Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Prabowo gelisah

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan.

Kegelisahan Prabowo bukan tanpa alasan. Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, saat ini program MBG baru menjangkau 0,7 persen penerima dari jumlah yang ditargetkan.

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Prabowo disebut sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Rincian Anggaran

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

Jumlah itu diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," kata Dadan.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun. Total anggaran tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun jika tambahan disetujui Presiden.

"Jika Presiden menambah Rp 140 triliun, penerima manfaat bisa mencakup 82,9 juta pelajar yang mendapat makan siang bergizi," kata Zulkifli, Sabtu (11/1/2025).

Dibahas bersama Menkeu

Perihal penambahan anggaran telah dibahas dalam rapat terbatas Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dadan pun optimistis usulan penambahan anggaran itu disetujui oleh Menkeu.

“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah," jelasnya.

"Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," tambah dia.

Sementara, Sri Mulyani tak merespons tegas perihal usulan penambahan dana program MBG sebesar Rp 100 triliun.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," katanya, Jumat (24/1/2025).

Sri Mulyani bilang, saat ini pihaknya fokus membantu program MBG agar cakupan penerimanya dapat diperluas dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.

Bersamaan dengan itu, diupayakan agar administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas program tersebut tetap terjaga.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Bantah minta tambahan anggaran

Meski sudah menghitung kebutuhan dana tambahan untuk program MBG, Dadan membantah pihaknya yang mengajukan tambahan dana Rp 100 triliun untuk program tersebut.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat capaian target penerima program Makan Bergizi Gratis.

"Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat, kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'Kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab Rp 100 triliun," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Di hadapan Prabowo, Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila ingin dilakukan percepatan program tersebut.

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima Makan Bergizi Gratis di bulan September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'Berapa (anggaran) kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta (penerima)?' Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun," kata Dadan.

"Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tegas dia.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita populer Ahad pagi yang menarik untuk disimak, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) akan tambahkan anggaran Rp100 triliun untuk Program MBG hingga Jonatan berhasil melaju ke final Indonesia Masters 2025. Berikut rangkuman berita tersebut :

1. BGN: Tambahan Rp100 triliun agar percepat capai 82,9 juta penerima MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025. Baca selengkapnya di sini.

2. RI kutuk serangan militer besar-besaran Israel di Jenin, Tepi Barat

Setelah gencatan senjata di Jalur Gaza dimulai pada 19 Januari, Israel justru melancarkan serangan ke Jenin dan kamp pengungsian Jenin di wilayah Tepi Barat Palestina pada Selasa (21/1), yang semakin menyebar ke desa-desa sekitar di hari keempat serangan. Baca selengkapnya di sini.

3. KBRI Singapura: Paulus Tannos ditahan di Changi Prison

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura melaporkan bahwa buronan kasus korupsi pengadaan KTP-el Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT), saat ini ditahan di Changi Prison. Baca selengkapnya di sini.

4. Kebakaran rumah di Mangga Besar, Gulkarmat kerahkan 17 unit pemadam

Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan kebakaran rumah yang terjadi di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Mangga Besar Selatan, Kecamatan Sawah Besar, pada pukul 17.49 WIB. Pada jam 18.32 WIB api sudah berhasil di lokalisir. Berikut berita selengkapnya.

5. Taklukkan Wang, Jonatan ke final Indonesia Masters 2025

Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie memastikan tempatnya di partai final turnamen BWF Super 500 Indonesia Masters 2025 seusai menaklukkan wakil Taiwan Wang Tzu Wei. Jonatan menang straight game 21-18, 24-22, dalam pertandingan semifinal. Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Indriani
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Gizi Nasional bakal membentuk Project Management Office (PMO) alias Satuan Tugas (Satgas) untuk mengoordinasikan tugas perusahaan pelat merah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor termasuk kontribusi aktif BUMN dalam program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan BUMN memiliki peran strategis sesuai bidangnya,” ujar Erick, ditulis Minggu (26/1/2024).

Melalui Satgas, peran BUMN dalam MBG disesuaikan dengan wilayah. Langkah ini bertujuan memperluas cakupan penerima manfaat program MBG.

Erick Thohir meminta BUMN wajib ambil bagian mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama MBG.

Misalnya untuk PT PLN (Persero), Erick meminta perseroan menyiapkan infrastruktur listrik yang andal sebagai sumber energi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, termasuk menjangkau desa-desa.

Tercatat, PLN menyuplai listrik di 238 titik Dapur MBG di 31 provinsi dengan total kebutuhan daya lebih dari 4 Megavolt Ampere (MVA).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya diberi mandat menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal. Karena itu, PLN siap mendukung penuh pelaksanaan MBG.

“Seluruh unit kami siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Seluruh petugas kami sudah memastikan keandalan listrik di setiap titik, baik itu di fasilitas produksi makanan bergizi, fasilitas penyimpanan hingga lokasi distribusi,” ujar Darmawan.

