Buleleng -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir secara simbolis di SD Negeri 1 Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, Senin (19/5/2025). Program ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Buleleng Banjar Dencarik dan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Pada tahap pertama ini, sebanyak 1.844 siswa di Kecamatan Banjar menjadi penerima manfaat. Program ini diterapkan di 15 sekolah yang terdiri atas 5 taman kanak-kanak (TK), 6 sekolah dasar (SD), dan 1 sekolah menengah atas (SMA).

Kepala SPPG Kecamatan Banjar, Rusdianto, mengatakan bahwa penyediaan makanan dilakukan sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Menu yang disiapkan sudah diperhitungkan oleh ahli gizi, mulai dari karbohidrat, protein hingga serat. Kami juga menyediakan menu khusus bagi siswa yang tidak menyukai nasi, misalnya diganti dengan kentang," jelas Rusdianto, Senin.

Ia menjelaskan proses memasak dilakukan sejak dini hari. Bahan makanan yang tahan lama dimasak mulai pukul 01.00 Wita, sementara sayuran dimasak pukul 05.00 Wita agar tetap segar saat dikonsumsi.

Dapur pusat berada di Desa Dencarik dengan jangkauan distribusi maksimal 3 kilometer (km) atau sekitar 30 menit pengantaran ke sekolah. Sebanyak 37 relawan dari masyarakat lokal dilibatkan sebagai tenaga masak. Jumlah ini akan ditambah seiring bertambahnya penerima program.

Pagu anggaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp 8.000 per porsi untuk jenjang PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp 10.000 untuk kelas 4 SD hingga SMA. Meski harga bahan pokok mengalami fluktuatif, tim SPPG tetap menyusun menu bergizi berbahan lokal yang terjangkau.

Sementara itu, Asisten III Setda Buleleng Gede Sugiartha Widiada menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tahap awal ini. Pemerintah daerah, kata dia, siap mendukung kelancaran program, termasuk penyediaan aset lahan untuk pembangunan dapur tambahan jika diperlukan.

"Kami siap memfasilitasi dan mendukung penuh, baik dari sisi penyediaan lahan maupun koordinasi lintas OPD untuk menjamin kelancaran program," ujar Gede Sugiartha.

Program ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai OPD terkait di lingkungan Pemkab Buleleng. Mereka meninjau langsung proses penyiapan makanan dan fasilitas dapur yang digunakan.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Buleleng. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk penyempurnaan program, termasuk kemungkinan penambahan jumlah sekolah penerima manfaat di masa mendatang.

(nor/nor)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut dana jumbo senilai Rp750 triliun mengalir ke rakyat hingga desa. Dana jumbo itu diperuntukkan untuk pembangunan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas yang juga didapuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pembentukan KopDes Merah Putih itu mengatakan bahwa Rp250 triliun dari total dana tersebut akan masuk ke desa. Dana ini akan mengalir ke KopDes Merah Putih.

Pasalnya, Zulhas mengungkap berdasarkan laporan yang diterima dari BUMN, dana bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagian besar hanya dikucurkan kepada 20 grup usaha pelat merah.

“Dana dari Himbara, dari perbankan itu, diambil dulu tahun ini Rp250 triliun kira-kira akan masuk ke desa-desa. Kemudian Rp300 triliun [untuk] KUR, juga akan masuk ke UMKM juga desa-desa,” kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (19/5/2025).

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan total anggaran MBG senilai Rp200 triliun. Namun demikian, Zulhas menuturkan bahwa pelaksanaan program MBG bukanlah suatu hal yang mudah.

“Tentu ada juga makanan bergizi. Makanan bergizi mudah-mudahan memang tidak mudah ini, mudah-mudahan akan lebih bagus hari-hari mendatang ya, kita sudah rapat satu kali,” ujarnya.

Alhasil, jika dihitung secara keseluruhan, Zulhas mengungkap pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp750 triliun untuk masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Belum yang lain-lain, itu sudah hampir Rp750 triliun uang akan masuk ke rakyat, ke desa-desa. Ini sejarah baru,” imbuhnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan Presiden Prabowo Subianto bertekad agar tidak ada lagi kemiskinan dan kekurangan gizi di desa. Kepala Negara RI juga menginginkan agar masyarakat di desa hidup sehat, sehingga dibangun 80.000 KopDes Merah Putih di tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan membentuk 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada 12 Juli mendatang. Nantinya, KopDes/Kelurahan Merah Putih ini akan mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025.

