JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah meningkatnya kebutuhan konsumen segmen milenial akan hunian modern, Ciputra Group meluncurkan tipe baru di CitraGarden Bintaro, Tangerang Selatan.

Tipe terbaru ini merupakan klaster Calamus yang dirancang sebagai respons terhadap tren dan kebutuhan milenial yang mengutamakan kenyamanan, lingkungan hijau dan ruang terbuka luas.

General Manager CitraGarden Bintaro Dicky Rampengan mengatakan, perubahan gaya hidup yang dinamis dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tempat tinggal ramah lingkungan, menjadi faktor pendorong utama dalam pencarian hunian ideal.

"Klaster ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan sebelumnya. Sebanyak 700 rumah telah dibangun dan sudah serah terima pada bulan Juni dan Desember tahun 2024," ujar Dicky, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Calamus mulai diperkenalkan kepada publik saat Product Knowledge yang digelar pada hari Jumat (17/1/2025), di Marketing Gallery CitraGarden Bintaro dan dihadiri oleh lebih dari 300 Agen Properti.

Calamus dirancang dalam tipe Breynia (5x12) dalam dua lantai mencakup 3 kamar tidur, dan 3 kamar mandi.

Konsep desain yang diusung adalah Tropical Haven in Bintaro dengan harga berkisar mulai dari Rp 1 miliaran.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan hunian berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar properti. Kami ingin memberikan pengalaman tinggal yang menyatu dengan alam, namun tetap menawarkan kenyamanan dan fasilitas modern," tutur Dicky.

General Manager Sales dan Marketing CitraGarden Bintaro, Michael Ade Suwanto, menambahkan untuk memastikan setiap calon pembeli dapat memiliki hunian, Ciputra menawarkan kemudahan dengan berbagai metode pembayaran.

"Kami memahami pentingnya fleksibilitas, sehingga kami menyediakan metode pembayaran yang bervariasi, baik melalui perbankan maupun cicilan bertahap," tuntas Michael.

CitraGarden Bintaro dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, area bermain anak, lapangan basket dan tennis.

Dikcy mengatakan, klaster baru ini dapat diakses transportasi publik yang berjarak 5 menit dari Stasiun KRL Jurangmangu, 10 menit dari Tol Jakarta-Serpong serta berjarak 20 menit dari Pondok Indah.

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin keberhasilan pembangunan rumah susun karena setiap pengajuan proyek kini harus didahului perencanaan yang matang.

"Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulang ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Fahri menjelaskan program perumahan di desa-desa saat ini lebih berorientasi kepada penataan kawasan agar rumah menjadi lebih baik dan hubungan antara tetangga kian kuat.

Di perkotaan, imbuhnya, harga tanah yang mahal membuat penyediaan perumahan dan penataan kawasan lebih berfokus kepada pembangunan rumah susun. Fasilitas lift perlu diberikan kepada rumah susun yang memiliki ketinggian di atas tiga lantai.

"Uang ada cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang," kata Fahri.

Lebih lanjut dia memandang bila ada hunian yang gagal itu akibat perencanaan yang tidak benar, sehingga proyek hunian gagal perlu diperiksa agar mengetahui penyebab kegagalan pembangunan.

Salah satu rumah susun yang gagal ada di Kayangan, Kabupaten Lombok Timur. Rumah susun yang diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah itu kini ditinggalkan para penghuninya karena jarak yang terlalu jauh dari pantai dan ketinggian bangunan mencapai lima lantai tanpa fasilitas lift.

Kendala lain yang dihadapi rumah susun di Lombok Timur adalah ketiadaan sumber air bersih. Aktivitas pengeboran sumur air tanah sudah dilakukan hingga tujuh kali, namun tidak membuahkan hasil, padahal rumah susun itu sudah berdiri di sana.

Fahri berpesan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan proyek pembangunan ataupun penataan kawasan berlandaskan kepentingan politik apalagi balas budi.

"Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu (yang dipakai membangun). Itu harus kami kurangi (hunian tanpa perencanaan matang) ke depan," pungknya.

SEMARANG, KOMPAS.com – Warga Perumahan Dinar Indah, Semarang, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera merelokasi mereka ke kawasan yang lebih aman dari ancaman banjir.

Selama ini, berbagai upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemkot dinilai tidak efektif.

Ketua RT 6, Fajar Ade Pramono, menjelaskan bahwa lokasi perumahan tersebut memang berada di zona rawan banjir.

