Jakarta: Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 220 ribu unit rumah dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Itu merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan 39 bank penyalur dana FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dari PKS yang disepakati itu, perjanjian KPR Sejahtera FLPP bisa dilakukan sejak bulan pertama di 2025. Adapun dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengeksekusi program tersebut mencapai Rp28,2 triliun.

“Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP,” kata Heru melalui keterangan pers, Selasa, 7 Januari 2025.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 220 ribu unit rumah dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Itu merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan 39 bank penyalur dana FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dari PKS yang disepakati itu, perjanjian KPR Sejahtera FLPP bisa dilakukan sejak bulan pertama di 2025. Adapun dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengeksekusi program tersebut mencapai Rp28,2 triliun.

“Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP,” kata Heru melalui keterangan pers, Selasa (7/1).

Heru menambahkan, berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Desember 2024 tentang persetujuan penggunaan saldo awal FLPP 2025, BP Tapera dapat melaksanakan pencairan dana FLPP tahun 2025 sebatas ketersediaan dana yang dikelola BP Tapera awal bulan Januari 2025. Sedangkan tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan DIPA tahun anggaran 2025.



“Awal Januari sudah tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” terang Heru.

Diketahuiu, BP Tapera bersama 39 Bank Penyalur yang terdiri dari 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera tahun 2025, serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 Juta Rumah antara BP Tapera dengan 39 Bank Penyalur, 22 Asosiasi Pengembang Perumahan disaksikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (23/12) di Jakarta.

Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang diberi amanah oleh Kementerian Keuangan tahun 2021, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) s.d Desember 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,37 T atau sekitar Rp450 miliar lebih per tahun.

Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp26,32 triliun. Sedangkan tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp24,57 triliun.

Adapun sejak 2010 hingga 2024, dana FLPP telah tersalurkan kepada 1.598.879 unit rumah kepada MBR senilai RpRp151,22 triliun.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)

Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan Kabinet Merah Putih (KMP) yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan empat kebijakan di bidang perumahan dalam waktu singkat kurang dari 100 hari kerja setelah kabinet bekerja.

"Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim. Karena kami diminta kerja sama dengan tim. Ada Bappenas, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri ATR, dan sebagainya semua mendukung," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan kebijakan pertama yang telah ditetapkan ialah terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi 0 persen dari sebelumnya harus dibayarkan masyarakat senilai 5 persen.

Kebijakan itu ditetapkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tidak hanya itu, SKB tersebut juga mengatur terkait penghapusan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang juga dikenal masyarakat sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Maruarar menyebutkan dalam waktu kurang dari 100 hari, KMP juga telah membuat kebijakan lain yaitu untuk percepatan pengurusan PBG.

"Kemudian kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat. Yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," katanya pula.

Terkait percepatan waktu untuk mengurus PBG, Maruarar menambahkan bahwa kini sudah ada kota yang bahkan bisa mempercepatnya menjadi lebih cepat lagi dalam kurun waktu empat jam.

Capaian ini, menurut Maruarar, turut masuk dalam kebijakan yang berhasil dicetak di bidang perumahan dalam waktu singkat sejak KMP dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak Kepala Bappenas, itu (PBG) sudah bisa diurus menjadi empat jam, Tapi ini baru terjadi di satu kota, Kota Tangerang dan berharap nanti yang lain mengikuti," kata Maruarar.

Kebijakan terakhir yang sudah dicapai oleh KMP dalam bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan kebijakan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

PPN DTP untuk rumah di bawah Rp2 miliar masih akan berjalan selama enam bulan ke depan, dan menurut Maruarar hal itu akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sempat berbagi pengalaman kepada perwira tinggi dan menengah TNI tentang pengalamannya sebagai anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dalam merealisasi program prioritas di bidang perumahan.

Maruarar mengatakan mengikuti arahan kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia berupaya optimal mewujudkan konsep perumahan yang berkeadilan, namun tetap memaksimalkan anggaran yang ada meski jumlahnya terbatas.

"Tentu kita harus melakukan langkah-langkah yang selalu Pak Prabowo sampaikan, kita mesti punya target dan kita harus kerjakan terobosan-terobosan. Kita lakukan efisiensi, antikorupsi, penghematan," kata Maruarar kepada wartawan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Adapun Maruarar membagikan pengalamannya tersebut di dalam acara Gala Dinner Senior Management Course Universitas Pertahanan pada Senin (6/1) yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Di dalam acara itu, Maruarar juga berpesan bahwa dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkeadilan, dirinya bersama anggota Kabinet Merah Putih selalu solid menjalankan kolaborasi.

