Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (at cost), tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) menganggarkan Rp 16 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

"Berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Pinrang juga telah menyiapkan di APBD tahun 2025," Kepala Bappedalitbangda Pinrang Andi Fahruddin kepada detikSulsel, Selasa (3/12/2024).

Fahruddin menjelaskan anggaran Rp 16 miliar cukup untuk mengakomodir peserta diri di Pinrang. Dia berdalih nominal anggaran itu telah melalui perhitungan untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis selama tahun 2025 mendatang.

"Jumlah anggarannya Rp 16 miliar. Itu sudah melalui proses perhitungan di badan keuangan," jelasnya.

Dia menjelaskan anggaran Rp 16 miliar tersebut juga telah melalui persetujuan DPRD Pinrang yang dibahas melalui rapat pleno penetapan APBD tahun 2025. Pemkab Pinrang sisa menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk penyalurannya.

"Anggaran makan bergizi telah melalui pembahasan bersama DPRD melalui rapat pleno," terangnya.

Terpisah, Pj Bupati Pinrang Ahmadi Akil mengungkapkan, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis itu dengan menarik anggaran dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ada saja pasti penarikan (anggaran) di OPD, karena kami belum persiapkan anggaran untuk program pusat itu. Tapi tidak berpengaruh, program-program kami tetap akan berjalan," ungkapnya.

"Kita masih menunggu petunjuk pelaksana program, mulai dari standardisasi gizi, kadar dan komposisi di makanan bergizi, serta pola pendistribusiannya," jelas Ahmadi Akil.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut program makan bergizi gratis harus turut mengerek perekonomian masyarakat desa hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pernyataan itu Muhaimin sampaikan usia menggeler rapat terbatas dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahaman dan lainnya.

Muhaimin menyatakan, pihaknya akan bersinergi sehingga program andalan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki manfaat ekonomi.

"Kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis MBG ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi kooperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," kata Muhaimin di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Muhaimin berharap, program makan siang bergizi gratis jangan sampai hanya menjadi program memberi makan masyarakat yang membutuhkan melainkan memiliki dampak ekonomi.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," tutur Muhaimin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan, pemerintah mengalokasikan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Prabowo mengatakan, sedianya ia mengalokasikan pagu Rp 15 ribu per porsi. Namun, setlah dikaji anggaran Rp 10 ribu per porsi dinilai sudah cukup layak.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).

Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meyakini program makan bergizi gratis mampu membentuk karakter siswa.

"Di satu sisi program ini (makan bergizi gratis) tentunya dapat menanamkan suatu karakter bagi anak-anak," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belitung, Soebagio di Tanjungpandan, Selasa.

Menurut dia, melalui program makan bergizi gratis anak-anak diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai makan-makanan yang bergizi.

Ia mengatakan, selain itu, program makan siang bergizi juga diyakini dapat mengembangkan karakter pribadi siswa salah satunya adalah soal rasa dan semangat kebersamaan.

"Kemarin pada saat kami simulasikan makan bergizi gratis siswa diajarkan soal kesehatan yakni sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu," ujarnya.

Bahkan, lanjut Soebagio, dalam simulasi program makan bergizi gratis juga diajarkan bagaimana budaya antre yang merupakan cerminan budaya bangsa Indonesia.

"Sebelum masuk kelas dan makanan dibagikan mereka harus antre di depan kelas. Jadi mereka belajar bagaimana budaya antre," katanya.

Oleh karena itu, kata Soebagio, apa yang diajarkan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis akan tertanam menjadi karakter dan kebiasaan bagi para siswa.

"Jadi jiwa-jiwa inilah yang harus ditanamkan di luar unsur asupan gizi atas menu yang dihidangkan untuk para siswa," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menurunkan alokasi anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp10.000 per porsi menimbulkan pertanyaan masyarakat, menu bergizi seperti apa yang bisa didapat dengan uang ceban. Bisnis pun menjajaki menu makanan seharga Rp10.000 di sejumlah kota.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa alokasi dana makan bergizi gratis (MBG) untuk setiap porsi dipangkas menjadi Rp10.000. Awalnya pemerintah mematok alokasi Rp15.000 untuk setiap anak, tetapi anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Pihak Istana pun memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Prabowo dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Bisnis menjajaki warung makan di empat kota untuk mencari tahu menu makan siang yang bisa didapat dengan uang Rp10.000. Di beberapa tempat, alokasi dana tersebut memang cukup untuk membeli makan, tetapi belum tentu memenuhi kebutuhan gizi.