Hal ini bahkan diakui oleh Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu, yang sebelumnya menyatakan bahwa kawasan itu tidak layak dijadikan perumahan.

“Relokasi menjadi solusi, karena membuat tanggul permanen pun tidak akan efektif. Bu Ita juga pernah bilang, wilayah itu zona merah, tidak cocok untuk hunian,” kata Fajar, Jumat (17/1/2024).

Fajar mewakili 27 kepala keluarga di kawasan tersebut menegaskan bahwa mereka menginginkan relokasi ke rumah tapak, bukan ke rumah susun sewa (rusunawa).

“Kami ingin di rumah tapak karena sebelumnya juga membeli rumah sekaligus tanah. Kami hanya ingin tempat yang bebas banjir. Trauma sudah cukup,” lanjutnya.

Kris, warga lainnya, menyebutkan bahwa banjir besar pada Kamis (16/1/2025) malam terjadi sangat cepat.

Saat ia membereskan peralatan di bengkel rumahnya, air naik dalam waktu setengah jam.

“Air dari atas langsung menggenang di sini. Cepat sekali, setengah jam saja sudah penuh,” ujar Kris.

Kris dan istrinya juga menyarankan agar anggaran penanganan banjir dialihkan untuk relokasi.

Mereka merasa bahwa memperbaiki tanggul berkali-kali tidak akan menyelesaikan masalah.

“Biayanya lebih baik digunakan untuk relokasi daripada memperbaiki tanggul terus-menerus. Apalagi Bu Ita juga pernah bilang wilayah ini memang tidak layak,” imbuh Kris.

Banjir di Perumahan Dinar Indah ini semakin parah setiap tahun. Bahkan, setiap dua tahun sekali terjadi banjir besar disertai lumpur.

Warga berharap Pemkot segera tanggap dan memberikan solusi nyata agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran banjir tahunan.

SEMARANG, KOMPAS.com – Warga Perumahan Dinar Indah, Semarang, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera merelokasi mereka ke kawasan yang lebih aman dari ancaman banjir.

Selama ini, berbagai upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemkot dinilai tidak efektif.

Ketua RT 6, Fajar Ade Pramono, menjelaskan bahwa lokasi perumahan tersebut memang berada di zona rawan banjir.

Hal ini bahkan diakui oleh Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu, yang sebelumnya menyatakan bahwa kawasan itu tidak layak dijadikan perumahan.

“Relokasi menjadi solusi, karena membuat tanggul permanen pun tidak akan efektif. Bu Ita juga pernah bilang, wilayah itu zona merah, tidak cocok untuk hunian,” kata Fajar, Jumat (17/1/2024).

Fajar mewakili 27 kepala keluarga di kawasan tersebut menegaskan bahwa mereka menginginkan relokasi ke rumah tapak, bukan ke rumah susun sewa (rusunawa).

“Kami ingin di rumah tapak karena sebelumnya juga membeli rumah sekaligus tanah. Kami hanya ingin tempat yang bebas banjir. Trauma sudah cukup,” lanjutnya.

Kris, warga lainnya, menyebutkan bahwa banjir besar pada Kamis (16/1/2025) malam terjadi sangat cepat.

Saat ia membereskan peralatan di bengkel rumahnya, air naik dalam waktu setengah jam.

“Air dari atas langsung menggenang di sini. Cepat sekali, setengah jam saja sudah penuh,” ujar Kris.

Kris dan istrinya juga menyarankan agar anggaran penanganan banjir dialihkan untuk relokasi.

Mereka merasa bahwa memperbaiki tanggul berkali-kali tidak akan menyelesaikan masalah.

“Biayanya lebih baik digunakan untuk relokasi daripada memperbaiki tanggul terus-menerus. Apalagi Bu Ita juga pernah bilang wilayah ini memang tidak layak,” imbuh Kris.

Banjir di Perumahan Dinar Indah ini semakin parah setiap tahun. Bahkan, setiap dua tahun sekali terjadi banjir besar disertai lumpur.

Warga berharap Pemkot segera tanggap dan memberikan solusi nyata agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran banjir tahunan.

Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Waen Perkim) Fahri Hamzah mengungkapkan keinginan Qatar untuk menambah dukungan pembangunan rumah di Indonesia.

"Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit," ujar Fahri Hamzah, saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 8 Januari 2025, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Qatar resmi menandatangani nota kesepahaman terkait investasi pengembangan program 1 juta hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Investasi itu dilakukan dengan skema government to government antara Indonesia dengan Qatar. Hal itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berkontribusi untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta hunian setiap tahun.

