Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar Teknik Sumber Daya Air Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Prof Nanang Saiful Rizal mengungkapkan penyebab banjir yang mengepung kawasan kota di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase kawasan permukiman yang kurang memadai," katanya di Jember, Jumat.

Hujan deras yang mengguyur Jember menyebabkan banjir dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter, sehingga ratusan rumah di kawasan kota tergenang pada Kamis (12/12).

Ia mengungkapkan sejumlah penyebab banjir tersebut sekaligus memberikan saran mitigasi agar bencana banjir yang menerjang kawasan kota tidak terulang kembali.

"Sistem drainase yang ada saat ini tidak mampu mengalirkan air hujan dengan intensitas tinggi," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa outlet tidak langsung menuju anak Sungai Bedadung, aliran air terhambat oleh bangunan, dan banyak yang tertutup sampah.

Hal serupa juga terjadi pada anak Sungai Bedadung yang melintasi Kota Jember dan kapasitas anak sungai tersebut tidak lagi mampu menampung debit air akibat banjir.

Ia juga menyoroti dampak perubahan fungsi lahan, terutama di dataran tinggi Kabupaten Jember dan banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan tanpa mempertimbangkan konservasi air.

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan telah meningkatkan koefisien limpasan air, sehingga debit banjir saat hujan meningkat lebih dari dua kali lipat," katanya.

Ia mengatakan idealnya alih fungsi tersebut diimbangi dengan peningkatan resapan air di hulu, misalnya melalui pembangunan bendungan, embung, long storage, atau infrastruktur sejenis untuk menampung, menyimpan, dan meresapkan air permukaan.

Ia juga menekankan pentingnya peran pengembang properti dalam mengatasi masalah banjir, khususnya dengan menerapkan sistem zero run-off.

“Air hujan yang turun seharusnya diresapkan oleh sumur resapan di setiap rumah. Kelebihannya ditampung di kolam pada setiap blok perumahan, dan jika masih ada sisa, dialirkan ke danau perumahan. Dengan cara itu, air yang turun menjadi tanggung jawab perumahan itu sendiri,” ujarnya.

Nanang juga menjelaskan keuntungan sistem zero run-off. Selain mampu mereduksi banjir, sistem itu juga meningkatkan ketersediaan air tanah, sehingga dapat mengurangi risiko kekeringan saat musim kemarau.

Ia juga membedakan antara dua jenis banjir yakni banjir kiriman dan banjir lokal. Banjir kiriman berasal dari dataran tinggi, sedangkan banjir lokal terjadi akibat ketidakmampuan sistem drainase kawasan dalam mengalirkan air hujan.

"Untuk menangani banjir kiriman, kami menyarankan konservasi air di daerah hulu dan penggunaan teknologi Early Warning System (EWS) berbasis Internet of Things (IoT)," katanya.

Sementara itu, untuk banjir lokal, pihaknya merekomendasikan sistem zero run-off dan teknologi MagnaTank, yaitu sistem penyimpanan air bawah tanah berbentuk kotak yang dapat ditempatkan di bawah jalan, rumah, atau garasi.

Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang properti dalam menerapkan langkah-langkah preventif.

“Pemerintah harus tegas mengatur izin pembangunan perumahan, masyarakat perlu sadar untuk tidak melanggar aturan seperti membangun di sempadan sungai atau membuang sampah sembarangan," katanya.

Ia mengatakan pengembang harus konsisten menerapkan sistem zero run-off. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan Jember bebas dari banjir di masa depan.

Jakarta -

Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Delapan BUMN tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

"BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

BRI menyambut baik arahan yang diberikan oleh Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Oleh karenanya, program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi," ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG.

"Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya," ujar Supari.

BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

"Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp 69,60 triliun, setara dengan 39,62% dari keseluruhan pembiayaan serupa.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

(prf/ega)

PONOROGO, KOMPAS.com – Komando Distrik Militer (Kodim) 0802 Ponorogo, Jawa Timur, menggelar uji coba makan bergizi gratis di SDN 1 Surodikraman yang letaknya tak jauh dari markas Kodim pada Jumat (13/12/2024).

Sejumlah siswa SDN 1 Surodikraman mengaku senang dengan pemberian makan siang tersebut.

Alma Bella, siswa kelas VI mengatakan, menu makanan itu terdiri dari nasi putih, ayam krispi, oseng buncis yang dicampur tempe krispi, semangka dan susu kotak.

“Enak dan cocok untuk kami. Semoga nanti menunya bermacam-macam agar tidak bosan,” ujarnya usai menyantap menu makanakan siang gratis bersama teman-temannya.

Asisten Logistik (Aslog) Kasdam V Brawijaya, Kolonel Inf Wahyu Hadi Sunaryo yang memantau kegiatan uji coba makan siang gratis itu mengatakan, menu yang disajikan sudah disesuaikan dengan selera para siswa.

"Secara kualitas makanan sudah tidak ada permasalahan. Bisa dilihat kan, tadi saya tanya banyak yang tidak biasa makan sayur ternyata kan habis juga," katanya.

Wahyu menambahkan, Kodim 0802/Ponorogo sudah sangat siap mendukung program makan bergizi gratis pemerintah untuk pemenuhan gizi bagi siswa.

"Dengan adanya makan gratis bergizi ini diharapkan generasi kita menjadi generasi yang sehat, otaknya cerdas, dan ke depannya bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang handal," imbuhnya.

Komandan Kodim 0802/Ponorogo Letkol Inf Dwi Soerjono mengatakan, uji coba makan siang gratis di SDN 1 Surodikraman dibagikan kepada 182 siswa.

Selain kepada siswa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kodim 0802/Ponorogo nantinya juga akan memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan balita di Kecamatan Ponorogo.

"Kami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kodim 0802/Ponorogo siap memberikan pelayanan pemenuhan gizi secara maksimal dan terbaik," ucapnya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan program Makan Bergizi Gratis di daerah itu memerlukan formulasi khusus karena kondisi geografis yang terdiri atas 96 persen lautan dengan 2.408 pulau yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.

Menurut Ansar, geografis Kepri berupa pulau-pulau yang tersebar dengan jarak yang cukup jauh itu menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan program nasional tersebut.

"Pemprov Kepri akan berupaya maksimal agar program Makan Bergizi Gratis ini dapat terlaksana dengan baik," kata Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

Ia dan jajaran sudah berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) RI terkait petunjuk teknis dan formulasi penerapan program Makan Bergizi Gratis di daerah perbatasan tersebut.

Ia juga berharap Kepri dapat menjadi percontohan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah kepulauan, yang memiliki tantangan spesifik dalam hal distribusi dan implementasinya.

"Kami siap mendukung pelaksanaan program ini. Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI-Polri, serta pemerintah kabupaten/kota, kami akan memastikan program ini dapat menjangkau seluruh masyarakat Kepri, termasuk di pulau-pulau terpencil," ujar Ansar.

Ia melanjutkan bahwa Pemprov Kepri bersama DPRD sudah mengalokasikan sekitar Rp25 miliar dalam APBD 2025 untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu bentuk komitmen Pemprov dan DPRD dalam rangka mendukung program nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sejak dini.

"Kalau anggarannya kurang, akan kami tambah lagi di APBD Perubahan 2025," ucap Ansar.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung menyampaikan program Makan Bergizi Gratis untuk tingkat provinsi itu mulai diuji coba pada 15 Desember 2024 di SD IT Al-Kautsar, Kota Batam. Seluruh 250 siswa di sekolah itu akan mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari BGN mengingat pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

"Kami pun tengah menggodok formulasi khusus implementasi program Makan Bergizi Gratis, karena Kepri ini wilayah kepulauan sehingga penanganannya tentu berbeda dengan wilayah daratan," kata Andi Agung.