Zulhas menambahkan Presiden Prabowo juga tidak ingin masyarakat desa menerima harga bahan pokok yang mahal lantaran rantai pasok yang panjang.

“Presiden juga tidak ingin ditemukan banyak tengkulak-tengkulak. Pedagang-pedagang perantara, makelar-makelar, pinjol, judi online, karena masalah-masalah ini, rentenir,” imbuhnya.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi, Jawa Timur, diduga membuang sampah secara sembarangan usai ditemukannya limbah sampah sandal hotel di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Dari temuan Sungai Watch, ada ribuan limbah sandal yang ditemukan di lahan seluas 20 x 25 meter yang berada sangat dekat dengan permukiman warga, tepatnya di belakang rumah warga yang berlokasi di Kelurahan Bulusan.

Komunikasi pemasaran Hotel Ketapang Indah, Afdan, tak menampik temuan Sungai Watch tersebut dan mengatakan bahwa mereka masih melakukan proses penyelidikan masalah pembuangan sampah.

"Kami sampaikan bahwa masalah pembuangan sampah masih dalam proses penyelidikan oleh pihak hotel guna memastikan sumber dan penyebab temuan tersebut," kata Afdan, Senin (19/5/2025).

Afdan juga mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menangani hal tersebut dengan serius dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, Afdan tak menanggapi ketika ditanya mengenai apakah pihak hotel sudah melakukan hal-hal dasar pengelolaan sampah dengan baik serta melibatkan pihak terkait untuk pengelolaannya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mengatakan bahwa sebelum temuan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, namun justru ditolak.

"Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Bulan Oktober 2023 kami mendatangi Hotel Ketapang Indah dan usaha-usaha yang ada di Kecamatan Kalipuro untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak," kata Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani.

Namun, tawaran DLH Banyuwangi dijawab oleh pihak hotel yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah.

Bahkan, Hotel Ketapang Indah juga mengatakan bahwa sudah ada pasukan kuning yang mengambil limbah sampah mereka secara rutin untuk dibuang ke TPA Bulusan.

"Lho, TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tidak bisa (membuang sampah), sudah ada penjaganya, tidak ada yang membuang sampah ke sana," ucap Dwi mengulangi kalimat yang ia katakan kepada pihak hotel.

Ia pun meminta Hotel Ketapang Indah untuk melakukan pengecekan ulang guna memastikan ke mana limbah hotel dibuang.

Dwi juga mengingatkan pihak hotel bahwa akan ada punishment atau hukuman dari pemerintah setempat untuk pengusaha yang tidak menaati aturan.

"Tapi iya bu, iya bu saja, ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan," bebernya.

Jakarta: Boyolali ini salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Destinasi wisata terkenal yang khas adalah Gunung Merapi.

Kabupaten yang terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu, merupakan penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki rumah bersubsidi yang beragam.

Jika kamu ingin tinggal di Boyolali, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga serba Rp150 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

Perumahan subsidi di Boyolali. Foto: SiKumbang PUPR

1. Perum Fazzira Asri

Perumahan ini berlokasi di Blagung, Simo, Kab Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini masih tersedia sebanyak 8 unit subsidi dengan harga dari Rp150,5 juta setiap unitnya.

Memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 62 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan dan genteng press lokal, dinding bata ringan plester aci cat vinilex, kemudian lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali.

2. Green Kemiri Boyolali

Perumahansubsidi ini terletak di Kemiri, Mojosongo, Kab Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Loka Adya Kencana. Perumahan ini memiliki 11 unit tipe subsidi mulai dari Rp150 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan genteng beton, dinding bata pres, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu belah.

3. Rumah Pesona Jagoan

Berlokasi di Jagoan, Sambi, Kab Boyolali, Jawa Tengah, dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya saat ini masih tersedia sebanyak 38 unit dengan harga Rp150 juta.

