JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kedatangan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Rabu (10/12/2024).

Taruna mengatakan kunjungannya ke Kejagung dalam rangka meminta dukungan atas tugas - tugas dari pemerintah terkait dengan keamanan obat dan makanan, termasuk program makan bergizi gratis.

“Pengawalan dalam konteks bantuan, support, dan sekaligus mentoring dari kejaksaan agung, adalah tujuan utama kami menghadap Bapak Jaksa Agung,” kata Taruna di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Dia mengatakan, saat ini BPOM sedang mendapatkan tambahan tugas baru, yaitu mengawal program Makan Siang Gratis.

Adapun saat ini, berdasarkan data BPOM ada sekitar 60.000-an UMKM. Namun, penugasan pengawasan dari BPOM ada sebanyak jutaan UMKM yang terlibat dalam program ini.

“Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu, dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya,” jelasnya.

“Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi,” lanjut dia.

Adapun program Makan Siang Bergizi ini mulai berlaku pada 2 Januari 2025 dengan budget yang sangat besar. BPOM mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini.

“Mulai dari mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” lanjut dia.

“Maka dari itu sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini, dan untuk mencapai bebas korupsi,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi adalah komitmen besar BPOM.

Bukan hanya dalam konteks anggaran, tapi juga hajat hidup orang banyak, mencakup kesehatannya.

“Menjadi lembaga yang anti-korupsi, yang bebas dari mafia untuk sama-sama diharapkan menyelamatkan bangsa,” katanya.

“Saya yakin pertemuan hari ini sangat konstruktif, karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi,” tegasnya.

Burhanuddin menambahkan, bentuk pendampingan yang dilakukan Kejagung, mulai dari support keperdataan, legal opinion, dan banyak hal lain.

“Saya tadi sampaikan, Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan kepada kami untuk menyelesaikannya,” kata Jaksa Agung.

“Bahkan kami juga melakukan pendampingan dalam hal pengadaan atau apa pun yang sifatnya adalah kami harus lakukan, bukan hanya pengawasan saja, tetapi langkah-langkah itu yang dilakukan oleh Balai POM tidak menyalahi aturan,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas sinergitas antar kedua lembaga, termausk pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Burhanuddin menjelaskan sinergitas itu berupa pengawalan dalam kegiatan BPOM terkait dengan persoalan pidana, perdata hingga tata usaha negara.

"Baik itu secara masalah-masalah kepidanaan maupun masalah-masalah perdata dan tata usaha negara, dan banyak hal yang kami tukar pikiran dan rencana ke depan," ujarnya di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Kemudian, Taruna menjelaskan salah satu persoalan yang dibahas yaitu terkait dengan program makan siang bergizi gratis atau MBG.

Taruna menambahkan, program yang mulai digelar pada (2/1/2025) itu memerlukan pendanaan yang sangat besar agar terlaksana dengan sukses.

"Kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya yang disebut dengan makan siang bergizi, atau makan siang bergizi," tutur Taruna.

Dalam program itu, BPOM mendapatkan tugas untuk mengawasi rumah produksi MBG sampai dengan distribusi ke masyarakat. Pasalnya, program ini rentan akan penyimpangan dari oknum-oknum penyelenggara negara.

"Maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari kejaksaan agung. Tentu di daerah dengan kejaksaan tinggi dan sebagainya," imbuhnya.

Selain itu, Taruna juga menyatakan bahwa pihaknya bertekad menjadi lembaga bebas korupsi, mafia dan pelanggaran lainnya. Pertemuan ini juga telah membahas tentang pengawalan dari Kejagung terkait dengan kerawanan khusus mulai dari izin ekspor, impor, peredaran obat dan makanan hingga industri farmasi.

"Dengan demikian, maka keyakinan saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pertemuan hari ini sangat konseruptif karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi," pungkasnya.

Jakarta -

Manusia dikenal sebagai makhluk dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Salah satunya mampu bertahan hidup di dataran tinggi yang memiliki suhu dingin dan kadar oksigen rendah. Lantas di mana saja tempat hidup manusia yang tertinggi?

Dataran tinggi yang bisa dihuni beberapa komunitas penduduk di dunia bisa mencapai ribuan meter di atas permukaan laut. Ada sebuah wilayah, yang bahkan, memiliki permukiman di ketinggian yang setara dengan puncak gunung paling tinggi di Indonesia, yakni Jayawijaya yang mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut.

Lantas letaknya di mana yang tertinggi? Berikut ini permukiman tertinggi di dunia yang dikutip dari World Atlas.

Daftar 6 Wilayah Tertinggi di Dunia yang Dihuni Manusia

La Rinconada - 5.098 Mdpl

La Rinconada adalah kota tertinggi di dunia yang terletak di pegunungan Andes, Peru. Permukiman ini berada pada ketinggian sekitar 5.098 meter di atas permukaan laut.

