JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta telah memanggil Komisaris BUMN sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, politikus PSI Cheryl Tanzil, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Pemanggilan Bawaslu melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ini dilakukan karena ketiganya diduga terlibat pelanggaran kampanye Pilkada Jakarta 2024.

"Pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye, (dan) politisasi SARA oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait," jelas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jakarta, Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

Namun, Benny bilang, ketiganya mangkir dari pemanggilan. Oleh karena itu, Bawaslu bakal menjadwalkan pemanggilan kembali.

"Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi tapi tidak hadir," ucap dia.

Benny mengatakan, pihaknya kini tengah menangani 13 laporan dugaan pelanggaran Pilkada Jakarta 2024.

Selain perkara yang melibatkan Grace dan Maruarar, salah satu dari 13 laporan itu merupakan kasus dugaan politik uang dua tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

"Saat ini kami menangani 13 laporan. Laporan tersebut berasal dari masyarakat, perihal dugaan politik uang oleh tim paslon 1 dan tim paslon 3," ujar Benny.

Menurut Benny, pihaknya bekerja berdasarkan hukum acara yang berlaku. Sebab itu, Bawaslu memerlukan waktu untuk menangani perkara.

Benny pun meminta jajaran Bawaslu tingkat kota dan kabupaten serta masyarakat Jakarta aktif terlibat sebagai pengawas partisipatif.

"Supaya dapat diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan tetap memprioritaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk penyediaan rumah tahun 2025.

Menurut Menteri yang akrab disapa Ara tersebut program FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 tersebut sangat baik untuk konsumen, perbankan dan pengembang.

“Dalam 1,5 bulan terakhir saya sudah mempelajari efektivitas FLPP dan saya yakin ini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2024, di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Menteri Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga tahun 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto berharap anggaran FLPP untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah menjadi angin segar bagi peternak rakyat UMKM, yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR).

Selain jutaan orang bergantung dengan peternakan UMKM, program makan siang gratis ini bisa membantu menstabilkan harga telur dan ayam.

“Kami mendukung program dari pemerintah ini (program makan siang gratis), karena dari sisi lapangan kerja terdapat 13 juta orang yang bergantung dengan peternakan UMKM. Selain itu, harga ayam dan telur yang membaik akhir-akhir ini akan tetap stabil,” kata Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2024).

Singgih menuturkan, PINSAR siap bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis.

Menurutnya, program ini tidak hanya mengatasi persoalan gizi bagi anak-anak dan remaja, tapi menjadi bentuk uluran tangan pemerintah dalam mengurai benang kusut masalah peternak rakyat.

“Dengan adanya makan bergizi gratis akan menyerap telor dan ayam dalam jumlah besar, sehingga multiplier effect atau efek berganda sangat dirasakan peternak UMKM, yang selama ini kesulitan karena berhadapan dengan korporasi raksasa di bidang perunggasan,” jelas Singgih.

Di samping itu, program makan bergizi gratis merupakan langkah konkret untuk mendukung kedaulatan pangan dan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

"Pemerintah dan peternak rakyat bisa mempertahankan kedaulatan pangan. Karena sektor perunggasan ini dapat dicukupi di dalam negeri tidak perlu impor," ungkap Singgih.

Singgih menambahkan, ayam dan telur menjadi sumber protein yang mudah diakses, sehingga sektor perunggasan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

"Ayam dan telur adalah sumber protein yang mudah diakses dan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Kami dari PINSAR siap mendukung ketersediaan produk unggas berkualitas untuk menyukseskan program ini," paparnya.

Menurutnya, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, peternak lokal, dan pelaku industri dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Program ini bisa menjadi peluang untuk memberdayakan peternak lokal di berbagai wilayah Indonesia. Dengan sinergi yang baik, kami bisa memastikan tidak hanya ketahanan pangan tetapi juga peningkatan kesejahteraan peternak kecil," kata dia.

Selain itu, PINSAR mengusulkan agar program ini dilengkapi dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan bergizi.

"Edukasi adalah kunci agar masyarakat memahami manfaat dari asupan bergizi. Dengan begitu, program ini tidak hanya bersifat sesaat tetapi juga membawa perubahan jangka panjang," pungkas Singgih.

