KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bantaeng:

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

   Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan PT Abadi Jayatunggal Group dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 11 rumah, masih tersedia 5 unit lagi.

2. Green Valley: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong yang terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Menawarkan 106 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 92 unit, dan masih menyisakan 14 rumah lagi.

3. Green Lino Residence Ii Bantaeng: Tipe 36/72

   Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah, dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 236/72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 22 unit dari total 34 rumah yang ditawarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan total 53 unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi dengan harga Rp 146 juta. PT Zarindah Perdana masih memasarkan sisa 6 rumah lagi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

   Di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdapat perumahan dengan total 68 unit seharga Rp 146 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Hana Anugrah Persada masih menyisakan 6 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bantaeng:

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

   Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan PT Abadi Jayatunggal Group dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 11 rumah, masih tersedia 5 unit lagi.

2. Green Valley: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong yang terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Menawarkan 106 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 92 unit, dan masih menyisakan 14 rumah lagi.

3. Green Lino Residence Ii Bantaeng: Tipe 36/72

   Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah, dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 236/72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 22 unit dari total 34 rumah yang ditawarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan total 53 unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi dengan harga Rp 146 juta. PT Zarindah Perdana masih memasarkan sisa 6 rumah lagi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

   Di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdapat perumahan dengan total 68 unit seharga Rp 146 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Hana Anugrah Persada masih menyisakan 6 rumah lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari pengembang.

Adapun, program 3 juta unit rumah setiap tahunnya ini terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan maupun pesisir.

Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk mencapai program 3 juta rumah per tahun.

Sejumlah upaya yang akan digunakan dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain dengan kolaborasi antar stakeholder perumahan, program pengadaan rumah gratis dengan skema corporate social responsibility (CSR), dan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Kemudian, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan milik BUMN, serta rumah susun yang idle.

Ulasan tentang program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (8/12/2024):

Mimpi Prabowo Bangun Giant Sea Wall Terganjal Keterbatasan Dana

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaring investor dalam pembangunan dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Berdasarkan hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tanggul pantai sepanjang 1 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun sehingga untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

Biaya pembangunan Tanggul Pantai itu juga belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya dimana jika diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B). Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

Kolaborasi dan Komitmen Pengembang Kunci Realisasi Program 3 Juta Rumah

Dalam pembangunan rumah 3 juta unit per tahun, Kementerian PKP berusaha mendapatkan lahan secara gratis dan murah.

Selain itu, salah satu dukungan kebijakan dalam program 3 juta rumah yakni telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait.

Dia menilai kolaborasi dan kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun sehingga tidak mencukupi pembangunan 3 juta unit rumah tanpa dukungan dan kerja sama dari pelaku usaha swasta.

Bank Ramai-ramai Lakukan Penjenamaan Baru

Sejumlah bank melakukan penjenamaan baru sejalan dengan strategi bisnis di industri perbankan yang mencakup perubahan merek, nama, hingga logo perusahaan.

Terbaru, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BTPN, resmi mengadopsi nama baru, SMBC Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan perubahan nama ini dilakukan demi mengintegrasikan keunggulan lokal Bank BTPN dengan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), sebagai kelompok keuangan terbesar di Jepang.

“Kami memiliki visi jangka panjang untuk terus menyediakan layanan yang solutif, layanan finansial yang solutif bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Ke depan, dengan penjenamaan baru atau rebranding ini, menurutnya, SMBC Indonesia terus berupaya melayani seluruh segmen pasar dengan pendekatan perbankan universal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara seimbang di semua segmen, mulai dari ritel hingga korporasi.

Memangkas Biaya dan Latensi Multi-Cloud

Pasar komputasi awal (cloud computing) di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ) terus bertumbuh seiring dengan transformasi digital, berkembangnya titik interaksi mayantara, serta tren kecerdasan buatan (artificial intelligent).

Pertumbuhan pasar komputasi awan ini seiring dengan meluasnya transformasi digital, yakni penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital semakin intens di semua organisasi, baik yang privat, maupun publik.

Transformasi digital merupakan proses berkelanjutan, dan organisasi terus beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah. Indonesia, seperti diakui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), mengalami percepatan transformasi digital sejak 5 tahun terakhir.

Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing digital Indonesia yang meningkat. Bila pada 2022 di level 51, pada 2023 meningkat signifikan ke posisi 45. Bahkan, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Utak-atik Defisit BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya sehingga defisit terjadi. Kenaikan tarif pun menjadi salah satu opsi solusi yang tak terpisahkan tetapi belum menjadi ketetapan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat.

BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dengan kondisi ini, dia menyebut bahwa kenaikan tarif 10% pun tak mampu menutup defisit.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sebanyak 9,9 juta rumah tangga disebut belum memiliki rumah.

Adapun, Satgas Perumahan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan ketimpangan pemilikan rumah paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.

“Backlog ini paling tinggi di Pulau Jawa, diikuti oleh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,” jelas Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Sementara itu, backlogkepemilikan rumah didominasi oleh segmentasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dengan total mencapai 5,67 juta rumah tangga. Sedangkan sisanya yakni sekitar 2,59 juta merupakan masyarakat miskin.