Tak tanggung-tanggung, penduduk yang hidup di ketinggian ekstrem tersebut mencapai hampir 50.000 orang. Awalnya, wilayah La Rinconada merupakan "permukiman sementara" untuk keperluan penambangan emas sekitar 60 tahun yang lalu.

Namun, seiring dengan berkembangnya penambangan emas di La Rinconada, banyak dari masyarakat yang hidup secara permanen di kota tersebut. Di sana, mereka harus hidup di tengah kondisi ekstrem karena tekanan oksigen dan suhu yang tinggi.

Akibatnya, banyak dari masyarakat La Rinconada menderita "Penyakit Gunung Akut" atau "Acute Mountain Sickness" (AMS) yang menyebabkan gejala seperti, sakit kepala, kelelahan, mual dan kehilangan nafsu makan.

"Saat Anda berada di ketinggian sekitar 4.500 meter (14.763 kaki), napas udara yang Anda hirup di permukaan laut mengandung sekitar 60% molekul oksigen, jadi itu merupakan tekanan besar," jelas seorang profesor emerita antropologi di Case Western Reserve University, Cynthia Beall, yang dikutip dari Live Science.

Wenquan - 4.870 Mpdl

Wenquan adalah kota yang terletak di utara pegunungan Tanggula, China. Permukiman ini berada di ketinggian sekitar 4.870 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai salah satu permukiman perkotaan tertinggi di dunia.

Kota yang didirikan pada 1955 ini, terkenal karena sumber air panas alami. Penamaan "wenquan" dalam bahasa Mandarin memiliki arti "sumber air panas".

Kini, Wenquan banyak didatangi oleh wisatawan karena keindahan alamnya. Selain itu, Wenquan juga memiliki keterkaitan sejarah dengan bangsa Mongol selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan banyak dari penduduk kota tersebut yang masih memiliki keterikatan dengan Mongol.

Korzok - 4.572 Mdpl

Korzok adalah kota yang terletak di wilayah Ladakh, India dengan ketinggian mencapai 4.572 meter di atas permukaan laut. Foto: Sanghita Nandi via Times of India

Korzok adalah kota yang terletak di wilayah Ladakh, India. Ketinggiannya mencapai sekitar 4.572 meter di atas permukaan laut dan sebagian besar penduduk Korzok terdiri dari suku Changpa, yakni kelompok etnis nomaden yang tinggal di wilayah Ladakh, dan Tibet, terutama di dataran tinggi Changthang di Himalaya.

Suku tersebut dikenal sebagai penggembala hewan, mulai dari yak, kambing, hingga domba. Salah satu komoditas penting yang dihasilkan oleh penduduk Korzok adalah kain kashmir yang terkenal akan kualitasnya yang tinggi. Selain beternak, masyarakat Korzok juga melakukan kegiatan bertani, seperti jelai dan gandum.

Parinacota - 4.399,7 Mdpl

Parinacota adalah kota yang terletak di wilayah Arica-Parinacota, Chili. Permukiman ini terletak di dataran tinggi Andes dengan ketinggian sekitar 4.399,7 meter di atas permukaan laut. Penduduk di kota ini diperkirakan hanya berjumlah 29 orang yang terdiri dari suku Aymara.

Parinacota berada di dekat Taman Nasional Luca yang terkenal dengan pemandangannya yang indah, salah satunya adalah Gunung Parinacota. Sebagian besar penduduk di Parinacota bekerja sebagai peternak hewan, seperti Llama dan alpaka.

Dolpa - 4.359 Mdpl

Dolpa adalah kota yang terletak di wilayah barat laut Nepal dengan ketinggian sekitar 4.359 meter di atas permukaan laut. Foto: Dho-Tarap valley of Dolpo region of Dolpa

Dolpa adalah kota yang terletak di wilayah barat laut Nepal. Permukiman ini terletak di ketinggian sekitar 4.359 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai salah satu pemukiman perkotaan tertinggi di dunia.

Kendati demikian, Dolpo termasuk salah satu kota di Nepal yang tidak memiliki akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan. Wilayah ini bahkan lebih terhubung dengan China dibandingkan dengan wilayah Nepal lainnya dalam hal akses jalan.

Penduduk Dolpa diperkirakan mencapai 45.000 jiwa. Kini, kota ini banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dari berbagai negara. Meskipun, biaya yang dikeluarkan untuk masuk ke Dolpa dinilai lebih mahal dibandingkan dengan Everest atau Annapurna.

Hal ini karena adanya pemberlakukan kebijakan yang mewajibkan wisatawan asing untuk membayar "biaya tambahan" untuk masuk ke kota tersebut, sebagaimana dikutip dari Nepal Times.