Fahri menuturkan dirinya juga ditelepon oleh Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) yang tidak ingin kalah dalam pemberian dukungan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

"Saya ditelepon bolak-balik oleh Pemerintah Uni Emirat Arab, mereka mau bersaing, mereka tidak mau kalah. Saya ditelepon oleh Turki, ditelepon oleh Rusia, semangat mereka bantu karena melihat ada unsur amal di sini," ujarnya pula.

Lebih lanjut Fahri menuturkan bahwa membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan ladang pahala. Rumah yang layak huni untuk masyarakat kurang mampu dapat menjadi hadiah yang menyenangkan bagi mereka yang menempati rumah tersebut.

"Mau ada bisnis atau cuan itu soal lain, tapi orang dapat rumah yang (kualitas) baik pasti senang," katanya lagi.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin keberhasilan pembangunan rumah susun karena setiap pengajuan proyek kini harus didahului perencanaan yang matang.

"Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulang ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Fahri menjelaskan program perumahan di desa-desa saat ini lebih berorientasi kepada penataan kawasan agar rumah menjadi lebih baik dan hubungan antara tetangga kian kuat.

Di perkotaan, imbuhnya, harga tanah yang mahal membuat penyediaan perumahan dan penataan kawasan lebih berfokus kepada pembangunan rumah susun. Fasilitas lift perlu diberikan kepada rumah susun yang memiliki ketinggian di atas tiga lantai.

"Uang ada cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang," kata Fahri.

Lebih lanjut dia memandang bila ada hunian yang gagal itu akibat perencanaan yang tidak benar, sehingga proyek hunian gagal perlu diperiksa agar mengetahui penyebab kegagalan pembangunan.

Salah satu rumah susun yang gagal ada di Kayangan, Kabupaten Lombok Timur. Rumah susun yang diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah itu kini ditinggalkan para penghuninya karena jarak yang terlalu jauh dari pantai dan ketinggian bangunan mencapai lima lantai tanpa fasilitas lift.

Kendala lain yang dihadapi rumah susun di Lombok Timur adalah ketiadaan sumber air bersih. Aktivitas pengeboran sumur air tanah sudah dilakukan hingga tujuh kali, namun tidak membuahkan hasil, padahal rumah susun itu sudah berdiri di sana.

Fahri berpesan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan proyek pembangunan ataupun penataan kawasan berlandaskan kepentingan politik apalagi balas budi.

"Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu (yang dipakai membangun). Itu harus kami kurangi (hunian tanpa perencanaan matang) ke depan," pungknya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit

Kendal (ANTARA) - PT Asatu Realty Asri ikut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan 386 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menggunakan lahan hasil lelang dari Badan Bank Tanah.

Direktur PT Asatu Realty Asri Yudi Irawan mengatakan pihaknya mengikuti lelang dari Badan Bank Tanah dan mendapat lahan seluas 4,2 hektare untuk membangun rumah berkonsep hunian hijau di Kendal, Jawa Tengah.

"Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit," ujar Yudi ditemui di Perumahan Bumi Svarga Asri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Yudi menyebutkan pembangunan rumah ini merupakan inisiasi dari tujuh lembaga pemerintah di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Bank Tanah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank BTN.

Rumah-rumah subsidi ini memiliki satu tipe rumah dengan luas bangunan 30 meter dan luas tanah 60 meter. Rumah tersebut memiliki harga jual Rp166 juta dengan biaya cicilan Rp1 juta per bulan selama 20 tahun.

Lebih lanjut, mekanisme penjualan rumah ini sama seperti rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Untuk harganya sendiri memenuhi rumah subsidi sesuai ekspektasi, apalagi ini didukung ekosistem yang sangat-sangat membantu," katanya.

Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan proyek rumah bersubsidi percontohan dengan konsep hijau di Kendal. Meski bersubsidi, rumah tersebut didesain kokoh hingga 10-20 tahun ke depan dan ramah lingkungan.

Selain itu, pembangunan perumahan bersubsidi ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, salah satunya memberdayakan warga sebagai pekerja bangunan.

Yudi juga mengatakan, pihaknya akan membangun rumah susun sederhana milik (Rusunami) di kawasan yang sama. Rencana pembangunan ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kendal.

