Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Minggu (8/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

JAKARTA, investor.id - Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan apresiasi atas komunikasi yang terjalin dengan baik dan masukan industri jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam berbagai kesempatan, sebagaimana disampaikan dalam acara Dialog Akhir Tahun 2024 Dewan Komisioner OJK dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) yang digelar pada tanggal 2-3 Desember 2024 di Jakarta.

“Kontribusi sektor jasa keuangan kami harap tidak terbatas pada pencapaian angka pertumbuhan yang baik, namun juga dibutuhkan langkah konkrit industri jasa keuangan untuk mendukung program Pemerintah,” ujar Mahendra.

Kontribusi tersebut bisa meliputi inisiatif perluasan akses pembiayaan bagi UMKM sebagai supporting ecosystem Makan Bergizi Gratis (MBG), akselerasi green finance dan dukungan pengembangan skema/instrumen keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi dan mendukung program 3 juta rumah tiap tahun.

Dalam kesempatan itu, industri juga memberi masukan agar ekosistem properti turut diperhatikan secara komprehensif, termasuk produsen semen, baja dan bahan konstruksi lainnya dalam mendukung program 3 juta rumah. Selain itu, pendalaman pasar dan likuiditas mata uang asing sangat penting untuk menangkap opportunity hilirisasi dan memfasilitasi investasi perusahaan multinasional ke Indonesia.

Dialog Akhir Tahun OJK dengan Industri Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagai forum komunikasi langsung Dewan Komisioner OJK dengan pimpinan industri jasa keuangan. Kegiatan ini telah diselenggarakan rutin sejak Desember 2022 dan telah berlangsung ketiga kalinya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut serangkaian Focus Group Discussion sektoral selama bulan Oktober 2024 yang menjadi sarana mendengar masukan teknis dari pelaku industri jasa keuangan.

“Kami menangkap harapan industri agar OJK melanjutkan diskusi dengan action penyempurnaan kebijakan ke depan,” lanjut Mirza.

Pada setiap sesinya, kegiatan diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari pimpinan dan perwakilan IJK, perwakilan Asosiasi Pelaku IJK dan profesi penunjang, serta stakeholder eksternal masing-masing bidang pengawasan IJK.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR), melihat peluang besar di program pembangunan 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini akan turut menopang pertumbuhan penjualan semen domestik pada 2025. 

Perseroan juga optimistis menutup tahun 2024 dengan kinerja positif, meskipun kondisi pasar yang kompetitif. Hingga kuartal III 2024, SMBR membukukan peningkatan volume penjualan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Meskipun permintaan semen di wilayah Sumatra bagian selatan (Sumbagsel) mengalami penurunan 1,4%, terutama di pasar Sumatra Selatan (Sumsel) dan Lampung, SMBR terus menjaga kestabilan penjualan.

Direktur Utama SMBR Suherman Yahya dalam acara paparan publik 2024, Jumat (6/12/2024), mengungkapkan, meskipun tantangan kompetisi di pasar semakin ketat, perseroan berhasil mempertahankan volume penjualan yang positif hingga kuartal III-2024. 

“Kami melihat potensi peningkatan volume penjualan semen pada kuartal IV-2024, terutama sebelum libur Natal dan Tahun Baru, yang didorong oleh siklus permintaan yang menguat,” ujar Suherman dalam siaran pers, dikutip Minggu (8/12/2024). 

Di tingkat nasional, dia menegaskan, permintaan semen diperkirakan tumbuh 1%, sedangkan utilisasi industri naik 1% dibandingkan 2023. Meskipun utilisasi masih berada di bawah level yang diproyeksikan pada 2019, prospek tahun 2025 positif di sektor ini, berdasarkan pandangan Asosiasi Semen Indonesia (ASI). 

Suherman menambahkan, menghadapi 2025, industri semen masih akan menghadapi tantangan akibat kondisi pasar yang oversupply. Namun, SMBR tetap optimistis memanfaatkan peluang yang datang melalui program pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. 

“Program infrastruktur, termasuk pembangunan 3 juta rumah dan pembebasan BPHTB untuk kategori tertentu akan menjadi pendorong utama permintaan semen pada tahun 2025,” tambah dia.