Jurnalis Bisnis menjajakinya di Balikpapan (Kalimantan Timur), Denpasar (Bali), Pekanbaru (Riau), dan Jakarta.

Rupanya, terdapat perbedaan varian makanan yang bisa didapat dengan uang ceban tersebut. Apa saja?

Sepotong Lauk di Balikpapan

Di salah satu warung makan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, uang Rp10.000 cukup untuk membeli nasi dan potongan kecil ayam goreng. Terdapat sedikit bihun untuk menambah rasa.

Apabila ingin mendapatkan sayur, Bisnis harus mengeluarkan lebih dari Rp10.000, termasuk jika mengganti lauk dengan sumber protein lain seperti telur, tahu, atau tempe.

Uang Rp10.000 akan cukup untuk membeli nasi kucing yang porsinya relatif kecil.

Perbesar

Menu Lengkap di Denpasar

Salah satu warung di Kota Denpasar, Bali bisa menyuguhkan menu yang relatif lengkap dengan bujet Rp10.000. Bisnis bisa memperoleh satu porsi makan siang berisi nasi, ayam, tempe goreng, telur dadar, dan sayur pecel.

Ayam bisa diganti dengan ikan goreng atau ikan tongkol, harganya tetap Rp10.000.

Lalu, telur dan tempe dapat diganti dengan perkedel jagung.

Perbesar

Rasa Balado di Pekanbaru

Berbekal Rp10.000, Bisnis bisa memperoleh makan siang berisi nasi, telur balado, kuah gulai, sayur daun singkong, sepotong nangka rebus, dan cabe merah di salah satu warung makan Pekanbaru, Riau.
Menu makan Rp10.000 itu menjadi incaran dan terjual habis cukup cepat.

Pilihan menu dengan harga Rp10.000 hanya terbatas pada lauk telur. Apabila mengganti dengan lauk lain seperti daging ayam atau ikan, harus menambah alokasi setidaknya Rp12.000 per porsi.

Perbesar

Makan Rp10.000 di Jakarta

Bisnis mencoba mengunjungi beberapa Warung Tegal (Warteg), dan sejumlah warung sederhana yang ada. Warung pertama yang didatangi yaitu Warteg Bahari yang ada di dekat Stasiun Kramat, Senen, Jakarta Pusat.

Purwanto, bukan nama sebenarnya, mengatakan, dengan Rp10.000 sudah bisa mendapat paket nasi dengan lauk tempe orek dan sayur. Paket tersebut sudah termasuk minum, yaitu air putih atau teh tawar.

Dia juga menawarkan menu lain dengan bermodalkan Rp10.000 yakni nasi telur dan minum. Namun dengan Rp10.000, masyarakat tidak dapat menambahkan daging ke dalam menu makanannya.

"Rp10.000 enggak dapat daging," kata Purwanto kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Sekitar 1 kilometer dari Warteg Bahari, berdiri Warung Sederhana milik Syukur. Pria setengah baya itu menilai dengan uang Rp10.000, menu yang di dapat cukup minim.

Di warungnya sendiri, dia menawarkan sejumlah opsi seharga Rp10.000. Opsi pertama, nasi, sayur, kikil, serta minum. Minumannya yakni teh tawar dan air putih. Opsi kedua, nasi, sayur, telur, serta minum.

"Kalau Rp10.000 minim banget, paling nasi sayur sama kikil," ujarnya.

Lalu, dengan Rp13.000, masyarakat sudah bisa menikmati paket nasi, ikan, dan sayur. Harganya pun berbeda tergantung jenis ikan yang dibeli. (Ni Luh Anggela)

Perbesar

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menganggarkan Rp 42 miliar untuk program makan bergizi gratis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Soal mekanisme pelaksanaan programnya, Pemda DIY masih menunggu regulasi lengkap dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono mengatakan Pemda DIY memang wajib menganggarkan untuk program tersebut. Nominal Rp 42 miliar tersebut adalah hasil hitungan 2 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami sudah di-mandatory, itu angkanya 2% dari PAD Provinsi ya. DIY itu kewajiban menyiapkan Rp 42 miliar dari perhitungan matematik kasar itu tadi ya, kan bisa berkembang naik turun," kata Beny saat ditemui di Kompleks Kepatihan Kota Jogja, Selasa (3/12/2024).