Ia menceritakan sebagai kementerian baru, Kementerian PKP di 2025 mengalami penurunan anggaran dari yang sebelumnya pada 2024 mendapatkan Rp14 triliun menjadi Rp5 triliun di tahun ini.

Meski demikian, karena menerapkan prinsip kerja kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, anggaran yang terbatas tersebut ternyata tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan program prioritas pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar membagikan salah satu contoh bukti kebijakan yang diambil lewat kolaborasi di bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.

Kewenangan terkait PPN DTP bidang perumahan tersebut, menurut Maruarar, tidak berada di bawah kementeriannya dan justru berada langsung di Kementerian Keuangan.

Contoh lain kolaborasi berhasil lainnya dapat dilihat dari dukungan percepatan pembangunan 3.000.000 perumahan yang dilakukan Kementerian PKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghapuskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya PBG lewat dirilisnya SKB.

"Artinya disini kelihatan sekali solid antara kementerian dengan arahan Pak Prabowo. Tidak ada ego-ego sektoral. Itu bisa bekerjasama. Dengan bantuan Menteri PU, Mendagri bisa. Dengan Menteri Keuangan bisa," kata Maruarar.

Materi-materi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bersama oleh para perwira TNI tersebut terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah yang ingin membentuk 100 batalyon infanteri teritorial untuk pembangunan pada 2025.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (25/11/2024) menyebutkan pembentukan batalyon tersebut dilakukan untuk mempersiapkan soft power dan bukan hanya hard power.

Dia mengatakan batalyon teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi peternakan, kompi perikanan, kompi pertanian, dan kompi kesehatan. Menurut dia, kompi itu akan membantu kesejahteraan masyarakat di kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tengah berkoordinasi menggaet Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlibat dalam perancangan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di dekat jalur kereta api.

Ia mengatakan bahwa pembangunan rumah untuk MBR di jalur kereta api dinilai tepat untuk mempermudah masyarakat melakukan mobilisasi dengan jarak yang dekat namun tetap ramah di kantong.

"Kami juga tadi berbicara dengan Bapak Menteri Bappenas, bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," kata Maruarar di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurutnya koordinasi dengan Bappenas dalam pembangunan perumahan bagi MBR di dekat jalur transportasi umum tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan jalur-jalur komoditas lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah perumahan misalnya seperti jalur gas dan jalur listrik.

Maruarar memastikan bahwa nantinya pembangunan perumahan itu akan memperhatikan dan memaksimalkan lahan-lahan yang memang belum tergarap sehingga terjadi pemanfaatan yang tepat.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras bagaimana jalur listrik, jalur gas, jalur kereta api, semuanya bisa sinergi sebagai satu tim," ujarnya.

Untuk mendukung program ini bisa terealisasi, Menteri PKP juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar pembangunan perumahan MBR di dekat jalur transportasi umum ini bisa masuk sebagai salah satu bagian Program Strategis Nasional (PSN).

Usulan itu disampaikannya lewat rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (7/1) sore bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kami sudah mengusulkan, tadi rapat juga PSN program. Artinya ini ada di 30 sampai 50 titik. Khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, khusus buat masyarakat. Supaya izin-izinnya dipercepat, supaya terjadi pemerataan, supaya terjadi pemanfaatan lahan-lahan yang ada. Jadi, doain ya," kata Marurar.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, sudah membangun 40.000 rumah murah sejak Oktober 2024.

Capaian pembangunan rumah ini disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Diketahui, Prabowo memiliki target pembangunan 3 juta rumah murah untuk masyarakat.

"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun sejak 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah," kata Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Selasa.

Ia menyampaikan, Prabowo juga memberikan arahan dalam pertemuan itu. Salah satu arahannya adalah memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara untuk dibangun rumah murah, dengan cara yang legal.

Adapun lahan-lahan yang disita negara tersebut, termasuk lahan yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dari hasil tindak pidana, lahan tindak pidana korupsi, hingga lahan yang disita dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ucap Maruarar.

Pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, rumah itu ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), yaitu sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Pihaknya pun akan memberikan bantuan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan, seperti penjual bakso, penjual sayur, dan sebagainya.

"Kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," jelas Maruarar.

Menurut dia, permasalahan ini menjadi salah satu perhatian Prabowo. Kepala Negara meminta bahwa keadilan harus dijalankan, bukan hanya kepada masyarakat yang berpenghasilan bulanan semata.

"Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," jelas Ara.

