Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat sedikitnya terdapat 10 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui jumlah itu cukup besar. Apalagi, berdasarkan data PT PLN (Persero), masih terdapat 26 juta rumah dengan daya listrik 450 VA yang dianggap tidak layak huni.

“Akibatnya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan praktik BABS [Buang Air Besar Sembarangan]. Hal ini terjadi karena banyak rumah tidak memiliki sanitasi yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Menurutnya, kondisi itu perlu diselesaikan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan rumah layak. Namun, hingga saat ini, kemampuan negara untuk membangun rumah berkisar antara 400.000–600.000 unit per tahun.

Dengan kapasitas itu, Nixon memandang program pembangunan 3 juta rumah memiliki tantangan besar lantaran pemerintah harus meningkatkan kemampuan pembangunan rumah hingga 8 kali lipat dari realisasi saat ini.

Tantangan lain juga hadir dari sisi pengembang yang utamanya meliputi masalah perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, serta persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan isu lainnya.

“Kami juga menghadapi masalah besar terkait likuiditas perumahan,” kata Nixon.

Dia menilai bahwa solusi dari masalah likuiditas perumahan dapat diselesaikan melalui sekuritisasi. Ini berarti aset-aset yang menghasilkan arus kas seperti pinjaman, hipotek, atau piutang dikumpulkan menjadi satu dan diubah sebagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.

“Namun, persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN yang pernah merilis satu kali dan itu jumlahnya sangat kecil,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Nixon menyatakan bahwa persoalan tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pasar sekuritisasi dapat berjalan optimal dan likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat dimanfaatkan secara efektif.

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) berharap Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah untuk menangani persoalan stunting.

"Keberadaan IDAI menjadi penting karena salah satunya dengan memastikan ketercukupan gizi dan nutrisi bagi anak dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia menuju Generasi Emas 2045," kata Pj Sekprov Malut, Abubakar Abdullah di Ternate, Sabtu.

Menurutnya, keberlangsungan organisasi ini memerlukan komitmen bersama seluruh jajaran pengurus agar bisa membawa perubahan bagi pelayanan kesehatan masyarakat di Malut.

Kelak, anak bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul sehingga program Genersi Emas 2045 bisa terwujud.

Dirinya kemudian mengapresiasi atas pengabdian IDI dan IDAI Malut yang menjadi bagian penting dalam setiap progres pembangunan kesehatan di Malut.

Abubakar berharap keberadaan IDAI dapat membangun kolaborasi dengan semua pihak terkait untuk mencari solusi bersama atas persoalan kesehatan anak yang di alami oleh masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Malut.

Sementara itu, Ketua Pengurus IDAI cabang Malut, dr. Sri Yati dalam kesempatan yang sama mengatakan, dilantiknya pengurus IDAI hari ini, bukan hanya momen seremonial, namun merupakan tonggak penting bagi sebuah organisasi yang akan mengemban amanah besar untuk memperjuangkan kesehatan anak Indonesia demi terciptanya generasi emas Indonesia.

Menurutnya, saat ini sudah ada 23 orang dokter anak yang bertugas di Maluku Utara yang tersebar pada 10 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara.

"Dari 23 orang tersebut satu orang sedang menempuh pendidikan sub spesialis kardio/jantung anak dan akan lulus sebagai pediatric cardiologist yang insyaallah di 2025 ini," ungkap Sri.

Selain itu, kata Sri, perkembangan dan masalah mental bagi kesehatan anak dan remaja sangat diperlukan dengan adanya sinergi, inovasi, kolaborasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak.

"Saya berharap agar Ikatan Dokter anak Indonesia Cabang Maluku Utara yang terbentuk ini dapat menguatkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik lembaga kesehatan maupun masyarakat," kata Sri.

Selain itu, Sri juga mengajak kepada rekan-rekan sesama dokter anak Indonesia Cabang Malut dan Kabupaten/Kota agar meningkatkan kompetensi melalui penelitian pelatihan pendidikan berkelanjutan sehingga hal ini tetap menjadi pusat keunggulan dalam bidang kesehatan anak.

Ia juga mengajak untuk dapat terus memberikan edukasi yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya di Malut, agar terus meningkatkan kesadaran terkait pentingnya kesehatan anak.

