IDXChannel - Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI) menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melibatkan pengusaha lokal dalam program Makan Bergizi Gratis.

Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat mengatakan, pengusaha lokal dapat berpartisipasi melalui penyaluran produk yang digunakan untuk Makan Bergizi Gratis.

"Kita sangat mendorong program makan bergizi gratis, HIPPI siap menyediakan pengusaha lokal dalam menyalurkan produk-produk program ini,” ujar Erik dalam Rakernas I DPP HIPPI 2024 di kawasan Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Dia memastikan, HIPPI memiliki jaringan usaha lokal yang luas, sehingga bisa mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

“Kami memiliki jaringan usaha lokal yang kuat untuk mendukung program tersebut," kata dia.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat HIPPI untuk menjaga ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, keberlanjutan, dan mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

HIPPI telah menerjemahkan semangat ini melalui berbagai program unggulan di tingkat daerah, salah satunya pemulihan lahan pertanian di Bali.

"Ada anggota HIPPI yang berhasil memulihkan tanah pertanian yang sebelumnya dianggap tidak produktif dengan edukasi intensif dan penggunaan bibit organik. Para petani di sana kini menghasilkan beras sehat, kaya gizi, dan berkualitas tinggi dengan bahan non kimia," ujar dia

Erik mencatat, program yang diinisiasi mencakup 500 hektare lahan di Bali. Bahkan, rencananya direplikasi di DPD HIPPI daerah lainnya. Namun, ada tantangan berupa hasil produksi yang harus terserap dengan harga yang menguntungkan bagi petani.

"Kami berharap program makan bergizi gratis ini melibatkan pemain utama dari kalangan pribumi. Jangan sampai program yang bagus ini malah didominasi pemain asing," ucap Erik.

Dia menjelaskan program makan bergizi gratis tidak hanya fokus pada pemberian makanan, tetapi juga memiliki konsep besar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Dengan menggunakan potensi lokal, desa-desa bisa tumbuh secara mandiri. Erik menilai, sektor UMKM kita bisa bangkit dan pemerataan ekonomi dapat tercipta.

(NIA DEVIYANA)

TANGERANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

Sebab, pihaknya telah melaksanakan uji coba MBG di 114 sekolah dasar (SD) di Kota Tangerang. Itu menjadi bukti kesiapaan terhadap program MBG.

"Sekolah sudah terbiasa. Jadi insya Allah siap melaksanakannya di tahun depan," ujar Jamaluddin melalui keterangannya, Senin (2/12/2024).

Pihaknya juga telah melaksanakan evaluasi secara menyeluruh, baik dari segi pelaksanaan di sekolah maupun penyedia makanan dalam proses uji coba MBG sejak Agustus 2024.

"Dari sisi penyedia, kami terus meningkatkan kualitas, termasuk rasa dan takaran gizi, agar lebih sempurna," kata dia.

Adapun, untuk anggaran program MBG, pihaknya telah memasukannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berharap ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

"Kami telah menganggarkan program MBG dalam APBD dan diharapkan mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat," imbuh dia.

Diketahui, DPRD Kota Tangerang menyetujui alokasi anggaran Rp 30 miliar untuk program MBG di sekolah pada 2025.

Anggaran ini ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2025.

"Kami baru saja menyelesaikan amanah penetapan anggaran untuk realisasi program Makan Bergizi Gratis pada tahun depan sebesar Rp 30 miliar," ujar Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam dalam keterangannya, Senin.

Selain itu, anggota dewan akan mengawal program ini hingga terlaksana dengan baik.

Program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat.

Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan kelancaran program ini.

DPRD juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pelaksanaan.

"Kami bersama pemerintah daerah masih menunggu mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat, sekaligus terus melakukan persiapan dengan mempertimbangkan banyak masukan, termasuk dari Kota Tangerang," kata dia.

Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belitung, Soebagio di Tanjungpandan, Senin mengatakan uji coba program makan bergizi gratis tersebut dilaksanakan di SD Negeri 45 Tanjungpandan beberapa hari lalu.

"Kami sudah melakukan uji coba program makan bergizi gratis di SD Negeri 45 Tanjungpandan," katanya.

Menurut dia, uji coba program makan bergizi gratis ini dilakukan guna menindaklanjuti surat edaran Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang uji coba makan bergizi gratis dengan sasaran siswa sekolah.

