Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menjadi sorotan publik karena di tengah efisiensi anggaran akan menggelar acara yang dimeriahkan penampilan Dewa 19 pada Jumat (21/2). Undangan acara tersebut beredar di media sosial (medsos).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan acara yang mengundang Dewa 19 tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19 disebut tidak menerima bayaran untuk tampil dalam acara tersebut.

"Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," kata pria yang biasa disapa Ara saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Ara sendiri tidak tahu mengapa Ahmad Dhani tidak mau menerima bayaran. Bahkan, menurutnya, peralatan sound system disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kehadiran konser dalam acara resmi kementerian menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, terutama terkait efisiensi anggaran negara yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam undangan Kementerian PKP yang beredar, acara yang akan diselenggarakan terkait Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sekaligus pentas seni menampilkan Dewa 19. Acara diselenggarakan pada Jumat (21/2) pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian PU.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menjadi sorotan publik karena di tengah efisiensi anggaran akan menggelar acara yang dimeriahkan penampilan Dewa 19 pada Jumat (21/2). Undangan acara tersebut beredar di media sosial (medsos).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan acara yang mengundang Dewa 19 tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19 disebut tidak menerima bayaran untuk tampil dalam acara tersebut.

"Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," kata pria yang biasa disapa Ara saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Ara sendiri tidak tahu mengapa Ahmad Dhani tidak mau menerima bayaran. Bahkan, menurutnya, peralatan sound system disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kehadiran konser dalam acara resmi kementerian menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, terutama terkait efisiensi anggaran negara yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam undangan Kementerian PKP yang beredar, acara yang akan diselenggarakan terkait Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sekaligus pentas seni menampilkan Dewa 19. Acara diselenggarakan pada Jumat (21/2) pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian PU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan gelaran peluncuran logo serta pentas seni yang mengundang band papan atas Dewa19 bukan menggunakan anggaran pemerintah atau APBN.

Ara mengatakan konser Dewa19 yang digelar pada Jumat (20/2/2025) bersifat sukarela alias tidak dibayar sama sekali.

“Tidak ada APBN tanya sama Ahmad Dhani saja, Dhani tidak mau dibayar dia beberapa kali nyanyi di tempat-tempat tidak dibayar termasuk besok,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Bahkan, Maruarar memastikan penggunaan sound system juga tidak menggunakan APBN.

“Sound system itu dari Dhani jadi tidak dibayar,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Kamis (20/2025).

Diketahui, acara tersebut akan diselenggarakan Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, hingga saat ini belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu penyebabnya adalah belum adanya Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah tersebut.

Diketahui bahwa Kodim di berbagai daerah dipercaya untuk menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi gratis.

"Saya rasa (MBG) belum jalan. Di pegunungan, anggaran belum tahu lewat mana masuk ke sana. Kebetulan belum ada kodim. Kodim itu kan yang dipercaya menyiapkan dapur, itu belum. Kita diminta sharing dari daerah, enggak mungkin," kata Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Menurut Spei, pelaksanaan MBG di wilayahnya juga terhambat karena aksesibilitas yang sulit, yang hanya diakses melalui jalur udara.

"Kemungkinan sulit jalan karena semua dengan pesawat. Kita dari ibu kota ke kecamatan pake pesawat," ujar dia.

Pihaknya akan berusaha merancang pelaksanaan program MBG setelah pulang dari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Desain program ini akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mekanisme pengalihan anggaran untuk MBG.

Setelah pembahasan final, pemerintah kabupaten akan melakukan uji coba di ibu kota kabupaten.

"Baru (nanti) uji coba di ibu kota kabupaten. Tapi, itu belum ada persiapan karena baru dilantik," ujar dia.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis sudah dimulai sejak 6 Januari 2025.

Seturut rencana, pemerintah bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September-Desember 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025) pukul 16.03 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pukul 16.03 WIB, sejumlah mahasiswa mengekspresikan keresahan melalui berbagai poster bernada kritik.

"Mau APBN sehat, kurangi korupsi, bukan efisiensi, apalagi makan bergizi," tulis salah satu poster.

"Yang berkuasa, buka mata, mati rasa, gila harta. Rakyatnya nelangsa," tulis poster lainnya.

Selain itu, demonstran juga memegang poster bergambar sosok yang mirip dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Indonesia terang, karena kami dibuat kenyang dari pajak mereka," pesan poster yang bergambar sosok mirip Luhut itu.

