KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Hingga bulan April 2025 ini, Dadan mengatakan dari program MBG yang sudah terealisasi, sudah ada 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbentuk di seluruh Indonesia.

Setiap dapur SPPG mempekerjakan sejumlah posisi di dapur. Artinya sudah ada lowongan 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah beroperasi.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG,” kata Dadan dikutip dari Antara, Jumat (18/4/2025).

Keberadaan SPPG di seluruh Indonesia, menurut dia, juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan.

Beberapa di antaranya mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu, serta pengelola minyak jelantah dan limbah atau sampah organik.

MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah saat ini yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang masif. Ratusan triliun APBN untuk biaya program ini berasal dari efisiensi keuangan negara.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

“Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang,” kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk membangun perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam acara Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis (17/4/2025) seperti dilansir Antara.

Ia mengakui ketersediaan lahan menjadi tantangan di sektor perumahan. Namun, masalah itu tidak boleh diselesaikan dengan mengorbankan produksi pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," kata dia.

Kementerian PKP akan mencari lahan yang strategis untuk pembangunan perumahan, tapi tidak menyentuh lahan pertanian.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," ucapnya.

Ara berencana mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah ini. Ia juga akan berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan terbatasnya lahan perumahan di Jawa Barat karena banyak area yang masih berstatus sawah dan tidak boleh dibangun.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid juga menegaskan pentingnya sinergi pengadaan lahan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut meliputi ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, hilirisasi industri, hingga pembangunan 3 juta rumah.

Nusron menekankan perlunya perlindungan lahan pertanian agar pembangunan pabrik atau perumahan tidak mengganggu ketahanan pangan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan alias 'disulap' menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Ara mengaku, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri di bidang perumahan. Walau demikian, ia tak mau menyelesaikan masalah perumahan lalu menimbulkan masalah baru di bidang pangan.

"Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif," tuturnya.

Ditemui seusai acara, Ara mengaku akan mempertemukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan para pengembang di Jawa Barat untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah lahan sawah menjadi area perumahan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, kan itu banyak masalah di Jawa Barat. Nanti saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat. Bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk cari solusi. Harus ada solusinya," tegasnya.

Dirinya ingin masalah lahan untuk perumahan maupun untuk pertanian bisa mendapatkan win-win solution. "Jadi nggak boleh saling mematikan," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang agar tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan.

Meskipun pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi lahan yang jumbo, Ara menekankan bahwa membangun rumah di kawasan sawah produktif dilarang karena bakal mengganggu ketahanan pangan nasional.

“Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya,” tegas Ara kepada pengembang di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Dia menyebut, masalah lahan memang menjadi tantangan utama dalam pembangunan 3 juta rumah. Sejalan dengan hal itu, Ara berkomitmen untuk merumuskan sejumlah solusi bersama stakeholder terkait mengenai hal tersebut.

“Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, nah tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif itulah sikap kami sebagai negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap terdapat 5.600 hektare lahan sawah yang beralih fungsi selama periode 2021 hingga 15 Februari 2025.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan alih fungsi lahan sawah seluas 5.600 hektare itu terjadi lantaran tanah tersebut belum ditetapkan menjadi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B).

Namun demikian, pada saat yang sama Nusron menegaskan bahwa temuan alih fungsi lahan sawah itu menurun drastis seiring dengan adanya kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diteken sejak 2021.

“LSD ternyata efektif, dari tahun 2021 Sampai Februari tanggal 15 Tahun 2025 lahan yang berubah fungsi hanya 5.600 hektare, sangat signifikan,” kata Nusron dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Selasa (18/3/2025).

Sementara bila dibandingkan dengan periode sebelum pemerintah menetapkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi, tren alih fungsi lahan sawah per tahun dilaporkan mencapai 66.000 hektare.

Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Kami ajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk tidak dikenakan PPN dalam pengembangan rumah tidak layak huni, sehingga bisa ditindaklanjuti dan lebih optimal menjawab kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni," kata Andra di Serang, Banten, Kamis.

Ia mengatakan Pemprov Banten telah menyelesaikan pembangunan dua unit rumah layak huni di Desa Cokop Sulanjana, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang.

"Kondisi kedua rumah tersebut sebelumnya dilaporkan memprihatinkan, kini telah di bangun kembali menggunakan struktur Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan pola modular," katanya.

Menurutnya, pola ini dinilai efisien dan cepat dalam proses pembangunan. Masing-masing rumah dibangun dengan anggaran senilai Rp75 juta per unit, termasuk PPN.

