Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, turut mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam acara CEO Forum Indonesia-Qatar yang berlangsung Minggu (13/4/2025).

Forum ini dianggap penting dan diharapkan dapat menarik investasi signifikan dari Qatar, khususnya untuk mendukung program perumahan di Indonesia dan merealisasikan target ambisius Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia-Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujar Ara.

Dia memastikan, Kementerian PKP siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah.

"Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," tegas Menteri Ara.

Partisipasi aktif Qatar dalam CEO Forum ini semakin memperkuat sinyal positif investasi di sektor perumahan Indonesia.

Sebelumnya, Ara telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan investor dari Qatar, Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Penandatanganan MoU bersejarah tersebut dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025) dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," ungkap Ara.

Pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini diprioritaskan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sementara itu, untuk investasi yang masuk saat ini, fokus utama adalah pembangunan perumahan di wilayah perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," tandasnya.

Warga Perumahan Springhill Yume Lagoon kini memiliki pilihan transportasi baru yang lebih praktis dan nyaman. Kehadiran Shuttle Bus Springhill Yume Lagoon menjadi solusi mobilitas harian, sekaligus melengkapi fasilitas yang tersedia di kawasan hunian tersebut.

Shuttle bus ini akan beroperasi setiap hari, mulai pagi hingga malam, dengan rute yang cukup strategis: Springhill Yume Lagoon - Stasiun Cisauk - AEON Mall.

General Manager Sales Springhill Yume Lagoon, Cecep Andreas, menjelaskan bahwa tarif yang dikenakan cukup terjangkau, yakni Rp10.000 per perjalanan.

Saat ini, pihak pengelola menyiapkan satu unit armada terlebih dahulu, dan akan menambah armada seiring meningkatnya jumlah pengguna.

Cecep melanjutkan, Shuttle Bus yang merupakan Fasilitas perumahan ini hadir untuk membantu mobilitas warga Springhill Yume Lagoon memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

"Kami bertekad memberikan yang terbaik bagi seluruh penghuni Springhill Yume Lagoon," kata Cecep.

Untuk kenyamanan dan kemudahan pembayaran, pengguna dapat melakukan transaksi menggunakan sistem QRIS.

Adapun titik penjemputan disediakan di tiga lokasi, yakni di Masjid Alyauma Aqmaltu, Club House dan Gate Blok C perumahan Springhill Yume Lagoon.

Berada di kawasan Cisauk, Tangerang, Springhill Yume Lagoon menawarkan hunian dua lantai dengan pemandangan danau yang asri dan menenangkan. Lokasinya strategis karena dekat dengan Serpong, serta dibanderol dengan harga mulai dari Rp600 jutaan.

Mengusung desain modern dan minimalis khas Jepang, kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas premium untuk kenyamanan para penghuni.

Dikembangkan oleh Springhill Group (Indonesia) dan Hankyu Hanshin Properties Corp (Jepang), proyek tersebut berdiri di atas lahan 15 hektare dan telah meraih penghargaan Highly Commended Best Eco-Friendly Housing Development dari PropertyGuru Indonesia Awards.

HadirkanFasilitasBerkualitas

Cecep melanjutkan, fasilitas Shuttle Bus, Club House, Gym, kolam renang view danau, dan masjid dapat menambah kenyamanan bagi warga sehingga perumahan tersebut pun semakin siap untuk dihuni.

"Kami optimistis, fasilitas ini akan menarik minat lebih banyak orang untuk tinggal dan berinvestasi di Springhill Yume Lagoon," kata Cecep.

Springhill Yume Lagoon saat ini menawarkan unit hunian type baru bertajuk "New Sakura". Hunian dua lantai dengan desain modern estetik ini dilengkapi berbagai promo menarik, seperti bebas PPN, gratis sertifikat hak milik (SHM), dan hemat hingga 20 persen dengan booking fee hanya Rp10 juta.

"Unit ini sudah siap huni. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Marketing Gallery melalui WhatsApp di 0821-8088-8880 atau mengunjungi situs sylagoon.com," kata Cecep.

Polisi menemukan pisau yang digunakan pelaku pembunuhan pria berinisial R (23) di kawasan perumahan di Gunungputri, Bogor Jawa Barat. Pisau ditemukan di rerumputan tidak jauh dari lokasi kejadian.

"Untuk update terkini itu pisaunya sudah ditemukan dan kita tanyakan, dia (mengaku) itu pisau dia. Ditemuin ada di dekat TKP di rumput-rumput," kata Kapolsek Gunungputri AKP Aulia Robby Putra dihubungi wartawan, Minggu (13/5/2025).

