TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Sebanyak 235.800 siswa dari tingkat TK hingga SMP, baik sekolah negeri maupun swasta di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan menerima program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025.

"Nanti program makan bergizi gratis akan ditargetkan untuk 235.800 siswa di tahun 2025," ujar Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan saat menghadiri uji coba makan bergizi gratis di TK Negeri Pembina 1, Serua, Ciputat, Kota Tangsel, Kamis (5/12/2024).

Pemkot Tangsel pun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merealisasikan program makan bergizi gratis tersebut.

Namun anggaran tersebut bersifat sementara. Pilar bilang, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Kemarin kami baru pasang dulu Rp 5 miliar, tapi sekali lagi kami masih menunggu kepastiannya. Nanti mungkin ada ketetapannya," kata dia.

Pilar mengatakan, pemerintah pusat sebelumnya telah menyampaikan secara lisan bahwa setiap daerah harus menyisihkan 5 persen dari APBD untuk program makan bergizi gratis.

"Nanti kami harus menunggu kepastian itu dulu, arahan dari pemerintah pusat. Kalau sudah pasti, ya kita langsung pasang anggaran untuk APBD murni 2025," jelas Pilar

Diketahui, Pemkot Tangsel melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di TK Negeri Pembina 1 seharga Rp 12.000 per porsi.

Menu yang disajikan adalah nasi, ayam goreng, tumis sayur buncis dan wortel, dua potong buah semangka, dan susu cokelat.

Harga dan menu pada uji coba makan bergizi gratis di Tangsel ini masih bisa berubah dan menyesuaikan dengan kondisi bahan pangan di Tangsel.

Namun, tetap disesuaikan dengan penghitungan gizi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai informasi, TK Negeri Pembina 1 merupakan sekolah pertama di Tangsel yang melakukan uji coba makan bergizi gratis.

Nantinya, pemerintah kota Tangsel akan melakukan uji coba makan bergizi gratis di sekolah negeri lainnya dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) mengungkap bahwa investor baru yang masuk ke bisnis peternak layer kian marak. Adanya program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), disebut sebagai pemicu tingginya minat investor terjun ke bisnis tersebut.

Sekretaris Jenderal Pinsar Atung menyampaikan, saat ini beberapa investor-investor baru dari Lampung, Palembang, Jambi, Padang, hingga Medan mulai masuk ke peternak layer.

“Ini kita nggak tahu akan terjadi apa, apakah mereka akan persiapkan MBG apa gimana, karena MBG ini suaranya di mana-mana,” kata Atung dalam rapat koordinasi di Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (5/12/2024).

Kendati begitu, Atung belum dapat membeberkan berapa banyak investor yang masuk ke bisnis tersebut. Pinsar belum melakukan perhitungan lebih lanjut.

Menurut informasi yang diterimanya, Atung menyebut bahwa para investor baru sudah melakukan survei ke sejumlah daerah untuk membangun peternakan. Bahkan, sudah ada yang membeli alat-alat peternakan seperti kandang yang cukup banyak.

“Kita punya info, mereka sedang beli alat-alat peternakan, alat-alat kandang cukup bagus, cukup banyak,” ungkapnya.

Meski belum mengetahui secara pasti apakah maraknya investor yang masuk ke peternak layer ada kaitannya dengan program MBG, Atung meyakini para investor baru tersebut tengah membidik program tersebut. Apalagi, investor tersebut berasal dari luar pengusaha peternak layer.

Di lain sisi, pengusaha peternak layer saat ini tidak berani untuk menambah kandang-kandang baru. Selain butuh modal yang cukup besar, hal ini juga memiliki risiko yang cukup tinggi.

“Investor yang belum pernah di dunia peternakan mulai masuk, mereka harap telur ini, MBG ini, jadi sangat menarik,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Kementerian Sosial mengembangkan program Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Perumahan tersebut disediakan sebagai tempat relokasi bagi 93 kepala keluarga atau 259 jiwa warga yang terdampak banjir rob.

Di atas lahan seluas 1,6 hektare tersebut, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dibangunkan rumah bertipe 36, dengan luas tanah 60 meter persegi. Di dalam Kampung Nelayan Sejahtera itu juga dibangun fasilitas umum, seperti community center, sarana ibadah, taman ramah anak dan lansia, sentra kerajinan dan UMKM, sarana olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan, pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu bukan hanya berkaitan pembangunan fisik semata. Namun juga terdapat unsur pemberdayaan yang dilakukan Kemensos agar masyarakat dapat berdaya dan mandiri.