Beny menerangkan, anggaran itu akan dibagi secara proporsional sesuai jumlah siswa di tiap kabupaten dan kota. Meski begitu, menurut dia, pemerintah kabupaten-kota juga berkewajiban menyediakan anggaran.

"Misalnya, Kota (Jogja) dan Sleman akan lebih besar, bisa sampai seratusan (miliar) sekian gitu, untuk disiapkan. Nah, nanti kalau sampai lupa (menganggarkan), kabupaten/kota kami ingatkan kalau itu harus disiapkan," ujar Beny.

Beny menjelaskan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY ditunjuk menjadi pengelola dalam program makan bergizi gratis ini. Dia juga memastikan penganggaran program ini tidak masuk dalam kategori anggaran darurat.

"Kalau kami posnya karena kaitannya dengan makan bergizi bagi siswa ya posnya saya tempatkan di Disdikpora, supaya memudahkan waktu itu, perhitungannya gitu," ucap Beny.

Mengenai teknis pelaksanaannya, Beny menyatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Nanti kita mohon dari pemerintah pusat, (Pemerintah) daerah yang harus menyiapkan atau kita harus sharing terhadap pemerintah atau sebaliknya, gitu. Tapi, mandatory itu sudah kita siapkan angkanya," jelasnya.

Dimintai konfirmasi secara terpisah, Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya mengatakan program makan bergizi gratis belum bisa dilakukan saat ini. Sebab, belum adanya petunjuk teknis pelaksanaannya dari pemerintah pusat.

"Nanti pelaksanaannya kita belum tahu, kan masih nunggu seperti apa. Masih menunggu dari pusat ya. Nanti perhitungan per anak itu berapa, kemudian mekanisme pendistribusiannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa," kata Didik saat dihubungi wartawan, Selasa (3/12).

Ditanya soal anggaran Rp 10 ribu per siswa seperti yang disampaikan Presidan Prabowo Subianto, Didik menegaskan pihaknya akan melaksanakan sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

"Kita belum tahu pasti, makanya kita nunggu. Jawaban itu akan terjawab nanti ketika ada petunjuk teknisnya itu," pungkas Didik.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Belum lagi, adanya keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis. Sebab, calon pembeli mengira akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah sebagai salah satu bagian dari program 3 juta rumah.

"Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak costumer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," tuturnya.

"Nah peta jalan 3 juta rumah menjadi penting salah satunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang semacam itu dan hari ini sedang ada suasana yang seperti itu, rakyat menunggu tidak jadi men-DP rumah-rumah subsidi kita dan beberapa menjadi penghambat juga bagi proses pengadaan rumah terutama akses yang perlu dipastikan bahwa ini bukan soal bagi-bagi rumah gratis, mungkin ada yang dibagi secara gratis tapi kira-kira berapa persen dan selebihnya seperti apa skemanya," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Lokot Nasution menuturkan pentingnya blue print 3 juta rumah ini agar DPR dapat membantu program tersebut supaya bisa terwujud, bukan hanya menjadi omongan belaka.

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," paparnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya program akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ruslan Tanoko memborong 8,33 juta saham PT Avia Avian Tbk. (AVIA) lewat PT Sensasi Istana Warna.

Ruslan Tanoko saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Avia Avian Tbk. (AVIA). Selain itu, Ruslan juga menggenggam 99,995% saham PT Sensasi Istana Warna.

Dalam keterbukaan informasi Selasa (3/12/2024), Ruslan melaporkan telah membeli 8.337.200 saham AVIA pada 26 November 2024. Jumlah itu dibeli melalui lima kali transaksi dengan tingkat harga yang bervariasi.

Transaksi sahampertama, Ruslan membeli 869.300 saham AVIA dengan harga Rp418 per saham atau senilai Rp363.367.400. Kedua, 867.300 saham AVIA seharga Rp420 per saham atau senilai Rp364.266.000.

