Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah Bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Ara menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

"Kami mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dan sekarang langsung malam hari ini tim teknis yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung bekerja dan besok kami akan bertemu lagi jam 16.00 WIB di Kementerian Keuangan untuk bisa membuat lebih detail," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pertemuan di Kementerian Keuangan pada Rabu malam untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin dengan Presiden RI di istana bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan hari ini membicarakan serta menindaklanjuti dukungan daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum, uang perbankan yang ada BI.

Tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program Pembangunan 3 Juta Rumah dan Renovasi 3 Juta Rumah.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang memfinalisasi prosedur pembiayaan program tiga juta rumah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, serta perwakilan bank-bank Himbara melakukan pertemuan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2025).

Ara, sapaan Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) sudah sepakat untuk merelaksasi giro wajib minimum perbankan yang bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.

Dalam pertemuan tadi, sambungnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN juga menyatakan dukungan untuk sukses program tiga juta rumah tersebut.

"Sekarang langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen, Bapak Suahasil, langsung bekerja," ujar Ara dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Tim teknis tersebut akan berisi unsur dari Kementerian PKP, Kementerian BUMN, BI, dan Kemenkeu. Ara meminta setiap pihak bersabar karena tim teknis masih akan membahas detail prosedur pembiayaan program tiga juta rumah tersebut.

Menurutnya, mereka akan kembali bertemu di Kantor Kemenkeu untuk mengumumkan detail prosedur pembiayaan program tersebut pada Kamis (19/2/2025) sore.

"Saya pikir ini terobosan dan contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia," kata Ara.

Sementara itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa pertemuan mereka untuk mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan baik yang ada di APBN maupun BI melalui kebijakan makroprudensial untuk mendukung program di sektor perumahan.

Khusus dari APBN 2025, sambungnya, pemerintah sudah memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Sri Mulyani menjelaskan APBN 2025 sudah mengalokasikan Rp18 triliun dalam bentuk FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan).

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi [3 juta rumah] dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis," jelas Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Senada, Perry Warjiyo menyatakan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4% menjadi 5% dana pihak ketiga. Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi 80 triliun," ungkap Perry.

Hanya saja, sambungnya, detail prosedur teknisnya akan diumumkan pada Kamis (19/2/2025) esok.

Erick Thohir menambahkan bahwa Kementerian PKP juga sedang menggodok terkait pembiayaan rumah komersial. Kendati demikian, komersialisasi program perumahan nanti masih akan dilaporkan secara bertahap.

"Tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," tutup Erick.

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki visi besar bagaimana perumahan rakyat benar-benar bisa dicapai.

"Sebenarnya hal ini pernah kita lakukan pada saat COVID-19, dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerja sama ini karena tadi seperti disampaikan bahwa Bapak Presiden RI memiliki visi yang besar bagaimana perumahan rakyat bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara seksama," ujar Erick di Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut dia, hal tersebut juga memberikan daripada solusi terhadap backlog perumahan selama ini. Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk menyelesaikan solusi baik bagi masyarakat, terutama di sektor perumahan.

"Dan inilah terobosan-terobosan yang diberikan dan Insyaallah angkanya signifikan tetapi kita tidak mau panjang lebar terlebih dahulu karena besok teknisnya, tetapi di sisi itu ada juga beberapa improvisasi tidak hanya rumah rakyat, namun juga rumah komersial yang sedang digodok oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dan beberapa komersialisasi daripada program-program ini nanti akan dilaporkan secara bertahap, tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Dikatakan Ara, Kementerian PKP mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan BUMN.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa Bank Indonesia mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki visi besar bagaimana perumahan rakyat benar-benar bisa dicapai.

"Sebenarnya hal ini pernah kita lakukan pada saat COVID-19, dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerja sama ini karena tadi seperti disampaikan bahwa Bapak Presiden RI memiliki visi yang besar bagaimana perumahan rakyat bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara seksama," ujar Erick di Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut dia, hal tersebut juga memberikan daripada solusi terhadap backlog perumahan selama ini. Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk menyelesaikan solusi baik bagi masyarakat, terutama di sektor perumahan.