Dia mencatat proyeksi beban puncak nasional tertinggi sepanjang 2025 mencapai 50,1 Gigawatt (GW) dengan daya mampu pasok sebesar 52,9 GW, sehingga kondisi sistem kelistrikan nasional masih sangat aman.

Artinya, PLN menjamin kebutuhan listrik di lokasi SPPG atau Dapur MBG dapat terpenuhi. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur kelistrikan, peningkatan kapasitas, hingga pemeliharaan jaringan listrik.

(Febrina Ratna Iskana)

Pangkalpinang (ANTARA) - Sejak Bapak Presiden Prabowo menggelorakan program Asta Cita yang salah satunya membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan, berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat (Kementerian dan Lembaga) maupun pemerintah daerah untuk menjalankan program tersebut.

Dari konteks pemahaman Asta Cita keenam ini, Desa bukan lagi dipandang hanya sebagai lokus dan fokus, tetapi diharapkan menjadi subyek atas pembangunan itu sendiri.

Desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan, maka masyarakat dipandang sebagai aktor utama dalam menggerakkan pembangunan. Karena itu kualitas SDM masyarakat desa harus menjadi perhatian utama, baik skill, kompetensi, ataupun investasi generasi di masa yang akan datang menyambut bonus demografi pada Indonesia emas tahun 2045.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dibentuknya Badan Gizi Nasional yang secara teknis akan mengawal dan mengoperasionalkan program unggulan makan siang bergizi gratis ini, sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan handal dalam menyongsong masa depannya dan masa depan bangsa.

Program ini bertujuan memastikan anak-anak atau kelompok sasaran mendapatkan asupan nutrisi yang memadai untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat lebih fokus dan produktif dalam belajar. Karena kekurangan nutrisi sering kali berdampak negatif pada kemampuan kognitif dan konsentrasi anak-anak dalam belajar ataupun dapat berdampak pada pertumbuhan mereka.

Menyambut program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan ujicoba di bulan November dan Desember tahun 2024 yang lalu di setiap kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan simulasi program makan siang bergizi ini bertujuan agar dapat memberikan kemanfaatan yang optimal, efektif dan efisien dalam mencapai sasaran, dan memberikan multi player effects positif dalam pengembangan perekonomian masyarakat.

Uji coba dilakukan di seluruh wilayah kab/kota dengan sasaran 9.048 siswa dengan melibatkan pihak ketiga yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uji coba mencakup beberapa rangkaian kegiatan, dimulai dari identifikasi siswa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis, penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi dengan pihak terkait, pengadaan bahan baku dan persiapan dapur, proses memasak, distribusi makanan, sosialisasi dan edukasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Dari simulasi pelaksanaan makan siang bergizi gratis ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

a. Penyedia kesulitan dalam menghitung takaran gizi yang pas untuk pelajar.

b. Teridentifikasi beberapa bahan baku mengandung formalin.

c. Beberapa anak alergi terhadap jenis makanan tertentu.

d. Terdapat jenis makanan yang dalam waktu singkat berubah rasa sehingga tidak layak dimakan.

e. Terdapat siswa yang belum terbiasa makan sendiri (TK dan PAUD).

f. Lokasi sekolah jauh dari jangkauan penyedia sehingga mempengaruhi kualitas makanan

Memperhatikan kondisi lapangan saat ujicoba, dan memperhatikan kendala yang dihadapi, tim merekomendasikan :

a. Penyedia Program Makan Bergizi Gratis tidak diberikan hanya kepada satu pelaku usaha saja, dengan tujuan untuk memberi kesempatan/peluang usaha kepada pelaku usaha lainnya serta menjamin kualitas makanan bergizi yang akan diberikan kepada anak sekolah.

b. Mendorong kelompok masyarakat/petani untuk menyediakan sumber bahan pangan lokal, sehingga pada saat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang ada di wilayah masing-masing tidak bergantung kepada pasokan bahan pangan yang berasal dari luar daerah.

c. Pemberian Makan Bergizi Gratis pada anak PAUD hingga SD sebaiknya diberikan pada pagi hari, sedangkan untuk anak SMP dan SMA diberikan pada saat makan siang.

d. Menyusun daftar menu dengan kadar gizi yang sesuai sehingga para siswa tidak bosan menikmati makanan yang telah disediakan dan memastikan makanan tersebut halal, segar dan aman untuk dikonsumsi.

e. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan pendampingan Program Makan Bergizi Gratis lintas sektor secara berjenjang.

f. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan makan bergizi gratis secara berjenjang agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Peluang transformasi ekonomi Bangka Belitung

Jumlah siswa dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA/SMK terdata di Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung sebanyak 260.704 anak. Apabila dengan pagu per menu Rp10.000, 00 maka per hari akan ada uang beredar Rp2.607.040.000,00. Artinya jika dikelola dengan baik, uang Rp2,6 miliar per hari jika disinergikan dengan potensi desa, akan berdampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

Program makan bergizi gratis ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Bangka Belitung untuk andil melalui penyediaan bahan baku yang diperlukan dapur untuk memasak makanan yang akan diberikan kepada anak-anak yang menjadi sasaran. Bahan baku seperti beras, sayur, daging, telur, ikan dan sejenisnya adalah komoditas yang sebenarnya bisa dihasilkan oleh masyarakat Babel.