‘’Dengan mengucap Bismillah, semoga pembangunan kampung nelayan korban rob di Eretan Kulon Indramayu ini berjalan lancar,’’ ujar Agus, ketika meletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kamis (5/12/2024).

Peletakan batu pertama itupun menandai dimulainya pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu tersebut. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai pada Januari 2025. Selain peletakan batu pertama, Agus juga melakukan penanaman pohon di lokasi yang nantinya akan menjadi Taman Perdamaian Forum Keserasian Sosial di Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu itu.

‘’Jadi kita menanam pohon manga, yang menjadi ciri khas masyarakat Indramayu, dan pohon kelapa gading sebagai simbol kebermanfaatan,’’ kata Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyerahkan secara simbolis bantuan pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu kepada empat orang penerima manfaat. Bantuan itu merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial, Pemkab Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Habitat for Humanity Indonesia. Total bantuan untuk pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera itu sebesar Rp 16,1 miliar.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati, menambahkan, saat ini masyarakat yang akan direlokasi juga telah dilatih pemberdayaan pengolahan ikan seperti kerupuk ikan, bakso, dimsum, hingga usaha bengkel las. ‘’Jadi bukan hanya rumah dan fasilitasnya, tetapi kami juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran untuk mendukung kemandirian ekonomi warga,’’ kata Mira.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menganggarkan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak. Kementerian Pertanian (Kementan) menilai yang terpenting dari menu MBG adalah ketersediaan protein.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, berdasarkan pengalaman uji coba atau trial program MBG di Banyumas dan Sukabumi, masih banyak menu makanan yang tersisa, salah satunya sayur. Sebab, banyak anak atau penerima program Makan Bergizi Gratis tidak menyukai menu sayur.

Selain itu, banyak nasi yang kemudian tersisa. Alhasil, porsi dari menu makan bergizi bisa disesuaikan dengan umur penerimanya. Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong bahan baku program MBG tetap memiliki nilai gizi dengan harga tetap terjangkau.

"Kalau menurut saya, digunakan item yang harganya terjangkau yaitu daging ayam dan telur," ujar Agung dalam acara seminar bertajuk JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security pada Kamis (5/12/2024)..

Menurutnya, yang terpenting dalam menu makan bergizi gratis tersedia produk protein yang tetap bagus meskipun anggaran menjadi Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak.

"Di Banyumas Rp12.000 itu termasuk susu 200 ml. Kami harap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kualitas [penting]," ujar Agung.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menganggarkan program MBG sebesar Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan sejatinya pemerintah ingin menggelontorkan dana Rp15.000 per porsi untuk program andalannya saat kampanye Pilpres 2024.

Hanya saja, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa persoalan anggaran menjadi alasan program makan bergizi gratis tidak dipatok Rp15.000.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, bulan lalu (29/11/2024).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menganggarkan Rp 5 miliar untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, anggaran tersebut masih bersifat sementara.

Pemkot masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait ketentuannya.

“Kemarin kami baru pasang dulu Rp 5 miliar, tapi sekali lagi kami masih menunggu kepastiannya. Nanti mungkin ada ketetapannya,” ujar Pilar di TK Negeri Pembina 1 Kota Tangsel, Jalan Hidup Baru, Serua, Ciputat, Kota Tangsel, Kamis (5/12/2024).

Pemerintah pusat telah menyampaikan secara verbal bahwa setiap daerah harus menyisihkan 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program MBG.

Namun, dia belum bisa memastikan apakah anggaran yang didihkannya itu benar akan digunakan atau tidak.

“Nanti kami harus menunggu kepastian itu dulu, arahan dari pemerintah pusat. Kalau sudah pasti, ya kita langsung pasang anggaran untuk APBD murni 2025,” kata Pilar.

Pilar berharap proses penganggaran ini dapat segera diselesaikan, terlebih program MBG ditargetkan terealisasi pada 2025.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangsel melaksanakan uji coba MBG di TK Negeri Pembina 1 seharga Rp 12.000 per porsi.

Menu yang disajikan adalah nasi, ayam goreng, tumis sayur buncis dan wortel, dua potong buah semangka, dan susu coklat.

Harga dan menu pada uji coba makan bergizi gratis di Tangsel ini masih bisa berubah dan menyesuaikan dengan kondisi bahan pangan di Tangsel.

Namun, tetap disesuaikan dengan penghitungan gizi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu badan gizi nasional (BGN).

