Denpasar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani memastikan program makan bergizi gratis (MBG) memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena melibatkan pelaku dan tenaga kerja lokal.

"MBG bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif," kata Tutik Kusuma Wardhani dalam keterangan pers di Denpasar, Bali, Jumat.

Ia menjelaskan setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat lokal.

Tak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, wakil rakyat asal Provinsi Bali itu mengungkapkan MBG juga mengurangi angka malanutrisi dan stunting (tengkes). berdasarkan studi Bank Dunia pada 2024.

Dari studi itu, ia menambahkan pemberian makan bergizi juga meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah.

Ia menilai kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

"Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah," ucapnya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat Indonesia khususnya warga Bali untuk mendukung program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia itu.

"Makanan bergizi adalah hak semua orang, dan kita semua berperan dalam mewujudkannya. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif," imbuhnya.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program MBG yang diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso di sela sosialisasi MBG kepada masyarakat yang dipusatkan di Puri Jero Kuta Denpasar pada Sabtu (1/3) menambahkan MBG bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas SDM.

"Harapannya dengan adanya gizi yang diberikan pada masyarakat dengan program ini akan meningkat gizi berkualitas pada masyarakat," ucap Fatimah.

Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Setyo memastikan KPK ikut mengawasi program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan meminta pengawasan dari KPK, mengingat lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp 70 triliun pada 2025, bahkan bisa bertambah menjadi Rp100 triliun.

Ia mengatakan, lembaganya juga berkoordinasi dengan BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

"Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan," kata Dadan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan anggaran sangat besar dan ada potensi curang atau fraud. KPK mendapat laporan pengurangan biaya makan.

Lembaga antirasuah itu telah melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (5/3) lalu.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," ujar Setyo melalui keterangan pers yang disampaikan Humas KPK, Kamis (6/3).

Selain itu, Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Apalagi, kata dia, ada berita sumir yang beredar mengenai perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan baku.

"Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo yang merupakan jenderal polisi bintang tiga itu juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi laik konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG.

Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.

"Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu, saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," ucap dia.

Dalam hal anggaran, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," ungkap dia.

Menurut Setyo, penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan tata kelola keuangan terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," kata dia.

Terakhir, Setyo menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal.

"Bahan baku, sumber daya dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto yang turut hadir dalam pertemuan itu juga menegaskan pentingnya pengawasan agar program berjalan tepat sasaran, serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, Ketua BGN Dadan Hindayana menjelaskan lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.

BGN, terang Dadan, telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

"Kami hadir di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan," ungkap Dadan.

JAKARTA, investor.id - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta menggandeng enam universitas, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Bina Nusantara (BINUS), Universitas Gunadarma (Gundar), Universitas Trisakti, Universitas Pancasila, dan Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) dalam Kegiatan Pendataan Basis Data Perumahan di wilayah DKI Jakarta.

Dengan melibatkan mahasiswa dari jurusan teknik sipil, arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, serta ilmu komunikasi, kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), volume backlog perumahan, serta mendapatkan potensi pengembangan kawasan permukiman. Pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan pada 40 kelurahan di DKI Jakarta. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto berharap hasil pendataan dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih efektif untuk mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kegiatan pendataan basis data perumahan, dilakukan dengan mendata rumah per rumah (by name by address). Kegiatan yang telah berlangsung sejak tahun 2022 ini merupakan pemetaan geospasial yang dihimpun pada eta Jakarta Satu.

Didampingi oleh sejumlah dasawisma dari masing-masing wilayah, tim yang terdiri dari mahasiswa teknik sipil, arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, serta ilmu komunikasi akan bekerja bersama dalam pengumpulan data melalui survei langsung, analisis geospasial dan strategi komunikasi publik.

Dengan pendekatan multidisiplin, bidang-bidang keilmuan ini berkontribusi secara seimbang dalam pelaksanaan survei serta penyusunan data yang akurat untuk mendukung kebijakan perumahan yang lebih baik.

Pendataan ini menggunakan dasar data dari CARIK Jakarta yang merupakan data berisi informasi tentang kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, bangunan, dan lingkungan keluarga di DKI Jakarta yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendaliaan Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Data ini kemudian diintegrasikan dengan sistem informasi geospasial (peta) Jakarta Satu. Hal tersebut guna mendukung kebijakan berbasis data yang akurat dan komprehensif, dengan sinergi antara akademisi dan pemerintah.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BEKASI, KOMPAS.com - Perumahan Sahara 3 di Desa Satria Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, masih terendam banjir 30-50 sentimeter pada Jumat (7/3/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, area banjir terpusat di Jalan Gapura yang menjadi akses keluar dan masuknya penghuni.

Rendahnya kontur permukaan jalan dan tak berfungsinya drainase menjadi penyebab air masih tertahan di area dalam perumahan.

