Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Selasa (3/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

Gerakan 'one day one fish' atau 1 hari 1 ikan bagi keluarga Indonesia yang di gagas PKS setidaknya memberikan kontribusi penting untuk mencegah stunting sekaligus memberantas kemiskinan ekstrim di wilayah pesisir

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Riyono mengusulkan gerakan "one day one fisih" atau satu hari satu ikan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis untuk mengatasi stunting sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.

"Gerakan 'one day one fish' atau 1 hari 1 ikan bagi keluarga Indonesia yang di gagas PKS setidaknya memberikan kontribusi penting untuk mencegah stunting sekaligus memberantas kemiskinan ekstrim di wilayah pesisir,” kata Riyono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia lalu menjelaskan, ikan sebagai sumber protein itu berpotensi besar mampu memberikan daya kejut bagi pengentasan bayi stunting.

"Ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein tinggi dan memiliki kandungan asam lemak, Omega 3, Omega 6 dan Omega 9 sangat relevan sebagai salah satu sumber gizi untuk mendukung program pencegahan dan penanganan stunting,” kata Riyono.

Saat ini, ujar dia melanjutkan, angka konsumsi ikan nasional berupa ikan utuh segar pada tahun 2021 mencapai 55 kilogram per kapita. Adapun target angka konsumsi ikan tahun 2024 sekitar 62,5 kilogram per kapita. Menurut Riyono, percepatan konsumsi ikan bagi ibu hamil dan masyarakat pada umumnya harus terus dipacu.

Riyono memandang penurunan angka stunting 7 persen dalam 1 tahun harus didorong dengan peningkatan konsumsi ikan yang mencapai minimal 5–8 kilogram per bulan atau minimal 60 kilogram per tahun. Bahkan, kata dia menambahkan, konsumsi ikan itu bisa dorong 100–120 kilogram per tahun, seperti Jepang, atau minimal 80 kilogram per tahun seperti Malaysia.

“Jika ini bisa dilakukan, stunting bisa cepat turun. Ikan yang baik untuk dikonsumsi anak seperti ikan kembung, salmon, nila, tuna, cakalang, gabus, lele,” kata Riyono menambahkan.

Lalu terkait dengan peningkatan perekonomian, Riyono mengatakan gerakan satu hari satu ikan akan memberikan potensi ekonomi kurang lebih hampir 13–20 juta ton ikan yang akan terbeli.

"Masyarakat Indonesia jumlahnya 260 juta. Kalau dikalikan dengan tingkat konsumsi ikan per tahun yang sekitar 53 kg per orang, maka kita membutuhkan sekitar 13 juta ton. Ada potensi ekonomi 13 juta dikali 5.000, yakni 780 miliar per tahun, itu baru satu jenis ikan. Jelas program ini akan memberikan dampak ekonomi yang baik untuk wilayah pesisir," kata Riyono menjelaskan.

“Dua alasan tadi sudah cukup untuk mendorong nelayan dan bangsa Indonesia melahirkan generasi cerdas, mencegah stunting. Ayo, kita dorong 'one day one fish' menuju Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Badan Gizi Nasional. Penandatanganan MoU itu berlangsung dalam malam ramah tamah Tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemarin.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengatakan, pihaknya mendukung Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, kebijakan Kepala Negara ini penting untuk bonus demografi Indonesia serta menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ia mengingatkan, berdasarkan rilis World Population Review 2023, Indonesia menduduki peringkat bawah dalam hal kecerdasan intelektual (intelligence quotient/IQ) dibanding negara-negara Asia tenggara dan bahkan dunia. Menurut rilis tersebut, RI menempati urutan ke-126 dari 199 negara.

"Skor kita, 78,49 tingkat IQ. Itu persis sama dengan saudara-saudara kita di Timor Leste. Di bawah sembilan negara ASEAN lain. Tertinggi Singapura, dengan 105,89," ujar Haedar Nashir di Balai Sidang Hotel Harper, Kupang, NTT, Selasa (3/12/2024) malam.

Ia memandang, program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah upaya negara untuk mempersiapkan SDM Indonesia sejak awal, yakni saat mereka masih berusia anak-anak dan remaja. Sebab, masih banyak anak Indonesia yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu. Kebutuhan mereka akan asupan yang bergizi masih menemui banyak kendala.