Ketiga, 4.223.900 saham seharga Rp422 per saham atau senilai Rp1.782.485.800. Keempat, 1.917.400 saham seharga Rp424 per saham atau senilai Rp812.977.600. Terakhir, 459.300 saham AVIA seharga Rp426 per saham atau senilai Rp195.661.800.

Dengan demikian, total saham yang diborong Ruslan mencapai 8.337.200 saham dengan nilai Rp3.518.758.600 atau Rp3,51 miliar.

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan saham Ruslan Tanoko secara tidak langsung dalam AVIA meningkat dari 29.387.300 (0,0474%) menjadi 37.724.500 (0,0609%).

Di lantai bursa, saham AVIA melemah 17,2% ke posisi Rp414 per saham hingga Selasa (3/12/2024). prospek AVIA diyakini masih menarik bagi investor. Hal itu terungkap dari rekomendasi yang ditetapkan ketiga sekuritas tersebut.

NH Korindo memberikan rekomendasi beli dengan target harga Rp620 untuk AVIA. Senada, Buana Capital juga menyematkan peringkat beli untuk saham Avia Avian dengan target harga Rp605.

Sementara itu, Sinarmas Sekuritas lebih konservatif dengan memberikan rekomendasi netral atau add dengan target harga Rp540 per saham.

Berdasarkan data terminal Bloomberg pada Senin (2/12/2024), sebanyak 13 dari 15 sekuritas yang mengulas saham AVIA memberikan rekomendasi beli. Sisanya atau dua sekuritas lainnya menyematkan peringkat hold.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat membangun sumur bor di perumahan relokasi gempa tahap III di Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur, untuk memenuhi kebutuhan air warga yang sempat mengeluhkan airnya tidak layak konsumsi.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Cianjur Hendri Prasetyadi di Cianjur Selasa mengatakan, untuk sementara kebutuhan air warga perumahan relokasi tahap III di pasok dari tangki air Perumdam dan Dinas Perkim Cianjur sebelum sumur bor tuntas dibangun.

"Di perumahan relokasi Babakankaret terdapat 190 kepala keluarga yang mengandalkan satu sumber air yang baku mutunya belum layak di konsumsi, sehingga akan dibangun sumur bor serta memanfaatkan sumber mata air terdekat," katanya.

Terkait sumber mata air terdekat, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak desa dan segera meninjau sejumlah titik di Desa Babakankaret yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi warga terdampak gempa, yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Cugenang.

Sumber air tersebut akan menjadi pilihan lain dalam pemenuhan air bersih untuk ratusan kepala keluarga itu, sambil menunggu pembangunan sumur bor tuntas dilakukan, sehingga warga tidak lagi harus membeli air untuk kebutuhan rumah tangga.

"Kami mencari solusi lain bersama pihak desa yang memiliki beberapa titik sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan, sehingga sambil menunggu sumur bor tuntas dibangun, masalah air sudah dapat diatasi," katanya.

Kepala Desa Babakankaret Isep Solihin mengatakan, di wilayah tersebut terdapat sejumlah mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi, di mana pekan ini pihaknya bersama dinas terkait akan meninjau langsung ke sejumlah lokasi titik mata air.

"Kami akan meninjau langsung bersama dinas terkait sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi agar warga tidak lagi membeli air untuk kebutuhan rumah tangga, sambil menunggu sumur bor tuntas," katanya.

Seperti diberitakan, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang di perumahan relokasi gempa Babakankaret, Cianjur.

Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat membangun sumur bor di perumahan relokasi gempa tahap III di Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur, untuk memenuhi kebutuhan air warga yang sempat mengeluhkan airnya tidak layak konsumsi.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Cianjur Hendri Prasetyadi di Cianjur Selasa mengatakan, untuk sementara kebutuhan air warga perumahan relokasi tahap III di pasok dari tangki air Perumdam dan Dinas Perkim Cianjur sebelum sumur bor tuntas dibangun.

"Di perumahan relokasi Babakankaret terdapat 190 kepala keluarga yang mengandalkan satu sumber air yang baku mutunya belum layak di konsumsi, sehingga akan dibangun sumur bor serta memanfaatkan sumber mata air terdekat," katanya.