Selain itu, SMBR berencana terus memperkuat kontribusi produk non-semen, seperti whiteclay dan limestone guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Dengan berbagai langkah strategis ini, SMBR percaya dapat terus mencatatkan kinerja positif meskipun menghadapi tantangan yang ada.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, saat ini, dia mengatakan, SMBR memproduksi semen PCC (portland composite cement) rendah karbon yang sudah bersertifikasi Green Label dari Green Product Council Indonesia. Produk ini diproduksi menggunakan material ramah lingkungan dengan proses yang mengurangi emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional (OPC). 

Produk semen perseroan juga telah memperoleh sertifikasi SNI dan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam negeri sebesar 89,34%, melampaui batas minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 sebesar 40%.

Dengan berbagai upaya ini, menurut dia, SMBR yakin dapat terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional serta berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan, sambil memastikan kinerja perusahaan tetap positif ke depan. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BATAM, iNewsBatam.id - Sebuah video yang menunjukkan keruhnya air bersih di sebuah perumahan di Batam, Kepulauan Riau beredar di media sosial, Minggu (8/12/2024).

Dalam video tersebut, air bersih tampak mengeluarkan banyak busa putih seperti air sabun, sehingga dinilai tidak layak digunakan.

Kejadian ini terjadi di Perumahan Agung Permai Residence, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Salah seorang warga mengungkapkan bahwa air yang masuk ke rumah warga sedikit keruh dan mengandung busa seperti busa sabun.

"Warga di perumahan kami sangat resah dengan krisis air bersih. Air bersih di sini mengeluarkan busa putih seperti busa sabun," kata salah satu warga yang namanya enggan disebutkan.

Karena adanya busa pada air bersih, warga merasa takut untuk menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami takut menggunakan air bersih yang mengeluarkan busa ini. Bisa menimbulkan penyakit," ungkapnya.

Warga berharap agar pihak Air Batam Hilir (ABH) dan Pemerintah segera menangani keluhan warga dan mengembalikan kualitas air bersih seperti semula.

"Kami berharap air bersih segera kembali normal di perumahan ini. Kami juga berharap pemerintah segera menanggapi keluhan kami dengan cepat," pungkasnya.

Sementara itu, Humas PT ABH, Ginda Alamsyah mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan ini dengan menurunkan tim ke lapangan.

"Kami akan turunkan tim ke perumahan tersebut untuk mengetahui penyebab air di sana berbusa," kata Ginda.

Editor : S. Widodo

SENTANI, investor.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua menganggarkan dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 30.000 per porsi per hari. Anggaran ini dipatok sebagai ajang uji coba untuk nantinya diterapkan penuh pada tahun 2025.

Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa menyampaikan, pihaknya mendukung penuh Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, salah satu program unggulan yakni Makan Bergizi Gratis sangatlah baik.

“Kami juga sedang melakukan uji coba makan bergizi gratis kepada 1.186 siswa SD dengan menganggarkan dana Rp 30.000 per anak,” kata Siriwa di Sentani, Minggu, (8/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, uji coba kali ini dilakukan di SD Dobonsolo Sentani dan SD Inpres Kemiri. Siriwa berharap uji coba di dua SD ini berjalan lancar sehingga dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain di Jayapura pada 2025 mendatang.

Siriwa mengatakan, uji coba program Makan Bergizi Gratis dijalankan Pemkab Jayapura selama dua bulan yakni pada November dan Desember 2024, sesuai arahan pemerintah pusat. Setelah uji coba, pihaknya akan melakukan evaluasi sebagai dasar dalam kebijakan pemerintahan baru di Kabupaten Jayapura pada 2025.

Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis juga harus mengakomodasi makanan lokal, sehingga nilai kearifan itu juga ikut terjaga. “Menu makanan bergizi gratis yang diberikan sesuai standar harga Rp 30.000, yakni nasi, sup jagung, ayam, ikan, telur rebus, dan umbi-umbian,” ujarnya.