"Program ini menjadi trigger, memacu kesadaran bangsa kita dan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dari awal agar mereka sehat. Sehingga nanti rata-rata IQ (Indonesia) jadi lebih baik," ucap Haedar.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi pada Muhammadiyah. Selain itu, ia juga memuji langkah-langkah Persyarikatan dalam mendukung peningkatan kualitas asupan gizi untuk anak-anak Indonesia.

Dalam masa percobaan program Makan Bergizi Gratis, Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta juga turut terlibat. Adapun bentuk kerja sama yang dapat diberikan Muhammadiyah berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan lembaganya untuk menjadi lokasi penyelenggaraan program tersebut.

"Untuk infrastrukturnya (program Makan Bergizi Gratis), kami membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan Muhammadiyah," ujar Dadan Hindayana, kemarin malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Mulai pekan lalu, BUMN hingga Pemda dapat mengajukan pinjaman jangka pendek kepada pemerintah pusat dari dana Saldo Anggaran Lebih atau SAL APBN. Skema itu disebut akan digunakan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis.

Hal tersebut disampaikan oleh ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, merespons terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/2024 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Dana Saldo Anggaran Lebih.

Aturan itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Oktober 2024, lalu diundangkan pada Jumat (29/11/2024). Aturan itu langsung berlaku pada hari yang sama ketika diundangkan.

Bhima menilai bahwa penerbitan aturan itu merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan tambahan penerimaan dengan menggunakan SAL sebagai dana pinjaman. Kemenkeu akan memperoleh bunga dari penyaluran pinjaman itu.

Dia juga meyakini bahwa skema pinjaman SAL akan terkait dengan pelaksanaan program utama pemerintah, yakni makan bergizi gratis. Pasalnya, program itu dijanjikan untuk berjalan mulai awal tahun depan, sehingga perlu ada ketersediaan dana.

"Bisa juga SAL itu dipinjamkan agar Pemda [pemerintah daerah] bisa menjalankan program makan bergizi gratis," ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Sri Mulyani mengatur bahwa jangka waktu pinjaman SAL itu paling lama adalah 90 hari kalender atau tiga bulan. Namun, pinjaman itu tidak boleh melewati akhir tahun anggaran terkait.

Pendeknya periode pinjaman itu yang membuat Bhima meyakini bahwa dana SAL akan digunakan untuk belanja yang bersifat cepat, seperti pelaksanaan makan siang gratis oleh pemda maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penugasan program makan bergizi gratis.

Pasal 5 PMK 88/2024 mengatur bahwa Kemenkeu dapat memberikan pinjaman dana SAL kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemda, dan/atau badan hukum lainnya (BHL) yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dan/atau dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan tertentu.

Sri Mulyani menjelaskan dalam PMK 88/2024 bahwa Kemenkeu memberikan pinjaman dengan SAL karena menimbang untuk mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga keberlanjutan fiskal.

"Bendahara Umum Negara [BUN] dapat mengoptimalkan dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan [APBN P]," dikutip dari PMK 88/2024 pada Selasa (3/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direksi ID Food Dirgayuza Setiawan mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu Makan Bergizi Gratis yang rencananya efektif per 2 Januari 2025.

Dirgayuza menjelaskan dalam desain makan bergini yang jadi andalan Presiden Prabowo itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Salah satu temuannya, bahwa tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Untuk itu, tim penyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya.

“Jadi kita punya berbagai makan yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan,” ujarnya dalam 13th AIFED: Growth Strategies In Navigating Geoeconomic Shift yang disiarkan dalam YouTube BKF Kemenkeu, Selasa (3/12/2024).

Dirgayuza yang juga penulis buku “Pangan Indonesia” menyampaikan terdapat tantangan yang harus dihadapi setiap daerah untuk menyediakan pangan.

Pilihannya, mengurangi konsumsi dari bahan yang sebenarnya tidak banyak dibutuhkan, seperti gula. Sementara untuk bahan pangan yang sangat dibutuhkan seperti daging, pemerintah perlu menaikkan produksinya.