Menurut dia, rusunami ini akan menjadi proyek percontohan dan mampu mengakomodir masyarakat yang tidak bisa mendapatkan hunian di Perumahan Bumi Svarga Asri,

"Ini percontohan dari Pemerintah Kendal, yang nanti akan bersama dengan pemukiman dari Jawa Tengah. Itu akan sangat bermanfaat bagi MBR karena mereka yang tidak terakomodir di sini (perumahan), mereka ada alternatif di sana (rusunami)," jelas Yudi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Kabupaten Pandeglang di Banten saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah, terutama mereka yang mencari opsi rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta dapat ditemukan di daerah ini.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pandeglang yang patut dicermati.

1. Kadu Pinang Village: Tipe 22/72

Proyek ini terletak di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, menawarkan 146 rumah tapak dengan luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Dikembangkan PT Mega Ratna Rakindo, harga per unit adalah Rp 55 juta.

Saat ini, sebanyak 125 rumah telah terjual, dan 21 unit masih tersedia.

2. Green Hills: Tipe Flaboyan Lama B

Perumahan ini berlokasi di Majasari, Kabupaten Pandeglang, dikembangkan PT Anugrah Trirta Mandalawangi.

Proyek ini terdiri dari 210 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 85 juta. Hingga saat ini, sudah terjual 199 unit, menyisakan 11 unit.

3. D'mutiara Residence: Tipe Standart

Perumahan ini berlokasi di Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, dikembangkan PT Nurita Karya Raya.

Proyek ini menyediakan 140 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 84 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 130 juta. Saat ini, telah terjual 127 rumah, dengan 13 unit yang masih tersedia.

4. Griya Bukit Pesona: Tipe 33/60

Perumahan ini dibangun oleh PT Laksita Gemilang, berlokasi di Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

Proyek ini menawarkan 146 rumah tapak dengan luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 135 juta. Sampai saat ini, 56 rumah telah terjual, dan 90 unit masih tersedia untuk dijual.

5. Puri Sukasari Permai: Tipe 33

Lokasinya beard di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Dikembangkan PT Global Partner Telinfra.

Perumahan ini menawarkan total 20 rumah, dengan harga per unitnya adalah Rp 137 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi, dan luas total lahannya mencapai 60 meter persegi.

Kabupaten Pandeglang menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, membuatnya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi.

Dengan dukungan dari pengembang yang berpengalaman dan adanya sistem informasi yang transparan melalui Sikumbang, calon pemilik rumah dapat dengan mudah menemukan opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron dikutip dari Antara, Kamis, 16 Januari 2025.

Dukungan lainnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya. Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," kata dia.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun rumah untuk program 3 Juta Rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 5.500 unit rumah untuk anggota TNI angkatan darat (AD). Rumah tersebut akan tersebar di beberapa lokasi, seperti Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Bekasi, Jawa Barat hingga Brebes, Jawa Tengah.

Pembangunan rumah itu akan dilakukan dengan Kementerian PKP, sementara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tersebut.

"Rencananya ada sekitar 5.500 unit di 5 tempat, yakni di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor dan Brebes. Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Pria yang akrab disapa ara ini juga mengatakan, pembangunan rumah tersebut akan dilakukan akhir bulan ini. Hal itu nantinya ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut. Ia berharap, anggota TNI AD bisa memiliki hunian yang layak.

"Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membangun 5.500 unit rumah khusus untuk anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Pembangunan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, groundbreaking proyek atau peletakan batu pertama akan dilakukan pada akhir Januari 2025.

Ada pun 5.500 unit rumah khusus tersebut tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di lima lokasi.

"Di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes," ujar Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Ara juga menugaskan BP Tapera menyiapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk proyek tersebut.

"Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya," lanjut Ara.

Sementara Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut.

"Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak," ucap Maruli.

KOMPAS.com - Jakarta Barat kini menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Hal ini disebabkan oleh penawaran menarik, terutama dalam bentuk rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut pilihannya:

Salah satu pilihan yang menonjol adalah Perumnas Sentraland Cengkareng Tipe Studio-A/B.

Proyek ini terletak di Cengkareng, salah satu kawasan di Jakarta Barat.

Hunian ini berupa rumah susun dengan luas bangunan 22 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan 32 unit dengan harga mencapai Rp 199 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 unit telah terjual, sedangkan 16 unit lainnya masih tersedia untuk dibeli.

Penawaran ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik untuk memiliki rumah di daerah ini.

Dengan harga yang kompetitif, Jakarta Barat semakin dikenal sebagai salah satu lokasi yang ideal bagi calon pemilik rumah yang mencari hunian dengan harga terjangkau namun tetap strategis.