Ambon (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai menyasar 365 siswa di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, bertepatan dengan syukuran HUT ke-21 kabupaten tersebut

“Program ini dilaksanakan sebagai pilot project bagi semua desa di Kabupaten SBB, sekaligus syukuran HUT ke-21 kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa yang menyasar 365 siswa SD dan SMP,” kata Penjabat (Pj) Bupati SBB Achmad Jaiz Ely dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan program tersebut dilaksanakan pada tiga sekolah yakni SD Inpres Hatusua 68 siswa, SD Negeri Hatusua 122 siswa, dan 175 siswa SMP 2 Kairatu Barat.

Dalam seporsi makanan bergizi gratis yang disajikan dalam kotak makan siang itu tersedia nasi, ayam, tahu, sayur, buah, air mineral, dan susu, semua bahan makanan itu telah diolah dan disiapkan secara higienis.

Sementara itu Pj Gubernur Maluku Sadali Ie yang hadir dalam kegiatan pembagian makanan bergizi gratis itu berharap Program MBG dapat melahirkan generasi muda yang cerdas dan mampu menyambung estafet perjuangan bangsa, termasuk di Provinsi Maluku, dan secara khusus di Kabupaten SBB.

“Anak-anak kita akan menjadi generasi yang cerdas karena dididik dan diberikan kualitas makanan yang baik dan menghasilkan kecerdasan anak bangsa yang berkualitas,” katanya.

Sebelumnya di Maluku Program MBG baru dilaksanakan di Kota Ambon karena hanya memiliki dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang siap beroperasi. Kedua SPPG tersebut berlokasi di RT03 RW03, Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon, dan SPPG yang berada di Jalan Laksda. Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon.

Direncanakan jumlah sekolah yang menerima makan bergizi gratis dari pemerintah itu akan bertambah sesuai dengan kapasitas dan jumlah dapur yang ada.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

BOGOR, KOMPAS.com - Pelajar kelas 1-6 Sekolah Dasar (SD) Negeri Cipayung 1, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerima makan bergizi gratis (MBG) yang disponsori oleh Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) pada Kamis (23/1/2025).

Program dari Presiden Prabowo ini baru pertama kali dirasakan oleh para siswa di sekolah tersebut sejak dimulai pada 6 Januari 2025.

Namun, program makan bergizi gratis ini membuat pelajar SD lemas karena acara seremonial menyambut pejabat terlalu lama.

Para pejabat tersebut merupakan pimpinan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, terdiri dari Pj, Sekda, dan kepala dinas.

"Sosialisasi dan pendistribusian program makan bergizi gratis gelombang 3 SDN Cipayung, Kec. Cibinong," tulisan banner lengkap dengan foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelajar dan guru di sekolah tersebut tampak berbaris menyambut para pejabat.

Siswa dan siswi SD yang masih kecil dibimbing gurunya untuk ikut berbaris di depan kelas.

Selain berbaris, sebagian dari pelajar menyambut kedatangan Pj Bupati Bogor dengan tari-tarian khas Jawa Barat.

Pendistribusian MBG yang seharusnya dimulai pada pagi hari terpaksa molor sampai siang hari.

Acara seremonial itu mulai dari menyambut pejabat hingga foto bersama.

Para orangtua atau wali murid pun tampak ikut menunggu acara tersebut selesai.

Sementara para murid yang tadi antusias mengetahui ada makanan gratis, terpaksa makan pop mi terlebih dahulu di kantin sekolah.

Sejumlah orangtua mengutarakan pendapatnya terkait acara seremonial yang terlalu banyak. "Anak saya sudah lapar ini. (MBG-nya) belum dibagikan dari tadi," kata salah satu orangtua murid, Irma (50) kepada Kompas.com di dekat kantin sekolah.

Irma yang saat itu menunggu di bawah tangga didatangi putrinya menanyakan kapan makanan gratis dibagikan.

Sang ibu pun meminta untuk menunggu.

Meski begitu, kata Irma, anak-anak tetap antusias menunggu makan bergizi gratis dari pemerintah. "Seneng banget sih mereka, nungguin. Kan zaman kita mah nggak ada begini," ujar perempuan berkerudung tersebut.

Irma juga mengakui bahwa MBG ini sangat membantu keluarga.