Jakarta - Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia (YLPKGI) dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk implementasi Program Anak Sehat Indonesia Kuat (ASIK). Penandatanganan MoU ini dilakukan di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah dan disaksikan langsung oleh Mendikdasmen, Prof. Dr. Abdul Mu?ti, M.Ed., dan Ketua Umum YLPKGI, Yukki Nugrahawan Hanafi serta disaksikan oleh Ketua Pembina YLPKGI, Arsjad Rasjid.

Arsjad Rasjid menyampaikan bahwa kolaborasi ini menandai komitmen YLPKGI dan Muhammadiyah untuk mewujudkan generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif. Program ini juga diharapkan dapat menjadi bentuk gotong-royong banyak pihak dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.

"Program ASIK merupakan bentuk gotong-royong YLPKGI bersama berbagai pemangku kepentingan agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat dan cerdas. Insya Allah dengan bergabungnya Muhammadiyah, kita bisa menciptakan dampak yang lebih besar," ujar Arsjad Rasjid.

Program ASIK mengusung pendekatan Pentahelix yang melibatkan kolaborasi lima pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat. Yayasan telah
berhasil melakukan proyek percontohan dibeberapa daerah seperti Kebumen Jawa Tengah, Kulon Progo DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan juga Sulawesi Utara.

Kolaborasi strategis Muhammadiyah dengan lebih dari 10.000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, Muhammadiyah menjadi salah satu mitra ideal untuk memperluas dampak Program ASIK. Kolaborasi ini mencakup uji coba program pemberian makan bergizi di sekolah-sekolah Muhammadiyah, pelibatan Dapur Sehat, dan integrasi program dengan Unit Kesehatan Sekolah.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Non formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Didik Suhardi, Ph.D. mendukung penuh program ASIK. ?Dengan ribuan jaringan sekolah Muhammadiyah dan sumber daya Muhammadiyah di seluruh Indonesia, kami siap bersinergi dengan YLPKGI sebagai bentuk gotong-royong mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintah,? ungkap Didik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. "Kerja sama antara YLPKGI dan Muhammadiyah adalah langkah strategis untuk mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis. Pendidikan dan kesehatan adalah dua elemen penting dalam mencetak generasi unggul dan saya yakin program ini akan memberikan dampak signifikan bagi generasi penerus bangsa," ujarnya.

Melalui pendekatan yang berkelanjutan, program ASIK diharapkan dapat menjadi upaya gotong-royong banyak pemangku kepentingan dalam mewujudkan generasi emas dan cita-cita
Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon L.P. Napitupulu, mengungkapkan bahwa hunian masih menjadi permasalahan yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pasalnya, terdapat sekitar 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah dan sekitar 24-26 juta keluarga lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Permasalahan rumah tak layak huni ini sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya sanitasi yang baik di rumah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di dunia yang masyarakatnya masih melakukan buang air besar sembarangan.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian 24 sampai 26 juta, ini berdasarkan data PLN 450 VA, memiliki rumah yang tidak layak huni dan itu pada umumnya di kampung-kampung terbesar karena masalah sanitasi," ujarnya saat acara Seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Oleh karenanya, diharapkan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto, dapat menjadi solusi dari masalah perumahan tersebut.

Namun demikian, BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan melihat program ini sebagai sebuah tantangan.

Mengingat saat ini kapasitas membangun rumah di Indonesia hanya sebanyak 400.000-600.000 rumah per tahun.

"Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," ucapnya.

Selain masalah kapasitas membangun rumah, terdapat sejumlah pekerjaan rumah lain yang juga harus diselesaikan untuk mewujudkan program 3 juta rumah, yaitu mengenai kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, hingga analisis dampak lingkungan (Amdal).

Kemudian, dari sisi likuiditas perumahan, perbankan juga menjadi sebuah PR yang besar.

Menurut dia, solusi untuk menumbuhkan likuiditas perbankan itu melalui sekuritisasi, namun solusi ini pun tidak mudah dilaksanakan.

"Persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN, pernah Bank Mandiri sekali itu juga jumlahnya sangat kecil," ungkapnya.

"Memang pasarnya enggak besar, itu persoalan yang harus kita bangun supaya pasar sekuritisasi ini bisa hidup dengan baik, sehingga likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat tumbuh dengan baik," sambungnya.

Klaten -

Hujan lebat hampir setengah hari di Kabupaten Klaten membuat debit air Sungai Dengkeng meningkat. Air bahkan mulai meluap ke permukiman warga dan lahan pertanian padi.

Pantauan detikJateng, air meluap di Desa Wiro dan Talang, Kecamatan Bayat. Di Desa Wiro, air hanya naik sebentar kemudian surut tetapi di Desa Talang luapan lebih lama.

