 2017 sampai Oktober 2024, secara akumulasi dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP senilai Rp25,50 triliun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur, atau setara dengan 689.583 unit rumah.

"Peningkatan nilai/ leverage tersebut seluruhnya didapatkan SMF dari pasar modal," ujar Ananta.

Dalam kesempatan ini, Ia berharap Program 3 Juta Rumah dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai sebanyak 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun per 13 Desember 2024.

Capaian itu telah melebihi target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini yang sebanyak 166.000 unit rumah.

Ia menyebut sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam periode 2018 sampai 2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 sampai Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63 persen hingga 16,3 persen terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

"Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” ujar Menteri Nusron.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) membantah jika negara memberikan tanah gratis untuk memperlancar program 3 juta rumah.

Nusron menyebut, tanah yang diberikan pemerintah sebagai pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung program 3 juta rumah bisa didapatkan pengembang dengan harga yang lebih murah. Sehingga tetap ada harga yang harus dibayar untuk pengembangan perumahan dengan memanfaatkan tanah negara.

"Oh enggak ada gratis. Tidak ada," kata Nusron saat ditemui usai Acara Dialog Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun skemanya, Nusron mengatakan aset-aset negara berupa tanah statusnya akan dijadikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). HPL tersebut akan diserahkan ke bank yang selanjutnya diatur skema pemanfaatannya oleh bank.

"Ini tanah negara yang gratis, nanti kita serahkan HPL- nya ke dalam bank. Selebihnya nanti teman-teman ini (pengembang) berhubungan dengan bank. Kita atur skemanya supaya negara tidak dirugikan, rakyat juga. Tapi tentunya dengan harga yang murah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Nusron memaparkan setidaknya ada 850 ribu hektare tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) maupun eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Sehingga tanah-tanah tersebut praktis kembali menjadi milik negara dan akan digunakan kembali untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Kami punya 850 ribu bisa dipakai untuk transmigrasi, bisa dipakai untuk tanaman pangan, dan bisa dipakai untuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu itu bisa dipakai untuk perumahan," kata Nusron.

"Tapi apakah cocok untuk MBR, atau tidak untuk perumahan, kami belum tahu. Tentunya bapak-bapak pelaku perumahan yang lebih paham," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik. Dirinya meiminta kuota FLPP menjadi 500 ribu unit pada 2025.

"Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500 ribu unit," ujar Ara dalam acara dialog "Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah" dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.

Dengan demikian, kenaikan kuota FLPP bertambah 280 ribu unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220 ribu unit.
"Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya," kata dia.

Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada Januari.
Dirinya meminta program FLPP segera diluncurkan arena sudah ada kesiapan.

"Jadi Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," jelas Ara.

Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

"Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang," kata Ara.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk siap menyalurkan 500.000 unit rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kesiapan itu disampaikan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat ditanya oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Gedung AA Maramis, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Berapa Pak Nixon? Kalau buat FLPP tahun depan? Berapa? Paling sedikit berapa?," cecar Ara dari atas panggung.

"Yakin 500.000 siap? 500.000 siap FLPP buat tahun depan," lanjut Ara ketika telah mendapatkan konfirmasi dari Nixon yang duduk di barisan paling depan.

Pada kesempatan yang sama, Nixon mengatakan awalnya ditargetkan sebanyak 800.000 unit rumah bisa disalurkan menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025 ini 800.000 rumah berdasarkan ide awal Kementerian PKP," tutur Nixon.

Namun, berdasarkan data proyek yang sudah terkontrak di BTN, baik berupa kredit konstruksi maupun perjanjian kerja sama penyaluran KPR, total potensi penyaluran FLPP tahun 2025 turun menjadi 631.978 unit rumah.

"Sebarannya terbesar masih ada di Pulau Jawa," pungkas Nixon.

Sebagai informasi, FLPP merupakan fasilitas pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada tahun 2024, total penyaluran FLPP adalah sebanyak 200.000 unit rumah subsidi, turun dari tahun 2023 yang mencapai angka 229.000 unit rumah subsidi.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Kementerian Keuangan serta lembaga-lembaga untuk membahas solusi pendanaan program 3 juta rumah. Ia meminta adanya kemudahan serta bantuan dari berbagai pihak untuk mewujudkan target tersebut.

"Hari ini kita berdiskusi soal bagaimana pembiayaan. Bagaimana SMF dan Tapera tetap integritas hati-hatinya harus nomor satu tapi kapasitasnya paling besar. Bagaimananya juga ada introspeksi dalam dan juga bagaimana juga bisa makin dicintai rakyat," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Hal itu diungkapkan dalam Dialog 'Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah'. Kegiatan ini digelar bersama dengan BP Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan adanya penurunan APBN untuk Kementerian PKP, tetapi ada kenaikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia pun mengusulkan agar Kementerian Keuangan bisa menambah kuota FLPP menjadi 500 ribu unit di 2025 mendatang.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," katanya.