"Dan inilah terobosan-terobosan yang diberikan dan Insyaallah angkanya signifikan tetapi kita tidak mau panjang lebar terlebih dahulu karena besok teknisnya, tetapi di sisi itu ada juga beberapa improvisasi tidak hanya rumah rakyat, namun juga rumah komersial yang sedang digodok oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dan beberapa komersialisasi daripada program-program ini nanti akan dilaporkan secara bertahap, tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Dikatakan Ara, Kementerian PKP mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan BUMN.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa Bank Indonesia mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggelar rapat program 3 juta rumah.

Menteri Ara mengungkap bahwa rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari rencana BI terkait relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendukung program 3 juta rumah dan telah menghasilkan tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

"Hari ini kami membicarakan, menindaklanjuti support dari Bank Indonesia. Melalui relaksasi Giro Wajib Minimum uang perbankan yang ada di Bank Indonesia, yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," kata Ara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Dia menjelaskan, prosedur dan detail dari tim teknis telah disiapkan dan akan diumumkan esok hari.

Menteri Ara mengungkapkan, pihaknya bakal bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) untuk bisa mengidentifikasi kriteria penerima program sesuai nama dan alamatnya.

Langkah ini perlu diambil sebagai upaya validasi bahwa penerima program 3 juta rumah benar-benar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Makanya saya selalu minta sama BPS dan Bappenas bisa memberikan kriteria MBR supaya tepat sasaran, by name, by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat. Tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," kata dia.

Selain memastikan program berjalan tepat sasaran, Ara juga menekankan agar rumah yang dibangun punya kualitas baik.

"Kemudian kualitas perumahan juga kita sudah sampaikan, Presiden meminta betul kualitas rumah rakyat, rumah subsidi harus tetap berkualitas. Rumah yang banjir, retak-retak belum 10 tahun itu tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.

Menteri Ara mengatakan, untuk memastikan rumah memiliki kualitas baik, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit secara terukur.

"Kalau bagus benar, nggak usah takut ya audit. Kenapa perlu takut. Kalau benar bagus Kenapa perlu takut diaudit. Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggodok pembiayaan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menggelar rapat tertutup pada malam ini, Rabu (19/2/2025), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menteri PKP mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana BI yang akan mendukung pembiayaan program 3 juta rumah melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Dok. APERSI Banten Ilustrasi perumahan.

Namun dukungan dari BI ini tidak hanya untuk pembangunan 3 juta rumah tetapi juga untuk merenovasi 3 juta rumah.

"Hari ini kami membicarakan support daripada BI melalui relaksasi GWM uang perbankan yang ada di BI yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Sementara Menteri BUMN akan memberikan dukungan dengan menyiapkan bank-bank BUMN, syariah, maupun swasta untuk menjadi penyalur pembiayaan program 3 juta rumah ini.

"Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter antara pemerintah dan BI," ucapnya.

Namun rapat ini bukanlah yang terakhir, mereka akan kembali menggelar pertemuan pada besok sore untuk membahas lebih lanjut terkait rincian dukungan masing-masing instansi.

"Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini," tuturnya.S

ri Mulyani menambahkan, pertemuan malam ini bertujuan untuk mensinkronisasi seluruh kebijakandan instrumen keuangan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," tambahnya.

Sebelumnya, Ara telah melaksanakan rapat bersama Menteri BUMN, Gubernur BI, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Pandu Sjahrir untuk membahas program 3 juta rumah.

Pada pertemuan tersebut, Perry mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai rapat di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan program 3 juta rumah akan berjalan dengan tepat sasaran dan berkualitas. Menurutnya, hal tersebut sudah diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ara mengatakan, nantinya pihaknya bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) untuk bisa mengidentifikasi kriteria penerima program sesuai nama dan alamatnya.

Langkah ini menurutnya perlu diambil sebagai upaya validasi bahwa penerima program 3 juta rumah benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Makanya saya selalu minta sama BPS dan Bappenas bisa memberikan kriteria MBR supaya tepat sasaran, by name, by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat. Tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," katanya.

Selain memastikan program berjalan tepat sasaran, Menteri Ara juga menekankan agar rumah yang dibangun punya kualitas yang baik. Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginginkan rumah dengan mutu yang terjamin.