"Bukan pisau dapur, bukan badik juga, pisau saja ada pegangan dari (bahan) karet," kata Aulia.

Aulia menyebutkan polisi masih mencoba untuk menggali motif pelaku terhadap korban. Namun pelaku belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut sehingga akan diperiksa kejiwaannya di rumah sakit.

"Belum bisa digali lagi informasinya. Diperiksa sih sudah, cuma omongannya belum nyambung," kata Aulia.

"Kita sih berharapnya orangnya normal ya, cuma karena stres atau depresi itu masih kita upayakan untuk periksa kejiwaannya dulu. Masih kita komunikasikan dulu dengan rumah sakit," imbuhnya.

Sebelumnya, R ditemukan tewas dibunuh di sekitar perumahan di Gunungputri, Kabupaten Bogor. Korban warga Bekasi, Jawa Barat, itu mengalami luka tusuk di leher.

"Bukan begal, pembunuhan itu, nggak ada barang yang hilang," kata Kapolsek Gunungputri AKP Aulia Robby Putra, saat dihubungi, Sabtu (12/4).

Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 02.00 WIB tadi. Saat ditemukan, lanjut Robby, korban sudah dalam keadaan tergeletak tak bernyawa.

"Ditemukan jam 04.00 WIB, kejadian diperkirakan kejadian jam 02.00 WIB dari CCTV," bebernya.

Pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun Robby menjelaskan pelaku hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan oleh penyidik.

"Pelakunya sudah diamankan, tapi untuk diambil keterangan kita belum bisa. Entah karena stres, entah mabuk, kita masih dalami," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah menandatangani sejumlah memorandum of understanding (MoU) program rumah subsidi untuk sejumlah segmen profesi, seperti buruh, wartawan, ojol, guru, hingga tenaga kesehatan.

Setelah penandatanganan MoU, pemerintah menjadwalkan akan melakukan serah terima kunci kepada beberapa pembeli pertama. Seperti rumah subsidi untuk buruh, serah terima kunci untuk 100 pembeli pertama dijadwalkan akan digelar pada 1 Mei, bertepatan dengan Hari Buruh. Kemudian, serah terima kunci program rumah subsidi untuk wartawan akan digelar pada 6 Mei 2025 untuk 100 pembeli pertama.

Pengamat Properti Anton Sitorus mengharapkan pemerintah benar-benar dapat mewujudkan program ini, bukan hanya menebar janji. Sebab, sejak awal kabinet Prabowo berjalan, belum ada satu pun program dari Kementerian PKP yang terlihat hasilnya.

"Kalau ada yang ngomong gitu, lalu pejabat kita ngomong apa, ya udah, didengar aja. Dia bilang bulan Mei akan ada serah terima ini dan segala macam, ya tunggu aja bulan Mei ada apa nggak gitu. Kan sampai sekarang kita belum melihat realisasi dari omongan-omongannya," kata Anton kepada detikProperti, Jumat (11/4/2025) lalu.

Lebih lanjut, menurutnya MoU bukanlah sebuah kesepakatan yang mengikat. Banyak proyek yang telah melakukan MoU berakhir kandas di tengah jalan. Seharusnya setelah adanya MoU ada perjanjian atau sebuah kontrak lanjutan, kemudian baru dimulainya pembangunan. Proses pembangunanya pun pasti memakan waktu, tidak terburu-buru.

"MoU itu baru rencana bahwa kedua pihak sepakat untuk berencana begini, tapi belum menjadi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak. Kalau sudah ada kontrak, perjanjian yang bersifat hukum, legally binding gitu ya. Itu baru namanya sudah ada kesepakatan. Kita bisa lihat berapa banyak MoU yang akhirnya nggak jadi," jelasnya.

Anton pun mempertanyakan bagaimana skema yang akan disiapkan pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah pembelian rumah subsidi untuk segmen-segmen profesi tersebut. Sebab, untuk mengajukan KPR memerlukan slip gaji untuk melihat pemasukan per bulan calon debitur. Sementara beberapa segmen profesi yang disasar pemerintah merupakan sektor informal yang terkadang tidak memiliki slip gaji.

"Dia sendiri mungkin ngerti apa nggak gitu, emang bisa nggak? Kayak terbit slip misalnya, kalau kayak ojol gitu, kayak pekerja yang penghasilan nggak tetap, itu bagaimana? Makanya kan dulu sempat ada tuh fasilitas kredit khusus. Tapi kan kita belum dengar gimana jadinya," ujarnya.