Anggaran Rp 30.000 per porsi per hari untuk para siswa di Kabupaten Jayapura itu tentu lebih besar dibandingkan anggaran yang dijanjikan Presiden Prabowo, baru-baru ini. Presiden menyatakan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis yaitu Rp 10.000 per porsi per hari.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com -Kabupaten Pangkajene Kepulauan di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pangkajene Kepulauan:

1. Raya Purnama 1: Tipe 36/78

   Terletak di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, perumahan ini dikembangkan PT Devina Raya Purnama dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/72 meter persegi. Hingga kini 137 unit telah terjual, dan menyisakan 12 rumah saja.

2. Permata Residence: Tipe 36/78

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Rachita yang terletak di Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Menawarkan 61 rumah dengan harga Rp 136 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/78 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 9 unit, dan masih menyisakan 52 rumah lagi.

3. Amanah Permai: Tipe 36

   Berlokasi di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT restu Amanah Bersahaja, dengan harga Rp 136 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 47 rumah dari total 95 unit.

4. Andi Caco Residence 2: Tipe 36/72

   Perumahan keempat ini terletak di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dengan banderol Rp 146 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/72 meter persegi. PT Anrong Bumi Perkasa masih memasarkan sisa 41 rumah lagi.

5. Griya Matahari Permai (Nayla Residence 1): Tipe 36

   Di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, terdapat perumahan yang menawarkan total 159 unit seharga Rp 156 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/75 meter persegi. PT Iswa Jaya Mandiri masih menyisakan 51 unit lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bantaeng:

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

   Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan PT Abadi Jayatunggal Group dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 11 rumah, masih tersedia 5 unit lagi.

2. Green Valley: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong yang terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Menawarkan 106 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 92 unit, dan masih menyisakan 14 rumah lagi.

3. Green Lino Residence Ii Bantaeng: Tipe 36/72

   Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah, dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 236/72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 22 unit dari total 34 rumah yang ditawarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan total 53 unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi dengan harga Rp 146 juta. PT Zarindah Perdana masih memasarkan sisa 6 rumah lagi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

   Di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdapat perumahan dengan total 68 unit seharga Rp 146 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Hana Anugrah Persada masih menyisakan 6 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bantaeng:

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

   Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan PT Abadi Jayatunggal Group dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 11 rumah, masih tersedia 5 unit lagi.

2. Green Valley: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong yang terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Menawarkan 106 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 92 unit, dan masih menyisakan 14 rumah lagi.

3. Green Lino Residence Ii Bantaeng: Tipe 36/72

   Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah, dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 236/72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 22 unit dari total 34 rumah yang ditawarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan total 53 unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi dengan harga Rp 146 juta. PT Zarindah Perdana masih memasarkan sisa 6 rumah lagi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

   Di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdapat perumahan dengan total 68 unit seharga Rp 146 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Hana Anugrah Persada masih menyisakan 6 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bantaeng:

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

   Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan PT Abadi Jayatunggal Group dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 11 rumah, masih tersedia 5 unit lagi.

2. Green Valley: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong yang terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Menawarkan 106 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 92 unit, dan masih menyisakan 14 rumah lagi.

3. Green Lino Residence Ii Bantaeng: Tipe 36/72

   Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah, dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 236/72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 22 unit dari total 34 rumah yang ditawarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan total 53 unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi dengan harga Rp 146 juta. PT Zarindah Perdana masih memasarkan sisa 6 rumah lagi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

   Di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdapat perumahan dengan total 68 unit seharga Rp 146 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Hana Anugrah Persada masih menyisakan 6 rumah lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari pengembang.

Adapun, program 3 juta unit rumah setiap tahunnya ini terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan maupun pesisir.

Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk mencapai program 3 juta rumah per tahun.

Sejumlah upaya yang akan digunakan dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain dengan kolaborasi antar stakeholder perumahan, program pengadaan rumah gratis dengan skema corporate social responsibility (CSR), dan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Kemudian, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan milik BUMN, serta rumah susun yang idle.

Ulasan tentang program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (8/12/2024):

Mimpi Prabowo Bangun Giant Sea Wall Terganjal Keterbatasan Dana

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaring investor dalam pembangunan dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Berdasarkan hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tanggul pantai sepanjang 1 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun sehingga untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

Biaya pembangunan Tanggul Pantai itu juga belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya dimana jika diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B). Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

Kolaborasi dan Komitmen Pengembang Kunci Realisasi Program 3 Juta Rumah

Dalam pembangunan rumah 3 juta unit per tahun, Kementerian PKP berusaha mendapatkan lahan secara gratis dan murah.