Program makan bergizi gratis merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau leading sector pelaksanaan program makan bergizi gratis ini sebenarnya bukan pada kami (Disdikbud Belitung) kami hanya menyiapkan kelompok sasaran dari program ini yakni para siswa dan kemarin kami sudah siapkan," ujarnya.

Soebagio menambahkan, program makan bergizi gratis ini nantinya dilaksanakan secara lintas sektoral.

Oleh karena itu, lanjut dia, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis soal pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.

"Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat siapa yang akan melaksanakan dan siapa sebagai pengampu program ini," katanya.

Akan tetapi, kata dia, apabila melihat susunan struktur Kabinet Merah Putih ada Badan Gizi Nasional, namun belum diketahui secara pasti turunannya di daerah nanti seperti apa dalam implementasi program makan bergizi gratis ini.

"Jadi siapa sebagai penanggungjawab dan leading sector program makan bergizi gratis ini. Tapi kalau kami di dinas pendidikan ini kaitannya hanya sasaran program itu saja dalam hal ini adalah menyiapkan kelompok sasaran siswa. Jadi juknisnya dan turunannya seperti apa, uji coba kemarin hanya menindaklanjuti surat dari Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Pj Bupati Belitung karena memang di setiap daerah kabupaten/kota melakukan uji coba atau simulasi," ujarnya.

Disampaikan, dalam kegiatan uji coba makan bergizi gratis tersebut, sebanyak 197 siswa SD Negeri 45 Tanjungpandan mendapatkan jatah makan bergizi gratis dengan nilai Rp25 ribu per porsi ditambah dengan minuman susu.

"Jadi sesuai dengan standar gizi asupan kalori bagi anak-anak siswa kami yang memang itu ditentukan oleh tim gizi dalam dalam hal kemarin adalah pihak dari Dinkes Belitung. Berapa kalori berapa unsur-unsur protein, lemak, karbohidrat, nabati itu harus terpenuhi semua sesuai standar gizi nasional, jadi uji coba kemarin berdasarkan itu," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana mengelola lahan seluas lima hektare milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), terletak di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Tapi Menteri Maruarar harus berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. #maruararsirait #erickthohir #lahankalijodo #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kota Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Anggaran yang disiapkan untuk mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto itu mencapai Rp 29,7 miliar.

"Karena ini program pemerintah pusat dan kami di daerah tentu harus mensuport. Ini program bagus juga. Kami di daerah sepakat untuk mengalokasikan untuk mensuport program makan bergizi gratis," kata Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi saat dihubungi detikJabar, Senin (2/12/2024).

"Anggarannya kemarin (pada APBD 2025) yang disepakati sekitar Rp 29,7 miliar," ujarnya menambahkan.

Asep menuturkan, anggaran program Makan Bergizi Gratis tersebut dialokasikan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung. Meski tidak merinci, namun dia menyebut anggaran terbanyak ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

"Kemarin sih lebih banyak di pangan dan pertanian ya, berarti DKPP. Karena pelaksanaan program di tingkat SD SMP dan diharapkan program ini menghidupkan ekonomi lokal ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Asep mengungkapkan saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Adapun anggaran program itu kata dia akan dikombinasikan dengan anggaran pemerintah pusat.

"Kita masih nunggu aturan dan kemudian kegiatan teknis dari pemerintah pusat. Belum dapat informasi terkini terkait pelaksanaannya. Kita support, tidak seluruhnya oleh kita, pemerintah pusat juga ada anggaran," tandasnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Makan Bergizi Gratis yakni Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Adapun satu porsinya dianggarkan yakni Rp 10 ribu.

"Anggaran Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap 71 triliun," ucap Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dilansir dari detikNews.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengemukakan sejumlah usulan perubahan terkait pelaksanaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

Tujuannya agar bisa mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dalam setahun, mengingat FLPP merupakan skema pembiayaan rumah subsidi yang cukup diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro-rakyat ini perlu didukung dan dilanjutkan," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat Diskusi Program 3 Juta Rumah yang digelar BTN di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Dirangkum oleh Kompas.com, berikut sejumlah usulan perubahan pelaksanaan FLPP pada tahun 2025:

Kuota Ditambah Jadi 800.000 Unit

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan kuota FLPP tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pengembang dan perbankan dinilai sangat mendukung apabila kuota FLPP ke depan ditingkatkan jumlahnya.

"Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil," katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Direktur Utama BTN, Nixon L Napitupulu menyambut baik rencana Kementerian PKP yang ingin menaikkan kuota FLPP pada tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pihaknya akan membicarakan hal ini secara intens dengan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, serta asosiasi perumahan terkait.

"Kami diskusi dan menyambut baik ya ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya 200.000-an menjadi angka 800.000-an," ucap Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Saat ini, BTN juga sedang mendiskusikan secara teknis mengenai bagaimana pelaksanaannya nanti.

Nixon pun berharap agar kenaikan kuota FLPP tersebut dapat menjadi keputusan resmi.

Porsi APBN dan Perbankan dalam FLPP Jadi 50:50

Ara mengusulkan adanya perubahan proporsi anggaran FLPP yang di dalamnya berasal dari APBN dan perbankan.

Sebelumnya, komposisi anggaran FLPP yaitu 75 dari APBN dan 25 dari perbankan, atau 75:25. Ke depan, porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Perubahan proporsi anggaran FLPP itu diharapkan membuat adanya penghematan anggaran dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir," terang Ara dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Hal senada juga pernah disampaikan Nixon. Bahwa, komposisi anggaran FLPP tahun 2025 diusulkan menjadi 50:50.

"Modelnya nanti akan 50 persen pemerintah, 50 persen likuiditasnya," imbuhnya dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Tenor Diperpanjang Jadi 30 Tahun

Menteri BUMN Erick Thohir dan Maruarar Sirait sepakat untuk mendorong adanya perpanjangan tenor KPR subsidi alias FLPP menjadi hingga 30 tahun.

Seperti diketahui, masa tenor maksimal KPR FLPP ialah 20 tahun.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, cicilannya akan jauh lebih murah," ujar Erick usai menemui Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Menurut dia, skema tersebut tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau, melainkan juga memiliki alokasi lebih yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada kesempatan lain, Nixon menambahkan, kendati tenornya diperpanjang menjadi 30 tahun, masa subsidi yang diberikan cukup sampai 10 tahun.

Pasalnya, ia menilai cukup banyak masyarakat yang sudah bisa melunasi cicilan KPR dalam rentang waktu 10 tahun sampai 11 tahun.

"Tapi, enggak apa-apa tetap ada yang berkebutuhan 30 tahun. Nanti kami buat tenor yang panjang sampai 30 tahun," tuntas Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait dengan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi.

Zulhas mengaku keputusan itu diambil di luar koordinasi Kemenko Pangan. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar antara Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Karena waktu membahas Rp10.000 [per porsi untuk program MBG] itu kan bukan koordinasi saya. Pelaksanaannya baru saya,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Zulhas menuturkan bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci apakah anggaran Rp10.000 itu sudah sesuai dengan harga pangan atau belum. Dirinya menyebut nantinya pihaknya bakal melakukan pembahasan lebih lanjut.

Sedikit memberi sinyal, Zulhas menyebut penetapan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi dilakukan dalam rangka menyesuaikan anggaran Badan Gizi Nasional yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

“Itu Badan Gizi anggarannya total Rp71 triliun, tetapi apa isinya tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat, itu dibahas di situ. Dalam pelaksanaannya nanti di bawa ke saya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya dipangkas menjadi Rp10.000. Dia mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menanggapi hal itu, Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Politisi Gerindra, Maruarar Sirait tengah menjadi sorotan usai blak-blakan menggelar sayembara untuk menangkap buronan KPKHarun Masiku.

Tak tanggung-tanggung, jumlah hadiah yang dirogoh dalam kantong pribadi mantan Politisi PDI Perjuangan (PDIP) untuk sayembara itu mencapai Rp8 miliar.

Perlu diketahui, Harun adalah buron KPK yang merupakan tersangka kasus suap penetapan anggota DPR Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024. Dia sudah buron sejak 2020.

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp8 miliar loh, kalau bisa nangkap," ujar pria yang disapa Ara itu.

Lantas, berapa harta yang dimiliki Maruarar Sirait?

Maruarar Sirait tercatat telah melaporkan harta kekayaannya terakhir pada 2019. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) Ara memiliki harta Rp85 miliar.