Sebab, putrinya yang jarang makan pagi akhirnya semangat berangkat sekolah setelah mengetahui ada makan gratis. "Membantu banget ya. Anak yang nggak mau makan jadi akhirnya makan," ujarnya.

Menurutnya, pihak sekolah telah melakukan sosialisasi sebelumnya.

Program MBG bakal berlangsung mulai dari Senin sampai Jumat. "Makanya kita juga tanya, higienis nggak. Tadi lihat itu ada tiga lauk. Nasi lauk ayam, sayur wortel, buah, dan ada susu," ucapnya. "(Apa yang dirasakan anak dari MBG ini?) belum ada dampaknya sih, belum kelihatan. Ini kan baru pertama, jadi belum tahu gimana-gimananya," imbuhnya.

Irma juga mendukung dan setuju dengan program makan bergizi gratis dari pemerintah.

Namun, dirinya akan tetap masak untuk dua anak lainnya yang sekolah di SMK. "Soalnya anak saya bukan cuma ini, ada yang di SMK juga, kan di sana nggak dapat (MBG), baru yang ini (putrinya) aja ngerasain MBG di SD," terangnya.

Sementara itu, Diah (40) merasakan hal serupa.

Sebab, anaknya juga menunggu makan bergizi gratis itu untuk dibagikan setelah acara seremonial selesai.

Untungnya, Diah sudah memberi anaknya sarapan di rumah.

Sementara anak-anak lain ada yang belum sarapan. "(Kelamaan nggak nunggu? Udah aman kali perutnya bocah, kan pada dikasih sarapan duluan di rumah," ujarnya.

Diah mengatakan supaya sekolah mengurangi penyelenggaraan acara seremonial.

Pasalnya, ia dan anaknya sudah datang sejak pagi dan harus menunggu lama lagi. "(Seremonial ini gimana?) Lama, kasihan anak-anak itu belum sarapan, jadi lemas. Saya aja dari pagi nungguin, lama jauh, bolak-balik. Nah, untungnya anak saya udah makan duluan tadi di rumah," bebernya.

Ia menduga acara seremonial yang terlalu banyak itu supaya terlihat ada seninya jelang pembagian makan bergizi gratis dari pemerintah.

Kegiatan-kegiatan seperti itu justru mengurangi nilai penting dari program MBG yang seharusnya cepat dibagikan dan dirasakan anak-anak kecil. "Ya biar ada seninya kali," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen dalam mengentaskan rumah tak layak huni dalam program 3 juta rumah.

Adapun merujuk data Badan Pusat Statistis (BPS),jumlah keluarga di Indonesia yang masih menempati rumah tak layak huni pada 2024 mencapai 34,75%, sedangkan rumah tangga yang menempati rumah layak huni mencapai 65,25%.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru tetapi juga mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Backlog kami selesaikan, lalu rumah tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kami harus selesaikan,” ujarnya dikutip dari laman resmi, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru. Pasalnya, tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dengan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Fahri.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Riau Elvi Syofriadi menuturkan pengembang berkomitmen dalam mengentaskan permasalahan rumah tak layak huni di Riau. Merujuk data BPS, besaran rumah yang layak huni baru di Riau baru mencapai 57,19, artinya jumlah rumah tak layak huni di kawasan tersebut masih besar.

Salah satu yang dilakukan REI dengan berkolaborasi Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Hal ini dilakukan dengan pengembangan rumah dan mencakup pemenuhan fasilitas sosial di sekitar kawasan Lanud Roesmin Nurjadin. REI Riau juga menyalurkan bantuan rumah gratis kepada masyarakat. Salah satunya adalah bantuan rumah gratis di Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri, Jalan Uka/Karosin Dusun 1 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

“Bantuan rumah gratis ini diberikan kepada keluarga Damri, seorang buruh perkebunan karet dengan penghasilan Rp60 ribu per hari. Beliau memiliki empat anak. Keluarga ini sebelumnya menumpang di tanah milik orang lain dengan mendirikan pondok seadanya dan berlantai tanah,” tuturnya.

Pihaknya juga berkomitmen menanam sebanyak 500 bibit pohon rambutan, mangga dan ketapang di lokasi Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri. Kegiatan ini sebagai bagian dari Program Sejuta Pohon yang telah dicanangkan oleh Ketua Umum REI pada 2024 lalu.