Selain itu, salah satu dukungan kebijakan dalam program 3 juta rumah yakni telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait.

Dia menilai kolaborasi dan kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun sehingga tidak mencukupi pembangunan 3 juta unit rumah tanpa dukungan dan kerja sama dari pelaku usaha swasta.

Bank Ramai-ramai Lakukan Penjenamaan Baru

Sejumlah bank melakukan penjenamaan baru sejalan dengan strategi bisnis di industri perbankan yang mencakup perubahan merek, nama, hingga logo perusahaan.

Terbaru, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BTPN, resmi mengadopsi nama baru, SMBC Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan perubahan nama ini dilakukan demi mengintegrasikan keunggulan lokal Bank BTPN dengan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), sebagai kelompok keuangan terbesar di Jepang.

“Kami memiliki visi jangka panjang untuk terus menyediakan layanan yang solutif, layanan finansial yang solutif bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Ke depan, dengan penjenamaan baru atau rebranding ini, menurutnya, SMBC Indonesia terus berupaya melayani seluruh segmen pasar dengan pendekatan perbankan universal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara seimbang di semua segmen, mulai dari ritel hingga korporasi.

Memangkas Biaya dan Latensi Multi-Cloud

Pasar komputasi awal (cloud computing) di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ) terus bertumbuh seiring dengan transformasi digital, berkembangnya titik interaksi mayantara, serta tren kecerdasan buatan (artificial intelligent).

Pertumbuhan pasar komputasi awan ini seiring dengan meluasnya transformasi digital, yakni penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital semakin intens di semua organisasi, baik yang privat, maupun publik.

Transformasi digital merupakan proses berkelanjutan, dan organisasi terus beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah. Indonesia, seperti diakui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), mengalami percepatan transformasi digital sejak 5 tahun terakhir.

Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing digital Indonesia yang meningkat. Bila pada 2022 di level 51, pada 2023 meningkat signifikan ke posisi 45. Bahkan, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Utak-atik Defisit BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya sehingga defisit terjadi. Kenaikan tarif pun menjadi salah satu opsi solusi yang tak terpisahkan tetapi belum menjadi ketetapan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat.

BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dengan kondisi ini, dia menyebut bahwa kenaikan tarif 10% pun tak mampu menutup defisit.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sebanyak 9,9 juta rumah tangga disebut belum memiliki rumah.

Adapun, Satgas Perumahan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan ketimpangan pemilikan rumah paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.

“Backlog ini paling tinggi di Pulau Jawa, diikuti oleh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,” jelas Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Sementara itu, backlogkepemilikan rumah didominasi oleh segmentasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dengan total mencapai 5,67 juta rumah tangga. Sedangkan sisanya yakni sekitar 2,59 juta merupakan masyarakat miskin.

Tak hanya masalah backlog, Satgas Perumahan juga mencatat terdapat 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tak layak huni. Untuk itu, sektor perumahan menjadi salah satu program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subiano.

“Setiap tahun, terdapat kekurangan suplai rumah sebesar 600.000 unit rumah, namun ketersediaan hunian per tahun hanya mencapai 400.000 unit, sehingga menyebabkan adanya kebutuhan hunian yang semakin besar,” tulis Tim Satuan Tugas Perumahan yang diketuai Oleh Hasim S. Djojohadikusumo.

Untuk itu, penyelesaian masalah suplai pada sektor perumahan perlu segera mendapat perhatian. Tantangan seperti regulasi yang rumit hingga ketersediaan lahan yang terbatas perlu segera diselesaikan pemerintah.

Lebih lanjut, Satgas mengimbau agar pemerintah dapat melakukan penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem satu pintu dan insentif bagi pengembang rumah bersubsidi untuk mempercepat pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.

KOMPAS.com -Kabupaten Buru di Maluku sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Buru:

1. Perumnas Lala Namlea: Tipe Rst

   Terletak di Namlea, Kabupaten Buru, perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/112 meter persegi. Dari total 3344 rumah yang dipasarkan, masih tersedia 171 unit lagi.