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) siap menyalurkan 7.000 unit rumah awal bulan ini dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Total unit rumah tersebut berdasarkan saldo awal yang dimiliki oleh BP Tapera.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menuturkan bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Desember 2024 lalu, perihal persetujuan penggunaan saldo awal FLPP 2025 untuk percepatan realisasi bulan Januari 2025, BP Tapera dapat melaksanakan pencairan dana FLPP tahun 2025 sebatas ketersediaan dana yang dikelola BP Tapera awal bulan Januari 2025. Sementara untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan DIPA tahun anggaran 2025.

"Awal Januari sudah tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana FLPP sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp 28,2 Triliun pada 2025. Untuk mempercepat penyaluran dana FLPP, BP Tapera mengimbau kepada 39 bank penyalur dana FLPP yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada tanggal 23 Desember 2024 lalu untuk segera dapat merealisasikan penyaluran KPR Sejahtera FLPP mulai Januari 2025.

Heru mengatakan, berdasarkan PKS yang sudah disepakati bersama dinyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sudah bisa dilakukan sejak awal Januari 2025 oleh seluruh Bank Penyalur.

"Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP," jelasnya.

Per Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) yang diproyeksikan sebesar Rp 1,37 T atau sekitar Rp 450 Miliar lebih per tahun. Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp 25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp 26,32
triliun. Lalu tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun.

Sejak tahun 2010 hingga 2024, dana FLPP telah tersalurkan kepada 1.598.879 unit rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 151,22 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

MAGETAN, KOMPAS.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, masih belum menjangkau semua sekolah. Dari 68.000 siswa SD dan SMP di Magetan, baru 2.913 siswa yang mendapat jatah makan bergizi gratis.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Magetan Suwata mengatakan, program makan bergizi gratis saat ini menjangkau 2.913 siswa di 19 sekolah yang berada di Kecamatan Magetan.

"Data kita jumlah siswa SD dan SMP se-Kabupaten Magetan ada 68.000 siswa. Ini belum termasuk siswa yang berada di bawah naungan Kemenag maupun sekolah di bawah kewenangan provinsi," ujarnya saat ditemui di SDN Tambran, Selasa (7/2024).

Pj Bupati Magetan Nizhamul yang memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis mengatakan, pemerintah daerah telah mempersiapkan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut.

Dia mengaku masih menunggu regulasi terkait peran pemerintah daerah dalam program itu.

"Kalau Magetan sudah ready kita anggarkan, tapi kita masih menunggu masih kita cadangkan," katanya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0804 Kabupaten Magetan Letkol Inf Hasan Dasuki mengatakan, program makan bergizi gratis saat ini baru menjangkau sekolah yang berjarak 2 kilometer dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini untuk menjaga kualitas menu yang disajikan serta menyesuaikan waktu distribusi ke sekolah.

"Ke depannya kita masih menunggu arahan dari pusat terkait untuk penambahan dapur SPPG karena saat ini SPPG juga masih melakukan evaluasi," ucapnya.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)

JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menunjukkan komitmennya untuk mendukung pemerintah mencapai target 3 juta rumah per tahun melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan inovasi produk bata interlock presisi. Produk turunan dari semen hijau SIG ini berhasil memikat para pengembang perumahan dan sektor perbankan karena dinilai sebagai solusi tepat untuk pembangunan rumah yang ramah lingkungan dengan proses yang mudah, cepat dan efisien.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah mengapresiasi inovasi bata interlock presisi SIG untuk mempercepat pembangunan perumahan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah.

"Proses pembangunan rumah dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya sangat bagus, serta efisien dalam hal pengecatan dan pengacian, hanya menggunakan varnish. Produknya juga halus, jadi bisa langsung ditempati. Ini adalah teknologi yang patut disebarluaskan ke seluruh pengembang," kata Junaidi Abdillah dalam kunjungan ke Rumah Contoh Bata Interlock Presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, dikutip Senin (6/1/2024).

Sementara, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono menyebut bata interlock presisi adalah terobosan baru yang luar biasa dari SIG. Menurutnya, jika dilihat dari hasil akhir, kualitas bata interlock presisi tidak hanya cocok digunakan untuk rumah dengan skema pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), tetapi juga sangat layak untuk rumah komersial.

"Presisinya bagus, kualitasnya bagus. Jadi bata interlock presisi ini sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaannya juga cepat, dua puluh satu hari bisa selesai. Bahkan,.mungkin kalau tukangnya lebih cepat, mungkin bisa dua pekan sudah selesai. Ini sangat membantu program 3 juta rumah untuk rakyat apalagi dikerjakan oleh SIG, BUMN yang tentu memiliki perhatian untuk mendukung pembangunan negara. Kami dari asosiasi sangat menghargai dan mendukung penuh. Ini akan kami sosialisasikan ke anggota kami," kata Ari.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), M. Syawali P. turut mengungkapkan rasa senangnya dapat berkunjung dan melihat langsung aplikasi produk bata interlock presisi yang dinilai sangat praktis, efektif dan efisien.