Air dari Sungai Dengkeng terus mengalir ke utara masuk Desa Planggu. Ketinggian di kedua desa tersebut bervariasi tetapi ada yang satu meter meskipun hanya spot-spot yang tergenang.

Di Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, air meluap dari Bendung Tukuman ke utara. Air masuk ke sawah tanaman padi usia sekitar 40-50 hari.

"Jika air tidak segera surut ada sekitar 10-15 hektare yang terancam. Yang sudah terendam usia 40-50 hari," kata Kades Plosowangi, Danang Mahendra kepada detikJateng di lokasi, Sabtu (14/12/2024) siang.

Luapan air Sungai Dengkeng di Klaten masuk ke permukiman dan lahan, Sabtu (14/12/2024) siang. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Menurut Danang, air berasal dari luapan Sungai Dengkeng yang mengalir dari pintu. Diharapkan air segera surut sehingga tidak terus mengalir ke wilayahnya.

"Asalkan air sungai surut, ini juga surut. Repot kalau hujan lagi di wilayah atas," katanya.

Salah satu warga Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Ilham mengatakan air mulai naik ke perkampungan sekitar pukul 11.00 WIB. Air menggenangi Desa Talang dan masuk ke Planggu.

"Air mulai naik di Talang terus mengalir ke Planggu. Air dari Sungai Dengkeng karena hujan turun sejak pagi hari," katanya kepada detikJateng.

Luapan air Sungai Dengkeng di Klaten masuk ke permukiman dan lahan, Sabtu (14/12/2024) siang. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Terpisah, Kalak BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna menyatakan hujan sejak pagi berdampak luapan di beberapa wilayah. Mulai Kecamatan Klaten Utara, Kalikotes, Cawas, dan Bayat.

"Mulai Kecamatan Klaten Utara, Trucuk, Kalikotes, Cawas, dan Bayat. Air akibat luapan sekitar 40 sentimeter di Kalikotes dan Klaten Utara, yang paling parah di Cawas kaitannya dengan luapan bendung Tukuman," papar Syahruna kepada detikJateng di lokasi.

Menurut Syahruna, air luapan masuk ke lahan pertanian padi di Desa Plosowangi. Area yang terancam sekitar 10 hektare.

"Sekitar 10 hektare padi. Untuk di Desa Talang ketinggian air sampai 135 sentimeter tetapi tidak semua rumah dan lokasi," katanya.

(rih/ahr)

Jakarta -

Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

(aqi/abr)

Jakarta -

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon L.P. Napitupulu menyebut Indonesia masih menghadapi masalah perumahan. Berdasarkan catatannya, 10 juta keluarga saat ini masih belum memiliki rumah.

Tak hanya itu sekitar 24-26 juta keluarga diperkirakan tinggal di hunian tidak layak. Umumnya mereka tinggal di perkampungan dan menghadapi masalah sanitasi.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian yang kedua, 24-26 juta, ini berdasarkan data PLN yang 450 VA, yang tidak layak huni, dan itu pada umumnya di kampung-kampung, terbesar karena masalah sanitasi," katanya dalam seminar nasiona KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 dunia yang melakukan buang air besar sembarangan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya sanitasi di perumahan.

Nixon juga menyebut rasio Kredit Pemilik Rumah (KPR) Indonesia terhadap GDP dibanding negara Asia Tenggara lainnya merupakan yang terkecil. Hal ini disebabkan karena banyak pembangunan rumah di Tanah Air dilakukan secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung-kampung.

Pada kesempatan itu ia juga menyinggung program pembangunan 3 juta rumah per tahun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hal itu menjadi tantangan tersendiri, terlebih kemampuan membangun rumah saat ini baru sekitar 400-600 ribu per tahun.

"Memang kecepatan kita di Indonesia hari ini 400 ribu sampai 600 ribu membangun rumah setahun.Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," tutupnya.

(ily/fdl)

Jakarta -

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik anggaran Rp 10 ribu per porsi makan bergizi gratis. Calon gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung, menanggapi kritik Megawati.

Pramono mengatakan dirinya punya program sarapan gratis jika sudah resmi menjabat sebagai gubernur Jakarta.

"Saya akan punya program sarapan pagi gratis," kata Pramono usai bertemu dengan Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12/2024).

Pramono menegaskan program yang akan dilakukan Pemprov Jakarta jika dirinya sudah dilantik menjadi gubernur ialah memberi makan pagi gratis.