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk mengatakan saat ini masih ada 44 ribu rumah yang siap diakadkan, namun tidak bisa lantaran kehabisan kuota FLPP. Adapun total potensi BTN untuk penyaluran FLPP sebesar 631.978 unit.

"Sebelumnya sejarah KPR subsidi selalu kekurangan kuota kecuali di tahun 2020 karena COVID pertama. Itu pun tambahannya yang tidak habis," ungkapnya.

Selanjutnya, ia mengusulkan agar subsidi KPR yang sebelumnya 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun.

Di samping itu, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Ananta Wiyogo mengatakan perlunya dialog untuk mencari solusi akan berbagai kemungkinan pendanaan Program 3 Juta rumah. Dialog tersebut untuk mencari langkah inovatif dengan melihat kapasitas pasar modal, pendanaan off shore hingga pendanaan dari luar negeri.

"SMF selaku liquidity provider melihat adanya potensi optimalisasi recycling aset pembiayaan perumahan guna mendorong perbankan di sektor perumahan. Sampai saat ini total kredit pembiayaan perumahan terhadap total revenue keseluruhan baru 8%," ujarnya.

Kemudian Komisioner BP Tapera Heru Pudyo mengatakan program 3 juta membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta. BP Tapera akan membuat skema dan strategi agar tabungan perumahan rakyat lebih menarik dan tidak dibenci oleh masyarakat.

"Saat ini sedang menyusun jenis tapera yang lebih menarik bagi peserta tapera walaupun masih membutuhkan dukungan regulasi," tuturnya.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Kementerian Keuangan dalam kegiatan ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban.

Sebelumnya, Ara mengatakan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu). Ia ingin membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

Ia meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga BP Tapera hadir dalam pertemuan tersebut.

(dhw/das)

capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) akan menggairahkan semangat peternak di daerah. Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Subendro meyakini program prioritas Prabowo-Gibran ini akan mendongkrak kepemilikan hewan ternak di sejumlah daerah.

“Dengan program ini saya yakin kalaupun jumlah peternak tidak naik, tapi kepemilikannya akan naik,” tutur Nanang Subendro dalam Investor Market Today IDTV, pada Senin (16/12/2024).

Menurut Nanang, saat ini jumlah peternak sapi dan kerbau di daerah berkisar lebih dari lima juta orang, baik untuk skala kecil maupun besar. Adapun kepemilikan hewan sekitar dua sampai lima ekor.

Namun dengan adanya program MBG ini, diprediksi jumlah kepemilikan sapi dan kerbau akan bertambah. Apalagi jika pemerintah berinisiatif memberi semacam insentif untuk kemudahan pembiayaan.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia siap meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2 Januari 2025, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Setelah melalui uji coba intensif selama beberapa bulan, berbagai proses terkait pelaksanaan program dipersiapkan dengan matang, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, menyampaikan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gizi di Indonesia, meningkatkan kualitas hidup anak-anak, dan membentuk sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di masa depan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemotongan anggaran makan bergizi gratis (MBG) dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 bukan kewenangan pihaknya. Dia meyakini pemangkasan anggaran tak mempengaruhi kualitas makanan.

Adapun, beberapa hari lalu pemerintah memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi

Zulhas sapaan akrabnya menuturkan bahwa keputusan pemangkasan anggaran program MBG bukan kewenangan dirinya, tapi kewenangan dari Badan Gizi Nasional.

“Sudah diputuskan itu Badan Gizi Nasional, bukan saya (Menko Pangan),” kata Zulhas setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Ketua Partai Amanat Nasional ini menyampaikan, meski adanya pemangkasan anggaran, dirinya melihat anggaran tersebut sudah mencakup gizi yang diperlukan anak-anak. Sebab, anggaran tersebut dikelola dan dihitung langsung oleh Badan Gizi Nasional.

“Jadi nanti jika sudah dihitung badan gizi berarti cukup ya (gizinya),” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi.

Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat tembus 500.000 unit pada tahun depan.

Ara menjelaskan, pihaknya bakal memperluas alokasi FLPP itu hingga 500.000 sebagai langkah untuk mencapai target program 3 juta rumah.

“Kemudian di FLPP, kalau kita mengajukannya Pak Rionald [Dirjen Kekayaan Negara], tolong [sampaikan] nanti kalau ada Pak Isa [Dirjen Anggaran Kemenkeu], kami pengennya 500.000, pak,” kata Maruarar dalam Diskusi Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, dalam paparannya dijelaskan bahwa untuk merealisasikan penambahan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 500.000 unit dibutuhkan anggaran mencapai Rp24,92 triliun.