"Saya melihat bata interlock presisi ini memiliki keunggulan dari segi kecepatan, kerapihan, dan biaya yang lebih efisien karena bisa dikerjakan dengan sedikit tenaga kerja. Semoga ke depannya bata interlock presisi ini terus meningkatkan kualitas dan mutunya yang menjamin keselamatan jiwa. Karena tadi saya lihat rumah contoh itu bagus sekali, halus dan sangat efektif," kata Syawali.

Perwakilan pengembang, CEO Asatu Corporation, Joko Santosa yang merupakan berbagi pengalaman membangun hunian percontohan nasional MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ramah lingkungan yang bekerja sama dengan ekosistem perumahan Kementerian PUPR, Pemda Kendal, Bank Tanah, BP Tapera, SMF dan BTN menggunakan bata interlock presisi di Kendal, Jawa Tengah. Menurutnya, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien, hasil konstruksi yang kokoh dengan tampilan yang estetis, serta mampu mengondisikan udara dalam ruangan tetap sejuk baik siang maupun di malam hari.

"Keunggulan lainnya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan waktu pengerjaan. Jadi, kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada waktu jika kami membangun memakai material konvensional biasanya. Kalau dari sisi efisiensi biaya kurang lebih mencapai 35%, baik biaya material ataupun tukang. Kalau tukang, biasanya kami membangun dengan waktu delapan minggu untuk satu rumah. Nah, ini cukup dua minggu bangunannya sudah selesai," ungkap Joko Santosa.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih kepada BTN dan para pengembang yang telah berkunjung ke Rumah Contoh Bata Interlock Presisi, sehingga SIG dapat memperkenalkan teknologi bata interlock presisi. SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, kini SIG menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur. Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain rumah contoh, SIG juga mengaplikasikan solusi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti solusi beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang. Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah," ujar Donny Arsal.

JAKARTA, Investor.id – PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) menunjukkan komitmen mendukung pemerintah mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan inovasi produk bata interlock presisi. 

Produk turunan dari semen hijau SIG ini berhasil memikat para pengembang perumahan dan sektor perbankan, karena menjadi solusi tepat pembangunan rumah yang ramah lingkungan dengan proses yang mudah, cepat, dan efisien.  

Dalam kunjungan ke rumah contoh bata interlock presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, Jumat (27/12/2024), Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi inovasi bata interlock presisi SIG untuk mempercepat pembangunan perumahan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah. 

”Proses pembangunan rumah dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya sangat bagus, serta efisien dalam hal pengecatan dan pengacian, hanya menggunakan varnish. Produknya juga halus, jadi bisa langsung ditempati. Ini adalah teknologi yang patut disebarluaskan ke seluruh pengembang,” kata Junaidi Abdillah, dikutip dari siaran pers SIG, Senin (6/1/2025).   

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebut, bata interlock presisi adalah terobosan baru yang luar biasa dari SIG. Jika dilihat dari hasil akhir, kualitas bata interlock presisi tidak hanya cocok digunakan untuk rumah dengan skema pembiayaan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), tetapi juga sangat layak untuk rumah komersial. 

“Presisinya bagus, kualitasnya bagus. Jadi bata interlock presisi ini sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah,” kata dia. 

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali P. melihat bata interlock presisi ini memiliki keunggulan dari segi kecepatan, kerapihan, dan biaya yang lebih efisien karena bisa dikerjakan dengan sedikit tenaga kerja. 

“Semoga ke depan bata interlock presisi ini terus meningkatkan kualitas dan mutunya yang menjamin keselamatan jiwa. Karena tadi saya lihat rumah contoh itu bagus sekali, halus dan sangat efektif,” kata M. Syawali P.        

Perwakilan pengembang, Joko Santosa yang merupakan CEO Asatu Corporation, berbagi pengalaman membangun hunian percontohan nasional MBR  (masyarakat berpenghasilan rendah) ramah lingkungan yang bekerja sama dengan ekosistem perumahan Kementerian PUPR, Pemda Kendal, Bank Tanah, BP Tapera, SMF dan BTN menggunakan bata interlock presisi di Kendal, Jawa Tengah. 

