Jakarta -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Simak juga Video 'PDIP soal Program Makan Gratis Rp 10 Ribu: Harus Dikaji':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(aik/aik)

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 300 paket makan bergizi gratis (MBG) kepada siswa-siswi di SD Negeri 6 sebagai upaya mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu, di Sorong, Kamis, menjelaskan penyaluran MGB ini merupakan kolaborasi antara Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dengan Pemkot Sorong dengan menyasar seluruh siswa-siswi SD Negeri 6 Kota Sorong.

"Kami sangat berterima kasih kepada kementerian dan lembaga yang ada di Kota Sorong yang telah berpartisipasi aktif bersama pemerintah mengimplementasikan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," jelas Pj Wali Kota Benrhard saat mengunjungi SDN 6 Kota Sorong.

Pemberian MBG ini juga dalam rangka memperingati Hari Nusantara pada 13 Desember 2024 sebagai wujud nyata dukungan terhadap program Asta Cita Prabowo Subianto

Pemerintah Kota Sorong juga telah menyiapkan anggaran implementasi program MBG yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk realisasi program pada 2025.

Dia tidak menyebutkan secara pasti kesiapan anggaran program MBG pada 2025, namun anggaran telah disiapkan dan akan disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong.

"Ini merupakan bagian penting dari program pemerintah yang harus kita jalankan, kita harus satu komando untuk merealisasikan harapan Pemerintah Pusat melalui program MBG," ujar Bernhard.

Dia berharap melalui program MBG ini generasi emas akan tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi manusia berkualitas ke depan menuju 2045.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyediakan hydran di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran.

"Kalau hydran bisa kerja sama dengan PAM JAYA, PAL Jaya kemudian ketika ada kebakaran, enggak harus nunggu (api) besar. Hydran terdekat bisa cepat memadamkan api," kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

Kawasan padat penduduk menyulitkan tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api karena lokasinya yang sempit.

Untuk itu, Pemprov bersama dinas terkait perlu memikirkan solusi tersebut. Dengan begitu, kebakaran tidak akan cepat merambat.

"Enggak bisa masuk (mobil damkar) itu harus ada penanganan khusus atau memang harus ada alat yang memang bisa langsung menjangkau tempat padat penduduk," jelas dia.

Wa Ode menuturkan, pihaknya akan mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta.

"Pasti ada, sudah direncanakan. Secara Fraksi PDI-P sudah kami rencanakan terutama melihat (kebakaran Kebon Kosong) besar sekali," kata dia.

Wa Ode menilai, catatan untuk Pemprov saat ini, yakni membenahi kawasan padat penduduk yang rawan terjadi korsleting.

"Harus dipikirkan bagaimana (solusinya). Harus ada solusi terbaik ya kalau ada tempat yang padat, ini bagaimana (penanganannya). Harus dicari solusi terbaik. Ini menjadi PR," ujarnya.

DPRD bersama Pemprov telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait termasuk pemadam kebakaran untuk pencegahan peristiwa serupa kedepannya.

"Jadi ada beberapa evaluasi, nanti akan kami coba sampaikan penangananya," jelas Wa Ode.

Kebakaran yang melanda permukiman semi permanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

Dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga yang bekerja sebagai pengepul barang-barang plastik.

Api cepat merambat dan membesar karena lokasi kebakaran merupakan kawasan permukiman padat penduduk semipermanen.

Dara sementara korban kebakaran Kebon Kosong mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

BPBD menyiapkan tiga lokasi yang menjadi posko pengungsian ratusan korban kebakaran Kebon Kosong. Salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyediakan hidran di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran.

"Kalau hidran bisa kerja sama dengan PAM JAYA, PAL Jaya kemudian ketika ada kebakaran, enggak harus nunggu (api) besar. Hidran terdekat bisa cepat memadamkan api," kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

Kawasan padat penduduk menyulitkan tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api karena lokasinya yang sempit.

Untuk itu, Pemprov bersama dinas terkait perlu memikirkan solusi tersebut. Dengan begitu, kebakaran tidak akan cepat merambat.

"Enggak bisa masuk (mobil damkar) itu harus ada penanganan khusus atau memang harus ada alat yang memang bisa langsung menjangkau tempat padat penduduk," jelas dia.

Wa Ode menuturkan, pihaknya akan mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta.

"Pasti ada, sudah direncanakan. Secara Fraksi PDI-P sudah kami rencanakan terutama melihat (kebakaran Kebon Kosong) besar sekali," kata dia.

Wa Ode menilai, catatan untuk Pemprov saat ini, yakni membenahi kawasan padat penduduk yang rawan terjadi korsleting.

"Harus dipikirkan bagaimana (solusinya). Harus ada solusi terbaik ya kalau ada tempat yang padat, ini bagaimana (penanganannya). Harus dicari solusi terbaik. Ini menjadi PR," ujarnya.

DPRD bersama Pemprov telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait termasuk pemadam kebakaran untuk pencegahan peristiwa serupa kedepannya.