Tak hanya masalah backlog, Satgas Perumahan juga mencatat terdapat 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tak layak huni. Untuk itu, sektor perumahan menjadi salah satu program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subiano.

“Setiap tahun, terdapat kekurangan suplai rumah sebesar 600.000 unit rumah, namun ketersediaan hunian per tahun hanya mencapai 400.000 unit, sehingga menyebabkan adanya kebutuhan hunian yang semakin besar,” tulis Tim Satuan Tugas Perumahan yang diketuai Oleh Hasim S. Djojohadikusumo.

Untuk itu, penyelesaian masalah suplai pada sektor perumahan perlu segera mendapat perhatian. Tantangan seperti regulasi yang rumit hingga ketersediaan lahan yang terbatas perlu segera diselesaikan pemerintah.

Lebih lanjut, Satgas mengimbau agar pemerintah dapat melakukan penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem satu pintu dan insentif bagi pengembang rumah bersubsidi untuk mempercepat pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.

KOMPAS.com -Kabupaten Buru di Maluku sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Buru:

1. Perumnas Lala Namlea: Tipe Rst

   Terletak di Namlea, Kabupaten Buru, perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/112 meter persegi. Dari total 3344 rumah yang dipasarkan, masih tersedia 171 unit lagi.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menilai anggaran subsidi energi LPG 3 kilogram (Kg) dan subsidi BBM Pertalite tak tepat sasaran lantaran sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah atas.

Untuk itu, Satgas Perumahan diketuai oleh Hashim S. Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar alokasinya dialihkan untuk anggaran subsidi sektor properti.

“Anggaran subsidi ini [subsidi energi dan BBM] lebih baik dialokasikan kepada program-program yang lebih mendesak, seperti subsidi perumahan,” jelas Tim Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Lebih lanjut, nantinya peralihan subsidi tersebut bakal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan MBR hingga mengentaskan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog.

Adapun, dalam buku terkait penguatan sektor perumahan itu dituliskan bahwa hingga akhir 2024 ini sebanyak 9,9 juta keluarga masih belum memiliki hunian. Ditambah lagi, ada sebanyak 26,9 juta rumah tangga masih tinggal di rumah yang tak layak huni.

Bila diperinci, backlog kepemilikan rumah paling tinggi terjadi di Pulau Jawa. Kemudian Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Anggota Satgas Perumahan sekaligus Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto. Nantinya, alih fungsi anggaran subsidi BBM dan energi itu akan digunakan untuk subsidi angsuran perumahan bagi masyarakat.

“Jadi subsidi LPG, bensin, dan gas itu kan saat ini kalau dihitung kurang tepat sasaran. Nah ini mau ditransformasikan menjadi kepada rakyat langsung untuk pembayar angsuran [rumah] pada saatnya,” jelasnya.

Joko memberikan gambaran, saat ini subsidi energi hingga bahan bakar yang dikucurkan pemerintah sendiri per tahun mencapai Rpp250 triliun. Untuk itu, apabila alokasi tersebut benar terjadi maka efisiensi anggaran subsidi dinilai dapat lebih ditingkatkan.

“Yang saya dengar seprti itu tapi kita tunggu. Karena begini, untuk subsidi itu per tahun Rp250 triliun ada LPG, Solar dan bensin [Pertalite] dan bayangkan kalau yang nerima orang yang punya mobil itu kan rata-rata kalau 1 mobil itu sekitar Rp600.000 hingga Rp800.000, nah yang dapat subsidi berarti kan orang yang mampu dong? nah itu yang akan ditransformasikan,” pungkasnya.

Solo (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut Program Makan Bergizi Gratis yang akan diterapkan di sekolah-sekolah, karena dinilai mengajarkan anak-anak tidak hidup boros.

"Makan siang gratis ini sebagai bagian dari penanaman dan pembiasaan pendidikan karakter bagi anak-anak," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Solo, Jawa Tengah, Minggu.

Ia mengatakan program tersebut mengajarkan tanggung jawab, toleransi, saling menghormati, menjaga kebersihan, dan tidak hidup boros.

Sementara itu terkait dengan skema pelaksanaan program tersebut, kata dia, ada di Badan Gizi Nasional.

"Jadi bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi Kementerian Dasar dan Menengah ini hanya menjadi mitra dalam pelaksanaan makan bergizi gratis," kata Abdul Mu'ti.

Meski demikian pihaknya akan memberikan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk menjadikan program tersebut sebagian bagian dari penerapan pendidikan karakter.

"Kami akan menginstruksikan kepada sekolah-sekolah untuk menjadikan makan bergizi gratis ini sebagai bagian dari pembentukan karakter melalui berbagai macam pendidikan nilai yang ada di dalamnya," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Sebelumnya soal Program Makan Bergizi Gratis sampai saat ini masih terus diujicobakan di berbagai daerah untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan program tersebut bukan sekadar penyediaan makanan gratis, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

KOMPAS.com -Kabupaten Seram Bagian Timur di Maluku sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Seram Bagian Timur:

1. Royal Wailola: Tipe 36

   Terletak di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, perumahan ini dikembangkan oleh PT Pesona Alam Propertindo dengan banderol Rp 168 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 6/91 meter persegi.Dari total 23 rumah, masih tersedia 18 unit lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah lewat dukungan Program Makan Bergizi Gratis lewat penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menjadi pendukung utama ekosistem pangan.

