KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

Blitar -

Polres Blitar berkomitmen mendukung program pemerintah meningkatkan gizi anak melalui makanan sehat. Salah satunya membagikan makan bergizi gratis di SDN 1 Kendalrejo, Kec Talun, Kab Blitar.

Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adisatria mengatakan, program makan sehat gratis bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Terutama di daerah pedesaan, sekaligus mengedukasi mereka tentang pentingnya pola makan sehat.

"Kami sangat mendukung program pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik. Kami hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terutama anak-anak yang merupakan harapan masa depan," terangnya kepada detikJatim, Jumat (6/12/2024).

Wiwit menyebut program makan bergizi gratis menjadi salah satu wujud sinergitas antara pemerintah dan Polres Blitar. Khususnya, dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap kegiatan seperti ini terus kamu dilakukan di berbagai wilayah hukum Polres Blitar. Agar dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas," katanya.

Menurut Wiwit, Polres Blitar telah menyiapkan paket makanan sehat dan bergizi untuk para siswa. Makanan itu telah disiapkan khusus dengan ketentuan gizi yang sesuai.

Selain membagikan makanan, lanjut Wiwit, pihaknya juga turut memberikan edukasi kepada para siswa. Seperti pentingnya mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan diri, dan memilih makanan yang bergizi di luar sekolah.

"Alhamdulillah kedatangan kami mendapat sambutan dan antusias yang luar biasa oleh para siswa, guru, dan orang tua yang hadir. Semoga kedepan ini terus berjalan ke sekolah yang lain," pungkasnya.

(dpe/fat)

IDXChannel - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mendukung program makan bergizi gratis pemerintah lewat penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menjadi pendukung utama ekosistem pangan.

Langkah ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri sebagai perusahaan BUMN dalam mendukung ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaid menegaskan, Bank Mandiri berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menyediakan solusi perbankan yang komprehensif dan terintegrasi.

“Dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, Bank Mandiri tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi inovatif bagi seluruh pelaku usaha di sepanjang rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (6/12/2024).

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14 persen secara tahunan (yoy), dengan total mencapai Rp128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan ke industri pengolahan pangan juga mengalami peningkatan 16,7 persen yoy mencapai Rp63,8 triliun.

Selain menyalurkan pembiayaan, Bank Mandiri juga memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha melalui inovasi digital dan jaringan layanan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Lewat kehadiran lebih dari 100 ribu Mandiri Agen, pelaku usaha kecil hingga menengah yang terlibat dalam ekosistem pangan kini dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah.

Di samping itu, Bank Mandiri juga menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kapasitas petani melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Salah satu inisiatif unggulan adalah pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, yang memberikan dampak positif signifikan kepada para petani.

“Pembangunan SPBT ini adalah wujud nyata dari upaya Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” tutur Darmawan.

Di sisi lain, Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial (TJSL) perusahaan. Sepanjang 2024, lebih dari 1,1 juta paket sosial telah disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara lebih dari 700 Posyandu didukung guna memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Tak hanya itu, ribuan paket nutrisi juga dibagikan untuk membantu mencegah stunting dan meningkatkan gizi keluarga di berbagai daerah.

Selain itu, Bank Mandiri juga memperkuat komitmennya dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

(DESI ANGRIANI/ ADV)

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memberikan sebagian tanah terlantar untuk program 3 juta rumah. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan pihaknya akan menyiapkan 79 ribu hektare (ha) tanah yang terindikasi terlantar untuk permukiman.

"Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," kata Nusron Wahid dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, ia mengaku telah mengidentifikasi sedikitnya 6 aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah.

"Penyediaan tanah, sertifikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung," terangnya.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Nusron mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti memeriksa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

"Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha," ungkap Nusron.

Di sisi lain, sspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," jelas Nusron.

Sebaran Tanah Terindikasi Terlantar untuk Permukiman

Berdasarkan data yang diterima detikcom dari Kementerian ATR/BPN, saat ini sudah ada 854.662 ha tanah terindikasi terlantar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 209.780 ha akan digunakan untuk tanaman pangan, 564.957 ha untuk transmigrasi dan redistribusi tanah, lalu sebanyak 79.925 ha untuk permukiman.