“Kami menanam dua pohon di setiap rumah yang bibitnya. Aksi tanam pohon merupakan upaya REI Riau untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ucap Elvi.

Komandan Lanud (Danlanud) Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama (Marsma) TNI Feri Yunaldi menuturkan program bantuan rumah layak huni itu sudah dijalankan sejak tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, pihaknya membentuk tim internal yang dibantu oleh perangkat wilayah terkait.

“Kami mendapat bantuan dari pengurus RT/RW setempat untuk membantu memverifikasi serta seleksi calon penerima bantuan rumah layak huni. Kriterianya adalah masyarakat tidak mampu, penghasilan tidak tetap, dan berdomisili di sekitar Lanud Roesmin Nurjadin,” ujarnya.

Lanud Rusmin Nurjadin telah menyalurkan sebanyak 6 unit rumah layak huni kepada warga Pekanbaru sejak November 2023 hingga akhir tahun 2024 kemarin. Calon penerima bantuan rumah layak huni harus memiliki tanah yang dibuktikan dengan sertipikat tanah dan mendapat persetujuan dari aparatur pemerintahan desa setempat.

“Semula program bantuan dari Lanud Roesmin Nurjadin adalah bedah rumah. Kemudian meningkat menjadi membangun rumah baru yang lebih layak huni tipe 36 plus,” kata Feri.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen untuk melibatkan pelaku usaha lokal dalam produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi tersebut.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap permintaan banyak pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam program ini.

Koordinator SPPG Kalteng, Elisa Agustino, menjelaskan bahwa pelaku usaha seperti peternak, pekebun sayur, dan petambak ikan dapat menyalurkan hasil produksi mereka kepada SPPG.

"Setiap SPPG terbuka dengan hasil produksi dari masyarakat," ungkap Elisa saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (23/1/2025).

Elisa menambahkan bahwa untuk bergabung sebagai penyedia bahan baku MBG, usaha penyedia bahan makanan harus berbadan hukum, seperti CV, UD, atau memiliki status hukum badan usaha lainnya.

"Jadi ketika barang itu kami beli, mereka juga punya kuitansi yang resmi dari badan usahanya," jelasnya.

Namun, bagi peternak, pekebun sayur, dan petambak ikan yang belum berbadan hukum, tetap ada kesempatan untuk menjual hasil usaha mereka.

"Mereka bisa menitipkan produk ke pelaku usaha yang memiliki legalitas, seperti kelompok UMKM, kelompok koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa," ujar Elisa.

Elisa juga mengundang masyarakat pemilik usaha untuk membuat badan hukum sendiri agar dapat terlibat dalam produksi MBG.

"Kami terbuka selama apa yang ditawarkan sesuai dengan yang kami butuhkan, selain punya legalitas, barang yang dijual oleh mereka itu bergaransi (memiliki jaminan kualitas), dan kuantitasnya mencukupi kebutuhan SPPG," tuturnya.

Saat ini, SPPG masih membeli bahan baku dari toko-toko resmi yang didata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya, seperti di Pasar Besar dan Pasar Kahayan.

"Jadi sejauh ini untuk memenuhi bahan baku MBG kami membeli dari pelaku usaha dalam kota, sesuai arahan dari Disperindag Kota," kata Elisa.

Elisa menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) agar program tersebut dapat menggerakkan berbagai sektor, termasuk pelaku usaha lokal.

"Program ini diharapkan bisa menggerakkan seluruh sektor, baik itu UMKM, Bumdes, dan lain-lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Salah satu inisiatif yang tengah menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Namun, keberhasilan program ini membutuhkan lebih dari sekadar pendistribusian manfaat kepada penerima. Stimulan tambahan dari sisi kebijakan dan ekonomi juga diperlukan mengingat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar hingga 82,9 juta jiwa penerima manfaat sehingga membutuhkan biaya yang besar

Jumlah Anak yang Menerima Makan Bergizi Gratis

Sumber: World Food Programme, Indonesia Baik (diolah)

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara meyakini bahwa stimulan yang dimaksud termasuk melalui potensi penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendukungnya.

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 untuk barang-barang mewah masih belum cukup.

Penyebabnya, dia menyebut bahwa amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan pungutan negara untuk masyarakat itu.

