REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, memiliki program pembangunan tiga juta rumah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan tersebut. Salah satunya, dengan penyediaan tanah bagi program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Nusron menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Nusron Wahid saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (05/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, kata dia, pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya enam aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

"Penyediaan tanah, sertipikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung," papar Nusron.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Menteri Nusron pun mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

"Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha," papar Nusron Wahid.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," kata Nusron.

Selain itu, kata Nusron, pihaknya juga terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar. “Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," katanya.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Sebanyak 3.333 siswa-siswi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah berkesempatan menjajal uji coba makan bergizi gratis yang menjadi progam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming raka.

Makan bergizi gratis tersebut merupakan bagian uji coba di tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Wonosobo, Kebumen dan Brebes. Uji coba dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Danik Aneswati selaku pejabat Fungsional Perencana Bappeda Pemprov Jateng bersama jajaran pejabat Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan makan siang gratis di Kebumen, yaitu di SDN 1 Jatisari, dan SMPN 1 Buluspesantren, pada Kamis (5/12/2024).

Danik mengatakan, uji coba makan siang gratis untuk anak sekolah ini masih fokus untuk sekolah SD dan SMP.

Danik mengatakan, dari hasil monitoring, uji coba makan siang gratis di Kebumen bersyukur berjalan lancar.

Menurut Danik, gizi yang terkandung dalam menu makanan juga sudah mencukupi.

"Secara umum tadi lancar, anak-anak makannya habis. Menunya tadi ada ikan lele, sayuran, dan buah-buahan dengan standar gizi yang cukup," ujar Danik usai monitoring pada Kamis (5/12/2024).

Pantuan ini, kata Danik, juga untuk memastikan, distribusi makanan ke sekolah tidak mengalami keterlambatan. Mememuhi standar gizi yang telah ditetapkan, mengandung lauk berprotein hewani, nabati dan sayur mayur, serta buah.

"Karena ini kita memakai pihak ketiga dalam distribusi makanan. Jadi harus dipastikan distribusinya tidak mengalami keterlambatan, dan memenuhi standar gizi yang seimbang," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Kebumen Aurina Widya Hapsari mengatakan, uji coba makan siang gratis di Kebumen berlangsung selama 15 hari dari 29 November 2024 sampai 16 Desember 2024 di 27 sekolah yang ada di Kecamatan Kebumen, dan Buluspesantren.

"Untuk uji coba makan siang gratis ini sementara kita laksanakan di dua kecamatan, yakni Kebumen dan Buluspesantren untuk sekolah SD dan SMP jumlahnya secara keseluruhan ada 27 sekolah," ujar dr. Aurina.

Adapun siswa yang mendapatkan makan siang gratis berjumlah 3333 siswa. Mereka mendapatkan makan siang gratis selama 15 hari, yang merupakan program dari Pemerintah Pusat. Rencananya program ini akan resmi diluncurkan di Kebumen pada 10 Desember 2024.

"Untuk anggarannya dari Pemerintah Provinsi, untuk uji coba ini dianggarkan sebesar Rp 750 juta," ucapnya.

Aurina menambahkan, sebelum diterapkan uji coba makan siang gratis, siswa sebelumnya dicek tinggi badan dan berat badannya untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa.

"Diharapkan dengan program ini, masyarakat bisa menerapkan pola makan sehat tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah," tutupnya.

ANTARA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penataan pemukiman kumuh di kolong Jembatan Mochtar Kusumaatmadja atau Pasupati, Bandung, Kamis (5/12). Penataan dilakukan melalui program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Perkotaan (P3KSP), dimana warga golongan miskin ekstrem diberi fasilitas rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan pembinaan ekonomi hingga mandiri.(Dian Hardiana/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

Hujan lebat melanda wilayah Kota Pasuruan. Curah air hujan menyebabkan wilayah Kota Pasuruan kebanjiran.

Hujan mengguyur Kota Pasuruan sejak pukul 16.00 WIB, lebat dan merata. Kondisi itu menyebabkan sungai-sungai kecil dalam penuh dan meluap. Luapan sungai-sungai membanjiri pemukiman dan jalan-jalan.

Banjir terpantau di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan KH Abdul Hamid, dan Jalan Sumatera. Jalan Pahlawan dan sejumlah ruas jalan lain juga tergenang banjir.