Berikut ini rincian tanah terindikasi terlantar yang bisa dipakai untuk permukiman yang ada di berbagai daerah.
1. Kalimantan Timur: 8.388 ha
2. Sumatera Selatan: 8.790 ha
3. Kalimantan Barat: 6.985 ha
4. Sulawesi Selatan: 5.502 ha
5. Riau: 5.453 ha
6. Kalimantan Selatan: 4.715 ha
7. Kalimantan Tengah: 4.644 ha
8. Aceh: 3.615 ha
9. Lampung: 2.977 ha
10. Jawa Barat: 5.565 ha
11. Sumatera Utara: 2.384 ha
12. Nusa Tenggara Timur: 2.163 ha
13. Bengkulu:1.962 ha
14. Jambi: 1.935 ha
15. Sulawesi Tengah: 1.893 ha
16. Papua Barat: 1.714 ha
17. Sumatera Barat: 1.688 ha
18. Kepulauan Riau: 1.469 ha
19. Nusa Tenggara Barat: 1.189 ha
20. Maluku Utara: 1.120 ha
21. Sulawesi Tenggara: 961 ha
22. Sulawesi Barat: 793 ha
23. Sulawesi Utara: 742 ha
24. Papua: 692 ha
25. Bangka Belitung: 561 ha
26. Maluku: 553 ha
27. Banten: 536 ha
28. Jawa Timur: 492 ha
29. Bali: 168 ha
30. Jawa Tengah: 136 ha
31. Gorontalo: 65 ha
32. DKI Jakarta: 71 ha
33. D.I. Yogyakarta: 5 ha

(abr/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta telah memanggil Komisaris BUMN sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, politikus PSI Cheryl Tanzil, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Pemanggilan Bawaslu melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ini dilakukan karena ketiganya diduga terlibat pelanggaran kampanye Pilkada Jakarta 2024.

"Pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye, (dan) politisasi SARA oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait," jelas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jakarta, Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

Namun, Benny bilang, ketiganya mangkir dari pemanggilan. Oleh karena itu, Bawaslu bakal menjadwalkan pemanggilan kembali.

"Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi tapi tidak hadir," ucap dia.

Benny mengatakan, pihaknya kini tengah menangani 13 laporan dugaan pelanggaran Pilkada Jakarta 2024.

Selain perkara yang melibatkan Grace dan Maruarar, salah satu dari 13 laporan itu merupakan kasus dugaan politik uang dua tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

"Saat ini kami menangani 13 laporan. Laporan tersebut berasal dari masyarakat, perihal dugaan politik uang oleh tim paslon 1 dan tim paslon 3," ujar Benny.

Menurut Benny, pihaknya bekerja berdasarkan hukum acara yang berlaku. Sebab itu, Bawaslu memerlukan waktu untuk menangani perkara.

Benny pun meminta jajaran Bawaslu tingkat kota dan kabupaten serta masyarakat Jakarta aktif terlibat sebagai pengawas partisipatif.

"Supaya dapat diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan tetap memprioritaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk penyediaan rumah tahun 2025.

Menurut Menteri yang akrab disapa Ara tersebut program FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 tersebut sangat baik untuk konsumen, perbankan dan pengembang.

“Dalam 1,5 bulan terakhir saya sudah mempelajari efektivitas FLPP dan saya yakin ini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2024, di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Menteri Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga tahun 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto berharap anggaran FLPP untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah menjadi angin segar bagi peternak rakyat UMKM, yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR).

Selain jutaan orang bergantung dengan peternakan UMKM, program makan siang gratis ini bisa membantu menstabilkan harga telur dan ayam.

“Kami mendukung program dari pemerintah ini (program makan siang gratis), karena dari sisi lapangan kerja terdapat 13 juta orang yang bergantung dengan peternakan UMKM. Selain itu, harga ayam dan telur yang membaik akhir-akhir ini akan tetap stabil,” kata Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2024).

Singgih menuturkan, PINSAR siap bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis.

Menurutnya, program ini tidak hanya mengatasi persoalan gizi bagi anak-anak dan remaja, tapi menjadi bentuk uluran tangan pemerintah dalam mengurai benang kusut masalah peternak rakyat.

“Dengan adanya makan bergizi gratis akan menyerap telor dan ayam dalam jumlah besar, sehingga multiplier effect atau efek berganda sangat dirasakan peternak UMKM, yang selama ini kesulitan karena berhadapan dengan korporasi raksasa di bidang perunggasan,” jelas Singgih.

Di samping itu, program makan bergizi gratis merupakan langkah konkret untuk mendukung kedaulatan pangan dan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

"Pemerintah dan peternak rakyat bisa mempertahankan kedaulatan pangan. Karena sektor perunggasan ini dapat dicukupi di dalam negeri tidak perlu impor," ungkap Singgih.

Singgih menambahkan, ayam dan telur menjadi sumber protein yang mudah diakses, sehingga sektor perunggasan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

"Ayam dan telur adalah sumber protein yang mudah diakses dan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Kami dari PINSAR siap mendukung ketersediaan produk unggas berkualitas untuk menyukseskan program ini," paparnya.

Menurutnya, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, peternak lokal, dan pelaku industri dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Program ini bisa menjadi peluang untuk memberdayakan peternak lokal di berbagai wilayah Indonesia. Dengan sinergi yang baik, kami bisa memastikan tidak hanya ketahanan pangan tetapi juga peningkatan kesejahteraan peternak kecil," kata dia.