“Idealnya PPN bisa diturunkan di tarif 8—9% persen dan tentu untuk menggantikan penerimaan PPN yang tarifnya turun ke barang umum maka ada beberapa opsi yang bisa dipilih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Bhima menilai pemerintah bisa mulai merancang pajak kekayaan dengan fokus agar total harta orang super kaya dipungut hingga 2% dengan estimasi pendapatan Negara hingga Rp81,6 triliun sekali apabila menerapkan pajak harta atau kekayaan.

Apalagi, kata Bhima, Indonesia yang tengah berproses untuk bergabung di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan sudah lebih dulu menjadi anggota BRICS serta G20 sebenarnya perlu mendorong pemberlakuan pajak kekayaan.

Nantinya, dia mengatakan bahwa pajak kekayaan bisa menggunakan revisi UU HPP sebagai jalur masuk menerapkan aturan tersebut setelah paska reses DPR telah selesai.

Kedua, Bhima melanjutkan pemerintah dapat menarik pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan pada tahun ini. Khususnya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diberlakukan ke salah satu potensi pemasukan Negara, yakni PLTU batubara. Maka, hasil pajak karbon dengan potensi Rp69 triliun dapat digunakan.

Ketiga, pemerintah juga bisa menarik pajak produksi batubara di luar tarif royalti yang lebih tinggi. Pendapatan Pajak batubara nantinya bisa diringankan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur energi, membiayai mitigasi iklim sampai untuk MBG.

Lalu, Bhima meyakini bahwa perlu untuk tutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang. Di sektor sawit kan potensi pajak nya dari sisi penegakan kepatuhan bisa tembus Rp300 triliun.

Terakhir, evaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Misalnya perusahaan smelter nikel yang laba nya besar sekali tidak perlu dikasih tax holiday.

Meski begitu, Bhima pun menyampaikan bahwa penurunan tarif PPN 8—9% yang memberikan dampak signifikan. Khususnya, membantu menurunkan biaya-biaya program MBG.

Penurunan tarif ini menjadi 8% atau 9% dapat memberikan stimulus signifikan bagi pelaku usaha untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung program makan bergizi gratis.

“Misalnya vendor dapur MBG meski bahan pokoknya seperti beras dikecualikan dari PPN, tetapi barang jasa operasional lainnya menjadi objek PPN. Contohnya pembelian kendaraan bermotor untuk logistik MBG juga kena PPN. Bensinnya kena PPN,” tandas Bhima.

Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

Sementara itu, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut bahwa kontribusi tambahan pendapatan dari kenaikan PPN yang hanya menyasar barang mewah terhadap total anggaran negara relatif kecil.

Dia menyampaikan bahwa belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun. Dengan demikian, tambahan pendapatan dari kenaikan PPN barang mewah tidak signifikan dalam menopang program sebesar Rp71 triliun.

Selain itu, program "Makan Bergizi Gratis" telah dianggarkan dalam APBN 2025 sebelum keputusan kenaikan PPN ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan program tersebut tidak secara langsung bergantung pada kenaikan tarif PPN barang mewah.

Tarif PPN umum sebesar 11% yang berlaku sejak 2022 tetap dipertahankan untuk barang dan jasa selain barang mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, dengan tidak menaikkan PPN untuk barang dan jasa umum, pemerintah berupaya mencegah inflasi yang dapat menggerus daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program MBG.

“Namun, disayangkan, tantangan utama dalam program ini bukan hanya terkait tarif PPN, tetapi juga efektivitas penyaluran anggaran, infrastruktur pendukung, dan mekanisme distribusi yang efisien. Kenaikan PPN barang mewah mungkin memberikan tambahan pendapatan, tetapi tanpa manajemen yang baik, program ini berisiko tidak mencapai target yang diharapkan,” pungkas Rizal.

Utak Atik Kebijakan

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa mengutak-atik kebijakan tak semudah membalik telapak tangan. Termasuk menurunkan PPN hingga di angka 8—9%.

Apalagi, kata Mari, saat ini dalam meningkatkan pendapatan negara, maka pemerintah memang bakal gencar dalam memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, hingga meningkatkan kepatuhan.

“Jadi saya pikir step pertamanya adalah tingkatkan kepatuhan, dan kedua data. Dengan adanya data sehingga kami bisa mendesain kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menekankan bahwa pemerintah pun memahami ada banyak ceruk penerimaan Negara, tetapi langkah bijak yang perlu dilakukan adalah mempelajari perubahan kebijakan dengan mengkaji berdasarkan data komprehensif yang telah dikumpulkan.