"Iya, sarapan pagi gratis," kata politikus senior PDIP ini.

Pramono sempat menyampaikan gagasannya itu dalam debat kedua Pilkada Jakarta pada Minggu (27/10) lalu. Dia mengatakan program sarapan gratis itu untuk menunjang program makan bergizi gratis yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan anggaran sarapan gratis akan berasal dari APBD Jakarta. Pramono memastikan jika sudah menjabat sebagai Gubernur Jakarta, program yang dijalankan akan selaras dengan visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana, untuk itu, kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu makan siang gratis, maka kami akan berikan sarapan gratis di pagi hari," kata Pramono dalam debat.

Megawati Minta Anggaran Makan Bergizi Dikaji

Sebelumnya, Megawati buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

(jbr/dhn)

Ambon (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku membagikan sebanyak 1.121 paket makan siang bergizi gratis kepada siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Ambon.

"Pembagian paket makan siang gratis ini sebagai bentuk kontribusi kami mewujudkan merdeka protein 100 gram," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Erawan Asikin di Ambon, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa hal itu dalam rangka meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya ikan sebagai sumber makanan bergizi tinggi dan sebagai salah satu upaya mencapai ketahanan pangan nasional.

Dalam kegiatan tersebut makanan bergizi ini dibagikan ke sejumlah SD di Kota Ambon, yakni MI Nurul Ikhlas Desa Batu Merah sebanyak 174 paket, SD Al Ikhsan Wara Kampung Buton sebanyak 235 paket, SD Al-Hilal Dusun Karanjang sebanyak 172 paket.

Kemudian, SD Kristen Kusu-Kusu Sereh 160 paket, SD Negeri 75 Passo sebanyak 213 paket, dan SD Negeri 03 Passo sebanyak 167 paket.

"Dalam satu paket makanan bergizi gratis itu berisikan menu nasi, olahan ikan, sayur dan buah," tambahnya.

Paket makan bergizi gratis itu dikemas dalam kotak makan siang dan diharapkan dapat dipergunakan kembali oleh para siswa sebagai kotak bekal nantinya.

Konsep ini, kata dia, tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga mengajarkan anak sejak dini tentang pentingnya menjaga lingkungan.

"Dengan protein ikan, kita bersama-sama menyiapkan generasi muda yang cerdas, sehat dan kuat untuk Indonesia emas," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, pembagian makan siang bergizi gratis tersebut juga untuk memperingati Hari Nusantara merujuk pada Keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001.

Pihaknya berharap konsep makan bergizi gratis ini juga menjadi percontohan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan hal serupa sebagai bentuk dukungan pada program Presiden Republik Indonesia.

Jakarta -

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Wibawa Satria menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

Melalui program ini, pemerintah berupaya memenuhi makanan kaya protein untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini dapat berjalan optimal. Adapun program ini menargetkan anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya di tahun 2025, pelajar dan santri menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Hariqo dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

Hadirnya uji coba Program Makan Bergizi Gratis pun mendapat sambutan positif dari sekolah, siswa, dan orang tua. Respons ini tentunya menjadi modal menjelang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang secara resmi akan dimulai pada 2 Januari 2025.

PCO sebelumnya sempat meninjau pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor pada Senin (9/12).

Selain menyaksikan langsung proses pemasakan dan pengemasan makanan, PCO juga melihat proses distribusi ke SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi Bogor. SPPG Tanah Sareal menyediakan makanan bergizi untuk 3.081 siswa di 15 sekolah.

Sebelum menerima makanan, para siswa dan siswi berbaris rapi untuk mencuci tangan. Mereka juga tertib antre saat mengambil makanan bergizi. Para siswa dan siswi kemudian melaksanakan doa bersama sebelum menyantap makanan.

Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti mengatakan kegiatan antre dan berdoa merupakan contoh kebiasaan positif yang terbentuk dari uji coba Makan Bergizi Gratis.

"Dengan adanya makanan bergizi, mereka jadi mengantre satu per satu ketika mengambil makanan. Mereka juga teredukasi tentang makanan yang seimbang. Kita sedang melawan generasi junk food, ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan," papar Kariyanti.

Kariyanti menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis juga mengurangi beban para orang tua siswa. Apalagi 80% siswa SDN Kedung Badak 1 berasal dari kalangan menengah ke bawah.