Selain itu, PINSAR mengusulkan agar program ini dilengkapi dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan bergizi.

"Edukasi adalah kunci agar masyarakat memahami manfaat dari asupan bergizi. Dengan begitu, program ini tidak hanya bersifat sesaat tetapi juga membawa perubahan jangka panjang," pungkas Singgih.

Palopo -

Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), membutuhkan anggaran Rp 15 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 26.772 siswa SD dan SMP. Anggaran dan petunjuk realisasi program tersebut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Kita hitung semua, jadi memang yang kita butuhkan sekitar Rp 15 miliar. Dengan skema kita saat ini di (APBD) Pokok Rp 10 M, bisa jadi kita tambah Rp 5 M," ungkap Pjs Wali Kota Palopo Firmanza DP kepada detikSulsel, Jumat (6/11/2024).

Firmanza mengatakan, tambahan Rp 5 miliar itu diharapkan bisa diakomodir dari APBN 2025. Pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program MBG tahun depan.

"Untuk yang kami siapkan itu Rp 10 M karena kan kemarin itu ada juga berita bahwa mereka akan siapkan dari pusat, pendanaannya. Kita masih menunggu ini, yang jelas kita sudah siap," tuturnya.

Anggaran program MBG yang diakomodir dari APBD Palopo 2025 masih sementara berproses. Firmanza mengatakan alokasi Rp 10 miliar dari Pemkot Palopo dikaji bersama DPRD Palopo.

"Kita masih menyusun RAPBD 2025, terus untuk itu kami sudah siapkan," beber Firmanza.

Pihaknya juga telah mendata siswa SD dan SMP yang akan menerima program MBG tersebut. Rinciannya, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 18.200 siswa, sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 8.572.

"Pemerintah kota Palopo sudah memprogramkan itu (ibu hamil dan menyusui) termasuk mencegah stunting. Jadi kita mulai 1.000 hari kehidupan," pungkasnya.

(sar/asm)

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan program Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren. Hal ini lantaran pesantren sudah memiliki dapur mandiri.

“Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dikutip dari laman Antara, Jumat, 6 Desember 2024.

Pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu dalam menyalurkan Makan Bergizi Gratis. Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu mendorong pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.
Hidayat menyebut mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur pesantren masing-masing,” ujar dia.

Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis menyasar 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa lalu diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama memastikan 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya.

“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” kata dia.

(REN)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengimbau sektor properti mengadopsi teknologi digital mulai dari perencanaan sampai eksekusi program perumahan.

"Kami berharap sektor properti dapat mengadopsi teknologi terkini baik dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga distribusi informasi," kata Nezar dalam Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wamenkomdigi Nezar mengatakan penerapan teknologi digital dapat memudahkan akses dan meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja pada sektor properti. Selain itu, teknologi juga bisa membantu merancang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai prioritas dalam menyediakan perumahan untuk rakyat.

Pemerintah menjalankan Program 3 Juta Rumah untuk menjamin rumah murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di desa dan satu juta unit di kota setiap tahun.

"Program 3 Juta Rumah ini cukup kompleks dan dibutuhkan perencanaan yang matang dan detil. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mempercepat laju pembangunan sampai 3 juta rumah ini," kata Nezar.

Wamenkomdigi Nezar juga mengingatkan arti penting kolaborasi untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan. Pemerintah, kata Nezar, akan terus mendukung upaya sektor swasta dalam menyediakan hunian yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penyediaan insentif, kemudahan perizinan dan sinergi lintas sektor adalah langkah yang akan kami dorong terus," kata Wamenkomdigi Nezar.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memasang strategi penggunaan aset perumahan eksisting sebagai salah satu strategi Program 3 Juta Rumah, salah satunya Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan.

Kementerian PKP juga menggunakan lahan idle/bekas hak guna usaha dan hak guna bangunan dari Badan Pertanahan Nasional serta tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada pemerintah agar penyiapan Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren karena mereka memang sudah memiliki dapur mandiri.

“Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Diketahui, dalam menyalurkan makan bergizi gratis, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu. Sejalan dengan hal itu, Hidayat yang juga merupakan Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Hidayat menambahkan, mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing,” ujarnya.

Diketahui, Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis menyasar 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, lalu diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, menurut dia, pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pimpinan MPR usul Makan Bergizi Gratis untuk santri dikelola pesantren

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada pemerintah agar penyiapan Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren karena mereka memang sudah memiliki dapur mandiri.

“Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Diketahui, dalam menyalurkan makan bergizi gratis, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu. Sejalan dengan hal itu, Hidayat yang juga merupakan Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Hidayat menambahkan, mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing,” ujarnya.

Diketahui, Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis menyasar 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, lalu diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, menurut dia, pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” kata dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024