Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan realisasi KPR Subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pada periode 20 Oktober 2024 - 30 Januari 2025 mencapai 87.736 unit rumah.

Maruarar menyampaikan capaian 100 hari kerja dalam Program 3 Juta Rumah, salah satunya terkait progres pembangunan rumah subsidi dan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo, realisasi KPR Subsidi sudah mencapai 87.736 unit rumah yang terdiri dari realisasi rumah FLPP berjumlah 36.118 unit, rumah dari akad Tapera (khusus ASN) berjumlah 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi berjumlah 50.234 unit," katanya di Jakarta, Kamis.

Selain itu pada tahun 2025, Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program 3 Juta Rumah yang sedang disiapkan.

Ara mengatakan peta jalan ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

(KIE)

Gorontalo (ANTARA) - Musibah tanah longsor terjadi di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berdampak pada permukiman warga di wilayah tersebut.

"Satu rumah mengalami kerusakan berat pada musibah longsor yang terjadi Jumat (31/1) dini hari pukul 02.00 WITA," kata Kepala Desa Ponelo Tommy Buheli di Gorontalo, Jumat.

Ia mengatakan sebanyak dua Kepala Keluarga (KK) terdampak akibat longsor yang merobohkan sebagian badan rumah tersebut.

Hujan deras, kata dia, menjadi penyebab terjadinya peristiwa naas yang menimpa satu rumah dan mengancam rumah lainnya di Dusun Ponelo I.

Saat warga terlelap tidur, pada dini hari dikagetkan dengan suara seperti tanah terbongkar. Setelah diperiksa ternyata musibah longsor sedang terjadi.

"Kepanikan sempat terjadi akibat material tanah dan bebatuan meluncur dari bukit yang berada di belakang permukiman," kata Tommy.

Beruntung tidak ada korban jiwa, kata dia, dan dipastikan seluruh anggota keluarga selamat.

Tommy mengatakan longsor mengancam permukiman warga di Dusun Ponelo I, Desa Ponelo tersebut.

Saat ini dua KK terdampak telah dievakuasi di rumah keluarga terdekat, mengingat ancaman potensi longsor sewaktu-waktu dapat terjadi karena diprakirakan musim penghujan masih akan berlangsung hingga Februari 2025.

Ia mengatakan beberapa rumah di dusun tersebut sangat riskan ditinggali lagi, akibat ada retakan di bukit yang berpotensi terjadi longsor susulan.

Pemerintah desa turun langsung mengimbau warga untuk sementara mengungsi mencegah terjadi longsor susulan.

Pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan bantuan rumah bagi warga terdampak longsor.

"Kami pun berupaya menyiapkan bantuan makanan siap saji," imbuhnya.

KOMPAS.com - Sepasang suami istri asal Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memilih mengundurkan diri dari tugas mereka sebagai relawan di dapur makan bergizi gratis (MBG) setelah mengalami sejumlah kendala terkait jam kerja dan ketidakpastian gaji.

Pasutri tersebut, Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), yang menjalankan usaha warung nasi, mengungkapkan alasan pengunduran diri mereka setelah dipindah tugas.

Farid, yang sebelumnya bertugas di bagian pemorsian, dan Wulan, yang bertugas di bagian penyayuran, menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi melanjutkan menjadi relawan setelah adanya perubahan dalam tugas mereka.

Farid mengungkapkan, "Istri saya dipindahkan ke bagian pemorsian, sementara saya ditempatkan sebagai sekuriti dapur. Saya harus bekerja sendirian, sementara warung nasi kami tetap buka," ujarnya.

Dapur makan bergizi gratis (MBG) beroperasi dengan jadwal yang ketat.

Relawan yang bekerja di bagian penyayuran harus memulai tugas mereka sejak pukul 01.00 WIB, memasak sayur bersama relawan yang bertugas memasak nasi. Sementara itu, relawan di bagian pemorsian mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB, hingga seluruh menu selesai dimasak.

Namun, bagi pasangan ini, perubahan tugas yang mempengaruhi keseimbangan antara pekerjaan di MBG dan usaha warung nasi yang telah mereka kelola selama 13 tahun menjadi alasan utama pengunduran diri mereka.

"Jam kerja di dapur makan bergizi gratis sangat padat, dan kami tidak bisa meninggalkan warung nasi kami begitu saja," kata Farid.

Selain itu, ketidakjelasan soal gaji juga menjadi masalah lain yang semakin mempengaruhi keputusan mereka untuk mundur.

Farid mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada kejelasan mengenai jumlah gaji yang akan diterima.

"Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025).

Farid juga sempat bertanya langsung kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG), Mohammad Kholilur Rahman, mengenai hal tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban yang memadai.

"Saya cuma tahu kalau gaji relawan malam dan siang berbeda, tapi sampai sekarang saya masih bingung tentang besaran gajinya," tambah Farid.

Menanggapi pengunduran diri Farid dan Wulan, Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, mengonfirmasi adanya sejumlah relawan yang mundur dengan berbagai alasan, termasuk durasi jam kerja yang dirasa terlalu lama.

"Data terakhir menunjukkan ada lima relawan yang mengundurkan diri," kata Kholilur Rahman.

Terkait isu ketidakpastian gaji, Kholilur Rahman menjelaskan bahwa kewenangan terkait hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Kodim 0827 Sumenep.

"Proses rekrutmen dilakukan oleh Kodim 0827 Sumenep. Saya hanya diperkenalkan kepada relawan dan menjalani program sesuai dengan arahan Badan Gizi Nasional (BGN)," tutupnya.

Meski sudah mengundurkan diri, Farid mengaku hingga kini tidak ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak SPPG terkait masalah ini.

Kejadian ini menjadi sorotan terkait dengan transparansi dan komunikasi antara lembaga pelaksana program dan para relawan yang berperan di dapur makan bergizi gratis di Sumenep.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Khalis | Editor: Aloysius Gonsaga AE)

Jakarta (ANTARA) - Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Keseriusan pemerintah untuk menjalankan program itu terlihat dari kebijakan awalnyayang memutuskan untuk memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemisahan ini bertujuan kuat agar Kementerian PKP fokus dalam pencapaian Program 3 Juta Rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Saat ini pembangunan rumah masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih berada di angka sembilan juta unit. Masih tingginya angka backlog tersebut menunjukkan bahwa masih perlu nya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

Hal ini dikarenakan bahwa tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

Tidak hanya itu, generasi muda yang mencari hunian saat ini juga semakin banyak. Hal ini terlihat dari 75 persen pencari properti didominasi generasi muda, terutama kelompok usia 18-44 tahun yang semakin beralih dari menyewa ke membeli rumah.

Mayoritas generasi muda cenderung berminat memiliki rumah baik baru ataupun bekas dibandingkan menyewa. Ini terjadi karena saat ini generasi muda memandang rumah sebagai salah satu simbol stabilitas hidup secara jangka panjang.

Adanya kecenderungan generasi muda yang mulai berkeinginan untuk memiliki hunian sendiri dapat diartikan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Maka dari itu Program 3 Juta Rumah menjadi program prioritas sesuai Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menyediakan rumah murah dan layak huni dengan sanitasi dan fasilitas umum yang baik untuk TNI dan Polri, ASN, pegawai kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah.

Memasuki akhir Januari 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki periode 100 hari kerja sejak pertama kali menjalankan roda pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Begitu pula dengan Program 3 Juta Rumah yang dimulai bersamaan dengan terbentuknya Kementerian PKP.

Lalu bagaimana capaian program itu?

Melanjutkan FLPP

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari Program 3 Juta Rumah yakni realisasi penyaluran KPR rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Dari angka tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk melanjutkan program skema FLPP menjadi salah satu komponen dalam denah Program 3 Juta Rumah yang saat ini dalam penyusunan.

Pemerintah sedang mengkaji perubahan desain terkait dengan FLPP. Terdapat perubahan skema porsi pendanaan.

Skema itu menekankan perubahan target penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 270 ribu unit dengan dukungan porsi pendanaan 60 persen APBN dan 40 persen swasta. Sebelumnya porsi pendanaan FLPP yang ditanggung oleh APBN sebesar 75 persen sedangkan swasta hanya 25 persen. Dengan adanya perubahan porsi pendanaan tersebut maka bisa dikatakan skema pertama ini dapat mengurangi beban APBN dalam membiayai perumahan rakyat.

Sedangkan skema kedua perubahan desain FLPP lebih pada peningkatan output KPR dengan perluasan penerima manfaat KLP dengan perubahan target unit penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 320 ribu unit.

Skema ini menargetkan penyaluran KPR Rumah Subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di kelas menengah bawah yang banyak didominasi oleh pekerja sektor informal.

Program FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Regulasi dan investasi asing

Capaian berikutnya dalam Program 3 Juta Rumah selama periode 100 hari kerja pemerintah pada bidang regulasi adalah pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, dan Menteri PU.