Mempunyai luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Pesona Randusari

Perumahan ini terletak di Randusari, Teras, Kab Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 27 unit tipe dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunan 30 persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

5. Mecca Permai

Perumahan ini dibangun oleh Adi Permana berlokasi di Trayu, Banyudono, Kab Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini memiliki 3 unit subsidi.

Luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp150,5 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap rangka kayu genteng mantili, dinding hebel plester aci finishing cat, lantai keramik lantao, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah rumah warga di Desa Mangun Jaya dan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sempat terendam banjir imbas hujan deras pada Minggu (18/5/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

Banjir di dua desa ini disebabkan karena meluapnya Sungai Kali Baru yang tengah dinormalisasi pemerintah setempat.

Mayoritas rumah warga yang terendam banjir berada di dekat Sungai Kali Baru dengan rata-rata ketinggian mencapai 70-100 sentimeter.

Banjir di lokasi ini perlahan mulai surut pada Minggu sekitar pukul 20.00 WIB. Kini, beberapa warga mulai membersihkan sisa lumpur bekas banjir.

Seorang warga Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, bernama Mariyani (58) mengaku heran lantaran Sungai Kali Baru justru meluap pasca-normalisasi.

Padahal, selama puluhan tahun tinggal di dekat Sungai Kali Baru, ia sama sekali belum pernah merasakan banjir.

"Sejak kecil di sini, baru kali ini ngerasain banjir, sampai masuk ke rumah, jet pump sampai mati karena terendam banjir," kata Mariyani, Senin (19/5/2025).

Mariyani mengungkapkan, penyebab Sungai Kali Baru meluap karena tumpukan sampah yang tersendat di sejumlah jembatan.

Akibatnya, air meluap dan langsung merendam rumah warga yang notabene lebih rendah dibanding posisi Sungai Kali Baru.

Maryani pun berharap pemerintah segera membersihkan sampah di Sungai Kali Baru agar aliran air kembali normal.

"Saya pengen sampahnya bersih, sudah gitu," tambah dia.

IDXChannel- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), akan menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

Hal tersebut dikatakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam kegiatan peninjauan ke sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN.

"Kunjungan Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/5/2025).

Basuki menjelaskan, Kementerian PKP rencananya akan membangun 1 unit tower rumah susun IKN. Rusun tersebut bisa ditempati oleh masyarakat umum non ASN yang berminat tinggal di IKN. Namun belum secara spesifik disebut kapan tower rusun tersebut akan mulai dibangun.

"Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," kata Basuki.

Maruarar Sirait menegaskan kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden untuk inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ujar Maruarar.

(kunthi fahmar sandy)

Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat program rumah subsidi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin.

Program rumah subsidi langkah konkret pemerintah pastikan akses setara hunian layak dan terjangkau," tambahnya.

Pada tahun ini terdapat terdapat 350 ribu rumah yang telah memiliki pendanaan, kata dia, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit.

Lonjakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, lanjutnya, serta bukti negara serius hadir dan menginginkan masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga merasakan keadilan.

Kementerian PKP, kata dia, terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia mengatakan pembaharuan data sebagai kunci efektivitas program dan sekarang data Badan Pusat Statistik (BPS) diperbarui setiap tiga bulan sekali sebagai acuan ketepatan sasaran penerima.

Dengan basis data yang dinamis, Menteri Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, dia juga mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Selain memperoleh manfaat hunian, kata dia, para jurnalis menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan. Keberadaan wartawan, lanjut dia, bakal menjadi kontrol sosial yang sehat dan memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia mengatakan rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian, dengan pengawasan aktif dan data yang akurat diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian layak secara fisik, serta adil secara sosial.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga. Diduga, area itu telah menjadi tempat pembuangan limbah hotel yang telah berlangsung lama.

Dari lokasi tersebut, tim Sungai Watch mengangkut setidaknya 5 karung yang penuh terisi limbah sandal hotel, yang diambil dari area pembuangan yang juga berisi sampah jenis lain, mulai dari sisa makanan hingga styrofoam.

"Barang bukti yang kami bawa ada 5 karung, ini masih sebagian. Ada ribuan sandal bertuliskan nama hotel," kata Area Manager Sungai Watch Banyuwangi, Suhardiyanto, Minggu (18/5/2025).