“Kami mesti pelajari perubahan kebijakan itu, menurut kami bisa dilakukan nanti kalau kami sudah punya datanya. Jadi pertama, kepatuhan dulu, setelah berjalan, maka dengan transformasi digital, kami bisa profiling, siapa saja yang bayar pajak dan profiling itu seperti apa, baru kita bisa desain kebijakan yang lebih tepat,” imbuhnya.

Mari melihat dari laporan Bank Dunia pada Desember lalu, ada temuan bahwa tax gap atau selisih antara penerimaan dan dana yang benar-benar diperoleh mencapai 6,4% dari PDB. Ini setara dengan Rp 1.500 triliun, dengan rincian 3,7% dari gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah, yakni modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.

Melalui sistem ini, harap Mari, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).

“Jadi posisi kita dari segi sequencing, percuma kita melakukan perubahan rate atau perubahan tax base, kalau kepatuhannya tidak dilaksanakan,” tandas Mari.

Racik Solusi, Anggaran Perlu Naik?

Di sisi lain, sejumlah pihak pun meracik solusi dalam menyikapi program yang membutuhkan dana besar itu, tak perlu secara harfiah untuk naik, tetapi ada banyak jalan menuju Roma.

Misalnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program MBG.

Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting," ujarnya.

Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa didanai dari pendapatan hasil cukai rokok.

"Untuk [anggaran] Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," katanya.

Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024. Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).

Ide lain bermunculan, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” tandas Sultan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun menyambut positif agar APBD turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

"Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat.

Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program MBG ini.

Pertama Pemda bisa menyiapkan infrastruktur, kedua Pemda melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian beberapa dinas juga dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

Namun menurutnya usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengingat pemerintah menganggarakan alokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025. Dadan menjelaskan ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat.

"Januari - April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG, April - Agustus melayani 6 juta melalui 2.000 SPPG, kemudian akhir Agustus - Desember melayani 15 - 17,4 juta (pemerima manfaat) melalui 5.000 SPPG," tutur Dadan.

Di tengah itu, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

Program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dilengkapi sarana transportasi yang terjangkau. Sarana transportasi yang terjangkau menjadi tulang punggung dalam kelancaran program tersebut.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan perencanaan pembangunan 3 juta rumah tersebut harus terintegrasi dengan sarana transportasi.

"Jadi, tidak asal. Misalnya, Menteri Perumahan bilang, tanahnya di sana. Di sana ada transportasinya? Ada infrastrukturnya atau tidak? Karena ini perlu diantisipasi, sudah dibangun tetapi tidak akan dihuni. Ini juga terkait dengan yang kawasan dua juta rumah di pedesaan setiap tahun," ujar Nirwono kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Menurut Nirwono jika program perumahan ini tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka rumah-rumah yang dibangun nanti bisa sepi peminat.

"Kita harus ingatkan kembali, dalam rencana ini, pengembangan tiga juta rumah tadi harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi yang terutama. Lokasi lahan rumah itu tidak asal menunjuk lahan, tetapi tolong perhatikan apakah ada infrastrukturnya, apakah ini terhubung dengan transportasi massal. Sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," terang Nirwono.

Sebagai informasi, menurut catatan detikcom, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program tiga juta rumah.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB beberapa waktu lalu.

Pemilihan NTB sebagai percontohan program tiga juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora.

"Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor keamanan dan kualitas makanan luput dari perhatian.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan perencanaan yang kurang matang itu tercermin dari adanya insiden keracunan penerima manfaat saat menyantap MBG.

Perlu diketahui, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo diberitakan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

“MBG ini nampak perencanannya kurang baik dan matang, terlihat dari belum adanya standarisasi keamanan pangan sehingga terjadi hal yang kita takutkan bersama, yaitu keracunan,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Eliza juga menilai pedagang pasar lokal belum terlibat menjadi vendor dari program MBG, serta ada aturan yang memberatkan UMKM sehingga tidak bisa turut serta dalam program ini.

Dia menyampaikan bahwa pelaku UMKM merasa keberatan jika pemerintah mensyaratkan UMKM harus membangun dapur baru. Ini artinya, sambung Eliza, harus menambah modal yang belum tentu akan balik modal kapan, ini mengingat margin dari memproduksi makanan ini relatif kecil.