Kebijakan pembebasan itu diambil pemerintah untuk membebaskan BPHTB sebesar 5 persen dari harga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pembebasan biaya ini bertujuan untuk menggairahkan penjualan rumah subsidi di level daerah dan berpeluang positif dalam memudahkan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Kebijakan berikutnya, pembebasan biaya dan percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di level pemerintah daerah. Kebijakan ini meniadakan retribusi PBG sekaligus juga mempercepat penerbitan izin bagi pembangunan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meringankan beban para pengembang perumahan dalam pembangunan perumahan tapak maupun hunian vertikal, sehingga nantinya berdampak pada penetapan harga hunian yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Capaian lainnya dalam Program 3 Juta Rumah adalah masuknya investasi asing dari Qatar untuk membantu pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan investor Qatar untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masuknya investor dari Qatar ini tentunya membuka peluang bagi investor dari negara lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Singapura hingga perusahaan global seperti Standard Chartered pun menyatakan minat untuk membantu Program 3 Juta Rumah.

Kehadiran investor asing ini bisa dinilai sebagai momentum emas yang harus dimanfaatkan untuk melesatkan sektor properti sebagai salah sektor ekonomi yang berpeluang menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pencapaian target pertumbuhan 8 persen.

Di samping itu, banyaknya investor asing yang berminat untuk membantu Program 3 Juta Rumah juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

SUMENEP, KOMPAS.com - Sepasang suami istri di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengundurkan diri sebagai relawan di dapur makan bergizi gratis (MBG).

Pasutri tersebut adalah Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), warga Desa Pandian, Kecamatan Kota, yang sehari-hari menjalankan usaha warung nasi.

Farid awalnya bertugas di bagian pemorsian, sementara istrinya, yang akrab disapa Wulan, ditugaskan di bagian penyayuran.

Farid menjelaskan bahwa relawan di bagian penyayuran bekerja sejak pukul 01.00 WIB hingga selesai, memasak sayur bersama relawan lain yang bertugas memasak nasi.

Sementara itu, relawan di bagian pemorsian mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB hingga semua menu selesai dimasak.

Keduanya memutuskan untuk mengundurkan diri setelah dipindahtugaskan ke bagian lain.

Farid ditugaskan sebagai sekuriti dapur, sedangkan Wulan dipindah ke bagian pemorsian.

Farid mengungkapkan bahwa istrinya memilih mundur karena jam kerja di dapur makan bergizi gratis bersamaan dengan jadwal buka warung nasi mereka yang telah dirintis selama 13 tahun.

Farid juga merasa tidak nyaman karena harus bekerja sendirian sebagai sekuriti.

Alasan lain di balik pengunduran diri mereka adalah tidak adanya kepastian mengenai gaji yang akan diterima selama bekerja di dapur makan bergizi gratis.

Farid mengungkapkan bahwa sejak mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada dokumen yang ditandatangani terkait besaran gaji.

"Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas," kata Farid kepada Kompas.com saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025).

Farid juga sempat menanyakan kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG), Mohammad Kholilur Rahman, mengenai kepastian gaji saat berkunjung ke rumahnya pada 11 Januari 2025.

Namun, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Farid hanya mengetahui bahwa nominal gaji relawan yang bertugas di malam dan siang hari berbeda.

Hingga pengunduran diri mereka, Farid tetap tidak tahu berapa gaji yang akan diterima.

Bahkan, setelah pengunduran diri, tidak ada perwakilan dari SPPG Sumenep yang menghubunginya untuk klarifikasi.

Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan bahwa ada sejumlah relawan yang mengundurkan diri.

Menurutnya, data terakhir menunjukkan bahwa ada lima relawan yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, termasuk jam kerja yang dinilai terlalu lama.

"Relawan yang mengundurkan diri terjadi antara dua pekan setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada tanggal 13 Januari 2025 lalu, tapi sudah ada penggantinya," ujar Kholilur Rahman kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Saat ditanya mengenai tidak adanya kepastian gaji bagi relawan, Kholilur Rahman menyatakan bahwa semua kewenangan terkait hal itu berada di tangan Kodim 0827 Sumenep.

Ia menjelaskan bahwa seluruh proses rekrutmen dilaksanakan oleh Kodim 0827 Sumenep.

"Saya hanya diperkenalkan dengan mereka (relawan), lalu menjalani program sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN)," pungkasnya.

SUMENEP, KOMPAS.com - Sepasang suami istri di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengundurkan diri sebagai relawan di dapur makan bergizi gratis (MBG).

