LOMBOK TIMUR - Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat. Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"MBG adalah bagian dari program prioritas nasional. Kita ingin generasi bebas stunting, tetapi ini butuh kerja sama dari semua lini," kata Muazzim dalam Sosialisasi Program MBG yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama anggota Komisi IX DPR di Aula Kantor Camat Suela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikutip, Kamis (15/5/2025).

Ia mengungkapkan rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp5 miliar per koperasi, guna menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, BUMDes juga diimbau untuk mengalokasikan 20% dari anggarannya guna mendukung pelaksanaan Program MBG, sebagaimana arahan dari Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT).

Sementara itu, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Lalu Muhammad Iwan memaparkan visi-misi lembaganya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui perbaikan gizi nasional. Ia mengungkapkan bahwa angka stunting nasional masih di angka 21,23%, menandakan masih rendahnya akses makanan bergizi dan ketimpangan distribusi gizi antarwilayah.

"Program MBG lahir dari kesadaran bahwa gizi adalah kunci tumbuh kembang dan prestasi anak. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan pemerataan gizi di seluruh Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan mekanisme kemitraan bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pembangunan Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), termasuk ketentuan lahan, peralatan, SDM, dan proses pendaftaran melalui situs resmi BGN. Saat ini, sudah terdapat 30 SPPG aktif di Provinsi NTB, termasuk lima unit di Lombok Timur.

Camat Suela, Anan Tarfi dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya.

"Kami menyambut positif kegiatan ini dan berharap SPPG segera direalisasikan di Suela. Ini menjadi harapan besar untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga penerima manfaat," katanya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi stunting secara komprehensif dan berkelanjutan.

Jakarta -

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia (Kemendukbangga)/BKKBN meresmikan program daycare Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya). Program Tamasya ini merupakan bagian dari quick win BKKBN untuk mempercepat pencapaian target-target prioritas.

Mendukbangga Wihaji mengatakan program Tamasya ini diperuntukkan bagi pegawai Kemendukbangga untuk menitipkan anaknya agar tetap bisa bekerja secara tenang. Dia menjelaskan anak para pegawai yang dititipkan di Tamasya ini juga nantinya akan menerima program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya sudah ngobrol dengan kepala BGN bahwa ini juga bagian dari balita, kalau memang itu belum dapat MBG, maka nanti MBG-nya juga bisa di-support-kan untuk di titik-titik Tamasya," kata Wihaji saat meresmikan daycare Tamasya di kantor Kemendukbangga, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (15/5/2025).

Dia mengatakan pendistribusian MBG di daycare ini nantinya disesuaikan dengan keberadaan dari SPPG terdekat. Dia menjelaskan hal ini akan dikoordinasikan.

"Tentu syaratnya adalah yang sudah ada SPPG," ujar dia.

Dia menjelaskan peresmian Tamasya di kantor Kemendukbangga Jakarta menjadi awal dari peluncuran program quick win yang akan secara resmi diluncurkan pada 17 Maret 2025 di Provinsi Kalimantan Timur.

"Secara resmi nanti quick win ini akan kita launching kan di Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Timur nanti tanggal 27," terang Wihaji.

Wihaji menerangkan program daycare Tamasya ini sebetulnya bukan hal baru yang dibuat Kemendukbangga. Namun kali ini, kata dia, program daycare Tamasya melibatkan kementerian lainnya mulai dari Kemendagri, Kemen PPPA, Kemenkes, Kemnaker, Kemensos, hingga Kemenag.

"Enam kementerian itu yang nanti saling support untuk program Tamasya ini, Taman Asuh Sayang Anak, yang harapannya menjadi solusi bagi para orang tua yang tetap ingin bekerja tapi anaknya juga bisa dilayani dengan baik," ungkap dia.

(idn/idn)

Kota Bandung (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengapresiasi keterlibatan narapidana koruptor dalam dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor yang dinilai positif dan inovatif.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan pemberdayaan narapidana ini juga memberi manfaat jangka panjang, karena setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal pekerjaan.

“Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya,” katanya saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN Sukakarya Bandung, Kamis.

Ia menjelaskan dapur MBG di Lapas Sukamiskin telah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat tersebar di 12 sekolah serta posyandu untuk ibu hamil dan menyusui.

“Uji coba MBG ini sudah dilakukan di lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa dikopi di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal,” kata dia.

Dia menyampaikan proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi ke penerima manfaat.

“Ahli gizi sudah dilibatkan sejak awal, bahkan sejak proses belanja di pasar. Harapannya, dengan pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan, potensi kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalkan,” ujarnya.

Terkait dengan sejumlah insiden yang terjadi di beberapa daerah, katanya, pemerintah telah melakukan evaluasi dan perbaikan, termasuk mempercepat proses distribusi makanan untuk mencegah risiko kontaminasi.

“Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian-kejadian yang terjadi. Sejumlah mitra yang terbukti tidak mengikuti prosedur sudah diputus kemitraannya. BGN (Badan Gizi Nasional) juga cukup tegas dalam hal ini,” kata Adita.

Ia juga mengajak masyarakat ikut serta mengawal program MBG melalui kanal pelaporan yang telah disediakan pemerintah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Mohon bantuan unsur masyarakat untuk ikut mengawal, memberikan masukan atau kejadian di lapangan, untuk jadi bahan perbaikan juga bagi BGN dan pemerintah daerah juga,” kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Istana apresiasi keterlibatan napi koruptor di dapur MBG Bandung

Jakarta (ANTARA) - Para siswa SMP di Surakarta, Jawa Tengah, mengulas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang gizi dan diunggah di media sosial, mulai dari protein ayam, sayur, hingga buah.

Ulasan tersebut ditunjukkan oleh unggahan kreatif dari akun Instagram @josua_krisna_s milik Josua Krisna Serafim, siswa SMPN 14 Surakarta, yang membagikan analisis kandungan gizi menu MBG yang ia santap setiap hari.

Dalam akun instagram yang dipantau di Jakarta pada Kamis, Josua membedah komposisi nutrisi dari menu MBG yang terdiri atas nasi, nuget ayam, tahu, sayur sawi, dan buah pisang.

"Nasi dan pisang menjadi sumber karbohidrat, nuget dan tahu sebagai penyumbang protein, serta sayur sawi sebagai sumber serat dan mineral penting," katanya.

Pada menu lain, Josua menunjukkan keberadaan bistik ayam yang menjadi asupan penting untuk tubuh karena mengandung protein dan lemak sehat. Dalam menu MBG tersebut juga ada perpaduan tahu, nasi, sayur sawi, dan buah semangka yang mengandung vitamin A, B6, kalium, dan magnesium.

Ia mengulas total empat menu berbeda, yang seluruhnya menunjukkan keberagaman gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang siswa.

Semangat edukasi gizi juga ditunjukkan oleh akun @alya.syaa_ milik Alyasya Salwaluna Zahraa. Dalam unggahannya, Alyasya mengulas kombinasi menu MBG yang terdiri dari nasi kuning (karbohidrat), buah pisang (vitamin B6), dan susu (protein).

Sementara itu, akun @ocyyeanne milik Rosienta Permana Putri tak juga membagikan pengalamannya menikmati menu MBG bersama teman-teman. Dalam foto menu MBG yang dia unggah, terdapat buah kelengkeng yang mengandung vitamin C, ayam sebagai sumber protein, dan sayur sawi sebagai sumber vitamin A.

Respons positif pun mengalir di kolom komentar. Banyak warganet yang memuji inisiatif siswa-siswi tersebut dalam menyampaikan informasi bergizi dengan cara menyenangkan.

“Makanannya bergizi, gratis lagi,” tulis seorang pengguna.