Harta tersebut dilaporkan Ara saat menjabat sebagai Anggota DPR RI fraksi PDI-Perjuangan atau PDIP periode 2014-2019.

Dalam LHKPN itu, harta Ara didominasi aset tanah dan bangunan sebesar Rp74 miliar. Aset tersebut tersebar di Tangerang, Bandung, Jakarta hingga Toba Samosir.

Kemudian, memiliki aset transportasi dan mesin senilai Rp1,1 miliar dengan rincian Fotton Ambulance Rp94 juta,Toyota Alphard Rp713 juta, dan Toyota Fortuner Rp344 juta.

Selain itu, Ara juga mempunyai harta bergerak lainnya Rp7,4 miliar, surat berharga Rp11 miliar, kas dan setara kas Rp19 miliar dan harta lainnya Rp5 miliar. Tercatat, Ara memiliki utang sebesar Rp33,7 miliar.

Di lain sisi, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan Ara belum mengisi LHKPN dalam jabatannya saat ini sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Namun demikian, kata Pahala, bahwa berdasarkan sistem yang dimiliki lembaga antikorupsi itu, Ara telah mengisi form LHKPN untuk jabatannya yang sekarang.

"Yang sekarang sudah mengisi form, terpantau dari sistem kpk. Tapi belum dikirim," ujar Pahala saat dihubungi, Senin (2/12/2024).

Konten Premium

Menyambut Musim Dingin Sektor Manufaktur

Kompaknya BlackRock Cs di PGAS & MEDC

Nama-Nama yang Perbesar Taruhan di Saham Alamtri (ADRO)

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan hasil produksi dari tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, bisa menjadi sumber protein untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, tambak Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang juga diharapkan bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

"Modeling Tambak BINS Karawang diharapkan dapat menggenjot produktivitas perikanan untuk mendukung Asta Cita Presiden terkait Swasembada Pangan serta pemerataan ekonomi dan Makan Bergizi Gratis dengan protein ikan. Selain itu, Modeling Tambak BINS Karawang juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian lokal dan memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar," ujarnya usai mengunjungi kawasan BLUPPB Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Trenggono mengatakan bahwa modeling tambak BINS Karawang dibangun sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa (Pantura).

KKP sendiri akan merevitalisasi 78.000 hektar tambak kurang produktif di empat provinsi, mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur.

Revitalisasi akan dimulai pada tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029.

Salah satu komoditas yang akan dibudidayakan adalah ikan nila salin.

Fasilitas yang dibangun untuk mendukung Modeling Tambak BINS Karawang terdiri dari petak pemeliharaan yang dilengkapi dengan e-feeder serta monitoring IoT untuk mengukur salinitas, suhu, DO, pH, dan amoniak.

Selain itu, dibangun juga prasarana pendukung seperti kantor utama dan ruang kontrol, petak pemeliharaan (kolam induk, kolam pendederan, dan kolam pembesaran), ruang jaga tambak, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ruang genset, mini laboratorium, gudang pakan, gudang peralatan, dan bangsal panen.

Trenggono menambahkan bahwa ikan nila menjadi salah satu komoditas perikanan budidaya prioritas nasional yang dikembangkan, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan pasar, baik dalam maupun luar negeri, dan mendukung program ketahanan pangan nasional.

Produksi ikan nila Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 1,37 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 5,4 persen per tahun.

Hasil produksi tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor.

"Ekspor ikan nila Indonesia juga mengalami peningkatan nilai rata-rata 6,74 persen. Puncak ekspor tertinggi pada tahun 2023 yaitu senilai Rp 1,3 triliun dengan volume ekspor 11.166 ton ikan nila," jelasnya.

Sebagai informasi, model kawasan tambak budidaya ikan nila salin ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo sebelumnya, pada 8 Mei 2024 yang lalu.

Adapun pembangunannya dimulai sejak tahun 2023 di lahan seluas 84 hektar.

Ada karangan bunga 'Maruarar S' di posko pemenangan pasangan calon Pilgub Jakarta Pramono Anung-Rano Karno yang berlokasi di Jl Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Pengirim karangan bunga itu masih menjadi tanda tanya lantaran bukan dikirim oleh Maruarar Sirait.