Pasutri tersebut adalah Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), warga Desa Pandian, Kecamatan Kota, yang sehari-hari menjalankan usaha warung nasi.

Farid awalnya bertugas di bagian pemorsian, sementara istrinya, yang akrab disapa Wulan, ditugaskan di bagian penyayuran.

Farid menjelaskan bahwa relawan di bagian penyayuran bekerja sejak pukul 01.00 WIB hingga selesai, memasak sayur bersama relawan lain yang bertugas memasak nasi.

Sementara itu, relawan di bagian pemorsian mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB hingga semua menu selesai dimasak.

Keduanya memutuskan untuk mengundurkan diri setelah dipindahtugaskan ke bagian lain.

Farid ditugaskan sebagai sekuriti dapur, sedangkan Wulan dipindah ke bagian pemorsian.

Farid mengungkapkan bahwa istrinya memilih mundur karena jam kerja di dapur makan bergizi gratis bersamaan dengan jadwal buka warung nasi mereka yang telah dirintis selama 13 tahun.

Farid juga merasa tidak nyaman karena harus bekerja sendirian sebagai sekuriti.

Alasan lain di balik pengunduran diri mereka adalah tidak adanya kepastian mengenai gaji yang akan diterima selama bekerja di dapur makan bergizi gratis.

Farid mengungkapkan bahwa sejak mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada dokumen yang ditandatangani terkait besaran gaji.

"Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas," kata Farid kepada Kompas.com saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025).

Farid juga sempat menanyakan kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG), Mohammad Kholilur Rahman, mengenai kepastian gaji saat berkunjung ke rumahnya pada 11 Januari 2025.

Namun, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Farid hanya mengetahui bahwa nominal gaji relawan yang bertugas di malam dan siang hari berbeda.

Hingga pengunduran diri mereka, Farid tetap tidak tahu berapa gaji yang akan diterima.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan siap ditahan kalau dirinya melakukan korupsi.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Ara melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Ara berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi.

Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.

Sebagai bentuk sinergi, Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut.

"Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan siap ditahan kalau dirinya melakukan korupsi.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Ara melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Ara berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi.

Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.

Sebagai bentuk sinergi, Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut.

"Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan realisasi KPR Subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pada periode 20 Oktober 2024 - 30 Januari 2025 mencapai 87.736 unit rumah.

Maruarar atau disapa Ara menyampaikan capaian 100 hari kerja dalam Program Tiga Juta Rumah, salah satunya terkait progres pembangunan rumah subsidi dan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo (20 Oktober 2024-30 Januari 2025), realisasi KPR Subsidi sudah mencapai 87.736 unit rumah yang terdiri dari realisasi rumah FLPP berjumlah 36.118 unit, rumah dari akad Tapera (khusus ASN) berjumlah 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi berjumlah 50.234 unit," katanya di Jakarta, Kamis.

Selain itu pada tahun 2025, Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

Ara mengatakan peta jalan ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Kamis.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Dalam pelantikan tersebut, dirinya melantik Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 31 orang, Pejabat Administrator sebanyak 66 orang, dan Pejabat Pengawas sebanyak 23 orang.

Pelantikan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran tinggi Kementerian PKP.

"Pada hari ini saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," ujarnya dalam acara pelantikan itu.

Ara sebelumnya juga melantik delapan pejabat eselon I Kementerian PKP di Jakarta pada Senin (20/1).

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Dirinya juga menyampaikan bahwa berbagai upaya terkini dilakukan oleh pihaknya untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Adapun upaya-upaya tersebut meliputi pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat. Kemudian dukungan bagi program tiga juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sampai dengan menarik masuk investasi dari luar negeri seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Kamis.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Dalam pelantikan tersebut, dirinya melantik Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 31 orang, Pejabat Administrator sebanyak 66 orang, dan Pejabat Pengawas sebanyak 23 orang.

Pelantikan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran tinggi Kementerian PKP.

"Pada hari ini saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," ujarnya dalam acara pelantikan itu.

Ara sebelumnya juga melantik delapan pejabat eselon I Kementerian PKP di Jakarta pada Senin (20/1).

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Dirinya juga menyampaikan bahwa berbagai upaya terkini dilakukan oleh pihaknya untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Adapun upaya-upaya tersebut meliputi pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat. Kemudian dukungan bagi program tiga juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sampai dengan menarik masuk investasi dari luar negeri seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan siap ditahan kalau dirinya melakukan korupsi.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Ara melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Ara berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi.

Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.

Sebagai bentuk sinergi, Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut.

"Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun ​​​​​​​untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025