Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(ROS)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas pemerintah.Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 juta rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal.

Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut.

Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah.

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

?BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,? ujarnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

Jakarta (ANTARA) - Kunjungan program unggulan pemerintah (government flagship program visit) terkait program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu agenda dalam penyelenggaraan Mandiri Investment Forum (MIF) 2025.

Terdapat sejumlah rangkaian dalam Mandiri Investment Forum 2025 yang kali ini bertemakan “Nourishing Future Growth”, yaitu Site Visit pada 10 Februari, Macro Day Conference pada 11 Februari, serta Corporate Day pada 12-14 Februari.

“Kami akan membawa investor berkunjung untuk melihat kegiatan operasional dapur umum untuk program makan siang bergizi. Selain itu, kami juga akan berkunjung ke program 3 juta rumah murah,” ucap Direktur Mandiri Sekuritas Silva Halim di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kedua program tersebut diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor pangan, konsumsi, retail, infrastruktur, dan lainnya.

Dengan timing pelaksanaan MIF 2025 di awal periode pemerintahan baru yang memiliki program-program strategis yang menarik, ia optimis bahwa hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan pasar modal dan investasi di Indonesia.

“Hadirnya pemerintahan baru dan juga fundamental ekonomi yang kuat akan membawa angin segar bagi para investor yang berminat berinvestasi di Indonesia,” kata Silva.

Selain kunjungan ke program-program unggulan pemerintah, MIF 2025 juga memiliki dua Site Visit track lain yang dapat dipilih oleh para investor yang hadir, yakni consumer and retail visit track dan digital infrastructure visit track.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan bahwa penyelenggaraan Mandiri Investment Forum merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan investasi di Indonesia.

Apalagi, kini kompetisi antarnegara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin tinggi dalam mendapatkan aliran modal asing.

“Ini menjadi salah satu komitmen Bank Mandiri untuk selalu berperan serta berkontribusi mendukung program pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi amat erat kaitannya dengan kinerja investasi sebagai faktor pendukung dan mesin penggerak ekonomi, terutama investasi dari luar negeri.

“Jadi di saat memang kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tentu saja kita menginginkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi,” kata Andry.

Ia menuturkan bahwa hingga Selasa pagi, sudah terdapat 14 ribu peserta yang mendaftar untuk mengikuti gelaran MIF 2024 secara daring, mengingat undangan luring hanya terbatas bagi 750 peserta.

“Jadi, kami masih ada sekitar 3 minggu kurang lebih ya, mungkin akan touch (menyentuh) di atas 20 ribu peserta online,” imbuhnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah pamerkan program 3 juta rumah dan makan bergizi di MIF 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa telah terdapat sejumlah lokasi sebagai lahan pembangunan 1 juta rumah hasil investasi dari Qatar.

Maruarar membenarkan bahwa wilayah di Kalibata seluas 24 hektare yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks perumahan DPR RI menjadi salah satunya.

“Dari Setneg itu saya sudah sampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara, arahan dari Bapak Presiden di Kemayoran, di sekitar GBK dan di Kalibata, khususnya bekas perumahan DPR,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025).

Kemudian, Ara melanjutkan bahwa Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir juga membuka pintu bagi investor Qatar untuk dapat memfungsikan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi proyek 1 juta rumah rakyat.

“Dari BUMN, saya sudah sampaikan sama Pak Erick langsung tolong disiapkan 1 dari Kereta Api, 2 dari Perumnas, 3 dari PTB, PTB. Kemudian dari Pak Nusron juga, Pa Nusron sudah sangat lengkap, sudah menyiapkan data-datanya, ada berapa ribu hektare itu, ada berapa titik, sudah dikasih datanya. Jadi tinggal kita rapat kordinasi,” imbuhnya.

Termasuk, Ara mengatakan telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tanah-tanah sitaan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga menjadi lokasi pembangunan dan juga kejaksaan yang selama ini telah banyak menyita hunian di daerah Banten.