“Dua keluarga ini mendapatkan bantuan rumah layak huni dengan pola modular. Pola ini akan kita jadikan program ke depan untuk menunjang target nasional program 3 juta rumah yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Andra juga menyampaikan pesan khusus kepada penerima bantuan untuk tetap menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.

"Tadi saya sampaikan ke keluarga penerima bantuan, meskipun berasal dari keluarga kurang mampu, kita tetap wajib hidup bersih. Rumahnya sekarang sudah layak, maka jagalah agar tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Andra menegaskan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini menjadi bagian dari agenda prioritas Pemprov Banten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat, terutama bagi keluarga prasejahtera.

BINTAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Pemerintahan Prabowo-Gibran terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya kepada ratusan siswa di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Pimpinan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) George Santos menegaskan dukungannya kepada program andalan Presiden Prabowo tersebut.

"Kami ikut serta dalam mendukung dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis ini. Ini adalah salah satu cara kami agar PT BAI selalu bermanfaat untuk Bintan, jadi tidak hanya investasi saja," ujar George Santos di lokasi pelaksanaan MBG, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 179 siswa dan guru dari dua sekolah yakni SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang mendapatkan Program MBG tersebut. Mereka begitu antusias dan menyambut gembira program MBG tersebut. "Jadi sekolah yang kita bangun yang masuk dalam kawasan KEK kita beri makanan Program MBG," terang George Santos.

George Santos berharap apa yang PT BAI dan KEK Galang Batang lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bintan. "Yang terpenting apa yang kami lakukan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Bintan. Ini juga berkat dukungan dari Bupati Bintan dan Gubernur Kepri," ucapnya.

Menariknya, George Santos yang juga pemilik Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Galang Batang tersebut tampak ikut menikmati secara langsung menu makanan MBG yang dibagikan kepada para siswa.

Untuk diketahui, Program MBG adalah program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan Pemerintah Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Program MBG mulai digulir sejak 6 Januari 2025 dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui dan balita. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyambut baik dan berterima kasih kepada PT BAI atas dukungannya dalam menyediakan MBG untuk dua sekolah di Kabupaten Bintan.

"Kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi contoh untuk pengusaha lainnya di Bintan dan seluruh Indonesia," kata Roby Kurniawan.

Dalam kesempatan tersebut PT BAI juga memberikan tas kepada para siswa di dua sekolah tersebut. Bupati Bintan menyerahkan secara langsung tas-tas tersebut kepada para siswa. PT BAI memang kerap memberikan CSR kepada masyarakan Bintan.

Selain mendukung Program MBG khusus kawasan KEK Galang Batang, program lainnya seperti program peduli kemanusiaan dalam hal ini rumah sakit kawasan KEK Galang Batang yang berjumlah 100 kamar sedang dalam proses Pembangunan dan nanti akan digunakan oleh masyarakat Bintan.

JAKARTA - Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho disaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, memberikan apresiasi kepada 16 pengembang perumahan subsidi terbaik, pada tasyakuran 6 tahun BP Tapera, di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Pemilihan 16 pengembang terbaik berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan berdasarkan bobot hasil penilaian dari keterhunian, ketepatan sasaran, kualitas bangunan penilaian review, kualitas kredit, penilaian PSU dan hasil penilaian fasum.

BP Tapera atas rekomendasi Bank Penyalur dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera merumuskan pengembang perumahan subsidi terbaik berdasarkan tiga kategori.

Kategori tersebut meliputi pengembang terbaik dengan realisasi sd 500 unit, kategori kedua pengembang terbaik dengan realisasi dari 500 unit sd 1.500 unit dan kategori terbaik tiga dengan realisasi lebih besar dari 1.500 unit rumah.

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa pembangunan pabrik, industri, dan perumahan tidak boleh mengorbankan lahan sawah.

Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan ketahanan pangan.

“Programnya Pak Prabowo ini paling prioritas kan ketahanan pangan, kedua itu ketahanan energi, ketiga itu MBG, keempat hilirisasi, dan kelima 3 juta rumah. Pangan butuh lahan, perumahan butuh lahan, hilirisasi pasti bangun pabrik dan butuh lahan kan?” ungkap Nusron di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan 35 kepala daerah di Jateng, pada Kamis (17/4/2025).

Nusron menegaskan bahwa pembangunan pabrik maupun perumahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan lahan sawah, agar tidak mengganggu program ketahanan pangan.

“Bagaimana kelima program sama-sama jalan, tapi tidak saling mengganggu satu sama lain. Kalau nanti perumahan atau hilirisasi makan sawah, akan terganggu sawahnya berkurang, berasnya berkurang. Kan nanti minus (produksi beras),” lanjutnya.

Ia menekankan pentingnya peran lahan sawah dalam produksi pangan, karena kekurangan pangan dapat memicu keributan di masyarakat.