Banjir di Kota Pasuruan (Foto: Muhajir Arifin)

"Jalan Raden Patah, Jalan Kiai Sepuh juga banjir. Mobil nggak bisa lewat. Motor banyak yang mogok," kata salah satu warga, Wijayanto, Kamis (12/5/2024).

Permukiman warga juga terendam banjir dengan ketinggian 30-40 sentimeter. Seperti di Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Mandaran.

"Kawasan Pondok Salafiyah juga banjir," ujar Supriyadi, warga lainnya.

Berdasarkan data BPBD Kota Pasuruan, banjir terjadi hampir merata di Kota Pasuruan dengan ketinggian 30-40 centimeter. Banjir karena hujan lebat tidak mampu ditampung sungai-sungai kecil dan drainase yang ada.

Hanif bin Fachir, Garda Cagar Budaya Pasuruan

Hanif bin Fachir, Garda Cagar Budaya Pasuruan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menu makanan pada uji coba program makan bergizi gratis yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional ke-11.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi telur ayam.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menu makanan pada uji coba program makan bergizi gratis yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional ke-11.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi telur ayam.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menu makanan pada uji coba program makan bergizi gratis yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional ke-11.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi telur ayam.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid mengidentifikasi enam aspek penting dalam bidang pertanahan yang mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Ia juga tekankan pentingnya pengawasan pemanfaatan ruang dan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah demi mendukung swasembada pangan.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Bandung (05/12), Nusron mengatakan penyediaan dan sertifikasi tanah, PKKPR, LSD, Hak Tanggungan, dan Roya merupakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan pengembang dan konsumen.

Terkait penyediaan tanah, Nusron mengungkapkan ada kurang lebih 79 ribu hektaer tanah yang terindikasi terlantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah terlantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi terlantar seluas 854.662 hektar, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Nusron mengimbau para pelaku usaha properti untuk mengecek RTRW dan RDTR di masing-masing daerah guna menghindari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Ia menyatakan bahwa belum semua wilayah memiliki RTR, dengan hanya 553 RDTR dari target 2.000.

Ia juga menyebutkan telah ada kesepakatan dengan Menteri Dalam Negeri agar kepala daerah terpilih menyusun RDTR untuk memudahkan dunia usaha.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektar setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," jelas Nusron.

Tak kalah penting, Nusron juga menyatakan terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar.

"Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.

Hujan deras sekitar 4 jam menyebabkan jalur provinsi Mojosari-Ngoro di Mojokerto terendam banjir. Arus lalu lintas pun macet sekitar 1 Km. Selain itu, banjir juga merendam permukiman penduduk.

Jalan provinsi yang terendam banjir tepatnya di Desa/Kecamatan Pungging, Mojokerto. Ketinggian air di jalan raya mulai semata kaki sampai sebetis orang dewasa.

Akibatnya, kendaraan dari kedua arah mengular sekitar 1 Km. Karena truk-truk besar, mobil penumpang, maupun sepeda motor harus melaju pelan menerjang banjir. Sejumlah sepeda motor pun mogok.

Banjir ganggu pengguna jalan di Mojokerto (Foto: Enggran Eko Budianto)

"Macet hampir 1 Km, ini akses jalan Mojosari-Ngoro. Banjir juga masuk ke rumah-rumah warga," terang Suhartono (40), warga setempat kepada wartawan di lokasi, Kamis (5/12/2024).

Banjir juga merendam rumah-rumah penduduk di Desa Pungging. Menurut Suhartono, ketinggian air di jalan kampung sekitar 60 cm. Sedangkan banjir di dalam rumah warga sekitar 40 cm.

"Yang terdampak Dusun Pungging, Pungging Krisik, Manukan dan Balongmasin," jelasnya.

Suhartono menambahkan banjir kali ini terjadi karena hujan deras sejak sekitar pukul 14.00 WIB. Tingginya curah hujan menyebabkan sungai-sungai maupun saluran drainase tak mampu menampungnya. Sehingga meluap ke jalan dan permukiman penduduk.

"Hujan mulai jam 2 tadi. Kalau banjirnya mulai jam 16.30 WIB," tandasnya.