“Itu kan nanti masuk ke Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, supaya nanti sesuai arahan Presiden kan ini kerjasamanya G to G, Government to Government. Jadi mereka bawa uang dan kita menyiapkan lahannya,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku siap mendukung pembiayaan penyaluran perumahan guna menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Erick menjelaskan, program 3 juta rumah tersebut memang difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, dirinya bakal menginstruksikan Himpunan Bank milik Negara (Himbara) untuk dapat berkontribusi secara optimal.

“Yang pasti kan kita support daripada tarif payment cicilan KPR-nya. Karena pasti kan nyicil. Nah, apalagi kemarin program itu kan fokus di menengah bawah, berarti pasti dan ada hubungan yang kami,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Meskipun siap mendukung pembiayaan secara penuh, Erick tetap mewanti-wanti agar Himbara tetap memperhatikan profil risiko penyaluran KPR tersebut.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian khusus yakni mengenai profil mitra developer. Hal itu guna menghindari adanya temuan sertifikat bermasalah yang bakal mengganggu laju bisnis Himbara akibat meningkatnya kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL).

“Tapi jangan sampai kayak tadi, [jadi perlu dipastikan agar] tidak tersangkut lah ketika orang yang sudah menyicil,” tambahnya.

Pasalnya, sejak 2019 hingga saat ini, PT Bank Tabungan Milik Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat adanya 120.000 sertifikat bermasalah. Lebih dari 80.000 sertifikat telah diselesaikan.

Adapun, saat ini masih BBTN mengungkap masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang berasal dari 4.000 developer nakal. Bila dikalkulasikan nilai aset dari sertifikat bermasalah itu mencapai Rp1 triliun.

“Jadi mohon maaf, kalau developer yang tidak bertanggung jawab dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di blacklist, di BTN,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kunjungan program unggulan pemerintah (government flagship program visit) terkait program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu agenda dalam penyelenggaraan Mandiri Investment Forum (MIF) 2025.

Terdapat sejumlah rangkaian dalam Mandiri Investment Forum 2025 yang kali ini bertemakan “Nourishing Future Growth”, yaitu Site Visit pada 10 Februari, Macro Day Conference pada 11 Februari, serta Corporate Day pada 12-14 Februari.

“Kami akan membawa investor berkunjung untuk melihat kegiatan operasional dapur umum untuk program makan siang bergizi. Selain itu, kami juga akan berkunjung ke program 3 juta rumah murah,” ucap Direktur Mandiri Sekuritas Silva Halim di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kedua program tersebut diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor pangan, konsumsi, retail, infrastruktur, dan lainnya.

Dengan timing pelaksanaan MIF 2025 di awal periode pemerintahan baru yang memiliki program-program strategis yang menarik, ia optimis bahwa hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan pasar modal dan investasi di Indonesia.

“Hadirnya pemerintahan baru dan juga fundamental ekonomi yang kuat akan membawa angin segar bagi para investor yang berminat berinvestasi di Indonesia,” kata Silva.

Selain kunjungan ke program-program unggulan pemerintah, MIF 2025 juga memiliki dua Site Visit track lain yang dapat dipilih oleh para investor yang hadir, yakni consumer and retail visit track dan digital infrastructure visit track.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan bahwa penyelenggaraan Mandiri Investment Forum merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan investasi di Indonesia.

Apalagi, kini kompetisi antarnegara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin tinggi dalam mendapatkan aliran modal asing.

“Ini menjadi salah satu komitmen Bank Mandiri untuk selalu berperan serta berkontribusi mendukung program pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi amat erat kaitannya dengan kinerja investasi sebagai faktor pendukung dan mesin penggerak ekonomi, terutama investasi dari luar negeri.

“Jadi di saat memang kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tentu saja kita menginginkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi,” kata Andry.

Ia menuturkan bahwa hingga Selasa pagi, sudah terdapat 14 ribu peserta yang mendaftar untuk mengikuti gelaran MIF 2024 secara daring, mengingat undangan luring hanya terbatas bagi 750 peserta.

“Jadi, kami masih ada sekitar 3 minggu kurang lebih ya, mungkin akan touch (menyentuh) di atas 20 ribu peserta online,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Sebelumnya, Qatar berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Ada pula investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Qatar turut mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Negara di Timur Tengah itu berkomitmen membangun satu juta rumah di Indonesia.