“Kok jadi ngiler ya, makanannya enak-enak,” imbuh yang lain.

"Orang-orang hebat, makan makanan yang sehat. Keren!" ujar yang lain.

Unggahan-unggahan ini merupakan bagian dari konten menu MBG yang dihimpun oleh akun Instagram @sppgkotasurakarta yang bertujuan meningkatkan kesadaran gizi dan mengedukasi pentingnya pola makan sehat di kalangan pelajar.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan seharusnya pihaknya dilibatkan dalam proses pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis) dan bukan hanya saat mitigasi kejadian luar biasa keracunan saja.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis, bahwa seharusnya ada 13 item kerja dalam persetujuan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan BPOM, namun pada kenyataannya tidak semua dari 13 itu melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar.

Selain itu, lanjut dia, BPOM memiliki pengalaman dan kompetensi seputar bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan yang akan dibagikan dalam program itu. Namun, kata dia, dalam aspek itu pihaknya juga tidak dilibatkan.

Pihaknya pun mengkomunikasikan pada BGN tentang kewenangan BPOM dalam memastikan keamanan pangan, karena ingin melindungi anak-anak Indonesia yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

Namun demikian, kata Taruna, dia menyadari bahwa otoritas dalam menjalankan MBG ada pada BGN dan pihaknya menghormati hal itu. "Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.

Pihaknya mencatat bahwa sudah ada 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dalam Program MBG.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN guna sinkronisasi kerja sama antara keduanya.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap sejumlah faktor yang menjadi penyebab kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (15/5/2025), Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan temuan lembaganya terkait insiden yang terjadi di 10 provinsi.

Menurut Ikrar, salah satu penyebab utama adalah kontaminasi bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

"Kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan, dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola, penjamin, dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujarnya.

Bagaimana Proses Penyimpanan dan Pengelolaan Mempengaruhi Kualitas Pangan?

Selain kontaminasi bahan mentah, BPOM juga menemukan bahwa proses penyimpanan dan pengelolaan makanan yang tidak memadai menjadi pemicu pertumbuhan bakteri.

Taruna Ikrar menekankan bahwa bakteri dapat berkembang jika makanan disimpan dalam suhu yang tidak sesuai atau dikelola dengan cara yang tidak higienis.

"Kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri seperti suhu, kondisi makanan, proses," jelasnya.

Ia mencontohkan bahwa ada makanan yang dimasak terlalu cepat, namun tidak segera didistribusikan.

Akibatnya, makanan tersebut menjadi media tumbuh bagi bakteri dan menyebabkan keracunan.

Apa Langkah BPOM untuk Mencegah Kejadian Serupa?

Menanggapi insiden tersebut, BPOM berencana untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan di dapur-dapur pengolahan program MBG.

BPOM juga menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada para petugas pengelola makanan, khususnya yang bertugas di dapur.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," tutur Ikrar.

Hingga saat ini, BPOM mencatat setidaknya terdapat 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG di 10 provinsi di Indonesia.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025, menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ujar Taruna Ikrar.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPOM Ungkap Penyebab Keracunan MBG di 10 Provinsi: Kontaminasi Bakteri".

Tasikmalaya -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat menggelar pengawasan program makan bergizi gratis di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (15/5/2025). Komisioner KPAI Pusat bersama Pokja kesehatan KPAI mendatangi SD Negeri Cikunir dan SMA Negeri 2 Singaparna.

Hal ini dilakukan menyusul banyak temuan keracunan yang diduga akibat program makan bergizi gratis.

"Ya, KPAI menjalankan pengawasan sesuai Undang-undang (Nomor) 35 Tahun 2014 kaitan Pengawasan Efektifitas Pemenuhan dan Perlindungan Anak Indonesia. Salah satunya program makan bergizi gratis yang jadi program strategis nasional dan bisa menjawab isu stanting," kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jastra Putra kepada detikJabar.