Sebagai informasi, TK Negeri Pembina 1 merupakan sekolah pertama di Tangsel yang melakukan uji coba makan bergizi gratis.

Nantinya, pemerintah kota Tangsel akan melakukan uji coba makan bergizi gratis lagi di sekolah negeri lainnya dalam waktu dekat.

Sedangkan untuk realisasinya akan dilakukan pada 2025.

Bisnis.com, BANDUNG--Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung menata kawasan kumuh di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja atau Pasopati, Kota Bandung.

Ini disampaikan Maruarar usai meninjau pemukiman kumuh, di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, Keluruhan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya, warga yang tinggal di bedeng kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, akan dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

"Ini yang kedua ya, sesudah Jakarta, ini Bandung. Tentu kita akan usahakan dibuat juga di tempat-tempat lainnya, tentu ada banyak perbaikan-perbaikan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Kawasan di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja itu, selanjutnya akan ditata sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

"Tadi sudah ditanyakan anak-anak senangnya taman, bacaan, taman belajar, sama tempat bermain, harusnya program itu, kegiatan ya Pak Wali Kota, Pak Sekda, berbasis aspirasi. Termasuk aspirasi anak-anak," katanya.

Maruarar juga meminta agar sampah di kawasan tersebut dibersihkan agar lebih ramah anak-anak.

"Kedua tadi kita sama-sama lihat sampahnya banyak sekali, itu sangat tidak sehat buat lingkungan. Ini kan lingkungannya bagus kalau ditata, jadi buat tempat bermain anak dan sebagainya," katanya.

Penataan kawasan kumuh perkotaan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar masyarakat hidup layak dan kotanya jadi lebih indah.

"Sama seperti di sini, ini kan di bawah jembatan, ada rumah juga, tadi kita sudah ajak ngomong yang tinggal di situ bersedia untuk pindah," ucapnya.

Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan penataan dan pemindahan warga dari kawasan kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja ini merupakan program penanganan pelayanan kesejahteraan sosial perkotaan untuk membantu masyarakat miskin ekstrim perkotaan.

"Kriteria yang masyarakatnya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap alias serabutan, kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 KK kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk," ujar Herman.

Nantinya, warga akan diberikan fasilitas tinggal gratis selama satu tahun, sambil diberikan pendampingan agar dapat hidup mandiri.

"Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," katanya.

Pemerintah pun akan mengurus semua keperluan warga yang dipindahkan ke Rusunawa, termasuk pemindahan sekolah jika yang bersangkutan memiliki anak.

"Sekolahnya kita akan pindahkan, kita akan cek dulu kesehatannya, kemudian kependudukannya, semua kita akan fasilitasi," katanya.

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan hunian yang layak bagi masyarakat yang tinggal di kolong Jembatan Pasupati, Kota Bandung, untuk direlokasi ke rumah susun.

“Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun. Kini giliran Bandung, dan kami akan upayakan hal serupa di daerah lainnya,” kata Maruarar Sirait Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ara, panggilan Maruarar Sirat, mengungkapkan untuk total ada sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) yang akan direlokasi ke dua rumah susun yang terletak di Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

“Terima kasih atas kesediaan dan keikhlasan warga yang bersedia direlokasi. Kami pastikan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” kata dia.

Dia mengatakan untuk warga yang direlokasi akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk membantu mereka memperoleh penghasilan. “Intinya nanti warga bisa bekerja atau berwirausaha,” kata Ara.

Menteri PKP mengatakan pada pertengahan Desember mendatang secara bertahap warga yang akan direlokasi dapat segera menempati dua rumah susun yang telah disiapkan.

“Hunian ini akan dibebaskan dari biaya sewa selama setahun, sehingga warga bisa langsung menempati unit begitu perabotan masuk,” kata dia.

Selain itu ia juga telah memerintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segara menata kawasan di bawah Jembatan Pasupati untuk dijadikan ruang publik yang dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar.

“Sampah yang menumpuk di kawasan ini akan dibersihkan demi menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu area ini akan dimanfaatkan sebagai ruang publik, seperti taman bermain anak, agar sesuai dengan citra Bandung sebagai Paris Van Java,” katanya.

TANGERANG SELATAN, investor.id - Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar simulasi makan bergizi gratis untuk di Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina 1. Simulasi kali ini menyediakan 300 porsi untuk anak-anak TK dengan melibatkan ahli gizi nasional dari Pelayanan Pemenuhan Gizi Tangerang Selatan.