Terpisah, Direktur INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan biasanya pengurusan pengajuan KPR di bank memakan waktu 2-3 bulan. Namun, jika jangka waktu MoU dengan serah terima yang kurang dari sebulan ini, ia memprediksi kemungkinan pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk mempercepat penyetujuan KPR.

"Kalau normal ya, bisnis as usual sih sulit ya. Menurut pengalaman saya dulu memfasilitasi (pengajuan KPR) ya kurang lebih 2-3 bulan ya. Tetapi karena ini program biasanya itu diajukan oleh masing-masing organisasi. Nah itu yang kemudian difasilitasi secara cepat. Misalnya kementerian akan menggandeng misalnya BTN, BRI, atau BSI atau bank apa pun yang ada program KPR-nya," ungkapnya.

Ada pun, menurut Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan jika program rumah subsidi tersebut bisa berjalan tepat waktu kurang dari sebulan, kemungkinan rumah yang akan digunakan merupakan rumah-rumah yang sudah dibangun dan memang siap untuk ditempati dan dijual.

"Rumah subsidi untuk ojol, wartawan, dan buruh itu udah berjalan, ini lebih pada penekanan aja menurut saya. Waktu sebulan itu masuk akal aja karena rumah subsidi memang harus ready stock, dan program ini akan meningkatkan penjualan rumah-rumah yang saat ini sudah terbangun namun belum terjual," jelasnya.

Sementara itu, Ara menyebutkan salah satu syarat untuk membeli rumah subsidi adalah mereka termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji maksimal Rp 14 juta per bulan bagi pasangan suami-istri dan Rp 12 juta per bulan bagi yang masih single.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek.

Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang bisa masuk," paparnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarat Sirait telah tiba di Qatar pada Sabtu (12/4/2025). Kunjungannya ke Qatar kali ini untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan menemui sejumlah investor untuk mendorong investasi Program 3 Juta Rumah.

"Kunjungan kerja ke Qatar ini dilaksanakan dalam rangka mengikuti kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar. Saya bersama tim juga melakukan pertemuan dengan para investor dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Indonesia," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Dalam keterangan resminya, Ara bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sonny Surachman, serta Komisioner BP TAPERA Heru Pudyo Nugroho disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan. Mereka disuguhi hidangan khas daerah setempat yaitu teh karak.

"Kami sampai di Qatar jam 12 malam waktu Doha, Qatar. Terimakasih banyak penerimaan yang hangat Duta Besar Indonesia untuk Qatar dan menikmati suguhan teh karak yang khas," ujar Ara.

Ia menyampaikan pertemuan pertama dengan investor Qatar adalah bersama CEO Standard Chartered pada pukul 16.00 waktu Doha. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya.

Ada pun, Ara telah bertolak ke Qatar sejak Jum'at (11/4/2025) dari Jakarta pukul 18.30 WIB. Perjalanan ke Qatar ini juga tugas khusus dari Prabowo untuk realisasi Program 3 Juta Rumah. Pada kesempatan ini, ia ingin menawarkan peluang investasi maupun lahan yang dinilai cocok untuk membangun hunian.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan pihaknya sudah menyiapkan lahan yang dinilai bagus seperti lahan bekas perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kalibata. Selain itu, ada lahan eks bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci yang juga yang bakal ditawarkan kepada Qatar.

Menurutnya, lahan di Lippo Karawaci cocok dibangun hunian. Lahan tersebut memiliki lapangan golf, jalannya luas, dan tidak ada masyarakat yang menghuni lokasi tersebut.

"Ya, (lahan Lippo Karawaci) termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah, jangan yang nggak bagus," ucapnya.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, terbang ke Qatar.

Dalam lawatannya ini, dia mengadakan pertemuan dengan CEO Standard Chartered Qatar, Muhannad Mukahall, untuk membahas peluang investasi di sektor perumahan Indonesia.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar guna menarik investor untuk mendukung program ambisius pemerintah membangun 3 juta rumah.

“Saya telah bertemu dengan CEO Standard Chartered Qatar, Muhannad Mukahall, guna membahas tentang peluang investasi di sektor perumahan,” ujar Ara, di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Ara tiba di Doha pada pukul 00.00 waktu setempat dan disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan.

Turut mendampingi Ara, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sonny Surachman, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Pertemuan dengan Standard Chartered Qatar ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia.

Dengan semangat kolaborasi, pemerintah Indonesia optimistis dapat mewujudkan target pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program rumah subsidi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki hunian layak.

Kabar terbaru adalah ketentuan batas maksimalgaji hingga Rp 14 juta yang kerap disebut kelas menengah tanggung, masih berpeluang untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi, khususnya di wilayah tertentu.

Kebijakan ini merupakan hasil penyesuaian yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mempertimbangkan standar biaya hidup.

Sebelumnya, batas maksimal penghasilan untuk MBR yang berhak menerima rumah subsidi ditetapkan lebih rendah yakni Rp 8 juta, mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Sebagai contoh konkret, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), batas maksimal penghasilan untuk mendapatkan rumah subsidi telah dinaikkan menjadi Rp 12 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp 14 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga.

Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait beberapa waktu lalu dan merupakan hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di wilayah dengan biaya hidup tinggi.

Namun, perlu dicatat bahwa batas maksimal gaji Rp 14 juta merupakan kebijakan afirmatif yang lebih luas atau potensi penyesuaian di masa depan untuk wilayah-wilayah dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Mengapa Batas Penghasilan Perlu Disesuaikan?

Ara mengatakan, penyesuaian batas penghasilan ini memiliki beberapa tujuan penting di antaranya untuk memperluas jangkauan program rumah subsidi.

"Dengan batas penghasilan yang lebih tinggi, semakin banyak keluarga yang sebelumnya tergolong sedikit di atas batas dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Ara menjawab Kompas.com.

Selain itu, menyesuaikan dengan biaya hidup. Di kota-kota besar dengan biaya hidup yang tinggi, batas penghasilan lama mungkin terasa terlalu rendah dan tidak realistis bagi banyak pekerja.

"Kebijakan yang lebih fleksibel ini dapat mengakomodasi pekerja di sektor informal atau mereka yang memiliki penghasilan bulanan yang tidak selalu tetap," cetusnya.

Nah, jika penghasilan Anda berada di kisaran upah minimum hingga Rp 14 juta, berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan:

1. Terus ikuti pengumuman resmi dari Kementerian PKP, BP Tapera, dan bank-bank penyalur KPR subsidi mengenai batas penghasilan terbaru di wilayah Anda.
2. Segera hubungi bank-bank yang menyalurkan KPR subsidi (terutama bank BUMN seperti BTN) untuk mendapatkan informasi terkini mengenai persyaratan dan batas penghasilan yang berlaku.
3. Jika Anda memenuhi perkiraan batas penghasilan, segera persiapkan dokumen-dokumen yang umumnya dibutuhkan untuk pengajuan rumah subsidi FLPP (daftar dokumen lengkap dapat dicari di artikel terkait).
4. Cari informasi mengenai proyek-proyek perumahan yang bekerja sama dengan program rumah subsidi di wilayah Anda.

Memiliki rumah pribadi merupakan impian banyak orang. Namun, harga rumah yang terus meningkat sering kali menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menghadirkan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berkesempatan memiliki rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ringan, bunga tetap sebesar 5 persen, dan tenor cicilan hingga 20 tahun. Bahkan, uang muka (DP) yang dibutuhkan hanya 1 persen dari harga rumah.

Namun, tidak semua orang bisa membeli rumah subsidi. Ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon pembeli agar dapat mengakses program ini.

Apa Saja Syarat Membeli Rumah Subsidi?

Berikut adalah syarat lengkap untuk membeli rumah subsidi berdasarkan informasi dari detikProperti dan Keputusan Menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020:

1. Belum Pernah Memiliki Rumah

Calon pembeli rumah subsidi wajib belum pernah memiliki rumah pribadi sebelumnya. Selain itu, mereka juga belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan dari pemerintah dalam bentuk apa pun.

2. Warga Negara Indonesia dan Usia Minimal 21 Tahun

Hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mengajukan KPR rumah subsidi. Usia minimal calon pembeli adalah 21 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, usia maksimal adalah 65 tahun saat masa pelunasan kredit berakhir.

3. Termasuk dalam Kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Program FLPP hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu sesuai wilayah domisili. Berikut rincian batas penghasilan maksimal:

a. Wilayah Luar Jabodetabek

• Belum menikah: maksimal Rp 7 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 8 juta/bulan

b. Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

• Belum menikah: maksimal Rp 12 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 14 juta/bulan

Catatan: Penghasilan dapat bersifat tetap maupun tidak tetap.

4. Melengkapi Dokumen Persyaratan

Calon pembeli wajib menyiapkan sejumlah dokumen saat mengajukan KPR subsidi FLPP. Berikut daftar dokumen yang harus dilampirkan:

• KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah)
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Buku/Akta Nikah atau Surat Cerai (jika berlaku)
• Slip gaji tiga bulan terakhir
• Surat keterangan kerja dari perusahaan
• Rekening koran tabungan tiga bulan terakhir.

Baca selengkapnya di detikProperti.

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah akan memanggil para pengembang perumahan imbas banjir di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Jumat (11/4/2025).

Pemanggilan itu dilakukan untuk mengecek rencana dan perizinan pembangunan lahan apakah sudah sesuai prosedur atau belum.

“Kami akan segera melakukan pemanggilan pada pihak terkait untuk memeriksa izin dari perumahan yang lagi dibangun itu,” ucap Chandra kepada wartawan, Jumat malam.

Pasalnya, berdasarkan keterangan warga banjir di Jalan Ait Soleh Raya disebabkan karena pembangunan perumahan baru.

Akibat pembangunan itu saluran air di Jalan Ait Soleh Raya menyempit.

“Karena (kata warga) perumahan di sini sebelumnya enggak banjir seperti ini,” ujar Chandra.

“Cuma drainase buatan ini ternyata di sini lebar, di sana menyempit. Makanya saya bilang tadi ada bottleneck. Di sana sungai, turapnya dirobohin sehingga saya lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik,” lanjut dia.

Pemanggilan ini untuk memastikan bahwa rencana pembangunan perumahan sudah sesuai kriteria.

“Kalau pun ada izinnya (pembangunan), kami akan cek lagi apakah sesuai dengan teknisnya bahwa memang ini benar drainasenya, site plannya,” tutur Chandra.

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah akan memanggil para pengembang perumahan imbas banjir di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Jumat (11/4/2025).

Pemanggilan itu dilakukan untuk mengecek rencana dan perizinan pembangunan lahan apakah sudah sesuai prosedur atau belum.

“Kami akan segera melakukan pemanggilan pada pihak terkait untuk memeriksa izin dari perumahan yang lagi dibangun itu,” ucap Chandra kepada wartawan, Jumat malam.

Pasalnya, berdasarkan keterangan warga banjir di Jalan Ait Soleh Raya disebabkan karena pembangunan perumahan baru.

Akibat pembangunan itu saluran air di Jalan Ait Soleh Raya menyempit.

“Karena (kata warga) perumahan di sini sebelumnya enggak banjir seperti ini,” ujar Chandra.

“Cuma drainase buatan ini ternyata di sini lebar, di sana menyempit. Makanya saya bilang tadi ada bottleneck. Di sana sungai, turapnya dirobohin sehingga saya lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik,” lanjut dia.

Pemanggilan ini untuk memastikan bahwa rencana pembangunan perumahan sudah sesuai kriteria.

“Kalau pun ada izinnya (pembangunan), kami akan cek lagi apakah sesuai dengan teknisnya bahwa memang ini benar drainasenya, site plannya,” tutur Chandra.

DEPOK, KOMPAS.com - Rani (33), warga Jalan Ait Solih Raya, Pancoran Mas, mengeluhkan soal banjir yang merendam rumahnya ke Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.

Keluhan itu disampaikan Rani saat Chandra meninjau titik banjir di Jalan Ait Solih Raya, Jumat (11/4/2025) malam.

Kepada Chandra, Rani mengaku rumahnya selalu kebanjiran sejak akhir 2024.

“Yang hari ini luar biasa sih (banjirnya) memang. Air mulai naik sekitar pukul 14.00 WIB dan itu kayak arus deras (di depan rumah),” kata Rani kepada Kompas.com, Jumat.

Rani menduga rumahnya terendam banjir imbas pembangunan kompleks perumahan baru yang berada tepat di samping perumahannya.

“(Dugaan itu muncul) soalnya mereka (perumahan baru) gundulin kebun yang mungkin jadi enggak ada tanah resapan. Ditambah, mereka enggak buat saluran buat menyalurkan air dari saluran besar depan kompleks,” ujar Rani.

Pada Jumat ini rumah Rani dan 30 rumah warga lainnya terendam banjir sekitar 40 sentimeter. Pada hari itu, wilayah Kota Depok diguyur hujan pada sore hari.

Rani pun berharap Pemkot Depok serius menangani permasalahan banjir ini. Sebab, setiap hujan deras melanda, rumah warga selalu terendam banjir.

“Semoga dipulihkan kondisi saluran air dan sungainya biar enggak meluap dan bikin banjir lagi,” lanjut Rani.

Sementara itu, Chandra mengatakan banjir di Jalan Ait Solih Raya disebabkan karena penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ujar Chandra.

Chandra mengaku akan segera memanggil developer perumahan itu.