"Jadi ada beberapa evaluasi, nanti akan kami coba sampaikan penangananya," jelas Wa Ode.

Kebakaran yang melanda permukiman semi permanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

Dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga yang bekerja sebagai pengepul barang-barang plastik.

Api cepat merambat dan membesar karena lokasi kebakaran merupakan kawasan permukiman padat penduduk semipermanen.

Dara sementara korban kebakaran Kebon Kosong mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

BPBD menyiapkan tiga lokasi yang menjadi posko pengungsian ratusan korban kebakaran Kebon Kosong. Salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan semua anak bangsa, termasuk santri, juga harus mendapatkan program makan bergizi gratis, sama seperti anak-anak di sekolah umum.

Adapun Nasaruddin merespons program makan bergizi gratis yang dibagi-bagikan Wapres Gibran Rakabuming Raka di pesantren di Bogor pada Rabu (11/12/2024) kemarin.

"Iya itu kan sama-sama anak bangsa. Masa ada yang dikasih makan, ada yang enggak?" ujar Nasaruddin saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Nasaruddin menjelaskan, akan ada tim khusus yang mengurus makan bergizi gratis bagi santri.

Dia mengaku akan membicarakan terlebih dahulu, apakah makan bergizi gratis bagi santri disediakan pihak pesantren atau Badan Gizi Nasional.

"Ya itu kan ada timnya. Ada tim khususnya. Termasuk dari kita pesantren juga ada," jelasnya.

"Itu akan kita bicarakan (dimasak di pesantren tanpa Badan Gizi Nasional)," imbuh Nasaruddin.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau simulasi program makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ki Bagus Hadikusumo, Rabu (11/12/2024).

Kegiatan ini berlangsung di dua sekolah sekaligus, yaitu Kampus MBS 1 dan Kampus MBS 2, yang terletak terpisah di Jl Mad Nur, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, menu yang disajikan kepada para santri terdiri atas nasi putih, tumis sawi wortel, ayam semur, tahu fantasi, dan pisang.

Dalam keterangan dari Setwapres, kunjungan Gibran tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan di sekolah berbasis keagamaan, menandai komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Asta Cita.

Pesantren ini menjadi contoh bahwa program pemerintah dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk institusi pendidikan keagamaan.

"Mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan, Pak, untuk pondok-pondok (pesantren). Yang penting, kebutuhan gizinya terpenuhi. Dan, karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory ya, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Gibran.

Banyumas (ANTARA) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar kegiatan Makan Bergizi Gratis di Desa Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk mendukung program yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan bertema "Makan Bergizi Gratis - Menu Ikan untuk Generasi Emas 2045" itu digelar di Gedung Olahraga Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Kamis, dengan melibatkan ratusan pelajar di wilayah tersebut.

Ditemui di sela-sela acara, Analis Kebijakan Muda Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BPPSDM KKP Cece Sudrajat mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyukseskan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berupa Makan Bergizi Gratis.

"Seiring dengan itu, di tempat kami kan ada gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, dalam rangka menyukseskan program tersebut, kami di BPPSDM menyelenggarakan kegiatan pada hari ini, yaitu Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak khususnya anak-anak TK dan SD di Desa Panembangan serta beberapa ibu hamil, ada 450 anak dan ibu hamil," kata dia selaku penanggung jawab kegiatan.

Menurut dia, kegiatan tersebut digelar di Panembangan karena desa itu sejak 2022 telah ditetapkan oleh BPPSDM KKP sebagai lokasi Smart Fisheries Village (SFV) atau Desa Perikanan Cerdas.

Dalam hal ini, kata dia, pihaknya ingin produk dari lokasi SFV tersebut diolah oleh ibu-ibu anggota kelompok pengolahan dan pemasaran (poklasar) hasil perikanan dan hasilnya dikonsumsi oleh anak-anak sekolah di wilayah itu, sehingga terjadi ekonomi sirkular.

Oleh karena itu, lanjut dia, kegiatan tersebut dirangkai dengan bimbingan teknis untuk menumbuhkan kewirausahaan bagi pemuda di Desa Panembangan agar tertarik dalam pengembangan usaha perikanan.

Terkait dengan menu makan gratis yang disajikan, Cece mengatakan hal itu terdiri atas nasi, lauk yang terbuat dari olahan ikan, sayur, buah, dan air minum serta kudapan berupa es krim yang terbuat dari ikan nila dan cistik dari duri ikan lele.

Sementara itu, Kepala Desa Panembangan Untung Sanyoto menyampaikan terima kasih kepada BPPSDM KKP yang telah menjadikan Panembangan sebagai lokasi percontohan Desa Perikanan Cerdas.

"Tindak lanjut dari itu (Desa Perikanan Cerdas, red.), desa kami juga diujicobakan untuk pertama kalinya program Makan Bergizi Gratis. Kami berharap ini nanti akan berkesinambungan dengan program Smart Fisheries Village atau Desa Perikanan Cerdas yang menghasilkan ikan itu untuk menopang kegiatan makan bergizi gratis," katanya.