Terkait sumber mata air terdekat, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak desa dan segera meninjau sejumlah titik di Desa Babakankaret yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi warga terdampak gempa, yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Cugenang.

Sumber air tersebut akan menjadi pilihan lain dalam pemenuhan air bersih untuk ratusan kepala keluarga itu, sambil menunggu pembangunan sumur bor tuntas dilakukan, sehingga warga tidak lagi harus membeli air untuk kebutuhan rumah tangga.

"Kami mencari solusi lain bersama pihak desa yang memiliki beberapa titik sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan, sehingga sambil menunggu sumur bor tuntas dibangun, masalah air sudah dapat diatasi," katanya.

Kepala Desa Babakankaret Isep Solihin mengatakan, di wilayah tersebut terdapat sejumlah mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi, di mana pekan ini pihaknya bersama dinas terkait akan meninjau langsung ke sejumlah lokasi titik mata air.

"Kami akan meninjau langsung bersama dinas terkait sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi agar warga tidak lagi membeli air untuk kebutuhan rumah tangga, sambil menunggu sumur bor tuntas," katanya.

Seperti diberitakan, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang di perumahan relokasi gempa Babakankaret, Cianjur.

Sehingga pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," kata Maruarar saat melakukan kunjungan ke Cianjur.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Bujet makan bergizi gratis turun dari Rp15.000 per sekali makan menjadi Rp10.000 dengan anggaran secara umum tetap senilai Rp71 triliun untuk 2025.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah menghadapi ruang fiskal yang sempit sehingga anggaran tersebut harus diutak-atik untuk memenuhi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, angka Rp71 triliun masih bruto dan tidak mungkin semuanya mengalir untuk makan bergizi. Perlu alokasi untuk operasional seperti upah pegawai, biaya pengemasan, serta vendor.

"Iya [ini menggambarkan ruang fiskal yang sempit], karena tidak bisa ambil [anggaran] lagi. Sehingga mau enggak mau yang Rp71 triliun dioptimalkan," ujarnya di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

Meski demikian, Eko melihat pada dasarnya angka Rp15.000 per sekali makan merupakan best practice internasional, yakni sejumlah US$1.

Sementara di Indonesia, harga bahan baku maupun makanan berbeda setiap daerahnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Rp10.000 sudah cukup untuk menyediakan makanan dengan standar gizi yang baik.

Eko menegaskan pemerintah tetap harus berfokus sesuai dengan nama program tersebut, yakni Makan Bergizi Gratis. Khawatirnya, keinginan memberikan makan tersebut mementingkan penyalurannya saja tanpa mempertimbangkan gizi.

"Menurut saya faktor bergizinya itu harus dihitung benar-benar dijaga. Jangan sampai hanya karena ingin melayani banyak kemudian unit cost nya diturunin tapi gizinya juga enggak nambah," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan berusaha menghindari pertanyaan wartawan terkait kesiapan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG mulai tahun depan.

Dirinya juga melimpahkan persoalan penurunan bujet dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 kepada Kementerian Keuangan.

"Itu nanti Menteri Keuangan ya," tuturnya.

Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Komisi V DPR RI resmi menyetujui pemisahan anggaran antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam pemerintahan sebelumnya, kedua kementerian itu tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, berdasarkan pada kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp 116,22 triliun. Lalu pada 29 November 2024, pihaknya menerima surat tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025.

Dalam surat tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk dua kementerian itu. Rinciannya antara lain Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun dan Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun.

"Dengan surat dari Kemenkeu sebagai turunan dari Keppres yang mengatur tentang itu, saya tanyakan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI, apakah pergeseran anggaran dari Kementerian PUPR menjadi PU dan PKP sebagaimana angka yang tertulis tadi saya sampaikan (disetujui)," kata Lasarus, dalam Raker bersama mitra pemerintahan di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Begitu pula dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dengan anggaran sebesar Rp 2,31 triliun. Dengan pemecahan kementerian, kini anggarannya dibagi menjadi sebesar Rp 2,19 triliun untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) serta Rp 112,42 miliar untuk Kementerian Transmigrasi.

Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi angka-angka tersebut dan disepakati bahwa angka tersebut telah sesuai. Dengan disahkannya pembagian anggaran ini, ia mengimbau agar tidak ada penambahan anggaran di lingkup mitra Komisi V.

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya.