JAKARTA, KOMPAS.com - Target ambisius pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun kembali menjadi sorotan.

Kritikan muncul seiring dengan angka realisasi yang disebut Kompas.com masih jauh dari harapan, bahkan di bawah 5 persen dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak dan terobosan-terobosan yang sedang diupayakan.

Pernyataan optimistis ini disampaikan Ara dalam acara penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada pekerja atau buruh yang diselenggarakan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di Jakarta.

"Ini berkat dukungan dari BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kerja keras Pak Heru, dan teman-teman kami dari Komisi 5 DPR RI, termasuk Bapak Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra, yang banyak mendukung kami untuk benar-benar program ini sampai ke rakyat," ujar Ara.

Adapun 100 unit rumah untuk buruh ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Jakarta, Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momen penyerahan kunci secara simbolis ini memiliki makna tersendiri.

Mengenakan kemeja merah putih, Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP ingin menunjukkan kehadiran negara bagi para pekerja, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir bagi buruh, petani, nelayan, wartawan, tenaga migran, dan rakyat kecil.

"Kami menghargai Presiden Prabowo dengan memberikan bukti konkret bahwa negara hadir dengan memberikan rumah subsidi hari ini. Dan akan terus kita sampaikan, tahun ini target kami 20.000 unit untuk buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa mekanisme pembelian rumah subsidi untuk buruh ini sama dengan mekanisme untuk guru, yang berarti sudah siap.

Realisasi 157.000 Unit

Terkait dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui angka realisasi 157.000 unit, terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini memang masih kurang dari 5 persen dari total target.

"Oh, kami kan menjadi bagian dari itu ya, terus kami upayakanlah ya," kata Heru.

Ara menimpali, "Kami optimistis, mungkin kalau Kompas tidak optimistis tidak apa-apa. Kalau kami optimistus, Presiden Prabowo juga pertumbuhannya 8 persen. Tentu kami harus bekerja optimistis. Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan".

Ara mengungkapkan Kementerian PKP melakukan berbagai terobosan dalam hal pembiayaan, termasuk dukungan dari BP Tapera, Bank Indonesia, dan koordinasi dengan Presiden serta Menteri Keuangan.

"Kami tahu targetnya berat, tapi kami mungkin beda dengan Kompas yang tidak optimistis," ujarnya sambil berlalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam semangat memperingati Hari Buruh Internasional, pemerintah menyerahkan 100 rumah subsidi kepada para buruh sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan kunci secara simbolis ini berlangsung di Jakarta, dengan lokasi rumah tersebar di Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyerahan rumah subsidi ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk hadir bagi rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, wartawan, dan tenaga migran.

“Saya sengaja pakai baju merah putih. Supaya merah putih hadir buat buruh. Presiden Prabowo sampaikan kita harus hadir, negara harus hadir untuk rakyat kecil,” ujar Ara menjawab Kpmpas.com, Kamis (1/5/2025).

Penyerahan 100 unit rumah ini menjadi bagian dari target ambisius pemerintah untuk menyediakan 20.000 unit rumah subsidi khusus untuk buruh pada tahun 2025.

Hingga kini, sejak 20 Oktober 2024 (pelantikan Presiden Prabowo) sampai 1 Mei 2025, pemerintah telah merealisasikan 157.000 rumah subsidi atau sekitar 5 persen dari target tahunan 3 juta rumah.

“Kami optimistis, meski targetnya berat. Kami tahu tantangannya, tapi kami bersemangat melakukan terobosan,” tambah Ara menanggapi skeptisisme beberapa pihak.

Dukungan Tapera dan Sinergi Lintas Sektor

Menurut Ara, keberhasilan acara ini tidak lepas dari kerja keras Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), khususnya di bawah arahan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

“Ini berkat dukungan dari TAPERA, Pak Heru yang kerja keras, dan teman-teman kami dari Komisi 5, terutama Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra,” ungkap Ara.

Ia juga menyoroti sinergi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian, untuk memastikan rumah subsidi menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Demikian halnya dengan mekanisme pembiayaan rumah subsidi, melibatkan koordinasi antara BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang perumahan.

“Semua mekanisme sudah siap. Ada banknya, ada pengembangnya, dan ini sudah kami kerjakan sejak awal,” jelas Ara.

Program ini juga mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui terobosan nyata.

Jakarta (ANTARA) - Pakar sekaligus Kepala Pusat Riset Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Trina Fizzanty menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) penting untuk dilanjutkan, karena dapat mengatasi ketimpangan sosial.

"Program Makan Bergizi Gratis penting untuk mengatasi ketimpangan struktural, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Trina menyebutkan kesehatan dan pendidikan saling terkait secara erat, dimana anak yang sehat secara fisik cenderung lebih mampu menyerap pelajaran, sedangkan anak yang mengalami stunting atau kurang gizi berisiko mengalami keterlambatan kognitif.

"Temuan peneliti kami di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan banyak anak yang datang ke sekolah tanpa sarapan, mengalami stunting dan gizi buruk karena faktor ekonomi dan sosial budaya," lanjutnya.

Sehingga, jelas Trina, pada daerah-daerah yang ditemukan kasus anak bersekolah tanpa sarapan, program MBG sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka stunting dan mendukung tumbuh kembang anak, serta meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar.

"Sehingga, program ini perlu diarahkan/diprioritaskan pada masyarakat yang memang secara sosial ekonomi membutuhkan," ujarnya.

Meski demikian, Trina memberikan sejumlah masukan untuk menjadi evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan MBG.

Misalnya, implementasi program ini harus berbasis data yang akurat tentang kondisi gizi dan sosial ekonomi anak-anak, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Trina juga menyarankan program MBG melibatkan orang tua siswa, kantin sekolah, masyarakat lokal, dan mendukung makanan lokal, sesuai kondisi yang dihadapi masing-masing sekolah.

"Dengan cara ini, ekonomi masyarakat lokal dapat ikut tumbuh dan anak-anak dibiasakan mencintai makanan lokal," ucapnya.

Sembari program ini dijalankan, kata Trina, berbagai kajian dan evaluasi juga perlu dilakukan oleh pemerintah, seperti pembenahan pengelolaan kantin sekolah, bagian dari komunitas sekolah, memberikan pelatihan pada sekolah dan kantin sekolah tentang keamanan pangan, gizi, ragam makanan, serta kebersihan dan pengelolaan lingkungan sekolah.

Hal tersebut dimaksudkan agar program ini menjadi semakin tepat sasaran dan memiliki dampak yang menyeluruh.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

DPRD Kota Bandung merespons kasus keracunan menu makan siang bergizi (MBG) yang dialami ratusan siswa SMPN 35 Bandung. DPRD pun meminta pihak penyedia mesti dikoreksi atas kejadian tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati mengatakan, pihaknya sudah meninjau kondisi di SMPN 35 Bandung usai munculnya kasus keracunan itu. Dari laporan yang ia terima, penyedia menyiapkan 3.163 menu untuk siswa yang tersebar di 4 sekolah yaitu SMAN 19 Bandung, SMPN 35 Bandung, SDN 024 Coblong dan SDN 189 Neglasari.

"Kami sebagai anggota DPRD ingin memastikan bahwa, pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan makan bergizi gratis. Sehingga harus dikoreksi, jangan sampai terjadi kembali, karena ini berhubungan dengan generasi muda kita," kata Radea dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025)

"Hari ini hanya gejala dugaan keracunanannya seperti mual-mual dan diare. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi. Itu harus kita jaga betul-betul," ungkapnya menambahkan.

Radea pun telah mendapat informasi dari pihak sekolah atas insiden ini. Ia kemudian mendorong ke Pemkot Bandung supaya mendistribusikan obat-obatan bagi siswa yang diduga mengalami keracunan.

"Saya sampaikan ke pihak sekolah kalau ada hal yang kurang, hal yang dibutuhkan, maka DPRD siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan ini seperti distribusi obat-obatan. Sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya," ungkapnya.