“(Tidak boleh) Menonjol di satu titik tapi minus di titik yang lain, apalagi kalau minusnya itu pangan. Orang itu bisa perang, bisa berantem karena pangan. Kan gitu, Pak? Nah, karena itu ini tidak boleh terjadi. Jangan diganggu gugat demi ketahanan pasar,” tegas Nusron.

Sebagai solusi, Nusron mendorong pembangunan industri dan perumahan dengan membuat gedung vertikal, sehingga tidak menghabiskan banyak lahan sawah produktif.

Ia mencatat bahwa bangunan vertikal pada perkantoran sudah banyak diterapkan, namun perumahan vertikal masih jarang ditemui.

“Kalau kantor vertikal kan sudah mulai biasa. Dulu kan tidak ada kantor vertikal, tapi sekolah vertikal sudah mulai. Tinggal perumahan vertikal yang belum, terutama di kawasan pedesaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Nusron juga menyoroti alih fungsi lahan seluas 1.284 hektar yang terjadi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2024.

Ia menekankan besarnya lahan sawah yang dikonversi untuk kegiatan lain, yang berstatus Lahan Baku Sawah (LBS) atau Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

“Terbukti selama tahun lalu dari tahun 2024 di Jawa Tengah ini yang mengajukan perubahan konversi lahan sawah ke dalam kepentingan yang lain ada 1.284 hektar. Tadi sudah kami petakan. Demak berapa? Brebes berapa? Ini semua kami sampaikan semua,” ungkapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara melarang pengembang perumahan membangun rumah di atas lahan persawahan.

Pernyataan itu dia sampaikan saat mendengar keluhan pengembang yang tak bisa memperluas perumahan Jawa Barat. Mereka beralasan sebagian besar lahan yang tersedia saat ini justru berupa sawah.

"Kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh, Pak, persawahan dibuat perumahan," kata Ara pada Tasyakuran Hari Jadi Ke-6 BP Tapera di Jakarta, Kamis (17/4).

Ara mengatakan pemerintah memang sedang menggenjot pembangunan rumah untuk rakyat. Pada saat bersamaan, pemerintah sedang berupaya meningkatkan produksi pangan demi swasembada.

Dia menjelaskan dua hal itu tidak boleh saling bertabrakan. Untuk kasus di Jawa Barat, Ara berjanji akan mencari solusi.

"Nanti saya akan undang Pak Dedi (Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi), ya terus saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembangan tadi," ujarnya.

"Untuk cari solusi bagaimana dua-duanya maju. Bagaimana kita punya dari segi pangan juga maju, dari segi perumahan juga maju. Jadi enggak boleh saling mematikan," lanjut Ara.

Sebelumnya, larangan membangun rukah di atas sawah juga disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Fahri menyebut larangan itu disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto. Terlebih lagi ada agenda nasional swasembada pangan.

"Presiden sudah melarang kita memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1).

Fahri mengatakan selama ini lahan sawah mudah dijadikan perumahan. Hal itu karena para petani tidak punya daya tawar sehingga mudah melepas lahannya saat ditawar untuk perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melonggarkan syarat kredit perumahan rakyat (KPR).

Permintaan itu dia sampaikan setelah mendengar keluhan sejumlah pengembang perumahan. Para pengembang meminta OJK memperjelas aturan kredit bagi orang yang memiliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK membedakan calon debitur ke dalam lima kategori berdasarkan rekam jejak keuangan dan kredit. Pengembang merasa ada hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK.

"OJK sudah oke dengan kebijakan itu, di lapangannya enggak, makanya itu pengembang pusing," kata Ara pada Tasyakuran Hari Jadi Ke-6 BP Tapera di Jakarta, Kamis (17/4).

"Boleh enggak saya minta tolong ya pada OJK dikunci saja supaya jelas?" ucapnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi menjelaskan SLIK hanya dibuat sebagai pegangan lembaga jasa keuangan (LJK).

OJK, kata dia, tidak berniat melarang orang kredit rumah jika SLIK-nya rendah. Frederica menyebut semua dikembalikan ke LJK.

"Jadi tidak harus ketika ada catatan di SLIK, tidak memungkinkan (mengajukan kredit). Tidak seperti itu. Itu hanya untuk pegangan untuk LJK saja," ucap Frederica.

Ara memutuskan untuk mencari solusi dari masalah itu. Dia mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk bersama, Kamis (24/4).

"Kita nanti diskusikan. Saya akan menemui OJK dan BI, kita harus cari solusi. Jadi ekosistem ini saya mesti support," ujar Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," katanya.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," katanya.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.

Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," katanya.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," katanya.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.

Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.