"Ada orang tua siswa dengan tiga anak kembar dan satu anak. Kalau dihitung pengeluarannya, itu luar biasa. Orang tua harus mengeluarkan Rp15 ribu dikali empat, jadi Rp 60 ribu setiap hari. Sekarang mereka sudah tidak memikirkan itu lagi, karena anak-anak sudah mendapatkan makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah," ungkapnya.

Salah satu orang tua siswa SDN Kedung Badak 1 Lina mengatakan sejak adanya Program Makan Bergizi Gratis, dia tidak lagi khawatir menyiapkan makan siang. Dengan begitu, dia bisa lebih fokus ke hal-hal lain. Anaknya pun menjadi lebih sering menabung uang saku karena tidak perlu lagi jajan di sekolah.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMP Siliwangi Bogor Rosmiati mengatakan Program Makan Bergizi Gratis mendekatkan para siswa dengan berbagai macam makanan bergizi yang sebelumnya belum pernah mereka konsumsi.

Ia mengungkapkan para siswa juga menjadi lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Hal ini mengingat sebanyak 70% siswa SMP Siliwangi berasal dari kalangan menengah ke bawah.

"Sekarang, anak-anak semuanya sudah percaya diri. Sudah kelihatan hasilnya selama kurang lebih tiga minggu berjalannya Program Makan Bergizi Gratis. Saya berharap kepada pemerintah agar program ini bisa berjalan sampai mereka nanti paling tidak tamat SMA," pungkas Rosmiati.

(akd/ega)

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru terpilih Agung Nugroho memastikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bakal berjalan maksimal di 2025.

Agung menjelaskan hal tersebut saat ditanya mengenai program apa yang bakal disegerakannya sesaat setelah dilantik.

"Kalau untuk program memang ada beberapa yang langsung akan kami prioritaskan. Di Pekanbaru kita mau selesaikan segera persoalan jalan berlubang, parkir, banjir dan sampah. Untuk program yang memang inisiasi pusat, yang kita segerakan maksimal juga makan bergizi gratis," ujar Agung Nugroho, Jumat (13/12/2024) sore.

Dia menambahkan, makan bergizi gratis memang menjadi salah satu program yang akan dimaksimalkan dirinya bersama Markarius Anwar sebagai Wakil Wali Kota. Ini mengingat masih banyak anak-anak Pekanbaru yang belum mendapatkan asuapan makanan bergizi secara rutin.

"Kenapa, karena salah satu visi dan misi kami juga meningkatkan taraf sumber daya manusia. Salah satunya ialah mutu gizi anak-anak kita. Insha Allah nanti bila jadwal pelantikan sudah ada, kami akan coba langsung berkoordinasi untuk penerapannya di APBD 2025," paparnya.

Dilanjutkan dia, sejauh ini, Pemkot Pekanbaru sendiri telah menerima petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut melalui kementerian terkait.

Baca juga: Prabowo Pamer Program Makan Bergizi Gratis di KTT G20 Brasil

Bila pelaksanaan program sudah berjalan dengan stabil, Pemkot Pekanbaru dibawah kepemimpinan Agung-Markarius bakal menggandeng UMKM.

"Jadi ada banyak ini. Bisa UMKM, bisa peternak dan petani lokal. Sehingga ini bisa membuka rantai ekonomi baru. Intinya ini akan saling berkesinambungan. Termasuk juga program ketahanan pangan, akan terhubung juga kesini," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta dari nomor urut 3 Pramono Anung menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai kritik Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yang hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Pramono, yang juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal PDI-P, menyatakan bahwa dia akan meluncurkan program sarapan pagi gratis jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

"Saya akan punya program sarapan pagi gratis," ujarnya saat ditemui di Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Sabtu (14/12/2024).

Dalam debat kedua pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta, Pramono berjanji akan menyediakan sarapan gratis bagi warga Jakarta.

"Kami akan menunjang program yang juga dilakukan oleh pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis, maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari," kata Pramono di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (27/10/2024).

Pramono menekankan latar belakangnya yang sederhana, yang membuatnya memahami pentingnya sarapan gratis bagi masyarakat.

"Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta," tambahnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mendukung program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ia menyoroti anggaran yang dialokasikan, yakni Rp 10.000 per porsi.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis" pada Kamis (12/12/2024).

Megawati menilai anggaran tersebut tidak realistis mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat.

Ia meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran tersebut.

"Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," tegas Megawati.

Ketua Umum PDI-P ini menekankan bahwa kritiknya bertujuan agar program makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.