Menurut dia, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien, hasil konstruksi yang kokoh dengan tampilan yang estetis, serta mampu mengondisikan udara dalam ruangan tetap sejuk baik siang maupun di malam hari.

"Keunggulan lainnya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan waktu pengerjaan. Jadi, kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada waktu jika kami membangun memakai material konvensional biasanya,” kata dia. 

Kesamaan Visi 

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyampaikan terima kasih kepada BTN dan para pengembang yang telah berkunjung ke rumah contoh bata interlock presisi, sehingga SIG dapat memperkenalkan teknologi bata ini. SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat.

Setelah memperkenalkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SIG menghadirkan rumah serupa tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur. Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. 

”Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa,” kata dia. 

Selain rumah contoh, SIG mengaplikasikan solusi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti solusi beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.  ”Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Produknya juga halus, jadi bisa langsung ditempati. Ini adalah teknologi yang patut disebarluaskan ke seluruh pengembang.

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkomitmen mendukung Pemerintah mencapai target 3 juta rumah per tahun melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan inovasi produk bata interlock presisi.

"Produk turunan dari semen hijau SIG ini berhasil memikat para pengembang perumahan dan sektor perbankan karena dinilai sebagai solusi tepat untuk pembangunan rumah yang ramah lingkungan dengan proses yang mudah, cepat dan efisien," kata Direktur Utama (Dirut) SIG Donny Arsal dalam keterangan, di Jakarta, Senin.

Donny menyampaikan hal itu merespons pihak BTN dan para pengembang yang telah berkunjung ke Rumah Contoh Bata Interlock Presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, sehingga SIG dapat memperkenalkan teknologi bata interlock presisi.

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2024, kini SIG menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antarbalok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain rumah contoh, SIG juga mengaplikasikan solusi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti solusi beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan

Donny menuturkan bahwa untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi.

Baginya, bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi inovasi bata interlock presisi SIG untuk mempercepat pembangunan perumahan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah.

Menurutnya, proses pembangunan rumah dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya sangat bagus, serta efisien dalam hal pengecatan dan pengacian, hanya menggunakan varnish.

"Produknya juga halus, jadi bisa langsung ditempati. Ini adalah teknologi yang patut disebarluaskan ke seluruh pengembang,” kata Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebut bata interlock presisi adalah terobosan baru yang luar biasa dari SIG.

Menurutnya, jika dilihat dari hasil akhir, kualitas bata interlock presisi tidak hanya cocok digunakan untuk rumah dengan skema pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), tetapi juga sangat layak untuk rumah komersial.

“Presisinya bagus, kualitasnya bagus. Jadi bata interlock presisi ini sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaannya juga cepat, 21 hari bisa selesai," katanya.

Bahkan, menurut dia, jika tukangnya lebih cepat dalam dua pekan sudah selesai. Hal itu sangat membantu program 3 juta rumah untuk rakyat. Apalagi dikerjakan SIG, BUMN yang tentu memiliki perhatian untuk mendukung pembangunan negara.

"Kami dari asosiasi sangat menghargai dan mendukung penuh. Ini akan kami sosialisasikan ke anggota kami,” kata Ari.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali P turut mengungkapkan rasa senangnya dapat berkunjung dan melihat langsung aplikasi produk bata interlock presisi yang dinilai sangat praktis, efektif, dan efisien.

“Saya melihat bata interlock presisi ini memiliki keunggulan dari segi kecepatan, kerapian, dan biaya yang lebih efisien karena bisa dikerjakan dengan sedikit tenaga kerja," ujarnya.

Perwakilan pengembang, CEO Asatu Corporation Joko Santosa berbagi pengalaman membangun hunian percontohan nasional MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ramah lingkungan yang bekerja sama dengan ekosistem perumahan Kementerian PUPR, Pemda Kendal, Bank Tanah, BP Tapera, SMF dan BTN menggunakan bata interlock presisi di Kendal, Jawa Tengah.

Menurutnya, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien, hasil konstruksi yang kokoh dengan tampilan yang estetis, serta mampu mengkondisikan udara dalam ruangan tetap sejuk baik siang maupun di malam hari.

“Keunggulan lainnya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan waktu pengerjaan. Jadi, kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada waktu jika kami membangun memakai material konvensional biasanya," kata Joko.

"Kalau dari sisi efisiensi biaya kurang lebih mencapai 35 persen, baik biaya material ataupun tukang. Kalau tukang, biasanya kami membangun dengan waktu delapan minggu untuk satu rumah. Nah, ini cukup dua minggu bangunannya sudah selesai,” kata Joko pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025