Jastra sempat berdialog dengan pelajar yang akan makan bergizi gratis. Pelajar mengeluh porsi makanan yang sedikit dan menu yang kurang variatif. Jastra sendiri ingin memastikan kerja satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah agar program makan bergizi gratis berpihak kepada anak.

"Kita ingin tau bagaimana satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah. Bagaimana SOP-nya, bagaimana kordinasinya dengan berbagai pihak supaya menjaga program ini dengan baik utamanya untuk pemenuhan gizi anak anak," kata Jastra.

Berdasarkan data yang diterima KPAI Pusat, Jastra Putra menyebut terdapat sekitar 1.300 anak jadi korban dugaan keracunan makan bergizi gratis di Indonesia.

"Data yang kami terima dan termasuk laporan media dari seluruh Indonesia ada 1300 anak korban yang diduga keracunan MBG. Meski angkanya kecil, tapi tentu kami tidak ingin kasus ini terulang, yang dirugikan anak-anak Indonesia," kata Jastra.

Sementara itu, banyak siswa yang mengeluh porsi makanan minim. Mereka terpaksa memakan dua porsi makan bergizi gratis milik temanya karena belum kenyang.

Ada juga siswa yang tetap membeli makanan dari kantin sekolah yang dianggap kurang bernilai gizi. Para siswa juga mengeluhkan menu makanan yang kurang variatif.

"Saya kurang kenyang, dikit pisan (sedikit banget) porsinya. Saya makan yang ada lagi. Kan teman nggak sekolah. Saya makan aja, sayang daripada dibuang. Tuh temen saya mah beli lagi seblak dari kantin. Kan nggak kenyang," kata siswa SMA Negeri 2 Singaparna, Aria Angga Kusuma.

Penyedia layanan makan bergizi gratis mengatakan porsi makanan sudah sesuai standar. Makan bergizi gratis yang disediakan hanya memenuhi 30 persen porsi harian.

"Kalau porsi sudah sesuai karena pemenuhan 30 persen saja. 70 persenya kan dari keluarga san lingkungan. Kami memenuhi standar gizi kalaupun harus menyesuaikan keinginan siswa kaitan menu," ujar Kepala Dapur Yayasan Titisan Welas Asih, I Dewa Gede Kharisma Yudha.

(orb/orb)

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

"Yaitu kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri bagi suhu, kondisi makanan, proses," tambahnya.

Ia mengatakan dari 17 temuan itu, beberapa makanan diketahui dimasak terlalu cepat tetapi lambat untuk didistribusikan. Akibatnya, makanan itu sampai ke siswa dalam keadaan yang tidak segar lagi.

"Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning pada anak-anak kita," ujar Ikrar.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan higienis dan sanitasi," tambahnya.

Ia menyebut akan ada evaluasi dari pihak terkait supaya kejadian yang sama tak terulang. Ikrar mengatakan BPOM berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intens.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," imbuhnya.

(dwr/maa)

Bisnis.com, JAKARTA – Produk asuransi untuk program makan bergizi gratis (MBG) sedang disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Meski belum diumumkan resmi oleh pemerintah, sejumlah pengamat asuransi memberikan gambaran produk asuransi apa saja yang cocok diterapkan dalam program MBG.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kapler Marpaung mengatakan ada tiga model asuransi yang bisa dipakai di program MBG. Menurutnya, asuransi MBG tidak hanya bisa memberi perlindungan kepada penerima program, namun juga bisa melindungi pihak produsen/supplier.

"Jenis asuransi untuk perlindungan risiko MBG ini bisa asuransi product liability, bisa juga asurani comprehensive general liability, atau jenis asuransi yang dibuat khusus atau tailor made insurance," kata Kapler kepada Bisnis, dikutip Kamis (15/5/2025).