"Kemudian kualitas perumahan juga kita sudah sampaikan, Presiden meminta betul kualitas rumah rakyat, rumah subsidi harus tetap berkualitas. Rumah yang banjir, retak-retak belum 10 tahun itu tidak boleh terjadi lagi," kata dia.

Menteri Ara mengatakan, untuk memastikan rumah memiliki kualitas baik, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit secara terukur. Dia pun meminta agar pengembang nantinya mau dan berani untuk dilakukan audit.

"Kalau bagus benar, enggak usah takut ya audit. Kenapa perlu takut. Kalau benar bagus Kenapa perlu takut di audit. Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung kreativitas dan inovasi di bidang perumahan ramah lingkungan. Ini dilakukan melalui ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

BTN Housingpreneur diharapkan menjadi batu loncatan bagi para inovator Indonesia untuk terus berkontribusi bagi sektor perumahan nasional melalui ide-ide brilian mereka.

BTN Housingpreneur merupakan kompetisi yang ditujukan bagi para wirausahawan di sektor perumahan dan sektor pendukungnya, serta mahasiswa dan masyarakat umum untuk menciptakan inovasi yang akan membantu perkembangan kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BTN memulai Kick Off dan Roadshow perdana BTN Housingpreneur pada 26 November 2024 lalu di Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, ajang BTN Housingpreneur merupakan wujud nyata komitmen BTN tidak hanya untuk mendukung akses pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau, namun juga menciptakan manfaat dari inovasi yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, Governance/ESG).

“BTN telah sukses menginisiasi program yang mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan dan menghimpun ide-ide kreatif terkait desain rumah yang bertemakan konten lokal sesuai dengan arahan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Program 3 Juta Rumah," kata Nixon dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Nixon menyatakan, atas kesuksesan ajang ini, BTN berharap dapat tercipta sebuah sistem bisnis yang berkesinambungan untuk ekosistem perumahan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Sebanyak hampir 1.000 peserta mengikuti kompetisi BTN Housingpreneur dengan 4 kategori yang dikompetisikan yakni Housing Related Innovation, Landed Residential, Eco House Design dan Rumah Nusantara.

Adapun total hadiah yang dibagikan dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur sebesar Rp 1 miliar.

Dari proses penjurian yang ketat, telah didapatkan sejumlah pemenang dari berbagai kategori dan sub-kategori inovasi dan desain rumah, yang tercipta dari ide-ide terbaik oleh para wirausahawan di bidang perumahan, serta kalangan mahasiswa dan profesional.

Para juara tersebut telah menerima penghargaan BTN Housingpreneur Awards dalam ajang BTN Awards yang dilaksanakan di Jakarta baru-baru ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung kreativitas dan inovasi di bidang perumahan ramah lingkungan. Ini dilakukan melalui ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

BTN Housingpreneur diharapkan menjadi batu loncatan bagi para inovator Indonesia untuk terus berkontribusi bagi sektor perumahan nasional melalui ide-ide brilian mereka.

BTN Housingpreneur merupakan kompetisi yang ditujukan bagi para wirausahawan di sektor perumahan dan sektor pendukungnya, serta mahasiswa dan masyarakat umum untuk menciptakan inovasi yang akan membantu perkembangan kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BTN memulai Kick Off dan Roadshow perdana BTN Housingpreneur pada 26 November 2024 lalu di Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, ajang BTN Housingpreneur merupakan wujud nyata komitmen BTN tidak hanya untuk mendukung akses pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau, namun juga menciptakan manfaat dari inovasi yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, Governance/ESG).

“BTN telah sukses menginisiasi program yang mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan dan menghimpun ide-ide kreatif terkait desain rumah yang bertemakan konten lokal sesuai dengan arahan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Program 3 Juta Rumah," kata Nixon dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Nixon menyatakan, atas kesuksesan ajang ini, BTN berharap dapat tercipta sebuah sistem bisnis yang berkesinambungan untuk ekosistem perumahan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam.

Adapun dua Menteri tersebut melakukan pembahasan seputar pembiayaan program 3 juta rumah, bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan dana yang cukup besar. Maka diperlukan kerjasama dan inovasi untuk dapat memperoleh pendanaan untuk program tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

Untuk dari APBN, pemerintah telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220.000 unit rumah untuk 2025.