Pria yang akrab disapa Hari itu menjelaskan, keberadaan sampah limbah sandal hotel itu ditemukan sekitar 2 minggu lalu saat timnya menelusuri lokasi pembersihan sampah.

Di lahan milik warga itu, sampah yang dibuang telah menjadi ancaman bagi warga sekitar. Sebab, sampah yang tertimbun tanah, apabila hancur pun, akan menjadi mikroplastik yang membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

"Sepertinya sudah lama (menjadi area pembuangan sampah), tidak mungkin baru 1 atau 2 kali," tegasnya.

Karena banyaknya sampah, tim Sungai Watch belum berhasil melakukan pembersihan secara keseluruhan, meski telah membawa setidaknya 500 kilogram sampah dari area tersebut.

Hari juga memastikan bahwa area itu murni menjadi pembuangan sampah hotel, kecil kemungkinan menjadi tempat pembuangan sampah warga, melihat dari banyaknya jumlah sandal yang ditemukan.

"Pengelolaan sampahnya tidak dibuang pada tempatnya. Seharusnya pihak hotel mengelola sampah dengan baik, misalnya menyetorkan ke pihak terkait seperti DLH," urai Hari.

Dia juga menyayangkan sikap hotel yang melakukan pembuangan sampah di area pemukiman warga, yang dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan.

Hari juga meminta pengusaha untuk lebih peka terhadap lingkungan dengan menaati aturan atau tata cara pembuangan limbah serta memikirkan efek jangka panjang lingkungan. Harapan yang sama juga ia sampaikan untuk masyarakat.

"Pada dasarnya kita ingin mengajari masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah dengan baik," tandasnya.

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyoroti manfaat Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kesehatan anak.

Saat doa bersama di kompleks Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, yang merupakan kegiatan kolaborasi Kemkomdigi dengan ponpes tersebut, Direktur Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Bambang Dwi Anggono menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas menitikberatkan kepada perlindungan anak di ruang digital, dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu malam

Kemajuan teknologi wajib diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang kuat terhadap generasi muda. Bambang juga mengingatkan bahwa orang tua dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama," kata Bambang.

Mengenai Program MBG, dia menilai program tersebut adalah bentuk kepedulian negara terhadap kesehatan anak.

"Ini adalah wujud nyata kepedulian negara terhadap kesehatan anak-anak Indonesia, baik secara fisik maupun mental," kata Bambang.

Program MBG hingga Mei menjangkau 3,4 juta penerima manfaat di 1.200 lokasi. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa Program MBG, yang menyasar pelajar tingkat PAUD sampai SMA termasuk santri, adalah upaya konkret pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan tangguh.

Menurut Dadan, terdapat 5 juta santri di 30.000 pesantren telah didata sebagai penerima manfaat MBG.

"Kami akan membangun infrastruktur layanan gizi di pesantren-pesantren besar dan mendesain sistem yang adaptif untuk pesantren kecil agar juga bisa melayani sekolah di sekitarnya," kata Dadan.

Di samping kesehatan, MBG ialah sebuah program yang juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemerintah melibatkan masyarakat sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan pangan sehingga program tersebut juga berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun infrastruktur layanan gizi di pondok pesantren (ponpes). Langkah tersebut untuk membantu menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu terungkap dalam acara bertajuk ?Doa Bersama untuk Generasi Sehat di Era Digital" yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Sabtu, 17 Mei 2025.

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Pondok Pesantren Al Baghdadi ini dihadiri setidaknya 30.000 peserta. Kegiatan itu juga menjadi momentum memperkenalkan dan menguatkan dua program nasional unggulan, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berfokus pada perlindungan anak di ruang digital.



Bambang juga menyoroti pentingnya PP Tunas, regulasi terbaru pemerintah yang menitikberatkan pada perlindungan anak di ruang digital. Menurut Bambang, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang kuat terhadap generasi muda.

Bambang mengingatkan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Cyberbullying dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. "Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama,? tegasnya.

Acara Doa Bersama ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, pesantren, dan masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menjaga generasi muda Indonesia baik dari sisi kesehatan fisik, mental, maupun moral.