Dalam aksi ini, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan sembilan tuntutan yang telah diperbarui, yaitu:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran untuk program makan bergizi gratis.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset.
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
9. Tolak campur tangan Jokowi dalam pemerintahan saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) viral disorot usai beredar kabar bakal mengadakan pentas seni mengundang musisi papan atas Dewa 19 di tengah efisiensi anggaran.

Rencana tersebut diketahui usai beredar undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di mana, dalam agenda tersebut bakal tersaji pula pentas seni yang akan menampilkan Dewa 19.

Adapun, undangan tersebut tertuang dalam surat bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada "Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman" dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19,” demikian bunyi undangan tersebut dikutip Kamis (20/2/2025).

Hal itu lantas memantik perhatian netizen usai belakangan heboh anggaran kementerian dilakukan pemangkasan sebagai bentuk pelaksanaan Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Sementara itu, ketika Bisnis mencoba mengonfirmasi terkait undangan yang beredar tersebut, pihak Kementerian PKP hingga saat ini belum memberikan respons.

Namun, sebelumnya Menteri PKP Maruarar Sirait memang tercatat sempat menyampaikan keinginannya untuk mengundang Dewa 19. Hal itu disampaikannya pada saat Pelantikan Pejabat Eselon 2, 3 dan 4 Kementerian PKP yang berlokasi di Wisma Atlet.

Kala itu, Ara menjelaskan bahwa dirinya telah membuat janji dengan pemimpin Grup Band Dewa 19 yakni Ahmad Dhani.

“Saya sudah janjian, nanti mudah-mudahan, kalau boleh dalam waktu dekat, pada waktunya kita mendengarkan musik, saya sudah telepon Pak Ahmad Dhani Dewa untuk menghibur kalian semua. Ya, pada waktunya kita bekerja, kita bekerja, waktunya kita juga perlu, apa, refreshing, ya, begitu ya, jadi waktunya kapan kita harus atur ya, Pak,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara usai pihaknya banyak disorot lantaran hendak mengundang Dewa 19 di tengah momentum efisiensi anggaran.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menyebut pentas seni Kementerian PKP yang menghadirkan Dewa 19 diklaim tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada APBN tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar. Dia tidak dibayar, tanya saja biar dia yang jelaskan,” jelas Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025).

Ara menyebut Ahmad Dhani memang kerap melakukan konser tanpa menarik keuntungan. Dengan demikian Ara memastikan tak ada se-peserpun uang negara yang digunakan pada momen tersebut.

“Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Gak tau kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman viral disorot usai beredar kabar bakal mengadakan pentas seni mengundang musisi papan atas Dewa 19 di tengah efisiensi anggaran.

Rencana tersebut diketahui usai beredar undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di mana, dalam agenda tersebut bakal tersaji pula pentas seni yang akan menampilkan Dewa 19.

Adapun, undangan tersebut dalam surat bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19,” demikian bunyi undangan tersebut dikutip Kamis (20/2/2025).

Hal itu lantas memantik perhatian netizen usai belakangan heboh anggaran kementerian dilakukan pemangkasan sebagai bentuk pelaksanaan Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa Kementerian PKP dalam mengundang Dewa 19 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak ada ABBN, tanya sama (Ahmad) Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya sama Dhani saja biar Dhani yang jelasin," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri.

Sehingga, Ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu, dia tidak dibayar. Termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani, tanya sama Dhani saja," ujar Ara.

Informasi rencana konser itu berdasarkan edaran undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mana agendanya bakal tersaji pula pentas seni yang akan menampilkan Dewa 19.

Adapun, undangan itu dalam surat bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19,” demikian bunyi undangan tersebut.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa Kementerian PKP dalam mengundang Dewa 19 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak ada ABBN, tanya sama (Ahmad) Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya sama Dhani saja biar Dhani yang jelasin," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri.

Sehingga, Ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu, dia tidak dibayar. Termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani, tanya sama Dhani saja," ujar Ara.

Informasi rencana konser itu berdasarkan edaran undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mana agendanya bakal tersaji pula pentas seni yang akan menampilkan Dewa 19.