Karangan bunga tersebut terpajang di rumah pemenganan Pramono-Rano sejak Jumat (29/11) yang lalu. Karangan bunga itu bertuliskan, 'Selamat & sukses atas kemenangan Pramono Anung dan Rano Si Doel sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Horas! Jakarta Makin Bagus!'

Tampak karangan bunga itu diberi identitas 'Maruarar S'. Lantas benarkah itu dikirim oleh Maruarar Sirait?

Maruarar Tertawa Terbahak-bahak

Maruarar Sirait yang namanya identik dengan karangan bunga tersebut tertawa terbahak-bahak. Maruarar menegaskan tidak pernah mengirimkan karangan bunga kepada Pramono Anung.

"Ha-ha-ha-ha. Saya tidak mengirimkan karangan bunga. Mungkin Maruarar yang lain," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, saat dikonfirmasi.

Ara menyebut penghitungan suara Pilgub Jakarta masih akan dilakukan secara berjenjang oleh KPUD Jakarta. Dia menghormati proses tersebut.

"Mari kita hormati hasil penghitungan suara yang masih berlangsung," kata pendukung duet Ridwan Kamil dan Suswono itu.

Sebagai informasi, Pramono Anung memang sudah mendeklarasikan kemenangannya di Pilgub Jakarta. Dia menyebut berdasarkan penghitungan tim, dirinya dan Rano Karno meraup 50,07% suara. Sementara itu, kubu RK menyebut Pilgub Jakarta akan berjalan 2 putaran sesuai penghitungan internal juga.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akan melaporkan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait ke Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pernyataannya sewaktu kampanye Pilkada Jakarta yang mengandung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan atau SARA.

Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menilai bahwa pernyataan Maruarar Sirait terkait elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno bisa terkikis dari unsur nonmuslim karena didukung oleh Anies Baswedan bisa masuk ranah pidana.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) saat Pilkada Jakarta 2017 lalu, di mana pernyataan tersebut bisa masuk pidana umum.

"Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara [Maruarar] yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika Pak Ahok waktu itu, saat berkampanye," tuturnya di Jakarta, Senin (2/12).

Menurut Ronny, pihaknya masih menunggu hasil laporan PDI-Perjuangan ke Bawaslu terkait pernyataan Maruarar Sirait tersebut.

"Kita masih menunggu hasil laporan kami ke Bawaslu," katanya.

Ronny menegaskan setelah melaporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu, pihaknya juga akan melaporkan Marurar Sirait ke Kepolisian atas pernyataannya yang dinilai mengandung SARA.

"Kami tidak menutup kemungkinan juga akan melaporkan ke Polisi segera," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak sebagai harga rata-rata.

"Ya rata-rata, kan pak presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan kan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).

Dadan menjelaskan harga itu diambil setelah melakukan uji coba program selama 11 bulan.

Lalu, hasil dari uji coba di Pulau Jawa mendapatkan di harga tersebut.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Setelahnya, Dadan menyampaikan pemerintah akan melakukan uji coba di luar Pulau Jawa mulai dari Aceh hingga Papua pada bulan ini.

Ia menyebut kini petugas mereka tengah bersiap untuk terjun langsung melaksanakan uji coba program.

"Ada yang turun ke Palembang, ada yang turun ke Merauke dan mereka sudah sampai di tempat masing-masing," ucapnya.

Dadan pun menyebut sejauh ini program itu tak mengubah APBN. Ia menyampaikan program itu masih akan tetap menelan biaya yang telah ditentukan di APBN yakni sebesar Rp71 triliun.

"Ya APBN resminya itu Januari. Kita akan uji coba di Desember ini di 150 titik seluruh Indonesia. Nanti setelah uji coba kita akan dapat di Papua berapa? di Maluku berapa? di Ternate berapa? di Manado berapa? di NTT berapa?" ujar dia.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan porsi Makan Bergizi Gratis Rp10 ribu per anak per hari. Ia mengakui porsi itu tak sama dengan target awal Rp15 ribu per anak per hari.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan makan bergizi gratis ini akan tetap memenuhi standar gizi meski anggarannya dipangkas menjadi Rp10 ribu.

Hasan mengklaim pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun. Uji coba anggaran Rp10 ribu diterapkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

"Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," ucap Hasan melalui pesan singkat, Sabtu (30/11).