Pewarta: Ogen
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini karena masih banyak MBR yang belum memiliki rumah sendiri. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, backlog hunian mencapai 9,9 juta unit pada tahun 2023.

Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka 9,9 juta unit masih menunjukkan besarnya kebutuhan perumahan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus dilakukan secara ketat karena program perumahan melibatkan berbagai elemen, seperti regulasi, fasilitas negara, serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.

“Dengan sinergi yang baik, program ini tidak hanya angka, tetapi misi untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi rakyat,” ujar AHY.

Pemerintah akan mendukung dengan berbagai programnya untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat.

Salah satunya melalui Fasilitas Likuidatas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi.

Harapannya, kemudahan rakyat mewujudkan rumah bagi keluarganya, bisa mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan untuk semua.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah terus berupaya mendorong ekosistem perumahan yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Ara melihat adanya ekosistem yang baik di permukiman ini, antara developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen yang nantinya menikmati hunian.

Ara mengapresiasi AHY yang selalu mendukung penuh program Kementerian PKP. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian PKP, merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo maupun AHY.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan agar program Inpres Jalan Daerah (IJD) lanjut di tahun 2025. Kementerian mengusulkan anggaran untuk program tersebut Rp 15 triliun.

Program IJD sendiri sebelumnya dilakukan di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Menteri PU Dody mengatakan, pihaknya mengusulkan agar IJD dilanjutkan. Namun ia belum dapat memastikan berapa rincian panjang jalan yang disasar tahun depan. Selain itu, juga diperlukan inpres baru mengingat pemerintahan telah berganti.

"Yang kemarinbelum dilakukan, diusulkan tahun depan. Berapa ribu km saya sih nggak inget ya, tapi pasti ada lah (usulan dilanjutkan)," kata Dody, kepada awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pada tahun 2024 ini pihaknya mengajukan anggaran untuk IJD sekitar Rp 15 triliun. Namun yang cair hanya sekitar Rp 900 miliar, sehingga direncanakan untuk melanjutkan program ke ruas-ruas jalan yang belum sempat ditangani.

"Rancangan tahun depan itu Rp 15 triliun. Karena tahun ini kita minta Rp 15 triliun, tapi cuma dikasih Rp 900 miliar," kata Diana dalam kesempatan yang sama.

Diana mengatakan, usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lengkap dengan data-data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Dia optimistis, program ini bisa berlanjut tahun depan.

"Kalau datanya udah komplit, nanti kan tinggal pelaksananya, kan sudah," ujarnya.

Selain IJD, pihaknya juga berencana melanjutkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah. Namun ia tak merincikan berapa besar anggaran yang diajukan untuk tahun depan.

Kementerian PU juga berencana merealisasikan Inpres Irigasi. Diana mengatakan, untuk tahun 2025 mendatang pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 7 triliun.

"Nanti kan kita lihatlokasinya mana, berapa panjangnya,nah ini perkiraan dikalikan dengan harga satuannya kan kira-kira ketemunya segitu (Rp 7 triliun), sambil nanti diverifikasi lagi," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya telah Dody mengusulkan penambahan anggaran untuk pagu anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program pembangunan Jalan Daerah.

Dody memaparkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini telah bertambah Rp 40,59 triliun, dari yang semula hanya Rp 75,63 triliun. Namun kini anggaran tersebut berkurang usai pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga alokasi utama, antara lain Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

(acd/acd)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan dua program prioritas yakni pembangunan 3 juta rumah dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap tak sanggup mendanai program prioritas tersebut.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan, ketidaksanggupan APBN mendanai program 3 juta rumah dan MBG bisa menjadi peluang bagi sektor jasa keuangan. Menurutnya, peluang bagi sektor jasa keuangan ini menjadi bagian dari multiplier effect dari program prioritas Presiden Prabowo.