Sebagai contoh, Indonesia tercatat kekurangan daging dan membutuhkan setidaknya Rp100 triliun untuk investasi demi menaikkan produksi daging dengan mengadakan sapi baru atau berinvestasi dalam produktivitas ternak sapi yang ada.

Adapun, salah satu daftar menu yang diusulkan untuk daerah Sulawesi, yakni karbohidrat berupa jagung dan sorgum. Sementara untuk lauknya berupa daging sapi dengan sayur berupa daun kelor, terong, dan pepaya. Tambahan buah berupa jeruk atau pisang maupun pepaya.

Meski demikian, Dirgayuza tidak menyebutkan nominal perkiraan harga per menu tersebut.

Padahal, Prabowo Subianto telah mengumumkan harga seporsi MBG untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000 dari semula Rp15.000.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Berikut usulan daftar menu Makan Bergizi Gratis Per Daerah

Area 1: Sebagian Besar Sumatra

Karbohidrat: Nasi

Lauk: Daging ayam, tahu

Buah: papaya, manggis

Sayur: kangkung

Area 2: Mentawai

Karbohidrat: Sagu, talas

Lauk: udang, ikan

Buah: pisang, nangka, durian

Sayur: daun papaya

Area 3: Riau dan Bangka Belitung

Karbohidrat: Sagu

Lauk: udang, ikan

Buah: papaya, durian, nanas

Sayur: kangkung, timun, terong

Area 4: Kalimantan

Karbohidrat: Talas, singkong

Lauk: ikan, daging sapi

Buah: pisang, rambutan, jeruk

Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau

Area 5: Banten – Jawa tengah

Karbohidrat: Nasi, jagung

Lauk: daging ayam

Buah: papaya, jeruk

Sayur: labu, buncis

Area 6: DIY – Jatim

Karbohidrat: Nasi, jagung, singkong

Lauk: udang, ikan, telur, daging

Buah: manga, alpukat, buah naga

Sayur: kol, kacang panjang, wortel

Area 7: Bali

Karbohidrat: Nasi

Lauk: ikan, tahu

Buah: salak, jeruk, pisang, mangga

Sayur: kangkung, sawi hijau, kacang hijau

Area 8: NTB – NTT

Karbohidrat: Jagung, sorgum

Lauk: daging sapi

Buah: jeruk, pisang, pepaya

Sayur: daun kelor, terong, papaya

Area 9: Sulawesi

Karbohidrat: Jagung, sorgum

Lauk: daging sapi

Buah: jeruk, pisang, pepaya

Sayur: daun kelor, terong, papaya

Area 10: Maluku

Karbohidrat: Sagu, jagung, singkong

Lauk: ikan, daging sapi

Buah: pisang, mangga, jeruk, pepaya

Sayur: pare, terong, kangkung

Area 11: Papua

Karbohidrat: Sagu, singkong, ubi jalar

Lauk: ikan, daging sapi, kacang-kacangan

Buah: Matoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga

Sayur: buncis, kembang papaya

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, awalnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun depan Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini bertambah Rp 40,59 triliun, dari sebelumnya Rp 75,63 triliun.

Namun, setelah Perumahan Rakyat dipisah menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, anggaran tersebut dipangkas.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," terang Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Tambahan anggaran tersebut mencakup Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

"Untuk 2025 sebetulnya kami berniat mengajukan tambahan Rp 60,6 triliun, antara lain untuk dukungan ke IKN, juga Papua, karena ada pemekaran provinsi di sana," jelasnya.

Besaran alokasi proyek IKN ialah sebesar Rp 14,87 triliun. Terdiri atas proyek Ditjen Bina Marga Rp 9,9 triliun dan proyek Ditjen Cipta Karya 4,96 triliun. Sedangkan untuk Daerah Otonom Baru (DOB) Papua sebesar Rp 4 triliun.

Selain itu, Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

Prioritaskan Pembangunan IKN-Giant Sea Wall

Sementara itu IKN masuk dalam daftar proyek prioritas atau quick wins yang disusun Kementerian PU. Selain IKN, mega proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) juga masuk ke dalamnya.

"Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis K/L lainnya meliputi pembangunan Giant Sea Wall atau NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Dody, saat ditemui di Kantor Kementerian PU.