“Nampak pemerintah dalam mendesain kebijakan itu masih dengan cara-cara yang penting jalan dulu, meski secara substansialnya tidak memenuhi,” ujarnya.

Perbesar

Saat ini, Eliza mengungkap baru ada model dapur central kitchen alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa memproduksi hingga 3.000 porsi. Namun, belum memanfaatkan dapur eksisting yang dimiliki UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik masyarakat lokal setempat.

Terlebih, saat ini mayoritas SPPG yang baru berjalan berada di Pulau Jawa. Padahal, sambung dia, provinsi yang mencatatkan angka stunting cukup tinggi dan prevalensi ketidakcukupan gizi tinggi berada di Indonesia Timur.

“Esensi MBG ini menjadi tidak tercapai, dorongan melaksanakan program bukan karena esensinya tetapi lebih ke pemenuhan janji kampanye semata,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eliza pun menyarakan agar pemerintah meniru China yang memfokuskan penerima makan siang bergizi di wilayah perdesaan dan pinggiran. Adapun jika menengok program ini di India, negara itu memprioritaskan untuk penerima manfaat di sekolah negeri.

“Pemerintah seharusnya lebih realistis dengan menentukan penerimanya yang betul-betul paling membutuhkan, harus targeted dalam menentukan sekolah mana dan daerah mana,” ucapnya.

Sama halnya dengan penerima ibu hamil dan balita yang dinilai perlu diprioritaskan di daerah yang secara statistik justifikasinya bisa diterima secara ilmiah. Alhasil, dia pun mempertanyakan kualitas makanan dari program ini.

“Untuk apa penerimanya sangat banyak namun kualitas makanan tidak baik dan makin memberatkan APBN,” kata dia.

Di samping itu, Eliza juga menyarankan pemerintah memanfaatkan dapur eksisting, seperti dapur UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik tokoh masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak perlu membangun bangunan baru, sehingga anggaran bisa diprioritaskan untuk membeli bahan makanan.

Utang

Dalam catatan Bisnis, pada 17 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa MBG butuh tambahan anggaran Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Merespons hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memandang penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Bahkan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bisa memicu melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, menurut Bhima, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Bhima menjelaskan bahwa semestinya pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Perbesar

Dalam studi Celios yang bertajuk ‘Dampak Makan Bergizi Gratis’ merekomendasikan agar pemerintah dapat memulai di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Aceh, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Adapun, wilayah prioritas yang menerima program MBG adalah sebanyak 45.282 Sekolah Dasar (SD), yang terdiri dari 33.189 unit SD Negeri dan 6.225 unit SD Swasta. Total sebanyak 45.282 SD setara dengan 30,4% jumlah total SD di Indonesia yang mencapai 148.975 unit.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, kata Bhima, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan bahwa jika BGN meminta tambahan anggaran untuk menjalankan program MBG, maka artinya ada target yang lebih tinggi untuk mencakup sekitar 83 juta penerima manfaat program ini.

Tumpahan minyak yang berasal dari kebocoran pipa milik salah satu perusahaan migas diduga mencemari sungai di Desa Sungai Dua, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel. Hal ini memicu kebakaran di sepanjang aliran sungai dan mendekati area permukiman warga.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (22/1/2025) sekitar pukul 06.30 WIB. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara dan videonya pun viral di media sosial. Warga sekitar pun terlihat panik menyelamatkan diri saat kobaran api mendekati area permukiman mereka.

"Iya benar ada kebakaran diduga akibat pipa bocor," kata Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin, Kamis (23/1/2025).

Khairu menyebut, api sudah berhasil dipadamkan dan dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Namun, akibat kebocoran pipa minyak merusak lahan di sekitar aliran sungai.

"Kami menduga api berasal dari percikan di titik aliran minyak yang mengalir di sungai. Kerugian yang dialami PT Medco E&P Indonesia diperkirakan mencapai ratusan juta Rupiah," ujar dia.

Untuk meminimalisir dampak lebih lanjut, kata dia, beberapa langkah telah diambil oleh berbagai pihak. Tim pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten PALI dan PT Pertamina EP dikerahkan ke lokasi. Meski medan yang sulit membuat pemadaman tidak optimal. PT Medco E&P Indonesia juga telah memasang oil boom untuk mencegah tumpahan minyak meluas.