Langkah ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri sebagai perusahaan BUMN dalam mendukung ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, menegaskan Bank Mandiri berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menyediakan solusi perbankan yang komprehensif dan terintegrasi. “Dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, Bank Mandiri tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi inovatif bagi seluruh pelaku usaha di sepanjang rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (6/12).

Terbukti, hingga September 2024, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14% secara tahunan (year on year/yoy), dengan total mencapai Rp 128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan ke industri pengolahan pangan juga mengalami peningkatan 16,7% yoy mencapai Rp 63,8 triliun.

Selain menyalurkan pembiayaan, Bank Mandiri juga memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha melalui inovasi digital dan jaringan layanan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Lewat kehadiran lebih dari 100 ribu Mandiri Agen, pelaku usaha kecil hingga menengah yang terlibat dalam ekosistem pangan kini dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah.

Di samping itu, Bank Mandiri juga menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kapasitas petani melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Salah satu inisiatif unggulan adalah pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, yang memberikan dampak positif signifikan kepada para petani.

“Pembangunan SPBT ini adalah wujud nyata dari upaya Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” terang Darmawan.

Di sisi lain, Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial (TJSL) perusahaan. Sepanjang tahun 2024, lebih dari 1,1 juta paket sosial telah disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara lebih dari 700 Posyandu didukung guna memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Tak hanya itu, ribuan paket nutrisi juga dibagikan untuk membantu mencegah stunting dan meningkatkan gizi keluarga di berbagai daerah.

Selain itu, Bank Mandiri juga memperkuat komitmennya dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai agen pembangunan, khususnya dalam menciptakan ekosistem pangan berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya tahan dan berkelanjutan.

“Kesejahteraan masyarakat adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai BUMN serta wujud kepedulian terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

KOMPAS.com -Kabupaten Seram Bagian Barat di Maluku sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Seram Bagian Barat:

1. Mutiara Piru Regency: Tipe 36/72

   Terletak di Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, perumahan ini dikembangkan PT Wimala Nsuantara Jaya dengan banderol Rp 168 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/72 meter persegi. Dari total 949 rumah, belum satupun terjual.

KOMPAS.com -Kabupaten Maluku Tengah di Maluku sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Maluku Tengah:

1. Perumahan Taman Haruru Indah (Thi) Masohi: Tipe 36/77

   Terletak di Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, perumahan ini dikembangkan PT Masohi Indah Permai dengan banderol Rp 168 juta.

   Masing-masing unit dibangun dengan luas 36/77 meter persegi. Dari total; 110 rumah, masih tersedia 25 unit lagi.

2. Suli Alam Indah: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Damai Berkati Lestari yang terletak di Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Menawarkan 99 rumah dengan harga Rp 168 juta per unit.

   Luas rumah dibangun seukuran 36/60 megter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 18 unit, masih tersedia 81 unit lagi.

3. Villa Mutiara Masohi: Tipe Lily

   Berlokasi di Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Mutiara Surya Propertindo dengan banderol Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 46 unit dari total 56 rumah yang dipasarkan.

Kami akan menginstruksikan kepada sekolah-sekolah untuk menjadikan makan bergizi gratis ini sebagai bagian dari pembentukan karakter melalui berbagai macam pendidikan nilai yang ada di dalamnya

Solo (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut Program Makan Bergizi Gratis yang akan diterapkan di sekolah-sekolah, karena dinilai mengajarkan anak-anak tidak hidup boros.

"Makan siang gratis ini sebagai bagian dari penanaman dan pembiasaan pendidikan karakter bagi anak-anak," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Solo, Jawa Tengah, Minggu.

Ia mengatakan program tersebut mengajarkan tanggung jawab, toleransi, saling menghormati, menjaga kebersihan, dan tidak hidup boros.

Sementara itu terkait dengan skema pelaksanaan program tersebut, kata dia, ada di Badan Gizi Nasional.

"Jadi bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi Kementerian Dasar dan Menengah ini hanya menjadi mitra dalam pelaksanaan makan bergizi gratis," kata Abdul Mu'ti.

Meski demikian pihaknya akan memberikan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk menjadikan program tersebut sebagian bagian dari penerapan pendidikan karakter.

"Kami akan menginstruksikan kepada sekolah-sekolah untuk menjadikan makan bergizi gratis ini sebagai bagian dari pembentukan karakter melalui berbagai macam pendidikan nilai yang ada di dalamnya," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Sebelumnya soal Program Makan Bergizi Gratis sampai saat ini masih terus diujicobakan di berbagai daerah untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan program tersebut bukan sekadar penyediaan makanan gratis, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024