Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR).

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ara menyebut rencana itu saat ini tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukin ini adalah program, program agar bagaimana kita buat itu, mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” kata Ara.

Adapun usulan pembentukan PSN pada sektor perumahan itu dilakukan dalam rangka mendorong realisasi pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Indonesia memperoleh dukungan Prancis terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Prancis yang punya program serupa akan membantu melalui berbagi pengalaman dan keahlian.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone mengatakan, Prabcis akan membantu pemerintahan Prabowo memenuhi janji kampanyenya untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah Indonesia, khususnya untuk mengurangi angka stunting secara nasional.

Prancis, kata dia, memiliki program pemberian makanan ke anak-anak sekolah serupa Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Prancis bermaksud untuk berbagi keahliannya. Prancis juga terbuka untuk membantu Indonesia memodernisasi sektor pertaniannya.

“Kami (Prancis) akan menanggapi apa yang dibutuhkan Indonesia. Kami punya program serupa, jadi (mungkin) bisa saling bertukar keahlian. Mungkin ada peluang bagi para ahli untuk ambil bagian dalam memodernisasi pertanian Indonesia,” kata Penone kepada wartawan di kediamannya di Jakarta, pada Rabu (11/12/2024).

Di Prancis, pemerintah memberikan subsidi makanan kepada para siswa di sekolah. Pemberian subsidi tidak dilakukan penuh, namun dengan dukungan para orang tua yang wajib membayar sebagian biaya tergantung pada pendapatan mereka. Beberapa tahun lalu, Prancis mulai mendistribusikan sarapan gratis ke sekolah-sekolah di daerah kurang mampu.

Penone menyatakan bahwa Indonesia telah mengirim beberapa delegasi ke negaranya untuk mempelajari bagaimana Prancis memberi makan siswanya.

Indonesia telah menjalankan proyek percontohan untuk program makanan gratis selama beberapa bulan terakhir. Pada bulan Oktober, Penone mengunjungi salah satu lokasi uji coba di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

“Kami sudah bekerja sama dengan Program Pangan Dunia PBB untuk hal ini … Kami akan melihat bagaimana kami dapat bekerja sama lebih lanjut dalam (rencana makanan gratis) ini,” kata Penone.

Anggaran Makan Bergizi Gratis

Adapun Prancis merupakan salah satu penyumbang dana Program Pangan Dunia PBB (UN’s World Food Program) mencapai 6 juta euro atau sekitar US$ 6,3 juta pada tahun 2024 saja.

Menurut laporan media lokal, Prancis telah mengalokasikan sekitar 260.000 euro (sekitar US$ 272.852) untuk distribusi makanan sekolah di Indonesia melalui skema Program Pangan Dunia.

Sementara, Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun (hampir US$ 4,5 miliar) dalam anggaran negara untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis sepanjang tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini mengumumkan rencanaya untuk memangkas biaya dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi karena keterbatasan anggaran.

Namun, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyanggah bahwa anggaran sebesar Rp 10.000 per porsi masih jadi sebuah sumulasi. Pemerintah masih mencari tahu apakah mungkin dana sebesar itu memang bisa memberi makan seorang anak.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut sejumlah investor asing berminat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menuturkan, investor dari negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, tertarik untuk menggarap 1 juta rumah dari program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

"Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya, langsung mengatakan sanggup satu juta unit rumah setahun," ujarnya saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut Fahri, minat tersebut diungkapkan saat kunjungannya langsung ke negara-negara Arab.

Ia bilang, Qatar memiliki komitmen berinvestasi di program 3 juta rumah melalui Qatar National Bank (QNB) yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Uni Emirat Arab berminat berinvestasi melalui Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi di Indonesia.

"Emirat, karena mereka membantu melahirkan INA, mereka juga berharap dengan INA nanti kita bekerja sama untuk membangun perumahan," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun skema pembiayaan yang tepat untuk program 3 juta rumah.

Dengan masuknya investor asing, maka akan membantu pemerintah dalam mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk program ini. Meski begitu, dia mempersyaratkan investor asing yang masuk harus memberikan tingkat bunga yang rendah.

Menurut Fahri, Qatar telah menyatakan siap untuk memberikan bunga rendah.

"Qatar komit sekali karena QNB sudah ada di sini, mereka mau kasih bunga yang rendah," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut sejumlah investor asing berminat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menuturkan, investor dari negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, tertarik untuk menggarap 1 juta rumah dari program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

"Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya, langsung mengatakan sanggup satu juta unit rumah setahun," ujarnya saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut Fahri, minat tersebut diungkapkan saat kunjungannya langsung ke negara-negara Arab.

Ia bilang, Qatar memiliki komitmen berinvestasi di program 3 juta rumah melalui Qatar National Bank (QNB) yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Uni Emirat Arab berminat berinvestasi melalui Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi di Indonesia.

"Emirat, karena mereka membantu melahirkan INA, mereka juga berharap dengan INA nanti kita bekerja sama untuk membangun perumahan," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun skema pembiayaan yang tepat untuk program 3 juta rumah.

Dengan masuknya investor asing, maka akan membantu pemerintah dalam mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk program ini. Meski begitu, dia mempersyaratkan investor asing yang masuk harus memberikan tingkat bunga yang rendah.

Menurut Fahri, Qatar telah menyatakan siap untuk memberikan bunga rendah.

"Qatar komit sekali karena QNB sudah ada di sini, mereka mau kasih bunga yang rendah," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025.

Sebelum program MBG diterapkan, Bima mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan, hal ini terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu. Nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bima menganggap kolaborasi dari pihak ketiga, seperti corporate social responsibility (CSR) juga diperlukan dalam mendukung program tersebut.

Untuk itu, Bima memberikan apresiasi kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program MBG.