Jika ini ditangkap sebagai peluang, maka masyarakat bisa memulai menanam dan budidaya komodite yang diperlukan dapur. Kita ketahui bersama selama ini masyarakat Babel lebih banyak mengandalkan dari sektor tambang ketimbang pertanian, padahal peluangnya masih cukup besar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut lebih banyak didatangkan dari luar daerah seperti Palembang dan Jawa.

Di tengah kondisi tambang yang sedang tidak baik saat ini, masyarakat perlu melakukan transformasi perekonomian salah satunya di sektor pertanian, peternakan, holtikultura, perkebunan dan perikanan. Tentu ini tidak mudah, perlu kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan pelaku yang mendapatkan mandat dalam menjalankan program makan siang bergizi.

Pemerintah daerah bisa berperan dalam memberikan pendampingan dan kebijakan stimulan dalam upaya budidaya seperti memanfaatkan kebijakan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan serta dukungan APBD melalui stimulan kepada petani dan kelompok budidaya lainnya.

Para tenaga penyuluh untuk melakukan pendampingan dalam budidaya, juga mengkonsolidasikan agar ada kepastian off taker dari hasil produksi masyarakat. Bumdes atau BUMD bisa dijadikan salah satu kelembagaan yang dipercaya dan dijadikan konsolidator dari hasil-hasil produksi yang dihasilkan masyarakat.

Oleh karena itu perlu ditata dan dilakukan koordinasi yang intensif serta kejelasan hubungan antar peran kelembagaan yang saling sinergi agar masyarakat tidak menjadi penonton di tengah program yang mulia ini.

*) Sugito S Sos MH adalah Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa

JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ( SIG ) mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan mendorong penggunaan bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah. Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun perlu inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah," ujar Direktur Utama SIG Donny Arsal pada Sabtu (25/1/2025).

Hal itu sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan. Setelah memperkenalkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2024, SIG juga menghadirkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang. Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan. Menurutnya, untuk mendukung memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

Donny juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Satgas Perumahan Republik Indonesia, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang telah mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, pada Jumat (24/1).

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menilai bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun. Ia menuturkan bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah.

Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 30-40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan. Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif.

Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi agar pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlock presisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. "SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia," jelas Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.

"Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Erick.

Pangkalpinang (ANTARA) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendukung program strategis Presiden Republik Indonesia dengan menyediakan pasokan listrik andal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). PLN pastikan keandalan suplai listrik di 238 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG di 31 provinsi, dengan total kebutuhan daya lebih dari 4 Megavolt Ampere (MVA).

Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa perusahaan BUMN harus mengambil bagian dalam mendukung program-program pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor termasuk kontribusi aktif BUMN dalam program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan BUMN memiliki peran strategis sesuai bidangnya,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan setiap BUMN, berperan aktif dalam mendukung visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

“Kami meminta PLN untuk menyiapkan infrastruktur listrik yang andal sebagai sumber energi bagi SPPG atau Dapur MBG, termasuk menjangkau desa-desa, guna memastikan kelancaran pelayanan program Makan Bergizi Gratis,” ungkap Erick.

Kementerian BUMN, bersama Badan Gizi Nasional, akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mengkoordinasikan peran BUMN yang terlibat, sesuai dengan tugas, wilayah, dan kontribusinya masing-masing. Langkah ini bertujuan memperluas cakupan penerima manfaat program MBG.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa sebagai BUMN yang diberi mandat untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal, PLN siap mendukung penuh pelaksanaan Program MBG yang sejalan dengan komitmen PLN terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Seluruh unit kami siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Seluruh petugas kami sudah memastikan keandalan listrik di setiap titik, baik itu di fasilitas produksi makanan bergizi, fasilitas penyimpanan hingga lokasi distribusi,” ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan bahwa proyeksi beban puncak nasional tertinggi sepanjang tahun 2025 mencapai 50,1 Gigawatt (GW) dengan daya mampu pasok sebesar 52,9 GW, sehingga kondisi sistem kelistrikan nasional masih sangat aman.

“PLN menjamin kebutuhan listrik di lokasi-lokasi SPPG atau Dapur MBG dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur kelistrikan, peningkatan kapasitas, hingga pemeliharaan jaringan listrik yang optimal,” kata Darmawan.

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan mendorong penggunaan bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah.

"SIG dalam mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah," kata Direktur Utama SIG Donny Arsal dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG.

Hal itu sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan.

Setelah memperkenalkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2024, SIG juga menghadirkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Menurutnya, untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi.

"Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny.

Donny juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Satgas Perumahan Republik Indonesia, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang telah mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, pada Jumat (24/1).

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menilai bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun.

Ia menuturkan bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah.

Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 30 - 40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan. Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif.

Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi agar pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlock presisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal.

"SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia,” tegas Fahri Hamzah.

Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.

"Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Erick Thohir.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025