Adapun, undangan itu dalam surat bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19,” demikian bunyi undangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah asosiasi pengembang menyoroti kejelasan program 3 juta rumah. Pasalnya, sampai dengan pertengahan kuartal I/2025, pemerintah belum juga resmi merilis peta jalan pembangunan program 3 juta rumah.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini masih menggodok sejumlah skema pembiayaan untuk mendukung program itu. Pasalnya, tambah Ara, kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PKP hanya sekitar Rp3,46 triliun.

“Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Ara mengeklaim dirinya tidak diam dalam menjalankan tugasnya. Pihaknya masih berjibaku melakukan pengkajian sejumlah skema lainnya salah satunya revisi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Ini [kebijakan skema baru] jawaban tidak? Memang bisa bangun rumah kalau tidak ada likuiditasnya? Ini salah satu solusi tidak? Jelasin aja sama pengembang,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menuturkan. ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian PKP justru membuat pasar properti kurang kondusif.

“Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan FLPP.

Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buka suara terkait nasib peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ia menyebut saat ini ia sedang mengupayakan adanya dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini ia sampaikan setelah hadir dalam rapat tertutup bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Emang bisa bangun rumah kalau nggak ada likuditasnya? Ini salah satu solusi nggak? Ya, makanya masih berusaha. Berusaha bagaimana? Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu. Dengan APBN Rp 3 triliun mau bikin apa? Ini namanya solusi," kata Ara, Rabu (20/2/2025).

Ia mengatakan meskipun anggaran Kementerian PKP terbatas ditambah adanya efisiensi, Program 3 Juta Rumah tidak akan terganggu. Pihaknya tetap optimis dapat mencapai target tersebut dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya.

"Kalau kita cuma pasrah aja, dengan anggarannya yang ada, kita kan gak boleh pasrah. Pak Prabowo minta kita tetap semangat, tetap optimis, kan gitu. Nah, ini bentuknya," imbuh Ara.

Saat ini pihaknya bersama Kementerian BUMN, Kemenkeu, hingga Bank Indonesia tengah menggodok skema mengenai dukungan likuiditas. Ini merupakan langkah lanjutan Kementerian PKP setelah Bank Indonesia menyatakan akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 80 triliun secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Kemudian, Program 3 Juta Rumah juga telah menerima investasi dari Qatar. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan Qatar siap membangun sekitar 6 juta rumah di Indonesia. MoU investasi telah ditanda tangani di depan Presiden Prabowo di Istana Merdeka.

"Mereka sudah ngecek misalnya tanah yang ada dalam Setneg, dalam BUMN, dan dalam Kementerian Keuangan. Contohnya dalam wilayah Kementerian Keuangan, ada di Kalibata, yang perumahan (rumah dinas) DPR. Nah, dikasih daftarnya ke mereka, mereka cek. Itu kan MOU. Sesudah MOU, mereka mau ngecek dong ke lapangan," kata Ara.

Lalu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sudah tidak dikenakan biaya alias gratis. Begitu pula dengan Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB) juga sudah gratis.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Kamis (20/2025).

Diketahui, acara tersebut akan diselenggaran Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dalam undangan tersebut juga tertera detail informasi serta konfirmasi contact person (CP)
tertera.

Sebelummya, Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara memang telah berniat mengadakan acara mengundang Dewa 19 saat melantik 120 pejabat eselon II hingga IV di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

“Saya rasa begitu, tapi waktunya kita hiburan, menikmati kesenian, juga kita lakukan, Pak Mendagri (Tito Karnavian),” ungkap Ara dalam sambutannya pada acara tersebut.

Dirinya mengaku sudah membuat janji dengan Dewa 19 untuk menghibur para pejabat dalam Kementerian PKP.

“Mudah-mudahan, kalau boleh dalam waktu dekat, pada waktunya kita mendengarkan musik, saya sudah telpon Pak Ahmad Dhani Dewa untuk menghibur kalian semua,” tambah Ara.

“Ya, pada waktunya kita bekerja, kita bekerja, waktunya kita juga perlu, apa, refreshing, ya, begitu ya, jadi waktunya kapan kita harus atur ya, Pak,” tutup dia.

Ketika dikonfirmasi Kompas.com, PCundangan tersebut, Yuni Sri Hidayatullah membenarkan acara tersebut dan dilaksanakan Jumat (21/2/2025) besok.

Yuni juga memastikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah akan menghadiri peluncuran logo Kementerian PKP.

"Iya hadir, " ungkap Yuni.

[