"Di sini dilihat dari sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan maupun keuntungan, pertama jelas dari segi peningkatan produk domestik bruto-nya, kegiatannya, lalu lapangan kerjanya, dan lain," kata Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (13/12/2024).

Ia menilai, peluang keuntungan program prioritas pemerintah dengan pendanaan yang besar memberi ruang bagi jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah yang besar. Apalagi, kata Mahendra, APBN tidak sanggup membiayai program tersebut.

"Target yang begitu tinggi diperkirakan tidak akan cukup hanya dari APBN, utamanya untuk pembangunan rumah sebegitu besar di target per tahun. Dengan begitu akan diutamakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dari industri pembiayaan, apakah itu di perbankan, apakah itu juga di pasar modal," jelasnya.

Begitu juga dengan pemilikan rumah. Mahendra menilai program 3 juta rumah memberi ruang bagi sektor jasa keuangan terpilih untuk memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Di samping itu, program 3 juta rumah dan MBG juga bisa mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejumlah perusahaan konstruksi yang digandeng pemerintah dalam program 3 juta rumah merupakan perusahaan terbuka (Tbk).

"Jasa konstruksinya sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk yang memang tentu akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita," ungkapnya.

Selain itu, pasar modal juga dapat memanfaatkan efek berbasis aset (EBA) dalam bentuk sekuritisasi. Dengan begitu, pembangunan 3 juta rumah akan memberikan peluang pendanaan dari ekosistem pasar modal.

"EBA ini dalam bentuk sekuritas tentu akan memberikan pendanaan yang besar pada pembangunan perumahan, tapi di lain pihak juga memberikan peluang dari berkembangnya produk itu di pasar modal kita," tutupnya.

(acd/acd)

Jakarta: Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmen dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera, guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah berkomitmen mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4 yaitu, "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas."

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program MBG. Delapan BUMN tersebut yakni BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia.

Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

"BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

BRI pun menyambut baik arahan Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.


Direktur Utama BRI Sunarso (Foto:Dok.BRI)

“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan, oleh karenanya program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi,” ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan BRI berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG. “Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya,” ujar Supari.

BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan. "Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp69,60 triliun, setara dengan 39,62 persen dari keseluruhan pembiayaan serupa.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

(ROS)

Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar akad KPR massal di Serang, Banten yang menyalurkan 235 hunian. Ini dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah yang menjadi bagian dalam rangka HUT ke-48 KPR. #btn #kpr #3jutarumah #serang #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BOYOLALI, investor.id – Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SD Angkasa, Surakarta, Jawa Tengah. Tonny menyampaikan, sesuai ketentuan, untuk distribusi makan bergizi gratis, jarak sekolah tidak lebih dari 1,2 km dari dapur umum Lanud Adi Soemarmo, sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)

Tonny mengatakan, dalam makan bergizi gratis tidak hanya mengejar kuantitas dan jumlahnya, juga mengejar soal rasa. Kemudian dalam makan bergizi gratis tersebut akan ada ahli gizi yang meneliti kandungan gizi menu tersebut. 

“Tadi saya sudah menanyakan terhadap para siswa terkait rasa. Dia bilang enak. Di Jakarta sudah di lakukan, saya sudah menyuruh komandan Lanud melakukan program ini,” katanya, Jumat (13/12/2024).  

Mobil milik TNI AU mengangkut 360 porsi makan bergizi gratis dengan menggunakan wadah dari stainles steel dan dilindungi kotak kontainer plastik agar tidak tumpah.

Menu yang disajikan untuk siswa SD ini antara lain, nasi putih, tempe, tahu, telur goreng, sayur capcay, buah jeruk dan susu dalam sekali makan. 

Rencananya makanan bergizi gratis ini akan diberikan kepada murid mulai dari tingkat PAUD hingga SMP dengan total 4.063 siswa dari 17 sekolah yang ada di sekitar dapur Lanud Adi Soemarmo.

Sementara itu, siswa mengaku senang adanya makan bergizi gratis, apalagi mereka jarang membawa bekal dari rumah. Mereka berharap program ini bisa dilakukan setiap hari.

“Senang dapat makan siang gratis, semoga program ini ada setiap hari,” kata Beni kelas 6 SD Angkasa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Banyuwangi -

Sekitar 40 orang anak dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Karangbendo Banyuwangi menikmati sarapan pagi dengan semangat. Lauk ayam kecap, tumis sayur dan tempe disendok dengan lahap. Mereka menikmati makan gratis ini di ruang kelas masing-masing, Jumat (13/12/2024) pagi.

Memulai sarapan dengan berdoa bersama, suasana pagi itu riuh oleh suara sendok yang beradu dengan tempayan tempat bekal yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Banyuwangi.

Staf ahli Kodam V/Brawijaya Kolonel Arm Budiono mengungkapkan, uji coba sarapan dan makan bergizi gratis itu akan dimulai oleh pelajar PAUD dan kelas 4 SD untuk kemudian dilanjutkan pelajar kelas 5 SD sampai SMA, hingga merata ke seluruh sekolah di Jawa Timur.

Untuk varian makanan yang disajikan kepada seluruh siswa, menurutnya sudah sesuai dengan petunjuk yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, sinergi antar-stakeholder dapat turut mengontrol kualitasnya.

"Keterlibatan seluruh stakeholder yang ada, mulai dari Dinas Kesehatan sampai Dinas Pertanian, bagaimana menyiapkan berbagai makanan dan susu di wilayah sekitar pengaturan gizinya, tentu sudah melalui pengukuran yang tepat, baik nabati maupun hewani dan juga akan menumbuhkan ekonomi sekitar," terang Kolonel Budiono.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Banyuwangi Mohammad Yanuar Bramuda menegaskan, pada percobaan hari ini, pemerintah Banyuwangi juga melihat secara langsung mekanisme pendistribusian hingga memasak di dapur umum yang letaknya tidak jauh dari sekolah tersebut.

"Bagi pemerintah daerah bukan sekadar makan gratisnya, tapi bagaimana bahan baku yang ada di Banyuwangi bisa berputar luar biasa, peternakan ayam bisa hidup, kambing hidup, sapi juga hidup, sayur-mayur hidup, maka ini tidak hanya sekadar menyelesaikan masalah makan gratis, stunting, tapi juga inflasi," tegas Bramuda.

Ditargetkan, pada awal Januari 2025 mendatang, program makan gratis bagi pelajar akan dapat diimplementasikan di seluruh sekolah. Dengan perkiraan penerima manfaat mencapai 12.000 siswa SD hingga SMA.

(hil/iwd)

Jakarta -

Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024 tak digugat ke MK. Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor urut 03 itu.

"Selamat untuk Pramono dan Rano Karno, selamat memimpin Jakarta," kata Ara, sapaan Maruarar, kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

Ara meyakini Jakarta di bawah Pramono dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Dia mengaku kenal baik dengan Pramono dan Rano.

"Kita pasti bisa bekerja sama, bersinergi, bersanding untuk kemajuan Jakarta, kemajuan Indonesia. Saya mengenal baik dengan Pak Pramono, Pak Rano, siap bersinergi," kata Ara.

Ara yang merupakan pendukung Ridwan Kamil menegaskan siap bekerja sama, khususnya di bidang perumahan rakyat, bersama Pramono-Rano.

"Kementerian PKP siap bersinergi dalam perumahan dan permukiman di Jakarta," kata Maruarar yang membuat gebrakan merelokasi warga dari kolong jembatan tol ke beberapa rusun di Jakarta ini.

Simak juga Video 'RIDO & Dharma-Kun Tak Gugat ke MK, Pramono: Terima Kasih':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(gbr/imk)