Hal ini mengakibatkan area depan puluhan rumah warga masih terendam banjir.

"Ini soalnya jalan depan lebih rendah ketimbang jalan-jalan rumah, jadi ketahan di depan airnya, ditambah salurannya enggak jalan," kata seorang warga, Waryadi (50) kepada Kompas.com di lokasi, Jumat

Untuk menanggulangi kondisi itu, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi mengerahkan satu mesin pompa untuk menyedot banjir.

Mesin pompa air ini tersambung dengan tiga selang berukuran jumbo yang berfungsi untuk menyedot air banjir keluar dari area perumahan.

Air yang berhasil disedot ketiga sekang tersebur kemudian dibuang otomatis ke kali kecil di seberang perumahan.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis mengungkapkan, hingga kini masih empat desa dari tiga kecamatan di Kabupaten Bekasi yang masih terdampak banjir.

Keempat desa tersebut yakni Labansari di Cikarang Timur, Satria Jaya di Tambun Utara, serta Bunibakti dan Kedung Pengawas di Babelan.

Muchlis bilang, banjir yang masih merendam wilayah di Kabupaten Bekasi umumnya karena tertahan saluran air yang tak berfungsi dengan baik.

"Kalau secara keseluruhan, persentase yang sudah surut cukup tinggi. Kondisi seperti ini (banjir di Sahara 3) karena ngantong, saluran tidak bisa berjalan dengan baik," imbuh dia.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pihaknya mendukung segala langkah dan upaya agar masyarakat indonesia lebih sehat dan memiliki literasi kesehatan yang baik. Salah satunya, program makan bergizi gratis yang berkualitas dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan dengan topik 'Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat'.

"Kami Fraksi Partai Demokrat dan teman-teman di Komisi IX sungguh 'concern' (memberi perhatian) dan mendukung agar masyarakat di Indonesia lebih sehat dan cukup literasi kesehatannya. Program makan bergizi gratis harus berjalan dengan baik, tepat sasaran dan berkualitas," ujar Ibas, dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Ibas menyampaikan anggaran pemerintah untuk program tersebut sangatlah besar namun akan juga memberikan dampak besar. Stimulus pemerintah yang menjangkau 3 juta penerima manfaat dengan target hingga 82,9 juta orang hingga September 2025 dengan anggaran Rp 171 T.

"Besar.. Sangat besar," kata Ibas.

"Tapi kalau untuk anak-anak Indonesia tidaklah ada artinya, jika pada akhirnya mereka jualah yang akan melanjutkan kehidupan ini. Setuju ya?," sambungnya.

Ucapan Ibas pun yang langsung dijawab 'setuju' oleh seluruh peserta. Sehingga Ibas mendorong, agar para dokter, para ahli, para influencer dapat aktif terus mengawal program makan bergizi gratis ini.

"Jadi saya berharap, dokter-dokter muda, para influencer kesehatan dan atau yang tergabung dalam ekosistem kesehatan ini bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan agar validasi data penerima sesuai. Agar kualitas sesuai, agar anggaran sesuai dan agar distribusi tepat sasaran, sesuai edukasi pentingnya gizi seimbang," ungkap Ibas.

Lebih lanjut, menurut Ibas, kunci keberlanjutan di sektor kesehatan adalah pendidikan, sehingga ia berharap, para individu yang bekerja di bidang kesehatan juga menjadi terdepan, tercepat, dan terluas dalam menyebarkan edukasi 'Parenting Cerdas'.

"Misalkan mendidik dengan Parenting 5.0, membangun generasi emas di era smart society. Yang kualitas hidup tinggi seperti di Denmark, Swedia dan, Swiss," kata Ibas.

"Atau bisa juga seperti di Jepang dengan angka harapan hidup yang tinggi, 85 tahun," sambungnya.

Ibas juga menyebutkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari aspek peningkatan pengawasan dan penindakan, aspek perlindungan konsumen, regulasi dan penegakan hukum dunia kesehatan dan gizi, pemberian edukasi pelatihan dalam memilih produk, mematuhi protokol penggunaan bahan-bahan sesuai, hingga menjaga komitmen serta sumpah kedokteran. Di akhir acara, Ibas mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama, demi menggapai masa depan yang lebih baik.

"Kita Bisa! Demi Indonesia kini dan nanti, sebagai inspirasi antar generasi, " kata Ibas.

Senada, salah satu peserta yang merupakan seorang konten kreator ahli gizi Putri MJ menyampaikan harapannya agar program perbaikan gizi dilengkapi secara konstruktif. Ia berharap program-program yang bertujuan memperbaiki gizi masyarakat dapat dilengkapi dengan edukasi, jelas, dan berkelanjutan.

"Sehingga masyarakat merasa berpartisipasi pada kesehatan Indonesia," pungkasnya.