Dalam simulasi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel mengalokasikan anggaran Rp 12 ribu per porsi, dengan menu nasi, ayam goreng, sayur, buah, dan susu.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan, program makan bergizi gratis akan dimulai pada awal tahun 2025 yang akan diberikan untuk 23.800 peserta didik mulai dari tingkat TK, SD dan SMP.

Menurutnya, peninjaukan simulasi program untuk melihat adakah trial and error dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini, karena di tahun 2025 akan dilaksanakan untuk semua sekolah se-Tangerang Selatan, sekolah negeri maupun swasta.

“Kami sedang menunggu petunjuk pelaksana dan juga petunjuk teknis, juklak teknisnya detailnya seperti apa supaya kami dalam melakukan pemasangan anggaran di APBD bisa tepat dan jangan sampai ada yang kurang seperti itu. Insyaallah tadi juga sudah ngobrol dengan Badan Gizi Nasional akan ada beberapa dapur se Tangsel yang akan menyediakan makan bergizi gratis ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tangerang Selatan Nindy Sabrina menjelaskan, untuk sementara pihaknya mampu melayani 3.000 porsi makanan bergizi tambahan untuk pelajar.

Pelayanan pertama terletak di Lengkong Wetan, dan nanti setiap unit pelayanan gizi akan ada ahli gizinya. Adapun menu akan disesuaikan dengan ahli gizi dan disesuaikan dengan usia masing-masing anak.

“Jadi antara porsi anak PAUD sampai SMA akan berbeda cuma menunya seragam di satu unit tersebut, tapi antara unit satu dengan unit lainnya akan berbeda menunya Karena kita juga memikirkan untuk vendornya nanti tidak akan terjadi perebutan."jelasnya. 

Nindy mengatakan, nantinya di Tangerang Selatan akan mendirikan delapan pos gizi untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi tambahan bagi pelajar yang dimulai dari tingkat TK hingga SMA.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pemanggilan tersebut dijelaskan​​​ karena pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Benny menyampaikan hal ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi masyarakat Jakarta karena telah melapor terkait dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu.

"Semua laporan masuk, kami tindaklanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif," kata Benny.

Benny juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan masyarakat supaya diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran sebesar Rp63,57 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional pada 2025. Dana ini ditempatkan di Badan Gizi Nasional.

Rencana anggaran itu tertuang dalam lampiran III Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam lampiran tersebut, ditetapkan bantuan langsung kepada masyarakat melalui program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp51,52 triliun dengan sasaran 19.838.309 orang.

Sisanya, anggaran digunakan untuk fasilitas dan pembinaan kelompok masyarakat, pembinaan UMKM, hingga pengawasan dan pengendalian kepada badan usaha dan penyalur.

Selain itu, ada lima sasaran yang ditargetkan dengan besaran anggaran tersebut. Pertama, terwujudnya sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif.

Kedua, terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif.

Ketiga, terwujudnya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang makan bergizi secara optimal.

Keempat, terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional.

Kelima, terwujudnya pemantauan dan pengawasan program makan bergizi sesuai standar.

Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan hunian yang layak bagi masyarakat yang tinggal di kolong Jembatan Pasupati, Kota Bandung, untuk direlokasi ke rumah susun.

“Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun. Kini giliran Bandung, dan kami akan upayakan hal serupa di daerah lainnya,” kata Maruarar Sirait Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ara, panggilan Maruarar Sirat, mengungkapkan untuk total ada sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) yang akan direlokasi ke dua rumah susun yang terletak di Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

“Terima kasih atas kesediaan dan keikhlasan warga yang bersedia direlokasi. Kami pastikan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” kata dia.

Dia mengatakan untuk warga yang direlokasi akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk membantu mereka memperoleh penghasilan. “Intinya nanti warga bisa bekerja atau berwirausaha,” kata Ara.

Menteri PKP mengatakan pada pertengahan Desember mendatang secara bertahap warga yang akan direlokasi dapat segera menempati dua rumah susun yang telah disiapkan.

“Hunian ini akan dibebaskan dari biaya sewa selama setahun, sehingga warga bisa langsung menempati unit begitu perabotan masuk,” kata dia.

Selain itu ia juga telah memerintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segara menata kawasan di bawah Jembatan Pasupati untuk dijadikan ruang publik yang dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar.

“Sampah yang menumpuk di kawasan ini akan dibersihkan demi menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu area ini akan dimanfaatkan sebagai ruang publik, seperti taman bermain anak, agar sesuai dengan citra Bandung sebagai Paris Van Java,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.