Mina Pirquitas - 4.340 Mdpl

Mina Pirquitas adalah kota yang terletak di provinsi Jujur, Argentina dengan ketinggian sekitar 4.340 meter di atas permukaan laut. Foto: SSR Mining

Mina Pirquitas adalah kota yang terletak di provinsi Jujur, Argentina. Permukiman ini berada di ketinggian sekitar 4.340 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai kota penambang mineral terbesar di Argentina.

Aktivitas penambangan di kota ini dimulai sejak awal abad ke-20 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini yang membuat sebagian besar penduduk di Mina Pirquitas bekerja di sektor penambangan.

(faz/faz)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya, langsung mengatakan sejuta (rumah) setahun kami sanggup,” ujar Fahri dikutip dari Antara, Rabu, 11 Desember 2024.

Namun, Fahri menekankan ke para investor itu bahwa besaran imbal hasil (bunga) investasi, harus tetap membuat harga rumah tetap terjangkau dalam program 3 juta rumah pemerintah.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ungkap dia.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

(KIE)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menyediakan makanan bergizi dengan pendirian dapur umum untuk para korban bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Koordinator Dapur Umum INH Abdul Azis di Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, mengungkapkan para relawan dari INH menunjukkan semangat dengan cekatan dan penuh dedikasi menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak.

Ia menyebutkan, penyediaan dapur ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan makanan, mengingat banyak rumah warga yang mengalami rusak parah akibat terdampak bencana alam.

"Bahkan banyak warga yang terisolasi dan kesulitan mendapatkan akses pangan. Namun, keberadaan dapur umum INH memberikan secercah harapan, memastikan bahwa mereka yang terdampak tidak kekurangan makanan," ungkap Abdul Azis.

Ia juga memastikan bahwa makanan yang disajikan dapat mencakup kebutuhan kalori dan nutrisi yang diperlukan untuk pemulihan para korban.

"Dapur umum ini menyediakan ratusan porsi makanan setiap harinya, dengan menu yang bervariasi untuk memastikan para korban tetap mendapat asupan yang baik baik sarapan, makan siang maupun kebutuhan makan di sore hari atau malam," paparnya.

INH pun mengimbau agar masyarakat ikut serta dalam mendukung upaya kemanusiaan ini, baik melalui donasi maupun menjadi relawan.

“Kami percaya, dengan kerja sama dan semangat kemanusiaan, kita dapat bersama-sama membantu mereka yang sedang menderita,” ujar Abdul Aziz.

Saat ini terdapat dua wilayah yang menjadi fokus pelayanan dapur umum yakni di Wilayah RT 01/01 dan RT 07/07 Kampung Gempol, Desa Cikadu dengan jumlah warga yang terdampak sekitar 390 jiwa dari 95 Kepala Keluarga.

INH juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor Jawa Barat memberikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi.

"Hari ini kami bekerjasama dengan INH memberikan bantuan 200 paket logistik ke Kabupaten Sukabumi," ungkap Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf.

Ia menuturkan selain mengirim bantuan berupa logistik, jajarannya juga mengirimkan personel relawan tangguh bencana (Tagana) dan mobil dapur umum.

"Relawan Tagana Kabupaten Bogor dengan mobil dapur umumnya kami tugaskan membantu korban bencana alam selama dua minggu, selanjutnya bisa kami perpanjang tergantung situasi di lokasi bencana alam," ujar Farid.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR).

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ara menyebut rencana itu saat ini tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukin ini adalah program, program agar bagaimana kita buat itu, mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” kata Ara.

Adapun usulan pembentukan PSN pada sektor perumahan itu dilakukan dalam rangka mendorong realisasi pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Indonesia memperoleh dukungan Prancis terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Prancis yang punya program serupa akan membantu melalui berbagi pengalaman dan keahlian.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone mengatakan, Prabcis akan membantu pemerintahan Prabowo memenuhi janji kampanyenya untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah Indonesia, khususnya untuk mengurangi angka stunting secara nasional.

Prancis, kata dia, memiliki program pemberian makanan ke anak-anak sekolah serupa Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Prancis bermaksud untuk berbagi keahliannya. Prancis juga terbuka untuk membantu Indonesia memodernisasi sektor pertaniannya.

“Kami (Prancis) akan menanggapi apa yang dibutuhkan Indonesia. Kami punya program serupa, jadi (mungkin) bisa saling bertukar keahlian. Mungkin ada peluang bagi para ahli untuk ambil bagian dalam memodernisasi pertanian Indonesia,” kata Penone kepada wartawan di kediamannya di Jakarta, pada Rabu (11/12/2024).