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya karena bantuan CSR itu kan biasa untuk program pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Wamendagri mengatakan beberapa daerah sudah melakukan uji coba program MBG dengan baik, termasuk yang digelar Pemerintah Provinsi Sumut. "Saya kira provinsi ini luar biasa, kita apresiasi semuanya," imbuhnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memakai 'kostum' atau baju yang mirip dengan ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ki Bagus Hasikusumo.

Berdasarkan foto yang diterima Bisnis, Gibran tampak mengenakan kemeja warna putih berkantung di dada lengkap dengan celana bahan berwarna hitam. Bukan itu saja, dia juga memakai sepatu kasual bernuansa hitam putih buatan lokal dari Kabupaten Bandung yang harganya sekitar Rp400.000-Rp600.000.

Sepatu tersebut seringkali digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka, di antaranya saat meninjau proyek Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC), debat kandidat Pilpres 2024 hingga blusukan ke sejumlah daerah di Indonesia.

Gaya atau 'kostum' tersebut sudah terlebih dahulu dipopulerkan oleh ayahnya, yaitu Jokowi. Selama satu dekade menjadi Presiden RI, Jokowi memang kerap mengenakan setelah kemeja putih, celana bahan hitam, dan sepatu casual dengan warna hitam-putih.

Dalam kegiatan tersebut, Gibran mengemukakan bahwa makan siang gratis tidak hanya untuk sekolah umum saja tetapi akan menyentuh pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dia mengatakanprogram pemerintah tersebut bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi pendidikan keagamaan.

"Mungkin nanti ke depan akan ada sedikit simultan ya Pak, untuk pondok-pondok pesantren," tuturnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/12/2024).

Perbesar

Selain itu, Gibran juga meminta pengasuh pondok pesantren untuk memberi perhatian khusus kepada santri. Terutama, menurut Gibran, terkait makanan yang diberikan ke santri harus bergizi.

"Yang penting, kebutuhan gizinya terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory ya, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," ujarnya.

Kunjungan Wapres tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan di sekolah berbasis keagamaan, hal itu menandai komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Asta Cita.

MBS Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu pondok pesantren modern yang bisa memadukan pendidikan agama dan sains, memiliki total santri setingkat SMP dan SMA sebanyak 495 orang pada tahun ajaran 2024/2025.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN ini dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Nah, PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihak Ara masih membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

Ditemui usai acara, Ara mengatakan usulan tersebut berupa program untuk perumahan MBR. Nantinya pihak Kementerian ATR/BPN akan mencari lahan yang cocok untuk melaksanakan program tersebut.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menuturkan program perumahan MBR yang diusulkan menjadi PSN adalah program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya 3 juta rumah ini terwujud apa, salah satunya PSN," tutur Nusron.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginisiasi Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengungkapkan hal ini dalam sambutan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya kita akan memperjuangkan PSN untuk MBR di Indonesia," jelas Ara.

Dia beralasan, kesepakatan antara dirinya dengan Nusron dilakukan demi merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai Program 3 Juta Rumah per tahun.

Oleh karena itu, mereka ingin meyakinkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait inisiasi tersebut.

Dia beralasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 5 triliun pada tahun 2025 hanya bisa membangun sekitar 225.000 rumah.

Sehingga, masih ada sekitar 2,75 juta rumah lagi yang harus dibangun Kementerian PKP.

Namun demikian, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan telah memberikan pemikiran cerdas untuk mencapai hal tersebut. Mulai dari subsidi bunga hingga cicilan.

"Tapi, ini baru sesuatu rencana, yang tentu bagaimana bisa diterima oleh negara. Nah, itu salah satunya paling utama. Ya, bisa dua juta, bisa tiga juta. Tentu, kalau program Satgas ini bisa diterima oleh DPR dan juga pemerintah, itu akan sangat membantu," tandas Ara.

TNI Angkatan Udara (AU) sudah mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah Lanud TNI AU tipe A. TNI AU juga membangun dapur umum untuk mendukung program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Percontohan ataupun program uji coba makan gratis kita laksanakan di Lanud Tipe A. Lanud Abdul Rachman Saleh, Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Hasanuddin. Kemudian RSN (Roesmin Nurjadin) itu di Pekanbaru ya, itu sudah dilaksanakan," kata Kadispen TNI AU Marsma Ardi Syahri kepada wartawan di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).

Selain itu, Ardi menjelaskan besok Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono akan turun langsung melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di Solo sekaligus menghadiri pelantikan siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa).

"Insyaallah besok KSAU akan melaksanakan ini, mulai di Lanud tipe A juga di Solo besok. Rencana (menghadiri) program makan gratis dengan pelantikan siswa Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira)," ucapnya.

Dia juga mengungkap, selama proses uji coba, belum ditemukan adanya kendala maupun hal yang membutuhkan evaluasi. Menurutnya, TNI AU siap mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendukung program prioritas Prabowo tersebut.

"Selama ini belum ada, jadi program pencanangan makan bergizi gratis ini kita maju dulu, belum ada evaluasi. Karena kan baru uji coba ya, baru uji coba. Kita kerahkan seluruhnya kekuatan yang ada dari mulai personil, equipment, fasilitas," ujar Ardi.

"Kemudian lahan, lahan ada juga yang bangun untuk dapur. Jadi seperti di Pontianak juga sudah kita siapkan lahan untuk pembangunan dapur umum. Jadi memang program makan ini karena perintah Presiden melalui Panglima TNI kita siap mendukung dulu," imbuhnya.

Program makan bergizi gratis yang diberlakukan pada tahun depan diharapkan menggerakan ekonomi daerah. Apalagi, besaran anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp 71 triliun. #makanbergizigratis #menkeu #srimulyani #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News