Anggaran itu juga bakal diperuntukkan bagi pengadaan alokasi Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUM.

Apabila usulan tersebut benar-benar terealisasikan, maka total penambahan kuota FLPP tahun depan dapat mencapai 280.000 unit. Pasalnya, pada tahun ini kuota FLPP ditetapkan sebesar 220.000 unit.

“Bertambah 280.000 unit, jadi kita minta kalau boleh ditambah jadi 500.000 pak tahun depan. Nah, saya sudah cek kesiapannya,” tegasnya.

Untuk diketahui, usulan penambahan kuota FLPP yang disampaikan oleh Ara itu jauh di atas usulan kuota FLPP yang disampaikan oleh para pengembang perumahan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya memang telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

Namun, Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

“FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Wonosobo -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memantau uji coba makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al Mubaarok Manggisan, Wonosobo. Cak Imin menyebut program ini tak hanya menyasar pelajar tapi juga santri.

Lokasi Ponpes Al Mubaarok ini berada di Kecamatan Mojotengah, Wonosobo. Cak Imin menyebut uji coba makan bergizi gratis masih terus dilakukan hingga dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang.

"Jadi semua siswa-siswi termasuk santri akan mendapatkan makan bergizi gratis secara bertahap. Saat ini masih terus dilakukan uji coba sebelum nanti dilakukan pada 1 Januari secara bertahap," kata Cak Imin di lokasi, Senin (16/12/2024).

Cak Imin lalu mengungkap teknis program makan bergizi gratis di lingkungan pondok pesantren. Salah satunya dibuatkan dapur umum sendiri.

"Teknis pondok pesantren karena ini sifatnya mengumpul dan bentuknya dapur umum yang di-support oleh pemerintah, satu hari satu kali makan akan di-support oleh pemerintah. Yang lain masing-masing oleh pondok pesantren itu sendiri," ujar Ketum PKB ini.

Hal ini dilakukan terutama untuk pondok pesantren dengan jumlah santri minimal 3 ribu anak. Sebab, satu dapur umum untuk melayani 3 ribu siswa.

"Satu dapur umum untuk melayani 3 ribu siswa atau santri. Jadi ini untuk pondok pesantren yang jumlah siswanya minimal 3 ribu," jelasnya.

Meski demikian, program makan bergizi gratis ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah menganggarkan Rp 51 triliun.

"Proses bertahap jadi butuh kesabaran. Untuk tahap awal tahun 2025 dianggarkan Rp 51 triliun. Semoga nanti pada tahun kedua dan ketiga semua siswa akan mendapatkan makan bergizi gratis," tutup Cak Imin.

(ams/aku)

Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia dan Ovo menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta. Program ini menyasar 1.673 siswa dengan hampir 50% dari siswa penerima manfaat pelajar kurang mampu.

Program MBG di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah terlaksana sejak bulan September 2024.

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan langkah dari Grab dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dan kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Dalam program MBG yang dilakukan Grab dan Ovo, Neneng memastikan bahwa pihaknya berfokus terhadap tiga aspek utama untuk mensukseskan program ini.

Pertama, pihaknya menggunakan teknologi dari hulu ke hilir untuk memastikan transparansi yang terjadi selama program makan bergizi gratis.

Fokus kedua, pihaknya memastikan bahwa bahan bahan dan takaran gizi yang terkandung pada program ini mengikuti standar keamanan, kesehatan, kebersihan, dan gizi yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

“Yang ketiga, yang kami lakukan juga adalah mengukur kadar gizi para siswa sebelum dimulainya makan bergizi gratis, dan juga sesudah,” ujarnya.

Neneng menuturkan, pengukuran kadar gizi kepada siswa SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah pihaknya lakukan pada hari Jumat pekan lalu.

Nantinya, hasil dari pengukuran kadar gizi yang dilakukan oleh Grab dan Ovo akan dikirimkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk akhirnya kami akan membuat report yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden mengenai uji coba makan bergisi gratis ini,” ucap Neneng.

Adanya uji coba program MBG ini juga disambut baik oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Wonopeti Alip Mulyono.

Dirinya mengatakan program yang dilakukan oleh pihak Grab ini sangat membantu peningkatan gizi bagi 1673 siswa yang berada di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti.

Alip pun mengharapkan, hasil dari uji coba program MBG ini dapat meningkatkan gizi anak murid yang berada di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti.

Apalagi, Alip menyampaikan hampir 50% siswa yang bersekolah di SD ini berasal dari kalangan menengah ke bawah.

“Dengan adanya MBG ini, kita punya harapan peningkatan gizi itu lebih.Sehingga menopang untuk kecerdasan anak di bidang akademik, non-akademik maupun di bidang karakter,” ucap Alip.