Sebagai gambaran, product liability insurance atau asuransi tanggung jawab produk adalah asuransi yang melindungi bisnis dari tuntutan hukum yang diajukan akibat produk yang mereka jual, produksi, atau distribusikan menyebabkan cedera atau kerusakan pada pihak ketiga.

Bila product liability insurance ruang lingkupnya terbatas pada hasil produksi, comprehensive general liability (CGL) atau asuransi tanggung jawab umum komprehensif adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang timbul dari tanggung jawab hukum akibat cedera badan atau kerusakan properti yang dialami pihak ketiga yang disebabkan oleh proses operasional bisnis.

Sementara itu, tailor-made insurance adalah asuransi yang dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari pihak tertanggung. Produk ini memungkinkan pihak tertanggung untuk mendapatkan perlindungan yang paling sesuai dengan risiko yang dihadapi, sehingga tidak perlu membayar premi untuk perlindungan yang tidak dibutuhkan.

Sementara dalam hal penetapan premi asuransi, Kapler mengatakan ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu dibiayai oleh pemerintah atau dapat bisa ditanggung oleh pihak supplier MBG.

"Kalau oleh pemerintah maka akan ada kenaikan anggaran. Kalau premi ditanggung oleh supplier atau produsen maka akan naik biaya MBG, yang pada akhirnya akan menjadi beban pemerintah juga," kata Kapler.

Sementara itu, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman melihat ada beberapa opsi produk asuransi MBG yang bisa diterapkan tanpa harus membebani anggaran negara.

Dengan sasaran program MBG mencapai 82,9 juta penerima, Wahyudin menjelaskan indikator tersebut telah memenuhi law of large number insucance atau hukum bilangan besar sehingga asuransi MBG dapat dikemas dalam skema asuransi mikro.

"Ini memungkinkan premi dapat di bawah Rp500 dan konsep santunan yang lebih kecil, misal Rp1 juta sampai Rp2,5 juta per orang," kata Wahyudin.

Opsi kedua menurut Wahyudin adalah menggunakan model asuransi parametrik. Asuransi parametrik adalah jenis asuransi yang memberikan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan parameter atau indeks tertentu. Asuransi ini sering digunakan untuk risiko bencana alam seperti banjir, badai atau kekeringan.

Dalam konteks asuransi MBG, Wahyudin mencontohkan apabila terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, maka klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus.

"Ini meminimalkan biaya operasional dan mempercepat respons [pembayaran klaim]," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan dua program pemerintah yakni Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa 6–7 kali lipat.

"Jadi, dua program ini saja akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa yang diperkirakan akan meningkat tidak kurang 6 sampai 7 kali lipat pertumbuhan di setiap desa," kata Ariza, sapaannya, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, kata dia, status desa pun dapat berubah menjadi desa mandiri.

Hal tersebut disampaikan Wamendes Ariza saat menghadiri Festival Bangun Desa dan Kirab 1.000 Tenong di Lapangan Gelora Suradiwangsa Desa Sirukun, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Rabu (14/5).

Secara khusus Wamendes Ariza menyampaikan Program MBG tidak hanya soal mampu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas desa.

Menurut Wamendes, kesuksesan pelaksanaan program-program tersebut bergantung pada partisipasi aktif beragam pihak terkait.

“Belum lagi program-program lain yang sedang dan terus dilaksanakan oleh pemerintah dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Semua program ini sangat bergantung pada kita semua untuk terlibat aktif dan berpartisipasi,” katanya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa masyarakat yang bermitra melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bisa untung sebesar Rp2.000 per porsinya.

“Di manakah benefit (keuntungan, red.) program ini (MBG) bagi masyarakat yang bermitra? Yaitu dari sewa yang sebesar Rp2.000, dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang besar. Kecil tidak, tetapi wajar,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Yeka menjelaskan bahwa anggaran per porsi MBG adalah sebanyak Rp15.000 yang terdiri atas Rp10.000 untuk makanan, Rp2.000 biaya sewa, dan Rp3.000 biaya operasional.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan pembayaran yang ditunda sebab BGN per Mei 2025 telah membuat kebijakan membayar program MBG dengan sistem uang muka.

