Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mulai menata bekas permukiman warga di bawah kolong tol dan jembatan dengan sejumlah mural untuk mempercantik kawasan tersebut.

"Mural yang dilakukan ini merupakan 'reward' (hadiah) dari Provinsi DKI Jakarta kepada Jakarta Utara karena menjadi kota yang pertama menyelesaikan penataan kolong tol dan jembatan," kata Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Juaini Yusuf, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan setelah kolong tol dan jembatan kosong diberikan mural untuk menghilangkan kesan kotor dan kumuh.

"Ini upaya lanjutan adalah melakukan percantik kawasan," kata dia.

Ia menambahkan Kota Jakarta Utara menjadi lokasi pertama pelukisan dinding dengan mural dan dijadikan sebagai proyek percontohan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta untuk mempercantik kolong tol dan jembatan.

Menurut dia, dua lokasi pada proyek percontohan ini yakni di Kolong Tol Bintang Mas dan Jalan Pakin.

"Upaya ini akan disusul oleh wilayah lain di DKI Jakarta," ungkap Juaini.

Dirinya memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta atas upayanya mempercantik Jakarta Utara.

"Semoga selain Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara semakin indah, mural-mural ini juga dapat dijaga dengan baik agar keindahannya terjaga selamanya," kata dia.

Mural adalah seni menggambar atau melukis di atas media yang bersifat permanen, seperti dinding, tembok, atau langit-langit.

Kata mural berasal dari kata murus dalam bahasa Latin yang berarti dinding.

Mural memiliki beberapa fungsi, di antaranya: menekankan nilai-nilai estetik, mengandung pesan dan kritik sosial.

Juga alat untuk menyampaikan ide, gagasan, atau media promosi, termasuk sarana komunikasi pasif untuk menyampaikan harapan, kritik, atau pesan kepada penguasa.

Mural umumnya memiliki ciri-ciri seperti menggambarkan aktivitas masyarakat pada suatu peradaban tertentu, merangkum suatu momen pada suatu waktu, berkisar dari adegan berburu, meramu dan kehidupan keluarga, hingga adegan keagamaan dan pemakaman.

Mural sudah ada sejak zaman prasejarah, sekitar 3.500 tahun silam.

Di Indonesia, lukisan dinding gua sudah ada sejak zaman Mesolitikum

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Video dinarasikan penolakan ibadah Natal di perumahan kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial (medsos). Polisi menjelaskan duduk perkaranya.

Dalam rekaman video yang beredar itu, terlihat seorang pria menyampaikan bahwa warga telah menyurati lurah dan kapolsek. Mereka menyampaikan merasa keberatan dengan adanya perayaan Natal di lingkungannya.

Terkait video viral tersebut, Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo memberikan penjelasan. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Minggu, 8 Desember 2024, kemarin.

"Adanya aksi warga perumahan Kelurahan Sukahati atas rencana kegiatan ibadah perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Tegar yang dipimpin oleh Pendeta NJW," jelas Waluyo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Waluyo menjelaskan, penolakan tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB, pada Minggu (8/12). Aksi penolakan warga dilakukan dengan cara menutup portal akses jalan menuju gereja.

"Yang dilatarbelakangi adanya perubahan alih fungsi rumah tinggal menjadi gereja (GPdI) yang berlokasi di perumahan milik pendeta NJW," ungkapnya.

Dimediasi Camat

Warga dan pendeta NJW kemudian melakukan mediasi. Mediasi tersebut dipimpin Camat Cibinong Acep Sajidin, didampingi Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo dan Danramil Cibinong Tatang Taryono. Hadir juga dalam mediasi pendeta NJW, Lurah Kelurahan Tengah Awan Sundawan, Ketua RT, dan ketua perum perumahan setempat.

"Hasil sementara dari mediasi tersebut yaitu warga tetap tidak menghendaki adanya alih fungsi rumah tinggal dijadikan rumah ibadah maupun gereja, di mana Pendeta NJW harus mengikuti prosedur pendirian rumah ibadat/gereja yang sebagaimana SKB 2 Menteri," katanya.

Kesepakatan lainnya, warga hanya mengizinkan kegiatan ibadah sementara hanya oleh umat Nasrani yang bertempat tinggal di perumahan tersebut. Warga menolak warga di luar kompleks perumahan masuk.

"Akhirnya Pendeta NJW tetap melaksanakan kegiatan ibadah perayaan natal tersebut dengan alasan toleransi umat beragama dan ternyata kegiatan tersebut," ucapnya.

Ibadah di Lapangan

Forkopimcam kemudian memfasilitasi untuk mediasi lanjutan dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bogor dan pihak terkait lainnya. Karena tidak ada titik temu, pendeta NJW kemudian meminta izin agar tetap melaksanakan ibadah.

"Dan disetujui dilaksanakan di tempat terbuka di belakang kantor pemasaran areal perumahan, di lapangan terbuka," katanya.

Setelah mediasi selesai, kata Waluyo, Pendeta NJW kemudian melakukan orasi di depan portal yang ditutup warga. Setelah itu, Pendeta NJW dan jemaatnya kemudian melaksanakan ibadah perayaan Natal di tempat yang telah disepakati dan dilanjutkan dengan ramah tamah di rumah Pendeta NJW.

"Untuk rencana agenda hari ini akan ada mediasi dari kedua belah pihak yang difasilitasi FKUB dan Forkompincam wilayah Kecamatan Cibinong untuk mencari penyelesaian," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Filipina Apresiasi RI Pulangkan Mary Jane: Hadiah di Hari Natal':

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengungkapkan 211 perusahaan berkomitmen untuk mengimpor sapi perah dan sapi pedaging untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun impor yang dilakukan ini bukan untuk langsung dikonsumsi, tetapi dikembangkan guna meningkatkan produksi susu dan daging sapi dalam negeri. Dengan begitu Indonesia tak lagi impor susu dan daging sapi.

"(Perusahaan yang komitmen) 141 untuk yang perah, yang 70 sapi pedaging," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, usai melalukan FGD dengan Kementerian/Lembaga tentang Investasi Pengembangan Sapi Perah dan Sapi Pedaging di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Agung menyebut, total target impor sapi perah dan pedaging sebanyak 2 juta ton selama lima tahun ke depan. Rinciannya, sebanyak 141 investor berkomitmen mengimpor 1,2 juta ekor sapi perah dan 70 investor mengimpor sapi pedaging.

"Berdasarkan komitmen yang mereka sudah sampaikan itu sebanyak 1,2 juta selama 5 tahun. Dari tahun 2025 sampai 2029. Kemudian kalau untuk sapi pedaging itu ada 70 calon investor yang berkomitmen akan memasukkan sapi pedaging betina produktif ya itu 800 ribu ekor 5 tahun ke depan," terangnya.

Untuk menarik investor melakukan pengembangan produksi sapi perah dan pedaging, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk perusahaan. Pertama, Agung meyakini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan untuk kemudahan impor sapi perah dan pedaging dari negara lainnya.

Karena untuk diketahui, selama ini Indonesia bergantung dengan beberapa negara seperti Australia dan Amerika. Dengan beberapa aturan yang akan direvisi, maka akan ada kemudahan impor sapi dari sumber lainnya terbuka lebar.

"Bapak Presiden sudah menandatangani revisi kedua peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2016 dimana dengan ditanda tangannya revisi kedua peraturan pemerintah tersebut maka akan diikuti dengan revisi peraturan turunannya dan ini akan membuka peluang masuknya sapi perah maupun sapi pedaging betina produktif dari Brasil,"terangnya.

Kedua, tadi dari sisi lahan. Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi dengan pemerintah daerah lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging. Lalu dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut pemerintah akan memberikan skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah.

"Untuk periode yang agak panjang, di atas 3 tahun. Itu juga sedang kita diskusikan karena tentu untuk investasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan terutama yang model kemitraan. Karena para peternak itu kita bukan untuk bantuan tapi bentuknya adalah kerjasama bisnis dengan calon-calon investor sehingga perlu ada dukungan pembiayaan tadi," jelasnya.

Ketiga dukungan infrastruktur, ada 21 lokasi yang disediakan untuk perusahaan membangun peternakan. Lokasi-lokasi ini akan diusulkan menjadi proyek strategi nasional (PSN).

"Ada lahan di 21 wilayah salah satunya di Sulawesi, di Jawa Tengah," pungkasnya.

Lihat Video: Kementan Gandeng 36 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.