Momen Warga 'Jarah' Minyak Goreng dari Truk Tangki yang Terguling di Mojokerto

Momen Warga 'Jarah' Minyak Goreng dari Truk Tangki yang Terguling di Mojokerto

Bisnis.com, JAKARTA – Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berlangsung pada 2 Januari 2025. Emiten perunggasan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) pun terus menyelaraskan kemungkinan kerja sama terkait program tersebut.

Head of Business Development & Strategy JAPFA Gabriella Santosa mengatakan sejauh ini Japfa masih dalam proses memahamkan program makan bergizi gratis yang saat ini dirancang pemerintah. Apabila telah jelas, Japfa kemudian akan langsung menyelaraskan dengan kemungkinan peluang kerja sama atau keterlibatan dalam program tersebut.

"Kami sudah konsisten sampaikan, kami support apa saja bentuknya. Sebenarnya kami dalam posisi menunggu detailnya," ujar Gabriella setelah seminar bertajuk JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security pada Kamis (5/12/2024) di Jakarta.

Adapun, ia menjelaskan sejauh ini, Japfa menilik berbagai kemungkinan peluang keterlibatan atas program makan bergizi gratis. "Kami lihat posisi kami untuk koordinator kemitraan dari sisi produksi," tutur Gabriella.

Japfa pun menurutnya bisa memastikan keamanan dari bahan baku pangan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis.

"Kami juga bisa bantu pemerintah, desain agar tidak terlalu banyak layer atau rantai pasok makanan, jadi kami efisienkan," ujar Gabriella.

Perbesar

Sebelumnya, Japfa telah menggaet Yayasan Edufarmers bersama Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan, Universitas Indonesia (PKGK UI) dalam melakukan studi terkait makan bergizi gratis.

Dalam pelaksanaannya, lebih dari 1.000 anak sekolah dasar, taman kanak-kanak dan balita mendapatkan makanan bergizi pada periode Mei-Juni 2024 lalu. Pelaksanaannya menyasar lima kota yakni Padang, Sragen, Mempawah, Malang dan Makassar dengan wilayah cakupan studi meliputi daerah sekitar unit operasional Japfa.

Studi tersebut menguji tiga model pemberian makan bergizi, yakni ready to rat (RTE), ready to cook (RTC) dan swakelola. Studi juga bertujuan melihat efektivitas setiap model sekaligus memantau proses produksi, pemenuhan kebutuhan gizi, hingga distribusinya.

JPFA sendiri memiliki produk unggulan berupa pangan olahan seperti daging ayam, telur ayam, hingga susu. Tahun ini, JPFA tengah dalam upaya strategis memperkuat segmen hilirnya yaitu melakukan ekspansi dan pengembangan pasar, khususnya pada daerah-daerah yang masih memiliki potensi pasar yang besar.

Selain itu, perseroan memperluas distribusi penjualan produk dengan melakukan penetrasi ke pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan sinergi yang dilakukan dengan menggabungkan distribusi produk-produk olahan. JPFA juga akan melakukan berbagai program promosi untuk menjaga loyalitas konsumen.

Dalam menjalankan upayanya tersebut, JPFA telah menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp2 triliun pada 2024.

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berlangsung pada 2 Januari 2025.

Program itu direncanakan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah dari mulai dari PAUD hingga SMA negeri maupun swasta. Sasaran lokasinya juga akan mencapai seluruh Indonesia, dengan suplai bahan dipasok secara lokal.

Pemerintah menargetkan penerima program makan bergizi gratis dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

Pada Januari 2025, pemerintah akan mulai menjalankan program secara masif, mulai dari 923 titik. Kemudian, cakupan program berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025 dan menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat saat ini terdapat lahan seluas 79.925 hektare (ha) di Indonesia yang siap digunakan untuk pembangunan program 3 juta rumah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan itu berasal dari tanah terlantar yang tercatat sejak 2010 hingga 2024. Lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Nah ini [lahan terlantar yang dapat digunakan] untuk permukiman, kami ada 79.925 hektare se-Indonesia,” jelasnya dalam Rakernas DPP Real Estate Indonesia (REI), Kamis (5/12/2024).

Kendati demikian, Nusron mengaku masih akan berkonsultasi mengkaji lahan-lahan tersebut apakah ideal untuk dibangun sebagai wilayah permukiman. Pasalnya, lebih dari 79.000 ha lahan itu belum dipetakan potensi ekonominya sehingga pihaknya masih memerlukan waktu untuk mematangkan kajian tersebut.