“Jadi, biaya untuk sepuluh hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti lima hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk sepuluh hari berikutnya lagi,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, negara tidak berutang kepada masyarakat yang menjadi mitra MBG. Kemudian, masyarakat tetap dapat untung dari program tersebut.

“Sudah dibayar di muka, sehingga dengan seperti ini tidak ada lagi proses atau persoalan-persoalan terkait pembayaran,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa program MBG menurut Ombudsman RI dapat berdampak terhadap pengurangan pengangguran, terutama di pedesaan.

“Satu dapur (SPPG) itu rata-rata bisa menyerap 50 tenaga kerja. Jadi, kalau 50 tenaga kerja untuk yang masak-masak dikali 30.000 itu (jumlah SPPG), sudah 1,5 juta angka yang bisa diserap,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa satu SPPG dapat melibatkan 15 pemasok bahan baku makanan, sehingga dapat membuat perputaran ekonomi di pedesaan mencapai sekitar Rp45 juta.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Perlindungan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG) disebut pasti akan menjadi beban yang harus ditangung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kapler Marpaung menjelaskan dalam penetapan premi asuransi MBG ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu dibiayai penuh oleh pemerintah atau dapat ditanggung pihak supplier MBG.

"Kalau oleh pemerintah maka akan ada kenaikan anggaran. Kalau premi ditanggung oleh supplier atau produsen maka akan naik biaya MBG, yang pada akhirnya akan menjadi beban pemerintah juga," kata Kapler kepada Bisnis, dikutip Kamis (15/5/2025).

Meski begitu, Kapler mendukung wacana perlunya asuransi untuk program prioritas Prabowo-Gibran tersebut. Alasannya, karena memang exposure risk atas program ini termasuk rentan dengan risiko, khususnya risiko keracunan atau poisoning yang mengakibatkan korban bagi balita, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui yang menjadi sasaran utama program MBG.

"Program asuransi ini tentu tidak hanya melindungi masyarakat penerima MBG konsumen tetapi juga melindungi produsen/supplier MBG," jelasnya.

Kapler menjelaskan bahwa besaran premi nanti akan tergantung pada berapa jumlah uang pertanggungan atau tanggung jawab hukum produsen/supplier yang ditetapkan. Sehingga semakin tinggi uang pertanggungannya, maka premi juga semakin besar. Untuk itu menurutnya perlu ada kajian berapa besaran ganti rugi yang diharapkan untuk asuransi MBG ini.

Meski asuransi MBG dapat membebani APBN, program tersebut akan mendukung industri asuransi di Indonesia dengan potensi pendapatan premi yang didapatkan.

Kapler menjelaskan bahwa potensi pendapatan premi memang tidak secara langsung berdasarkan alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk program MBG ini. Tetapi, potensi tersebut akan tergantung dari jumlah masyarakat penerima MBG dan berapa jumlah uang pertanggungan per orang.

"Memang semakin tinggi jumlah anggaran pemerintah untuk MBG, itu artinya semakin banyak peserta penerima MBG," jelasnya.

Tahun ini pemerintah menambah alokasi anggaran untuk program MBG menjadi sebesar Rp171 triliun dengan target sasaran kepada 82,9 juta penerima. Dengan asumsi uang pertanggungan per orang sebesar Rp10 juta dan rate premi dipatok 0,20%, Kapler menghitung potensi pendapatan premi yang akan dikelola perusahaan asuransi secara total sebesar Rp1,658 triliun.

"Sekali lagi ini hanya asumsi rate sebesar 0,2%, karena besaran premi itu tergantung banyak hal baik teknis maupun administratif. Jadi nantinya kalau program asuransi ini jadi, rate preminya bisa saja lebih kecil atau juga lebih tinggi," pungkasnya.