Secara pribadi, Radea mengatakan peristiwa ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Ia pun berharap ada kesabaran dan keikhlasan, dan memastikan supaya kejadian ini mendapat penanganan.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, orang tua, ini bukan hal yang diinginkan oleh pihak sekolah, dan juga bukan diinginkan pemerintah. Sehingga harus ada kesabaran, keikhlasan, dan juga tentu kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak," pungkasnya.

(ral/sud)

JAKARTA - Menteri PKP Maruar Sirait (tengah) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Rapat tersebut membahas APBN Program Tahun Anggaran 2025 (pagu sebelum dan setelah efisiensi) dan rencana kerja Kementerian PKP.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka-bukaan menyebut belum ada investasi pada Program 3 Juta Rumah yang terealisasi hingga saat ini.

Dia mengaku, meskipun telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara, belum ada satupun investasi yang konkret bakal mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah.

“Kami harus bekerja juga, mencari investasi. Kalau [ditanya] belum ada yang berhasil Pak? Saya akui, belum ada yang berhasil. Jadi belum ada yang berhasil, konkret belum, itu kalau mau jujur apa adanya,” tegasnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Namun demikian, Maruarar berkomitmen untuk mendorong realisasi investasi dalam waktu dekat.

Dia juga menegaskan bakal terus mencari peluang investasi dari sejumlah negara. Terakhir, dia mengaku bakal terus melobi Qatar untuk dapat merealisasikan komitmen investasinya dalam waktu dekat.

“Kita berusaha Pak. Tapi maaf, mungkin belum sesuai. Saya mau menyampaikan bahwa kami tetap optimistis sebagai anak buahnya presiden,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga sempat mengaku bahwa Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal pada tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Karena keterbatasan anggaran itu, Fahri menyebut pada tahun ini pihaknya masih menjalankan program perumahan existing seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Jakarta -

Rusia terus melancarkan serangan drone ke Ukraina. Serangan drone Rusia pada Rabu (30/4) malam waktu setempat menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai lima orang lainnya di daerah permukiman di Odesa.

"Dua orang tewas akibat serangan itu, dan lima lainnya terluka," tulis Gubernur Odesa Oleg Kiper di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Kamis (1/5/2025).

Ia mengatakan serangan Rusia itu juga merusak gedung-gedung tinggi, rumah-rumah, supermarket, dan sekolah.

"Kebakaran terjadi di beberapa tempat, yang sedang dipadamkan oleh tim penyelamat kami," tambah Kiper.

Ledakan juga terdengar di kota Sumy dan peringatan serangan udara dikeluarkan di beberapa tempat termasuk Sumy, Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, dan Zaporizhzhia.

"Layanan darurat dan utilitas bekerja di lapangan untuk menanggulangi konsekuensi dari serangan tersebut dan menyediakan bantuan medis yang diperlukan bagi para korban," kata Wali Kota Odesa Gennadiy Trukhanov di Telegram.

Serangan itu terjadi saat Amerika Serikat dan Ukraina pada hari Rabu menandatangani kesepakatan mineral, yang oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump disebut sebagai bentuk baru komitmen AS terhadap Kyiv setelah berakhirnya bantuan militer.

Setelah awalnya ragu-ragu, Ukraina telah menerima kesepakatan mineral tersebut sebagai cara untuk mengamankan investasi jangka panjang oleh Washington, saat Trump mencoba untuk secara drastis mengurangi komitmen keamanan AS di seluruh dunia.

(ita/ita)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG - Sebanyak 342 siswa SMPN 35 Bandung diduga mengalami keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4/2025). Sejumlah siswa mengalami gejala mual, pusing, dan muntah hingga sebagian besar dilarikan ke puskesmas dan Rumah Sakit (RS) Salamun untuk mendapatkan penanganan medis.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan, 342 siswa SMPN 35 Bandung yang mengalami keracunan usai menyantap makanan MBG. Mereka mulai mengalami gejala pada Selasa sore hingga Rabu (30/4/2025).

"Iya, konsumsinya (makanan MBG) hari Selasa, mulai timbul gejala Selasa malam sampai Rabu pagi," ujar Anhar, Kamis (1/5/2025).

Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan makanan MBG ke SD 24, SD 189, SMA 19, dan SMPN 35 Bandung.

Siswa SD 24 dan SD 189 mengonsumsi makanan MBG pada pukul 09.00 WIB dengan kondisi makanan masih segar, tidak ada yang sakit.

"Sedangkan siswa SMP (menyantap makanan MBG) pukul 11.00 WIB. Sementara, siswa SMA mengonsumsi makanan MBG jam setengah dua (13.30 WIB). Nah, yang setengah dua udah kecium baunya jadi gak ada yang makan. Siswa SMP 35 yang sakit (diduga keracunan) sebanyak 342 orang," ungkap Anhar.

Gejala yang dialami siswa yaitu mual, muntah, pusing, dan demam. Sebagian besar siswa dirawat di rumah dan sebagian lagi dibawa ke puskesmas serta RS Salamun.

"Tidak ada yang dirawat, pemantauan kami sementara begitu (sudah sembuh). Kami terus memantau," ucapnya.

Dinkes Kota Bandung baru mendata 20 kelas di SMPN 35 Bandung hingga Rabu (30/4/2025) malam dari total 30 kelas. Data siswa di 10 kelas lainnya masih dipantau oleh wali kelas untuk memastikan kondisi mereka.

Dengan kolaborasi, kita bisa menerobos berbagai aturan yang menghambat, membuka ruang bagi inovasi baru, dan menjadikan pembangunan rumah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi riil

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi pusat-daerah untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyatukan dan menyinkronkan program pembangunan perumahan.

“Dengan kolaborasi, kita bisa menerobos berbagai aturan yang menghambat, membuka ruang bagi inovasi baru, dan menjadikan pembangunan rumah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi riil,” kata Safrizal dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta (29/4).

Dia mengatakan bahwa rumah layak huni tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas hidup, tetapi juga mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menggerakkan sektor ekonomi seperti manufaktur, jasa keuangan, logistik, dan industri kreatif.

"Dengan rumah layak, insyaallah anak dapat pendidikan dan kesehatan layak, maka angka IPM ini akan terperbaiki. Dengan keluarga hebat, maka negara akan hebat secara berjenjang," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada gubernur dan bupati agar berkoordinasi terhadap pemanfaatan dana CSR dari sektor swasta untuk mendukung pembangunan perumahan.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan target nasional ini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty serta developer untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin memberi dukungan melalui sektor perumahan untuk membantu mencapai target pertumbuhan 8 persen.

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin (28/4).

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," ucapnya.

Di sisi lain, Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo mengatakan Badan Bank Tanah mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," kata Ari.

Ari menyebut penyediaan tanah untuk perumahan rakyat merupakan pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karenanya, kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan pihaknya mendukung dan siap bersinergi untuk menyukseskan program nasional untuk rumah layak huni bagi MBR.

"Salah satunya dengan menetapkan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi. Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu menyukseskan program pemerintah pusat," ungkapnya.

Sebagai informasi, perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai developer dan berada di HPL (hak pengelolaan) Badan Bank Tanah seluas 4,2 hektare.

PT Asatu dengan Badan Bank Tanah melakukan perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) membangun plot rumah yang berkelanjutan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Program Makan Bergizi Gratis tak hanya bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional tetapi menyentuh aspek pertukaran ekonomi.

Penyebabnya, dia merinci mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG membutuhkan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, MBG sangat berpotensi untuk menggerakkan perekonomian lokal.

Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung implementasi program MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dengan mengunjungi SPPG di Cibubur dan SMP Negeri 23 Kota Depok, Rabu (30/4/2025).

Luhut menyoroti terkait kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat. SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

“Sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra juga. Jadi dapur-dapur harus membeli dari supplier-supplier yang disiapkan dari pemasok telur, sayur dan buah juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

Melalui MBG, kata Luhut pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, dia melanjutkan bahwa MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Di sisi lain, Dadan mengatakan bahwa, program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG,” pungkas Dadan.