Di Prancis, pemerintah memberikan subsidi makanan kepada para siswa di sekolah. Pemberian subsidi tidak dilakukan penuh, namun dengan dukungan para orang tua yang wajib membayar sebagian biaya tergantung pada pendapatan mereka. Beberapa tahun lalu, Prancis mulai mendistribusikan sarapan gratis ke sekolah-sekolah di daerah kurang mampu.

Penone menyatakan bahwa Indonesia telah mengirim beberapa delegasi ke negaranya untuk mempelajari bagaimana Prancis memberi makan siswanya.

Indonesia telah menjalankan proyek percontohan untuk program makanan gratis selama beberapa bulan terakhir. Pada bulan Oktober, Penone mengunjungi salah satu lokasi uji coba di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

“Kami sudah bekerja sama dengan Program Pangan Dunia PBB untuk hal ini … Kami akan melihat bagaimana kami dapat bekerja sama lebih lanjut dalam (rencana makanan gratis) ini,” kata Penone.

Anggaran Makan Bergizi Gratis

Adapun Prancis merupakan salah satu penyumbang dana Program Pangan Dunia PBB (UN’s World Food Program) mencapai 6 juta euro atau sekitar US$ 6,3 juta pada tahun 2024 saja.

Menurut laporan media lokal, Prancis telah mengalokasikan sekitar 260.000 euro (sekitar US$ 272.852) untuk distribusi makanan sekolah di Indonesia melalui skema Program Pangan Dunia.

Sementara, Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun (hampir US$ 4,5 miliar) dalam anggaran negara untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis sepanjang tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini mengumumkan rencanaya untuk memangkas biaya dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi karena keterbatasan anggaran.

Namun, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyanggah bahwa anggaran sebesar Rp 10.000 per porsi masih jadi sebuah sumulasi. Pemerintah masih mencari tahu apakah mungkin dana sebesar itu memang bisa memberi makan seorang anak.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut sejumlah investor asing berminat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menuturkan, investor dari negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, tertarik untuk menggarap 1 juta rumah dari program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

"Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya, langsung mengatakan sanggup satu juta unit rumah setahun," ujarnya saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut Fahri, minat tersebut diungkapkan saat kunjungannya langsung ke negara-negara Arab.

Ia bilang, Qatar memiliki komitmen berinvestasi di program 3 juta rumah melalui Qatar National Bank (QNB) yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Uni Emirat Arab berminat berinvestasi melalui Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi di Indonesia.

"Emirat, karena mereka membantu melahirkan INA, mereka juga berharap dengan INA nanti kita bekerja sama untuk membangun perumahan," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun skema pembiayaan yang tepat untuk program 3 juta rumah.

Dengan masuknya investor asing, maka akan membantu pemerintah dalam mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk program ini. Meski begitu, dia mempersyaratkan investor asing yang masuk harus memberikan tingkat bunga yang rendah.

Menurut Fahri, Qatar telah menyatakan siap untuk memberikan bunga rendah.

"Qatar komit sekali karena QNB sudah ada di sini, mereka mau kasih bunga yang rendah," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut sejumlah investor asing berminat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menuturkan, investor dari negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, tertarik untuk menggarap 1 juta rumah dari program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

"Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya, langsung mengatakan sanggup satu juta unit rumah setahun," ujarnya saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut Fahri, minat tersebut diungkapkan saat kunjungannya langsung ke negara-negara Arab.

Ia bilang, Qatar memiliki komitmen berinvestasi di program 3 juta rumah melalui Qatar National Bank (QNB) yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Uni Emirat Arab berminat berinvestasi melalui Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi di Indonesia.

"Emirat, karena mereka membantu melahirkan INA, mereka juga berharap dengan INA nanti kita bekerja sama untuk membangun perumahan," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun skema pembiayaan yang tepat untuk program 3 juta rumah.

Dengan masuknya investor asing, maka akan membantu pemerintah dalam mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk program ini. Meski begitu, dia mempersyaratkan investor asing yang masuk harus memberikan tingkat bunga yang rendah.

Menurut Fahri, Qatar telah menyatakan siap untuk memberikan bunga rendah.

"Qatar komit sekali karena QNB sudah ada di sini, mereka mau kasih bunga yang rendah," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025.

Sebelum program MBG diterapkan, Bima mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan, hal ini terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu. Nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bima menganggap kolaborasi dari pihak ketiga, seperti corporate social responsibility (CSR) juga diperlukan dalam mendukung program tersebut.

Untuk itu, Bima memberikan apresiasi kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program MBG.

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya karena bantuan CSR itu kan biasa untuk program pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Wamendagri mengatakan beberapa daerah sudah melakukan uji coba program MBG dengan baik, termasuk yang digelar Pemerintah Provinsi Sumut. "Saya kira provinsi ini luar biasa, kita apresiasi semuanya," imbuhnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.