Palopo -

Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), membutuhkan anggaran Rp 15 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 26.772 siswa SD dan SMP. Anggaran dan petunjuk realisasi program tersebut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Kita hitung semua, jadi memang yang kita butuhkan sekitar Rp 15 miliar. Dengan skema kita saat ini di (APBD) Pokok Rp 10 M, bisa jadi kita tambah Rp 5 M," ungkap Pjs Wali Kota Palopo Firmanza DP kepada detikSulsel, Jumat (6/11/2024).

Firmanza mengatakan, tambahan Rp 5 miliar itu diharapkan bisa diakomodir dari APBN 2025. Pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program MBG tahun depan.

"Untuk yang kami siapkan itu Rp 10 M karena kan kemarin itu ada juga berita bahwa mereka akan siapkan dari pusat, pendanaannya. Kita masih menunggu ini, yang jelas kita sudah siap," tuturnya.

Anggaran program MBG yang diakomodir dari APBD Palopo 2025 masih sementara berproses. Firmanza mengatakan alokasi Rp 10 miliar dari Pemkot Palopo dikaji bersama DPRD Palopo.

"Kita masih menyusun RAPBD 2025, terus untuk itu kami sudah siapkan," beber Firmanza.

Pihaknya juga telah mendata siswa SD dan SMP yang akan menerima program MBG tersebut. Rinciannya, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 18.200 siswa, sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 8.572.

"Pemerintah kota Palopo sudah memprogramkan itu (ibu hamil dan menyusui) termasuk mencegah stunting. Jadi kita mulai 1.000 hari kehidupan," pungkasnya.

(sar/asm)

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan program Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren. Hal ini lantaran pesantren sudah memiliki dapur mandiri.

“Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dikutip dari laman Antara, Jumat, 6 Desember 2024.

Pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu dalam menyalurkan Makan Bergizi Gratis. Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu mendorong pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.
Hidayat menyebut mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur pesantren masing-masing,” ujar dia.

Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis menyasar 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa lalu diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama memastikan 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya.

“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” kata dia.

(REN)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengimbau sektor properti mengadopsi teknologi digital mulai dari perencanaan sampai eksekusi program perumahan.

"Kami berharap sektor properti dapat mengadopsi teknologi terkini baik dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga distribusi informasi," kata Nezar dalam Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wamenkomdigi Nezar mengatakan penerapan teknologi digital dapat memudahkan akses dan meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja pada sektor properti. Selain itu, teknologi juga bisa membantu merancang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai prioritas dalam menyediakan perumahan untuk rakyat.

Pemerintah menjalankan Program 3 Juta Rumah untuk menjamin rumah murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di desa dan satu juta unit di kota setiap tahun.

"Program 3 Juta Rumah ini cukup kompleks dan dibutuhkan perencanaan yang matang dan detil. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mempercepat laju pembangunan sampai 3 juta rumah ini," kata Nezar.

Wamenkomdigi Nezar juga mengingatkan arti penting kolaborasi untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan. Pemerintah, kata Nezar, akan terus mendukung upaya sektor swasta dalam menyediakan hunian yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penyediaan insentif, kemudahan perizinan dan sinergi lintas sektor adalah langkah yang akan kami dorong terus," kata Wamenkomdigi Nezar.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memasang strategi penggunaan aset perumahan eksisting sebagai salah satu strategi Program 3 Juta Rumah, salah satunya Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan.

Kementerian PKP juga menggunakan lahan idle/bekas hak guna usaha dan hak guna bangunan dari Badan Pertanahan Nasional serta tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada pemerintah agar penyiapan Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren karena mereka memang sudah memiliki dapur mandiri.

“Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Diketahui, dalam menyalurkan makan bergizi gratis, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu. Sejalan dengan hal itu, Hidayat yang juga merupakan Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Hidayat menambahkan, mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing,” ujarnya.

Diketahui, Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis menyasar 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, lalu diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, menurut dia, pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pimpinan MPR usul Makan Bergizi Gratis untuk santri dikelola pesantren

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada pemerintah agar penyiapan Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren karena mereka memang sudah memiliki dapur mandiri.

“Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Diketahui, dalam menyalurkan makan bergizi gratis, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu. Sejalan dengan hal itu, Hidayat yang juga merupakan Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Hidayat menambahkan, mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing,” ujarnya.

Diketahui, Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis menyasar 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, lalu diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, menurut dia, pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” kata dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah sangat membutuhkan pengembang dalam penyediaan rumah khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2024, di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Rakernas tahun ini mengusung tema "Sinergi REI Bersama Pemerintah untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" dan dihadiri lebih 1.000 anggota REI dari seluruh Indonesia.

Dikatakan, tahun depan anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," tegasnya.

Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

“Saya siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain,” jelasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara) akan bertemu pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI). Rencananya, pertemuan akan dilakukan minggu depan.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat menghadiri Rapat Kerja Nasional REI tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Selain ara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri Rakernas REI 2024. Dikatakan Ara, pihaknya ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi developer dalam penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan, apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2024).

Ara berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan. Ia juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah. Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5% kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Ara mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program tersebut. Ia berharap, tahun depan kuota FLPP bisa diperbanyak lagi.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,"

Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Di antaranya berkontribusi sebesar 14,6% - 16,3% terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2% terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta orang per tahun.

Sektor properti juga memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3% terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9% terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83% dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27%," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

"Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64% terhadap pembangunan rumah komersial dan 44% terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Di antaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17%, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

(abr/abr)

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mau membuat Proyek Strategis Nasional (PSN) properti untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Mungkin kalau diizinkan kami akan membuat Proyek Strategis Nasional buat MBR," ujarnya.

Sehingga, PSN properti tidak hanya diberikan untuk proyek jumbo garapan pengembang raksasa saja, tetapi juga untuk proyek kecil.

"Tapi bagaimana membuat PSN juga untuk rakyat kecil karena Pak Prabowo meminta kita mengutamakan wong cilik, rakyat kecil, makanya ini yang kami lakukan," lanjut Ara.

Ada pun saat ini, Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Ara tengah menggarap program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun sebanyak 3 juta rumah dalam waktu satu tahun untuk MBR.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa pemerintah bisa membantu melakukan pengadaan lahan untuk program 3 juta rumah apabila sudah ditetapkan sebagai PSN.

Sementara saat ini, pelaksanaan program 3 juta rumah sangat membutuhkan kontribusi swasta karena anggaran Kementerian PKP sangat kecil yakni Rp 5,27 triliun.

"Kalau itu dimasukkan PSN, yang punya proyek bisa minta tolong ke BPN (untuk melakukan pengadaan lahan)," ucap Nusron saat ditemui usai memberikan pemaparan dalam Rakernas REI 2024.

Jakarta: Klaten merupakan salah satu kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Kota ini sering dijuluki sebagai Kota Seribu Candi dan Kota Seribu Mata Air.

Julukan tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Klaten. Selain itu, kota ini memiliki berbagai kuliner yang memanjakan lidah.

Untuk tempat tinggal, daerah ini masih memiliki rumah dengan harga terjangkau. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Klaten, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari Rp125 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Klaten

Perumahan subsidi di Klaten Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Taman Melati Kurung

Perumahan subsidi ini terletak di Kurung, Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Indah Pratama Grida. Perumahan ini memiliki 96 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.
Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Griya Kujon

Perumahan ini terletak di Kujon, Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 39 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 27 memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 61 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Griya Sawahan Asri Juwiring

Perumahan ini terletak di Sawahan, Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Bumi Prasada Nusantara. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi seharga Rp160,5 juta.

Tipe rumah subsidi sawahan asri ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako finishing plester dan aci, lantai keramik, dan pondasi besi bertulang.

4. Amara Village Gumul

Perumahan ini terletak di Gumul, Karangnongko, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Amanah Graha Nusantara. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga Rp162,2 juta.

Tipe subsidi T30 ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali 30x50.

5. Karangnongko Kencana

Perumahan subsidi ini terletak di Jagalan, Karangnongko, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Loka Adya Kencana. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe subsidi dengan harga Rp125 juta.

Tipe rumah 36 ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding bata pres, lantai keramik 40x40 cm, dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)