Palembang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melatih sebanyak 3.300 pekerja dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dengan penyediaan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Deputi Dialur Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen Pol Sony Sanjaya di Palembang, Minggu, mengatakan dalam kegiatan itu mereka mendapat arahan terkait kesehatan, keamanan, dan higienitas makanan ketika proses pengolahan menu MBG di SPPG.

"Bimtek ini sangat penting dilakukan untuk menyampaikan SOP yang harus dilakukan SPPG, baik dalam penyiapan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan maupun diantar ke sekolah. Bimtek di Sumsel kita lakukan untuk 67 SPPG atau untuk 3.300 orang yang bertugas di dapur untuk tahap awal ini," katanya.

Ia menjelaskan dalam kegiatan itu para narasumber yang dihadirkan berasal dari Dinas Pendidikan, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), akademisi, BPOM, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), dan Dinas Ketenagakerjaan. Kegiatan untuk 67 SPPG itu digelar di lima lokasi di Kota Palembang selama dua hari.

"Materi yang disampaikan para narasumber bertujuan agar para peserta dapat melaksanakan tugas sebagai pejuang pembangunan gizi anak-anak bangsa. Oleh karena itu, para pekerja SPPG perlu dibekali pengetahuan," ujarnya.

Menurut dia, kegiatan itu sekaligus menjadi upaya BGN mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian lauk yang tidak terjaga dengan baik, berbau, dan hal-hal lainnya.

"Penanganan daging ayam, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan harus sesuai SOP. Mudah-mudahan dengan bimtek ini tidak ada lagi kasus-kasus jika bekerja sesuai SOP," katanya.

Sony mengatakan sebanyak 67 SPPG yang sudah berdiri di Sumsel pada Januari-Mei 2025 akan terus diawasi oleh pihak-pihak terkait, mulai dari ahli gizi yang memantau kandungan gizi pada makanan, asisten lapangan yang memonitor kegiatan harian di dapur dan lainnya.

"Termasuk inspektorat pemantauan dan pengawasan dari BGN untuk memastikan bahan makanan, pengolahan makanan, dan proses lainnya berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Bahkan, sebelum SPPG didirikan, kita juga akan memastikan air yang dipakai apakah itu dari sumur atau PDAM sesuai ketentuan, ada uji laboratorium yang dilakukan," kata dia.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi tangguh

Hal tersebut Dadan sampaikan dalam acara “Doa Bersama untuk Generasi Sehat di Era Digital” di Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang pada Sabtu (17/5/2025).

Lebih dari 30.000 peserta berkumpul dalam doa bersama.

“Sebanyak 30.000 pesantren yang menaungi 5 juta santri telah kami data sebagai penerima manfaat. Kami juga akan membangun infrastruktur layanan gizi di pesantren besar dan sistem adaptif bagi pesantren kecil,” ungkap Dadan.

Tak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, program ini juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai penyedia bahan pangan dan tenaga kerja, sehingga turut menggerakkan ekonomi lokal.

PP TUNAS: Menjaga Anak dari Ancaman Digital

Di era serba digital, anak-anak semakin rentan terhadap konten negatif dan kekerasan daring.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah TUNAS (Transformasi untuk Anak Sehat) memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Bambang Dwi Anggono, menekankan bahwa literasi dan perlindungan digital harus berjalan beriringan.

“Cyberbullying, hoaks, dan konten tak layak semakin mudah diakses anak-anak. Perlindungan digital bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” ujar Bambang yang akrab disapa Ibenk.

Menurutnya, hingga Mei 2025, MBG telah menjangkau 3,4 juta anak di 1.200 lokasi, dan target pemerintah adalah menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun ini.

Acara ini dihadiri oleh tokoh penting dari berbagai sektor, termasuk Ust. Adithiya Warman Jaelani dari Pusat Studi dan Kebijakan Pendidikan, serta tokoh publik Opie Kumis dan Bopak Castello yang turut menyuarakan dukungan secara terbuka.

Doa bersama ini bukan hanya seremonial. Ini adalah momen spiritual yang memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat secara fisik dan mental di tengah derasnya arus digital.