Bahkan, kata dia, Desa Panembangan telah disurvei oleh pihak terkait sebagai salah satu bakal lokasi dapur umum yang akan menyiapkan makanan untuk kebutuhan program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas.

Ia mengharapkan keberadaan dapur umum di Panembangan dapat terealisasi karena bisa menyerap tenaga kerja lokal sekitar 30-50 orang yang akan bertugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis tersebut.

Selain itu, lanjut dia, limbah atau sisa pengolahan makanan bergizi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan di kolam-kolam yang ada di Desa Panembangan.

"Kami sangat mendukung program makan bergizi gratis ini karena banyak sekali manfaat bagi masyarakat, baik penerima manfaat maupun para pekerja yang mendukung kegiatan ini, dan sumber daya alam yang ada di desa kami dapat terserap untuk kegiatan ini," kata Untung.

Salah seorang siswa Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Panembangan, Iqbal Maulana Fauzan mengaku senang mengikuti kegiatan makan bergizi gratis itu.

Ia mengharapkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak sekolah. "Makanannya enak sekali, saya suka makan ikan," katanya.

Sementara siswa Kelas 2 MI Ma'arif NU Panembangan, Ananda Abdurahman Hafiz mengharapkan program makan bergizi gratis tersebut dapat dilaksanakan setiap hari. "Saya senang makan ikan tapi tidak tiap hari, cuma kadang-kadang," katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri setuju pemerintah memberikan makan bergizi gratis (MBG). Megawati mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto itu.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," papar Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Walau menyatakan dukungannya, putri Presiden Soekarno itu tetap memberikan beberapa catatan terhadap program makan gratis. Salah satu catatan yang diberikan adalah soal anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke-5 ini, anggaran tersebut belum cukup untuk membeli makanan yang kaya gizi, apalagi saat ada kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh Mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," tuturnya.

Megawati menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG sebesar Rp 10.000 per persi hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," bebernya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, namun bukan untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," lanjut Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan.

"Standar komposisi gizi tetap diutamakan," imbuhnya.

Dadan pun mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," kata dia.

Sebelumnya, Dadan telah menegaskan soal anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disahkan sebesar Rp 71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” katanya lagi.

Menurut Dadan, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megwati Soekarnoputri mengkritik anggaran makan bergizi gratis yang hanya dipatok Rp10.000 per anak. Megawati meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung kembali anggaran untuk makan bergizi gratis tersebut.

Hal itu diungkapkan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi Buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Fourseason, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

Mulanya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) ini menyatakan setuju dengan program andalan Prabowo itu yakni, makan bergizi gratis. Namun, Megawati menilai, anggaran untuk program itu terbilang rendah.

"Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Bener loh. Tetapi apa? Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu, jadi tradisi, putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung, Rp10.000 toh," tutur Megawati.

Menurut Megawati, anggaran itu kurang, apalagi bahan pangan saat ini sedang alami kenaikan. Untuk itu, Megawati meminta Prabowo, agar bisa meninjau kembali besaran anggaran makan bergizi gratis.

"Apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ujar Megawati yang langsung disambut tepuk tangan dari para peserta.

Lantas, Megawati pun meminta maaf bila harus mengkritik Prabowo. Megawati menjelaskan, kritik itu dilakukan lantaran anggaran makan bergizi gratis tak cukup.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapat apa toh? Lho opo yo Bu yo, paling tempe. Iya lha, karena saya bisa masak," tandasnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan masukan penting kepada Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Dia mengaku, pada prinsipnya setuju dengan program peningkatan gizi anak-anak tersebut.

"Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, benar," kata Megawati dalam siaran pers kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Kendati demikian, Megawati menilai, perencanaan program makan siang gratis itu perlu dikoreksi. Pasalnya, pemerintah hanya menganggarkan Rp 10 ribu per porsi. Dia menilai, alokasi anggaran itu tidak masuk akal.

"Tapi apa, saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatra, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak. Alhamdulillah. Ku hitung, ya... Rp10 ribu. Ya apa ya (apakah cukup?) Apalagi sekarang harga naik," kata Megawati.

Presiden ke-5 RI itu menyampaikan saran kepada Prabowo agar anggaran Rp 10 ribu per porsi bisa ditambah. "Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi..." kata Megawati.

Di sisi lain, Megawati mengaku ikut merasakan bagaimana kondisi ibu-ibu yang setiap hari berhadapan dengan pekerjaan rumah tangga. Mulai dari memasak dan mengurus kebutuhan sehari-hari yang harganya terus naik.

"Saya tau, ngulek cabe segala, ini kemanusiaan, tau. Loh iya, nanti kalau (harga) udah melambung kan datang ke saya, ibu ini gimana cabainya sekarang aduh (naik) pusing gua. Ibu sekarang bawang putihnya naik," kata putri Proklamator Sukarno tersebut.

Megawati pun menegaskan kritik soal anggaran makan bergizi gratis sebagai koreksi membangun. Tujuannya agar program yang dikerjakan Presiden Prabowo lebih realistis.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," katanya mengakhiri.