"Kami meminta PT Medco E&P Indonesia untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah ini,termasuk mengganti kerugian masyarakat yang lahannya terdampak," tegas Kapolres.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres PALI, AKP Nasron mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelidiki dugaan sabotase yang mengakibatkan kebocoran pipa. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan dari situasi ini.

"Kami telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi protes sebelum ada penyelesaian dari pihak perusahaan. Pendataan kerugian warga harus segera dilakukan agar masyarakat merasa aspirasinya didengar," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Talang Akar Sunarto mengatakan Sungai Dua yang menjadi tumpuan masyarakat sekitar kini tercemar oleh minyak mentah, membuat airnya tidak lagi bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami sangat berharap PT Medco E&P Indonesia segera melakukan pembersihan aliran sungai, masyarakat sangat bergantung pada sungai ini untuk kebutuhan air bersih,"ujarnya.

Video: Polisi Bongkar Kafe Tempat Pesta Narkoba di Musi Rawas, 13 Orang Diamankan

Video: Polisi Bongkar Kafe Tempat Pesta Narkoba di Musi Rawas, 13 Orang Diamankan

Bank Indonesia (BI) memastikan akan mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) lebih banyak di pasar sekunder.

"Komitmen kami untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar baik melalui intervensi di pasar spot, forward maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Itu lah dukungan kami untuk suksesnya program-program dalam Asta Cita," kata Perry dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Dalam hal ini Perry menyebut terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya sendiri telah sepakat bahwa BI tahun ini
akan melakukan pembelian SBN di pasar sekunder dan debt switching dari SBN masa SKB I-III yang jatuh tempo tahun ini, sebesar kurang lebih Rp 100 triliun.

"Bahkan kami berkomitmen untuk membeli SBN dari pasar lebih dari itu. Kami sudah bicarakan itu, sudah kami umumkan sehingga BI turut mendukung program Asta Cita sehingga pembiayaan fiskalnya itu bisa didorong," tutur Perry.

Pada pertengahan Desember 2024, BI dan Kemenkeu telah menyepakati bahwa bank sentral dapat melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder dengan jumlahnya lebih tinggi dari SBN yang jatuh tempo saat masa burden sharing.

"Bahkan jumlah yang jatuh tempo sebagai bagian dari operasi moneter bisa beli SBN dari pasar sekunder, bahkan bisa mencapai Rp 150 triliun," papar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Desember 2024.

Adapun kepemilikan SBN oleh BI tercatat terus mengalami peningkatan hampir Rp 500 triliun dari akhir 2023 senilai Rp 1.095 triliun menjadi Rp 1.520 triliun per 16 Desember 2024. Porsi kepemilikan SBN oleh BI tersebut mencakup 25,23% dari total SBN senilai Rp 6.027 triliun.

Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Salah satu program Prabowo yang akan didukung BI adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kami sedang siapkan dukungan BI untuk bagaimana (mendukung) program makan bergizi," kata Perry.

Perry menilai program MBG sangat bagus untuk mendukung perekonomian dan sistem keuangan domestik. Pasalnya di dalamnya terdapat berbagai mekanisme yang bisa mendukung aktivitas ekonomi bergerak secara merata di berbagai wilayah.

Untuk mendukung program itu, Perry mengaku sedang mendesain berbagai kebijakan yang bisa memuluskan berjalannya program MBG secara merata. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan 46 kantor cabang BI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami mendukung program ini, sangat bagus karena membentuk ekosistem khususnya keuangan ekonomi inklusif. Kami sedang membicarakan bagaimana BI tidak hanya kantor pusat, melalui 46 kantor-kantor BI di seluruh Indonesia bisa mendukung suksesnya program ini," jelas Perry.

Sebagaimana diketahui, program MBG mulai berjalan di berbagai wilayah. Di tahun pertama ini pelaksanaannya masih terbatas karena anggarannya hanya Rp 71 triliun dan ada rencana untuk ditambah.

Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak di seluruh Indonesia yang belum menerima program MBG. Ia berjanji akan segera merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," tutur Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp 2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Handayani dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional.

"Untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak," tutup Erick.

Simak juga Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]