“Di dalam APBN kita sudah menempatkan untuk memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas,” ungkap Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Namun nyatanya, kebijakan dan instrumen yang ada, masih kurang untuk membiayai program 3 juta rumah. Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan pembahasan teknis lanjutan bersama stakeholder terkait, yakni Bank Indonesia, Kementerian BUMN selaku pengampu perbankan pelat merah, Kementerian PKP, dan tentunya Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani akan mengupayakan hasil dari rapat teknis itu dapat melahirkan solusi final dalam waktu dekat. Dengan begitu, program 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

“Pak Ara (Maruarar) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan,” pungkas Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri BUMN Erick Thohir ikut rapat malam dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat itu membahas program 3 juta rumah per tahun.

"Saya rasa ini kerja nyata di mana BI dan pemerintah ini berjibaku menyelesaikan solusi-solusi baik buat rakyat dan masyarakat. Hal ini pernah dilakukan saat COVID, ini momentum bagus mengulang kerja sama ini," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (19/2/2025).

Ia juga menyinggung upaya Presiden Prabowo Subianto agar program perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan. Hal itu diharapkan bisa memberikan solusi atas persoalan backlog yang cukup panjang.

"Tadi disampaikan Pak Presiden punya visi besar bagaimana perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan dan kemampuan secara seksama, dan memberikan solusi yang merupakan backlog cukup panjang selama ini," tuturnya.

"Dan inilah terobosan yang diberikan dan insya allah angkanya signifikan, besok tim teknisnya, tapi tadi ada improvisasi juga tidak hanya rumah rakyat tapi rumah komersial yang sedang digodok Pak Menteri, luar biasa kerja keras siang malam, dan beberapa komersialisasi program ini akan dilaporkan secara bertahap," sambung Erick.

Pada kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Erick yang mendukung program perumahan melalui bank pelat merah. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baik untuk mempercepat realisasinya.

"Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank- bank penyalur, ya, bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BRI, dan sebagainya, dan juga swasta juga, jadi semuanya bisa bergerak cepat. Jadi ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia," tutupnya.

Hari ini kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik yang ada di APBN maupun kebijakan BI

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Bank Indonesia (BI) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun kebijakan BI, entah melalui makropudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh BI untuk mendukung, pertama, sektor perumahan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Ia menyebut akan mendukung dengan mencoba mencari berbagai instrumen yang akan diikhtiarkan seiring target Program 3 Juta Rumah.

"Sudah menemukan berbagai cara yang akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari Kemenkeu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sisi instrumen otoritas moneter Bank Indonesia (BI)," ujar Sri Mulyani.

Pihaknya optimistis bisa meningkatkan insentif, yang kemudian dapat mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi dari Program 3 Juta Rumah.

Ia menjelaskan pemerintah sudah menempatkan di Undang Undang (UU) APBN 2025 untuk memberikan dukungan sebanyak 220.000 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam APBN 2025 itu, sudah dialokasikan sebesar Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) untuk mendukung sebanyak 220.000 MBR yang pinjamannya bunganya hanya 5 persen selama 20 tahun.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga punya instrumen lain, di antaranya perbaikan rumah bagi masyarakat dan berbagai skema seperti bantuan uang muka.

"Ini semuanya yang ada dalam APBN, kita akan terus evaluasi dan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya, sehingga target yang ingin dicapai secepat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Ia melanjutkan skala untuk meningkatkan insentif tersebut sedang dibahas bersama BI dan sektor perbankan terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di bawah Kementerian BUMN.

"Himbara yang di bawah Pak Erick, ini semuanya kemudian bisa menciptakan tadi, baik dukungan dari sisi suplainya, baik para produsen rumah maupun dari sisi 'demand'-nya yaitu masyarakat terutama yang MBR," ujar Sri Mulyani.

Sebagai pemerintah, pihaknya mendukung program- program dalam Astacita dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, ini juga akan kita evaluasi sesuai arahan Presiden," ujar Sri Mulyani.

Ia mengatakan akan membahas bersama melalui mekanisme dari sisi pembiayaan, namun dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas dan dapat bekerja cepat namun dengan semuanya terjaga sesuai peraturan perundang- undangan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025