Rencananya, Kementerian ATR/BPN bakal menggandeng para developer untuk memastikan kelayakan tanah-tanah tersebut.

“Karena itu pula, saya ingin undang Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau saya berkunjung ke daerah, yuk berikan dialog, kita akan berdiskusi dengan para developer supaya bisa beri saya background sambil saya periksa yang 79.000 hektare itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan seluas 157 hektare lahan yang bakal digunakan untuk mengeksekusi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, 157 hektare lahan tersebut berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [hak guna bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk disurvei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektare.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

Menghadirkan ekosistem pelayanan digital pemerintah yang berkualitas, inklusif, dan berdampak adalah sebuah proses yang dinamis. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan perlunya sinergitas dan koordinasi yang baik antara semua pihak. Dengan begitu, layanan publik bisa lebih cepat, tepat, dan dapat hadir serta diakses oleh seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil.

"Selain menghindari tumpah tindih kebijakan, kolaborasi juga bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PANRB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus bersatu dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.

Dengan koordinasi yang kuat dan ekosistem kolaboratif, Rini percaya pemerintah dapat mengatasi berbagai kendala. Misalnya seperti kapasitas ASN yang terbatas, infrastruktur dan anggaran yang tidak memadai, dan proses bisnis yang kompleks dan tidak terintegrasi.

Pasalnya, era digital adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah terus berbenah, beradaptasi, dan maju untuk menghadapi tantangan pemerintahan modern. Pemanfaatan transformasi digital seperti SPBE dan INA Digital memungkinkan pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.

"Reformasi birokrasi tidak akan bermakna jika layanan yang kita hasilkan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Layanan publik harus merata dan adil, sehingga setiap warga negara merasa dilibatkan dan dilayani," imbuhnya.

Oleh karena itu, Rini menyampaikan sejumlah arahan kepada jajaran Paguyuban PANRB. Pertama, BKN diminta untuk memastikan implementasi manajemen ASN berbasis merit terus berjalan dengan optimal serta meningkatkan efisiensi proses rekrutmen, penempatan dan pengembangan karier ASN melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, Rini juga meminta BKN fokus pada pengembangan sistem data ASN terintegrasi, yang mampu memberikan gambaran real-time untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

Kedua, LAN diminta menjadi leading sector yang memotori pendidikan dan pelatihan ASN agar memperkuat inovasi dalam pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan berbasis teknologi dan pengembangan model pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan reformasi birokrasi berbasis digital. Serta, menjadi motor penggerak untuk menciptakan ekosistem pengembangan kompetensi yang inklusif dan menjangkau ASN di wilayah terpencil.

Sementara ANRI didorong untuk meningkatkan digitalisasi arsip agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui integrasi dengan SPBE serta memastikan pengelolaan arsip yang inklusif untuk melindungi sejarah bangsa dan menjadi sumber data bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, ANRI juga diminta memperkuat edukasi kepada instansi pemerintah agar lebih sadar akan pentingnya pengelolaan arsip yang modern dan terstandar.

Mengakhiri arahannya, Rini turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PANRB.

"Arahan yang sudah disampaikan Pak Ketua Komisi II akan menjadi pedoman bagi Paguyuban PANRB dalam melaksanakan apa yang menjadi goals Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentunya untuk menghadirkan transformasi birokrasi yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat," pungkas Rini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menguraikan setidaknya ada dua hal penting yang menjadi 'PR' birokrasi. Pertama, sistem merit birokrasi yang merata secara nasional agar antara kapasitas birokrasi di pemerintah daerah dan pusat tidak jomplang.

"Selain itu kita ingin memastikan dan mengikhtiarkan politisasi terhadap birokrasi yang selama ini terus terjadi terutama di daerah pada momen-momen menjelang Pemilu dan Pilkada bisa kita reduksi. Mungkin menghilangkan sulit, tapi ikhtiar kita mereduksi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rifqinizamy menilai ASN merupakan pionir dalam mendorong reformasi birokrasi dan layanan publik. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN harus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang relevan dengan tuntutan zaman.

"Tanpa adanya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, seluruh ide, gagasan dan visi kita untuk menghadirkan Indonesia Emas 2045 sulit kita wujudkan karena tulang punggung dari pelaksanaan visi itu adalah birokrasi itu sendiri," tutup Rifqinizamy.