Selanjutnya, ada Quick Wins 3 yakni mendukung Ketahanan Pangan, melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan jalan dan jembatan.

"Untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk Food Estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain," katanya.

Terakhir, ada Quick Wins 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air. Kementerian PU menargetkan pelaksanaan untuk 11.420 unit sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dan lain-lain, serta madrasah.

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pemmas) Muhaimin Iskandar (ketiga kanan) memberikan keterangan didampingi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (kanan), Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding (kedua kiri), Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kiri), Wamendes PDT Riza Patria (kedua kanan), dan Wamen Koperasi Ferry Juliantono (keempat kanan) usai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko Pemmas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).Rapat tersebut membahas program peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya rencana pembentukan satgas impor barang untuk mencegah produk lokal dari serbuan produk impor dan penyempurnaan sistem KUR untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggagas pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Semen Merah Putih melihat program ini sebagai tantangan sekaligus peluang besar bagi industri konstruksi.

“Kami percaya, untuk mendukung program ini, diperlukan solusi terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup seluruh proses, mulai dari produksi semen hingga pengaplikasian beton,” ujar GM Sales & Marketing PT Cemindo Gemilang Tbk Oza Guswara dalam siaran pers, Senin (2/12/2024).

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Semen Merah Putih bersama Beton Merah Putih sedang mengembangkan untuk menghadirkan solusi berupa material beton pra-cetak (precast) bagi rumah modular.

Konsep ini mempercepat proses konstruksi sekaligus memastikan efisiensi dan konsistensi kualitas dalam setiap unit rumah yang dibangun.

Sementara Direktur Operasional Beton Merah Putih (PT Motive Mulia, anak usaha Cemindo Gemilang) Akhmad Syamsuddin mengungkapkan, rumah modular adalah rumah yang dibangun dengan modul hasil prefabrikasi industri.

"Sehingga, tidak hanya akan menghemat waktu dan tenaga kerja konstruksi, tetapi memastikan akan sama atau bahkan lebih dari rumah yang dibangun secara konvensional," terang Akhmad.

Kualitas rumah modular ini diperkuat dengan penggunaan semen hijau dari Semen Merah Putih, untuk mendukung konsep konstruksi berkelanjutan.

Dia juga menjelaskan, penggunaan jenis semen hidrolis telah terbukti andal dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk proyek besar di Batam.

Adapun semen hidrolis Semen Merah Putih tidak hanya lebih ramah lingkungan tetapi didesain dan dikembangkan sebagai performance based cement. Sehingga, akan menghasilkan konstruksi yang kuat dan tahan lama sesuai kebutuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menuai kontra dari wakil rakyat.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ujar Yasti dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah sebagai program andalan Presiden Prabowo tidak memiliki data yang jelas.

Belum lagi, Kementerian PKP hanya mendapatkan kucuran anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 5,27 triliun.

Yasti lantas mempertanyakan apakah Kementerian PKP sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo terkait anggaran yang mini tersebut.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," lanjut Yasti.

Senada dengan Yasti, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mempertanyakan blueprint atau rancangan kerja yang belum juga dilaporkan.

"Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Mohon dijelaskan Pak Menteri PKP karena di anggaran ini tidak dijelaskan," kata Lasarus.

Pada kesempatan tersebut, Ara mengatakan bahwa akan berusaha mewujudkan pembangunan 3 juta rumah setahun di tengah keterbasan anggaran.

Langkah yang diambilnya adalah dengan mengajak swasta ikut membangun rumah rakyat, meskipun pemerintah tidak menawarkan imbal hasil apa pun.

"Upaya-upaya kita di tengah anggaran yang terbatas, kita tetap harus semangat dengan anggaran yang ada," tutur Ara saat ditemui usai Raker.

Sebelumnya, telah dilakukan peletakan batu pertama proyek rumah tapak di Kabupaten Tangeran, Banten.

Tanah seluas 2,5 hektar untuk proyek 3 juta rumah itu merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group (ASG) yang merupakan perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Ara mengungkapkan, tanah tersebut sebagain dimiliki Ara dan sebagian Bumi Samboro Sukses.

"Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," ungkap Ara dalam sambutannya, Jumat (1/11/2024).