Lihat juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Paket MBG selama puasa berupa telur, roti, susu, dan kurma yang dibagikan untuk dibawah pulang dan disantap saat berbuka puasa. Paket menu MBG berubah selama bulan puasa agar lebih tahan lama, tapi tetap meperhatikan nilai gizinya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang meninjau pemberian MBG selama puasa menyerahkan paket secara simbolis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal berjalannya program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti Cek Kesehatan Gratis hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan usai pertemuan KPK dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Badan Gizi Nasional (BGN) dalam dua hari berturut-turut. Lembaga antirasuah diminta untuk memberikan pendampingan kepada dua lembaga tersebut dalam menjalankan program-program amanat Presiden.

Pada hari ini, Kamis (6/3/2025), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta pendampingan hingga pengawasan terhadap sejumlah program di Kemenkes.

Budi menyebut kementeriannya mengelola sejumlah program maupun proyek senilai Rp70 triliun yang bersumber dari APBN hingga pinjaman luar negeri.

"Dalam prinsip keterbukaan kita lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kita minta didampingin, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan, sehingga kita bisa perbaiki termasuk masukan dari KPK," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menkes pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu lalu memerinci proyek maupun program senilai Rp70 triliun yang dimaksud olehnya berasal dari APBN senilai Rp10 triliun, serta pinjaman Bank Dunia Rp60 triliun.

Program dari APBN meliputi program-program Quick Wins Prabowo seperti cek kesehatan gratis, percepatan eliminasi TBC serta pembangunan rumah sakit.

Sementara itu, program pinjaman dari Bank Dunia meliputi infrastruktur kesehatan sebanyak 10.000 puskesmas serta 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, sekaligus peningkatan alat kesehatan di 514 RSUD seluruh kabupaten, kota.

Kepala Badan Gizi Sambangi KPK

Sehari sebelumnya, Rabu (5/3/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajarannya turut menyambangi KPK. Lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu turut meminta pendampingan KPK untuk transparansi dan akuntabilitas program.

Dadan menjelaskan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025 untuk MBG. Anggaran itu rencananya bakal ditambah Rp100 triliun sehingga mencapai total Rp170 triliun pada kuartal III/2025.

Dia menyebut pendampingan juga bakal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap agar implementasi program di lapangan sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh BGN.

Selanjutnya, kerja sama antara KPK dan BGN dapat berupa koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Nanti bisa dikoordinasikan untuk pelaksanaan kerja sama KPK dengan BGN. Tapi prinsipnya, kegiatan dilakukan dengan metode mystery shopping sehingga jika nanti ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan risiko, mitigasinya bisa dilakukan,” pungkas Setyo.

Menu makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan adalah makanan yang tahan lama dan bisa dibawa pulang. Program ini tetap berjalan meski di bulan puasa.

Di Surabaya, Jawa Timur, menu MBG diberikan kepada siswa saat jam pulang sekolah untuk dibawa pulang siswa sebagai panganan berbuka puasa di rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait teknis MBG selama Ramadan.

"Kemarin saya rapat dengan Bagan Gizi Nasional puasa itu, kalau sekolah masuk, MBG tetap jalan," kata Yusuf, Selasa kemarin (4/3).

Ia menjelaskan makanan tersebut nantinya akan diberikan menyesuaikan jam pulang sekolah masing-masing siswa, sehingga bisa dikonsumsi saat buka puasa di rumah.

"(Waktu pemberian MBG) tergantung, menyesuaikan, koordinasi dengan sekolah jam terakhirnya jam berapa," ucap Yusuf.

Menu MBG Ramadan pun, kata Yusuf, bakal disesuaikan dengan panganan berbuka puasa, yakni yang mudah dibawa pulang oleh siswa.

"Kemarin saya koordinasi dengan BGN, menunya menyesuaikan. Mungkin yang bernuansa buah, kurma, roti," imbuhnya.

BGN sempat menguji coba ketahanan makanan untuk persiapan menu MBG selama Ramadan. Kepala BGN, Dadan Hindayana menuturkan skema pemberian MBG akan dimodifikasi selama bulan puasa.

Biasanya, pemberian MBG selama ini terdiri dari makanan segar yang dikirim ke sekolah. Nah, sepanjang bulan puasa ini BGN bakal menyiapkan makanan tahan lama untuk disantap kala berbuka.

"Contohnya telur, susu, kemudian buah. Ringan modifikasi dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," kata Dadan di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Ketika kekhawatiran ini berlanjut, ia menuturkan, terdapat potensi arus modal asing keluar bisa meningkat.

"Yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia," tutup dia.

Sebagai informasi, BI menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Ketika kekhawatiran ini berlanjut, ia menuturkan, terdapat potensi arus modal asing keluar bisa meningkat.

"Yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia," tutup dia.

Sebagai informasi, BI menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.