Komitmen Qatar tersebut bahkan telah disepakati lewat MoU Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit yang ditandatangani Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dan pihak Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).

Berikut fakta-fakta rumah yang akan dibangun Qatar di Indonesia:

Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Tak hanya dari pihak swasta, pemerintah Qatar juga akan berinvestasi rumah di pedesaan dan rusun di perkotaan.

Total investasi yang bakal masuk bisa mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp327,6 triliun.

Hashim mengatakan ada sejumlah daerah yang akan menjadi lokasi perumahan yang dibangun Qatar.

Beberapa lokasi di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara. Tanah-tanah itu milik Kementerian Sekretariat Negara.

"Hasil diskusi Pak Prabowo, nanti bila dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun. Itu namanya TOD, transit oriented development," ucap Hashim.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 1 juta rumah yang akan dibangun Qatar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Hal itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok menengah ke bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengatakan proyek ini akan menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk dimanfaatkan sebagai kawasan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ujar Maruarar.

Sementara itu, Erick membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.Rumah-rumah itu katanya tetap akan diperjualbelikan.

Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah dengan keterbukaan data base serta bersinergi dengan kementerian terkait lainnya.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN telah bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam penyediaan lahan-lahan yang berpotensi untuk dibangun hunian transit oriented development (TOD) atau perumahan terintegrasi dengan transportasi umum.

"Untuk perumahan, kemarin kita sudah membuka database kita, mana potensi-potensi lahan yang dimiliki kereta api bisa dibangun TOD, itu banyak sekali. Sudah ada enam sampai delapan percontohan, formulanya sudah ada," ujar Erick di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, Kementerian BUMN dan BUMN fokus terhadap pembangunan TOD untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam setiap titik TOD, rata-rata bisa dibangun 800-1.000 unit rumah dengan konsep hunian vertikal. Dari jumlah tersebut, 60 persen diperuntukkan bagi rumah non subsidi dan 40 persen rumah subsidi.

Untuk dapat mewujudkan 3 juta rumah tersebut, lanjut Erick, diperlukan perbaikan database dari developer dan notaris. Menurut Erick, hal ini bertujuan agar kasus developer dan notaris nakal, tidak terulang lagi khususnya terhadap rumah-rumah bersubsidi.

"Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang digelontorkan, salah sasaran. Uang rakyat yang 40 persen dipotong dari gajinya, tetapi setelah selesai menyicil, sertitikatnya tidak ada, bahkan yang paling mengenaskan rumahnya belum jadi," katanya.

Erick juga mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) BTN untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governence-nya juga harus diperbaiki. Sebab, BTN telah mengayomi hampir 82 persen dari perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) dan bank HIMBARA lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan. Dirinya meminta pengembang dan notaris yang tidak bertanggungjawab untuk di blacklist.

"Saya akan rapatkan dengan seluruh HIMBARA, untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua HIMBARA juga kita (minta) blacklist," ujar Erick dalam jumpa pers dikutip dari Antara, Selasa, 21 Januari 2025.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

"Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan perbaikan sistem, di mana memang kalau kita mau terus bertumbuh, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan, dan BTN itu juga mengayomi hampir 82 persen daripada perumahan yang di dorong," kata dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank HIMBARA lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

"Developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta blacklist, BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh HIMBARA, untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua HIMBARA juga kita (minta) blacklist," ujar Erick dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

"Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan perbaikan sistem, di mana memang kalau kita mau terus bertumbuh, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan, dan BTN itu juga mengayomi hampir 82 persen daripada perumahan yang di dorong," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan terdapat 120 ribu rumah KPR yang belum memiliki sertifikat sejak 2015. BTN pun terus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut, di mana pada 2019 telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah.

BTN juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BTN) agar proses pemberian sertifikat rumah bisa dipercepat.

"Sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah, dan kita harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000, kami janji. Tahun depannya, 15.000 sehingga di tahun 2027 akhir sisa-sisa ini berkurang," ujar Nixon.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025